PMA ini berisi tentang Struktur Organisasi baru Kementerian Agama di tingkat Provinsi

1. Bandung, 8 Agustus 2012

2.  UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara
 Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara jo Perpres Nomor
91 Tahun 2011
 Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian
Negara jo Perpres Nomor 92 Tahun 2011
 Perpres Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
 PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama

3.  Instansi Vertikal Kementerian Agama
adalah instansi di lingkungan
Kementerian Agama yang melaksanakan
tugas dab fungsi Kementerian Agama di
daerah
 Instansi Vertikal Kementerian Agama
terdiri atas kantor wilayah Kementerian
Agama provinsi dan Kantor Kementerian
Agama kabupaten/kota

4.  Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi
mempunyai tugas melaksanakan tugas dan
fungsi Kementerian Agama dalam wilayah
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama
dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian
Agama dalam wilayah kabupaten/kota
berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama provinsi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan

5. 1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4. Bidang Pendidikan Agama Islam;
5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
6. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah;
7. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf
8. Pembimbing Masyarakat Kristen;
9. Pembimbing Masyarakat Katolik;
10. Pembimbing Masyarakat Hindu;
11. Pembimbing Masyarakat Budhha; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional

6.  Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi perumusan
kebijakan teknis dan pelayanan administrasi
kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama

7.  Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan
anggaran, serta laporan;
b. Pelaksanaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
d. Pengelolaan urusan kepegawaian
e. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan
bantuan hukum;
f. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
g. Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;dan
h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga,
perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan
negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

8. Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha terdiri
atas :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan
Kepegawaian;
c. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat
Beragama;
d. Subbagian Informasi dan Hubungan
Masyarakat;
e. Subbagian Umum; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

9. 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran, evaluasi dan
penyusunan laporan, serta pelaksanaan
urusan keuangan.
2. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan
Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan organisasi
dan tata laksana serta pengelolaan urusan
kepegawaian

10. 3. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat
Bergama mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan dan bantuan hukum,
dan pelaksanaan bimbingan kerukunan
umat beragama serta pelayanan masyarakat
khonghucu

11. 4. Subbagian Informasi dan Hubungan
Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan
pengelolaan informasi dan hubungan
masyarakat.
5. Subbagian Umum mempunyai tugas
melakukan urusan ketatausahaan, rumah
tangga, perlengkapan, dan pemeliharaan
serta pengelolaan barang milik/kekayaan
negara

12.  Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan,
pembinaan, dan pengelolaan sistem
informasi di bidang pendidikan madrasah
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama

13. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan
Madrasah menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan
perencanaan di bidang pendidikan madrasah;
b. Pelaksana pelayanan, bimbingan dan pembinaan
di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengembangan potensi siswa, kelembagaan,
kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi
pendidikan madrasah; dan
c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
pendidikan madrasah

14. Susunan Organisasi Bidang Pendidikan
Madrasah terdiri atas :
a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi;
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c. Seksi Sarana dan Prasarana;
d. Seksi Kesiswaan;
e. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi
Madrasah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

15.  Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan, pelayanan, bimbingan
teknis, dan pembinaan di bidang
kurikulum dan evaluasi pada Raudhatul
Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah
Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah
Kejuruan (MAK);

16.  SeksiPendidik dan Tenaga
Kependidikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan,
bimbingan teknis, dan pembinaan
di bidang pendidik dan tenaga
kependidikan pada RA, MI, MTs,
MA dan MAK;

17.  Seksi
Sarana dan Prasarana
mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang sarana dan
prasarana pada RA, MI, MTs, MA,
dan MAK

18.  SeksiKesiswaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan,
bimbingan teknis, dan pembinaan
di bidang pengembangan potensi
siswa pada RA, MI, MTs, MA, dan
MAK

19.  Seksi Kelembagaan dan Sistem
Informasi Madrasah mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan
teknis, dan pembinaan di bidang
pengembangan kelembagaan,
kerjasama serta pengelolaan sistem
informasi pendidikan RA, MI, MTs,
MA, dan MAK

20.  Bidang Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan, bimbingan,
pembinaan, dan pengelolaan sistem
informasi di bidang pendidikan
diniyah dan pondok pesantren
berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama.

21. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan
pondok pesantren;
b. Pelaksana pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di
bidang pendidikan madrasah diniyah takmiliyah,
diniyah formal, dan kesetaraan, pendidikan
pesantren, dan pendidikan al-Qur’an, serta
pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah
dan pondok pesantren; dan
c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

22. Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren :
a. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
b. Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan
Kesetaraan;
c. Seksi Pondok Pesantren;
d. Seksi Pendidikan Al-Qur’an
e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

23. a. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah
mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan dan
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pendidikan diniyah takmililyah;
b. Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan
Kesetaraan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
diniyah formal dan kesetaraan;

24. c. Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di
bidang pondok pesantren;
d. Seksi Pendidikan Al-Qur’an mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di
bidang pendidikan al-Qur’an
e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,
bimbingan teknis dan pembinaan di bidang
pengelolaan sistem informasi pendidikan
diniyah dan pondok pesantren.

25. Bidang Pendidikan Agama Islam mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan,
dan pembinaan, serta pengelolaan sistem
informasi di bidang pendidikan agama islam
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama.

26. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan Agama Islam
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di
bidang pendidikan agama islam;
b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di
bidang pendidikan agama Islam pada Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan
(SMA/SMALB/SMK), dan pengelolaan sistem informasi
pendidikan agama Islam; dan
c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan
agama Islam.

27. Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Agama Islam terdiri atas:
a. Seksi Pendidikan Agama Islalm pada PAUD dan TK;
b. Seksi Pendidikan Agama Islalm pada SD/SDLB;
c. Seksi Pendidikan Agama Islalm pada SMP/SMPLB;
d. Seksi Pendidikan Agama Islalm pada SMA/SMALB/SMA; dan
e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

28. a. Seksi PAI pada PAUD dan TK mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis,
dan pembinaan di bidang pendidikan agama
Islam pada PAUD dan TK;
b. Seksi PAI pada SD/SDLB mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang pendidikan agama
Islam pada SD/SDLB;

29. c. Seksi PAI pada SMP/SMPLB mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis,
dan pembinaan di bidang pendidikan agama
Islam pada SMP/SMPLB;
d. Seksi PAI pada SMA/SMALB/SMK
mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan
teknis, dan pembinaan di bidang
pendidikan agama Islam pada
SMA/SMALB/SMK;

30. e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama
Islam mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang
pengelolaan sistem informasi pendidikan
agama Islam.

31. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,
bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan
sistem informasi di bidang penyelenggaraan
haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis
yang ditetapkan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama.

32. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan
program di bidang penyelenggaraan haji dan
umrah;
b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan
pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen,
akomodasi, transportasi, perlengkapan haji,
pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah
haji dan umrah, serta pengelolaan sistem
informasi haji; dan
c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
penyelenggaraan haji dan umrah.

33. Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan
Haji dan Umrah terdiri atas :
a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji;
b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah;
c. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan
Perlengkapan Haji;
d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji;
e. Seksi Sistem Informasi Haji; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

34. a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan
teknis, dan pembinaan di bidang
pendaftaran dan dokumen haji;
b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan
teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan
haji dan umrah;

35. c. Seksi Akomodasi, Transportasi dan
Perlengkapan Haji mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang akomodasi,
transportasi dan perlengkapan haji;
d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan
teknis, dan pembinaan di bidang
pengelolaan keuangan haji;

36. e. Seksi Sistem Informasi Haji mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis,
dan pembinaan di bidang pengelolaan
sistem informasi haji dan umrah.

37. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, pembinaan di bidang
urusan agama Islam dan pembinaan syariah
serta pengelolaan sistem informasi urusan
agama islam dan pembinaan syariah
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

38. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Urusan Agama
Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi
:
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
perencanaan di bidang urusan agama Islam dan
pembinaan syariah;
b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan
di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor
urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan
masjid, produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan
syariah, serta sistem infomrasi urusan agama Islam
dan pembinaan syariah; dan
c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan
agama Islam dan pembinaan syariah.

39. Susunan Organisasi Bidang Urusan Agama
Islam dan Pembinaan Syariah terdiri atas :
a. Seksi Kepenghuluan;
b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama;
c. Seksi Kemasjidan;
d. Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan
Sistem Informasi Urusan Agama Islam;dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

40. a. Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang kepenghuluan;
b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan
teknis, dan pembinaan di bidang
pemberdayaan kantor urusan agama.

41. c. Seksi Kemasjidan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang kemasjidan;
d. Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan
Sistem Informasi Urusan Agama Islam
mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan
teknis, dan pembinaan di bidang produk
halal, pembinaan syariah dan pengelolaan
sistem informasi urusan agama Islam;

42. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan
Wakaf mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, di
bidang penerangan agama Islam,
pemberdayaan zakat dan wakaf serta
pengelolaan sistem informasi penerangan
agama Islam, zakat, dan wakaf berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama.

43. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penerangan
Agama Islam, Zakat, dan Wakaf menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
perencanaan di bidang penerangan agama Islam,
zakat, dan wakaf;
b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan
di bidang penerangan dan penyuluhan agama
Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari
besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al-
Qur’an dan al-Hadits, zakat, dan wakaf, serta
pengelolaan sistem informasi penerangan agama
Islam, zakat, dan wakaf; dan
c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.

44. Susunan Organisasi Bidang Penerangan Agama
Islam, Zakat, dan Wakaf terdiri atas :
a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama
Islam;
b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah
dan Hari Besar Agama Islam;
c. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam,
Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadits;
d. Seksi Pemberdayaan Zakat;
e. Seksi Pemberdayaan Wakaf; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

45. a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang penerangan dan
penyuluhan agama Islam;
b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan
Hari Besar Agama Islam mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di
bidang kemitraan umat, publikasi dakwah dan
hari besar agama Islam;

46. c. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam,
Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadits
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan
pembinaan di bidang seni budaya Islam,
musabaqah al-Qur’an dan al-Hadits ;
d. Seksi Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di
bidang pemberdayaan zakat;

47. e. Seksi Pemberdayaan Wakaf mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis,
dan pembinaan di bidang pemberdayaan
wakaf serta pengelolaan sistem informasi
penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

48. Pembimbing Masyarakat Kristen
mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan
pengelolaan sistem informasi di bidang
bimbingan masyarakat Kristen
berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama.

49. Pembimbing Masyarakat Katolik
mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan
pengelolaan sistem informasi di bidang
bimbingan masyarakat Katolik
berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama.

50. Pembimbing Masyarakat Hindu
mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan
pengelolaan sistem informasi di bidang
bimbingan masyarakat Hindu
berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama.

51. Pembimbing Masyarakat Buddha
mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan
pengelolaan sistem informasi di bidang
bimbingan masyarakat Buddha
berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama.

52. a. Subbag Tata Usaha;
b. Seksi Pendidikan Madrasah;
c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren;
d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
f. Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah;
g. Seksi Penerangan Agama Islam, Zakat, dan
Wakaf; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

53. Kabupaten dan Kota dimkasud adalah :
1. Kabupaten Sukabumi;
2. Kabupaten Cianjur;
3. Kabupaten Bandung; Susunan Organisasinya adalah :
4. Kabupaten Garut; a. Subbag Tata Usaha;
5. Kabupaten Tasikmalaya; b. Seksi Pendidikan Madrasah;
6. Kabupaten Ciamis; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok
Kabupaten Kuningan;
7.
Pesantren;
8. Kabupaten Cirebon;
9. Kabupaten Majalengka; d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
10. Kabupaten Sumedang; e. Seksi Penyelenggaraan haji dan
11. Kabupaten Indramayu; Umrah;
12. Kabupaten Subang; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
13. Kabupaten Purwakarta; g. Penyelenggara Syariah;dan
14. Kabupaten Karawang;
h. Kelompok jabatan Fungsional.
15. Kabupaten Bekasi;
16. Kota Sukabumi;
17. Kota Bandung;
18. Kota Cirebon;

54. a. Subbag Tata Usaha;
b. Seksi Pendidikan Madrasah;
c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren;
d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
g. Penyelenggara Syariah;
h. Penyelenggara Kristen; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

55. a. Subbag Tata Usaha;
b. Seksi Pendidikan Madrasah;
c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
e. Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah;
f. Seksi Penerangan Agama Islam, Zakat, dan
Wakaf;
g. Penyelenggara Kristen;
h. Penyelenggara katolik;dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

56. a. Subbag Tata Usaha;
b. Seksi Pendidikan Madrasah;
c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan
Islam;
d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

57. a. Subbag Tata Usaha;
b. Seksi Pendidikan Madrasah;
c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan
Islam;
d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
f. Penyelenggara Syariah;dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

58. a. Subbag Tata Usaha;
b. Seksi Pendidikan Madrasah;
c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan
Islam;
d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
f. Penyelenggara Kristen;
g. Penyelenggara Katolik; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

59. a. Subbag Tata Usaha;
b. Seksi Pendidikan Islam;
c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
e. Penyelenggara Syariah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

60. Subbagian Tata Usaha mempunyai
tugas melakukaan koordinasi
perumusan kebijakan teknis dan
perencanaan, pelaksanaan
pelayanan dan pembinaan
administrasi, keuangan dan barang
milik negara di lingkungan Kantor
Kementerian Agama.

61. Seksi Pendidikan Islam mempunyai
tugas melakukaan pelayanan,
bimbingan teknis, pembinaan serta
pengelolaan data dan informasi di
bidang pendidikan madrasah,
pendidikan agama Islam, dan
pendidikan keagamaan Islam.

62. Seksi Pendidikan Madrasah
mempunyai tugas melakukaan
pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan serta pengelolaan data
dan informasi pada pendidikan
madrasah.

63. Seksi Pendidikan Agama Islam
mempunyai tugas melakukaan
pelayanan dan bimbingan teknis,
pembinaan serta pengelolaan data
dan informasi di bidang pendidikan
agama Islam pada PAUD, SD/SDLB,
SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.

64. Seksi Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam mempunyai
tugas melakukaan pelayanan,
bimbingan teknis, pembinaan serta
pengelolaan data dan informasi di
bidang pendidikan agama Islam
dan pendidikan keagamaan Islam.

65. Seksi Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren dan Keagamaan
Islam mempunyai tugas
melakukaan pelayanan, bimbingan
teknis, pembinaan serta
pengelolaan data dan informasi di
bidang pendidikan diniyah dan
pondok pesantren.

66. Seksi Penyelenggaraan Haji dan
Umrah mempunyai tugas
melakukaan pelayanan, bimbingan
teknis, pembinaan serta
pengelolaan data dan informasi di
bidang penyelenggaraan haji dan
umrah.

67. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
mempunyai tugas melakukaan
pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan serta pengelolaan data
dan informasi di bidang bimbingan
masyarakat Islam.

68. Seksi Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syariah mempunyai
tugas melakukaan pelayanan,
bimbingan teknis, pembinaan serta
pengelolaan data dan informasi di
bidang urusan agama Islam dan
pembinaan syariah .

69. Seksi Penerangan Agama Islam,
Zakat, dan Wakaf mempunyai tugas
melakukaan pelayanan, bimbingan
teknis, pembinaan serta
pengelolaan data dan informasi di
bidang penerangan agama Islam,
zakat, dan wakaf.

70. Seksi Penyelenggara Syariah
mempunyai tugas melakukaan
pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan serta pengelolaan data
dan informasi di bidang pembinaan
syariah.

71. Seksi Penyelenggara Kristen
mempunyai tugas melakukaan
pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan serta pengelolaan data
dan informasi di bidang bimbingan
masyarakat Kristen.

72. Seksi Penyelenggara Katolik
mempunyai tugas melakukaan
pelayanan, bimbingan teknis,
pembinaan serta pengelolaan data
dan informasi di bidang bimbingan
masyarakat Katolik.

73.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
merupakan jabatan struktural eselon IIa.
 Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala
bagian, dan Kepala Bidang merupakan
jabatan struktural eselon IIIa.
 Pembimbing Masyarakat merupakan jabatan
setingkat eselon IIIb.
 Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
merupakan jabatan struktural eselon Iva.
 Penyelenggara merupakan jabatan setingkat
eselon Ivb.

74.  Kelompok jabatan fungsional terdiri atas
sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahlian.
 Jumlah tenaga fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

75. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KAB. KEPALA KANTOR KEMENAG
BOGOR KAB. BOGOR
SUBBAG TATA USAHA SUBBAG TATA USAHA
SEKSI URUSAN AGAMA SEKSI PENDIDIKAN
ISLAM MADRASAH
SEKSI PENYELENGGARA HAJI SEKSI PENDIDIKAN DINIYAH
DAN UMRAH DAN PONTREN
SEKSI MAPENDA SEKSI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM
SEKSI SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI
PEKAPONTREN DAN UMRAH
SEKSI SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM DAN
PENAMAS PEMBINAAN SYARI’AH
PENYELENGGARA BIMBINGAN ZAKAT SEKSI PENERANGAN AGAMA ISLAM,
DAN WAKAF ZAKAT, DAN WAKAF

76. 1. Kab. Sukabumi
2. Kab. Cianjur
3. Kab. Bandung
4. Kab. Garut
5. Kab. Tasikmalaya
6. Kab. Ciamis
7. Kab. Kuningan
8. Kab. Cirebon
9. Kab. Sumedang
10. Kab. Indramayu
11. Kab. Subang
12. Kab. Purwakarta
13. Kab. Karawang
14. Kab. Bekasi
15. Kab. Majalengka
16. Kota Sukabumi
17. Kota Bandung
18. Kota Cirebon

77. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KAB/KOTA KEPALA KANTOR KEMENAG KAB/KOTA
SUBBAG TATA USAHA SUBBAG TATA
USAHA
SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM SEKSI PENDIDIKAN
MADRASAH
SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN SEKSI PENDIDIKAN DINIYAH DAN
UMRAH PONTREN
SEKSI MAPENDA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM
SEKSI PEKAPONTREN SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH
SEKSI PENAMAS SEKSI BIMAS
ISLAM
PENYELENGGARA BIMBINGAN ZAKAT DAN PENYELENGGARA
WAKAF SYARI’AH

78. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA
BOGOR BOGOR
SUBBAG TATA SUBBAG TATA
USAHA USAHA
SEKSI URUSAN AGAMA SEKSI PENDIDIKAN
ISLAM MADRASAH
SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN SEKSI PENDIDIKAN DINIYAH DAN
UMRAH PONTREN
SEKSI MAPENDA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM
SEKSI SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN
PEKAPONTREN UMRAH
SEKSI PENAMAS SEKSI BIMAS
ISLAM
PENYELENGGARA BIMBINGAN ZAKAT DAN PENYELENGGARA
WAKAF SYARI’AH
PENYELENGGARA BIMAS PENYELENGGARA
KRISTEN KRISTEN

79. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA
BEKASI BEKASI
SUBBAG TATA USAHA SUBBAG TATA
USAHA
SEKSI URUSAN AGAMA SEKSI PENDIDIKAN
ISLAM MADRASAH
SEKSI BIMAS ISLAM DAN PENYELENGGARA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA DAN
HAJI KEAGAMAAN ISLAM
SEKSI MAPENDA SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH
SEKSI PEKAPONTREN DAN SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM DAN
PENAMAS PEMBINAAN SYARI’AH
SEKSI PENERANGAN AGAMA ISLAM,
PENYELENGGARA BIMAS
ZAKAT, DAN WAKAF
KRISTEN
PENYELENGGARA BIMAS PENYELENGGARA
KATOLIK KRISTEN
PENYELENGGARA
KATOLIK

80. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KAB. BANDUNG KEPALA KANTOR KEMENAG KAB. BANDUNG
BARAT BARAT
SUBBAG TATA USAHA SUBBAG TATA USAHA
SEKSI PENDIDIKAN AGAMA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH
ISLAM
SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN SEKSI PENDIDIKAN AGAMA DAN
UMRAH KEAGAMAAN ISLAM
SEKSI MADRASAH SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH
SEKSI BIMAS ISLAM SEKSI BIMAS ISLAM

81. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA
CIMAHI CIMAHI
SUBBAG TATA SUBBAG TATA
USAHA USAHA
SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM DAN SEKSI SEKSI PENDIDIKAN
PENYELENGGARA HAJI MADRASAH
SEKSI MAPENDA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA DAN
KEAGAMAAN ISLAM
SEKSI PEKAPONTEN DAN SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI
PENAMAS DAN UMRAH
PENYELENGGARA BIMBINGAN ZAKAT DAN SEKSI BIMAS ISLAM
WAKAF
PENYELENGGARA
SYARI’AH

82. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA
TASIKMALAYA TASIKMALAYA
SUBBAG TATA SUBBAG TATA
USAHA USAHA
SEKSI URUSAN AGAMA SEKSI PENDIDIKAN
ISLAM MADRASAH
SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN SEKSI PENDIDIKAN AGAMA DAN
UMRAH KEAGAMAAN ISLAM
SEKSI MAPENDA SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH
SEKSI PEKAPONTREN DAN SEKSI BIMAS ISLAM
PENAMAS
PENYELENGGARA
PENYELENGGARA BIMBINGAN ZAKAT DAN
SYARI’AH
WAKAF

83. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA
DEPOK DEPOK
SUBBAG TATA USAHA SUBBAG TATA
USAHA
SEKSI BIMAS ISLAM DAN PENYELENGGARA SEKSI PENDIDIKAN
HAJI MADRASAH
SEKSI MAPENDA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA DAN
KEAGAMAAN ISLAM
SEKSI PEKAPONTREN DAN SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN
PENAMAS UMRAH
PENYELENGGARA BIMAS SEKSI BIMAS ISLAM
KRISTEN
PENYELENGGARA BIMAS PENYELENGGARA
KATOLIK KRISTEN
PENYELENGGARA
KATOLIK

84. SOTK LAMA SOTK BARU
KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA
BANJAR BANJAR
SUBBAG TATA USAHA SUBBAG TATA
USAHA
SEKSI PEKAPONTREN DAN SEKSI PENDIDIKAN
PENAMAS ISLAM
SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM SEKSI PENYELANGGARAAN HAJI
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
SEKSI MAPENDA SEKSI BIMAS
ISLAM
PENYELENGGARA BIMBINGAN ZAKAT DAN PENYELENGGARA
WAKAF SYARI’AH