1. DEFINISI DAN RUANG
LINGKUP ILMU
PEMERINTAHAN
OLEH :
NINA MINAWATI MUHAEMIN
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN 2012
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
2013

2. PENGERTIAN ILMU PEMERINTAHAN
Menurut para ahli :
1. D.G.A. Van Poelje : ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan
dipimpin dengan sebaik-baiknya.
2. H.A. Brasz : ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu
disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun ke luar.
3. Mac Iver : sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah.
4. Syafiie : ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kepemimpinan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam hubungan pusat dengan
daerah, antar lembaga serta antara pemerintah dengan yang diperintah.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintaha adalah ilmu
yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengurusan
(legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan
daerah, maupun rakyat dengan pemerintah) dalam berbagai peristiwa dan gejala
pemerintahan secara baik dan benar.

3. RUANG LINGKUP I-PEM
Begitu luasnya ruang lingkup ilmu
pemerintahan sehingga dapat pula mencangkup
ilmu sosial lain terutama yang memiliki objek
materianya negara yaitu antara lain : ilmu
politik, administrasi negara, hukum tata negara, dan
negara itu sendiri.

4. Uraian Ruang Lingkup I-Pem :
1. Di bidang peratutan per-UU-an :  Administrasi pemerintahan
 Pembahasan konstitusi Kelurahan
 Hukum kewarganegaraan dan azas  Administrasi pemerintahan Desa
pemakaiannya  Administrasi pemerintahan tingkat
 Hukum pemerintahan daerah dan Departemen
pusat  Administrasi lembaga non
departemen
2. Di bidang ketatalaksanaan :
 Administrasi pemerintahan Pusat
 Administrasi pemerintahan Daerah
 Administrasi pemerintahan
Kecamatan

5. LANJUTAN…
3. Di bidang kekuasaan :  Tipe, bentuk, dan sistem
 Kebijakan internasional dan pemerintahan
politik luar negeri  Fungsi , unsur, dan prinsip
 Organisasi politik (infrastruktur pemerintahan
dan suprastruktur politik) 5. Di bidang hakiki :
 Kebijaksanaan pemerintahan  Etika pemerintahan
 Pendapat umum dalam  Seni pemerintahan
pembuatan peraturan dan lain-  Sekularisme dan pemerintahan
lain agama
4. Di bidang kenegaraan :  Hakekat pemerintahan
 Tugas, hak, dan kewenangan
pemerintahan

6. LANJUTAN….
6. Di bidang hubungan-hubungan  Gejala dan peristiwa pemerintahan
pemerintahan :  Toeri, azas, teknik, objek, subjek, me
 Hubungan antar kekuasaan todologi, proses dan sistematika
(lembaga tinggi negara) pemerintahan
 Pemerintah pusat dengan  Pengkajian pemerintahan dalam
pemerintah daerah dimensi ruang (perbandingan
 Antara departemen dan lembaga pemerintahan di berbagai negara)
non-departemen  Pengkajian pemerintahan dalam
 Antara pemerintah dengan dimensi waktu (sejarah
masyarakat pemerintahan)
 Sistem pemerintahan

7. 1. Pengaturan pemerintahan
2. Sinkronisasi pemerintahan
Koordinasi pemerintahan 3. Kepentingan bersama
4. Tujuan bersama
1. Kemampuan mempimpin:
L, E, Y, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
Koordinasi pemerintahan
2. Kemampuan memimpin dan seni mencipta situasi dan kondisi
ruang serta waktu
Ilmu pemerintahan
1. Antar lembaga
2.Antar departemen
Hubungsn pemerintahan 3. Antar pem. Pusat dan pemda
4. Antar yang memerintah dan yang
diperintah

8. PEMBIMBING : TITIN ROHAYATIN, S.IP., MSI
THANK YOU… 