Dokumen tersebut membahas tentang pertanggungjawaban keuangan bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2012. Mencakup prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, serta tugas penatausahaan keuangan sekolah termasuk pembukuan, pelaporan, dan waktu pelaporan.
2. Pertanggungjawaban
Keuangan
... merupakan rangkaian aktivitas yang
kegiatannya mencakup pencatatan
penerimaan dan pengeluaran uang
serta pelaporan keuangan sehingga
mudah proses pengawasan atas
penggunaan dana.
3. Landasan Hukum
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan
PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (direvisi melalui Permendagri 59/2007 dan Permendagri
21/2011-di cabut)
Permendagri 62/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
PMK 2001/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi BOS TA.2012
Permendikbud 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunanan Dana
BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012
4. Manajemen Keuangan dalam
Siklus Manajemen Sekolah
Perencanaan
dan
Penganggaran
(RKAS) Manajemen
Keuangan Sekolah:
• Perencanaan
Pelaksanaa
Pelaporan n • Penatausahaan
• Pembukuan
• Pelaporan
• Pengawasan
Monev
5. Mengapa Manajemen Keuangan
Sekolah Penting?
Adanya tuntutan untuk mampu
mengelola penggunaan dana secara
transparan dan akuntabel.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dan mendorong pemanfaatan dana
secara ekonomis.
Meminimalkan penyalahgunaan
anggaran.
Kreatif menggali sumber pendanaan.
Menempatkan bendahara yang
kompeten.
6. Prinsip Manajemen Keuangan
Sekolah yang Baik
Value for money
(ekonomis, efisien, efektif)
Akuntabilitas
Transparansi
Keadilan
Kejujuran
7. Prinsip Manajemen Keuangan yang Baik
Prinsip Pengertian
Kewajiban mempertanggungjawabkan
Akuntabilit kepada masyarakat tentang apa yang
as dikerjakan sesuai dengan mandat yang
diterima.
keterbukaan informasi dan dalam
Transparan membuat kebijakan-kebijakan keuangan
si sehingga dapat diketahui dan diawasi
oleh masyarakat.
adanya kesempatan yang sama untuk
Keadilan menda-patkan pelayanan publik yang
berkualitas.
pengelolaan keuangan dipercayakan
kepada staf yang memiliki integritas dan
Integritas
8. Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan
Partisipasi di Sekolah
1. Peraturan, Kebijakan dan
Partisipasi Pedoman Proses Partisipatif
2. Forum konsultasi dan temu
publik
3. Keterlibatan stakeholders
(marjinal)
Perencanaan dan
penganggaran,
implementasi program &
kegiatan, monitoring
dan evaluasi, pelaporan
dan kepemimpinan
Akuntabilitas Transparansi
1. Adanya mekanisme komplain dan
respon. 1. Peraturan menjamin akses informasi
2. Adanya mekanisme (tepat waktu, mudah dijangkau, bebas
pertanggungjawaban/ pelaporan. diperoleh.
3. Adanya indikator kinerja, pengukuran 2. Mekanisme keterbukaaan dan
dan penilaian kinerja. standarisasi pelayanan publik.
4. Mekanisme reward dan punishment.
9. Contoh Transparansi dan
Akuntabilitas
di Sekolah:
Rencana dan realisasi penggunaan
dana ditempel di papan
pengumuman sekolah/ madrasah.
Mengumumkan seluruh hasil
penerimaan kepada masyarakat
melalui papan pengumuman
sekolah/madrasah.
10. Garis Besar Topik Manajemen
Keuangan
Penatausahaan Pelaporan
Pajak Audit
Merencanaka Melaporka Mengevalua
Melaksanakan
n n si
Pengadaan Pembukuan Pengawasa
RKAS Pencatatan n
Barang
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (RKAS)
Ditandatangani oleh Kasek, Komite dan untuk
sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan.
Dokumen disimpan di sekolah.
RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun
pelajaran, namun demikian perlu dilakukan
revisi pada semester kedua. Sekolah membuat
RKAS tahunan yang dirinci tiap semester (BOS-
K1).
RKAS dilengkapi dengan rencana penggunaan
secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana (BOS-K2)
12. Pengertian Pembukuan
Pencatatan semua transaksi
penerimaan dan pengeluaran dana
yang dilakukan sekolah, baik secara
manual atau menggunakan komputer,
ke dalam buku-buku sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
13. Manfaat Pembukuan
Menyediakan data & catatan rinci
1. tentang:
penerimaan dan pengeluaran
sekolah sesuai tanggal kejadian
2. dana tersisa dan terpakai pada
periode tertentu
Data tersebut dipergunakan
untuk/sebagai dasar dalam menyusun
laporan sebagai bentuk
pertanggungjawaban sekolah.
14. Jenis Buku & Prinsip
Pembukuan
1. Buku Utama: Buku Kas Umum
2. Buku pembantu
a. Buku Pembantu Kas,
b. Buku Pembantu Bank dan
c. Buku Pembantu Pajak.
3. Disusun untuk masing-masing sumber dana.
4. Dasar pembukuan: bukti transaksi: nomor bukti,
nomor kode akun, uraian, dan jumlah uang.
5. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari
Rp.10 juta
6. Apabila terjadi pergantian bendahara, Buku Kas
Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti
pengeluaran harus diserahterimakan kepada
pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah
Terima.
15. Tugas dan Tanggung Jawab
Penatausahaan Keuangan Sekolah
Kepala
Sekolah/Madrasah
Bendahara Juru buku
16. Asas Umum Penatausahaan
Keuangan Sekolah
1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan
sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Perlu pemisahan tugas sebagai pemberi
otorisasi, yang menerima dan
mengeluarkan uang, dan yang mencatat.
3. Kepala sekolah wajib melakukan
pemeriksaan terhadap penatausahaan
keuangan sekolah, secara berkala
(minimal setiap tiga bulan sekali).
4. ...
17. Asas Umum Penatausahaan Keuangan
... (lanjutan)
4. Dokumen bukti yang menjadi
dasar penerimaan dan/atau pengeluaran
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah ditandatangani oleh
bendahara sekolahdan disahkan oleh
kepala sekolah.
5. Kepala sekolah yang menandatangani
dan/atau mengesahkan dokumen bukti
pada poin 4 di atas bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat
yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.
18. Bukti Pengeluaran
a. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung
dengan bukti kwitansi yang sah.
b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu
harus dibubuhi materai yang cukup sesuai
dengan ketentuan bea meterai yaitu;
< Rp 250.000.- (tanpa meterai)
Rp 250.000.- s.d. Rp 1.000.000.- (meterai Rp 3.000,-)
> Rp 1.000.000.- (meterai Rp 6.000,-)
c. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas
dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
d. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kasek
dan lunas dibayar oleh Bendahara.
19. Pelaporan
Laporan harus memenuhi unsur-unsur antara lain :
a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatannya.
b. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat
sekolah kepada Tim Manajemen BOS
Kabupaten meliputi Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Per Sumber Dana (BOS-K7)
dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sesuai
NPH BOS
c. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku
Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak beserta
bukti serta dokumen pendukuk bukti
pengeluaran dana BOS wajib diarsipkan oleh
sekolah sebagai bahan audit.
20. Waktu Pelaporan
Sekolah wajib menyampaikan pelaporan:
1. Laporan Realisasi per-Triwulan disampaikan
pada setiap akhir triwulan kepada Tim
Manajemen BOS Kabupaten Kebumen.
2. Laporan penggunaan BOS dan pernyataan
tanggung jawab yang menyatakan bahwa
BOS yang diterima telah digunakan sesuai
NPH BOS kepada Bupati Kebumen melalui
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Kebumen paling lambat
tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Notas del editor
Mengapa slide ini penting?Memberi definisi dan cakupan dari manajemen keuangan sekolah/madrasah.Inti uraian:Jelaskan bahwa manajemen keuangan telah dimulai dari perencanaan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan dari rencana, termasuk pembukuan dan pembelanjaan. Tahapan berikut adalah pengawasan agar semua yang dijalankan berjalan sesuai rencana.Siklus menjadi lengkap dengan pembuatan laporan sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan, baik melalui proses audit maupun non audit.
Mengapa slide ini penting?Memberi landasan hukum bagi pengelolaan keuangan publik yang baik.Inti uraian:Daftar sudah cukup jelas, secara khusus bisa ditambahkan:UU 17/2003 pasal 10:(1) KekuasaanpengelolaankeuangandaerahsebagaimanatersebutdalamPasal 6 ayat (2)huruf c:a. dilaksanakanolehkepalasatuankerjapengelolakeuangandaerahselakupejabatpengelola APBD;b. dilaksanakanolehkepalasatuankerjaperangkatdaerahselakupejabatpenggunaanggaran/barangdaerahUU 20/2003 (Pasal 48):(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, danakuntabilitaspublik.(2) Ketentuanmengenaipengelolaandanapendidikansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturlebihlanjutdenganperaturanpemerintah.
Mengapa slide ini penting?Memberi alternatif penjelasan siklus anggaran secara visual.Inti uraian:Cukup jelas, RKA/RKAS diwarnai berbeda (merah) untuk menunjukkan bahwa walaupun dia merupakan bagian dari manajemen keuangan sekolah, pembahasan modul ini tidak memasukkan hal ini karena telah dibicarakan pada modul terdahulu.
Mengapa slide ini penting?Memberi alasan mengapa manajemen keuangan sekolah yang baik menjadi penting.Inti uraian:Cukup jelas dengan catatan,kompeten: yang menguasaipembukuandanpertanggungjawabankeuangansertamemanfaatkannyasecarabenarsesuaiperaturanperundangan yang berlaku.
Mengapa slide ini penting?Memberi ringkasan prinsip-prinsip manajemen kuangan yang baik.Inti uraian:Cukup jelas, penjelasan dan makna akan diberikan pada dua slide berikutnya.
Mengapa slide ini penting?Memberi penjelasan tambahan mengenai prinsip manajemen keuangan yang baik.Inti uraian:Cukup jelas dengan tambahan:Transparansi bukan berarti semua kwitansi bisa dilihat oleh LSM, mahasiswa, masyarakat dll. Kwitansi merupakan dokumen manajemen, permintaan untuk membuka dokumen ini ke publik hanya untuk keperluan audit atau permintaan pemilik dana langsung dalam rangka pertanggungjawaban atau permintaan pengadilan.UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang akses terhadap informasi yang dikuasai oleh suatu badan publik. Selain lembaga negara, badan publik menurut pasal 1 ayat 3 dalam UU ini termasuk juga “… organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. Siapapun berhak mengetahui atau meminta informasi kepada badan publik selagi bukan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah pula diatur dalam UU tersebut. Lihat UU tersebut.Prinsipkeadilan,efisiensi, tranparansidanakuntabilitastercantumdalam PP 48 2008 pasal 59. Tigapoinpertamajugamerupakanpilardari good governance
Mengapa slide ini penting?1. Menjelaskan pentingnya dan hubungan ketiga pilar ini dalam tata kelola pendidikan yang baik.Inti uraian:Menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam tatakelola pemerintahan yang baik, antara lain: partisipasi, transparansi dan akuntabilitasMenjelaskan indikator-indikator utama dari masing-masing prinsip tatakelola tersebut serta contoh aplikasinya dalam bidang pendidikanMenjelaskan korelasi prinsip-prinsip utama tatakelola dan persinggungannya dengan fungsi manajemen sekolah:Tatakelola dan fungsi perencanaan dan penganggaran di sekolahTatakelola dan fungsi implementasi program dan kegiatan di sekolahTatakelola dan fungsi monitoring dan evaluasiTatakelola dan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban Tatakelola dan fungsi kepemimpinan dan manajemen SDM.
Mengapa slide inipenting?Memberikancontohnyatamengenaitransparansidanakuntabilitasditingkatsekolah/madrasah.Intiuraian: Bacakankeduacontohdiatas. Tanyakanpadapeserta, apalagibentuktransparandanakuntabilitas yang adadisekolah/madrasahmerekamasing-masing.
Mengapa slide ini penting?Slide ini memberi gambaran atas sub-topikapasaja yang akandiberikandalamsesi-sesi berikutnya.Inti uraian:Penatausahaan Dana;pemisahantugas, prosedurpenerimaandana, danprosedurpengeluarandana. Siapapengelola anggaran sekolah?Pembedaan antara pemegang buku dan otoritas pengeluaran danaPerpajakan;pajakterkaittransaksi di sekolah/madrasahyaituPPh 21, 22, 23 danPajakPertambahanNilai (PPN).Pembukuan;jenis-jenisbukudantransaksi yang mempengaruhimasing-masingbuku.Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah (kuitansi),Semua transaksi dicatat sesuai urutan waktu (kronologis),Setiap transaksi dicatat pada buku yang bersesuaian.PencatatanBarangMilikSekolah/Madrasah;tugasdantanggungjawab, prosedurdan format kartu-kartupencatatanbarang. Pencatatanasetsebagaibagianpentingdariakuntabilitas, Pencatatanasetsebagaialatkontrol, Dokumenpencatatanasetsebagaialatperencanaansekolah, Bagaimanamencatataset.Pengadaan;dibahasterpisahdalamSesiKhusus BOS.Pelaporan;laporanpenggunaandanaberdasarkan program danberdasarkansumber.Pelaporansebagaipenerapanprinsiptransparansidanakuntabilitas, dibedakanmenjadi:Pelaporan internal: PemerintahdaerahdanPemerintahpusatPelaporaneksternal: Publik, termasuk orang tuadanauditPengawasan, AuditdanPengendalian;bentuk, pelakudankesiapansekolah/madrasah. Perbedaan monev dan audit, siapa yang melakukanapa.
Mengapa slide ini penting?Memberi alasan mengapa manajemen keuangan sekolah yang baik menjadi penting.Inti uraian:Cukup jelas dengan catatan,kompeten: yang menguasaipembukuandanpertanggungjawabankeuangansertamemanfaatkannyasecarabenarsesuaiperaturanperundangan yang berlaku.
Mengapa slide inipenting?Slide ini menjelaskantentangdefinisidaripembukuan. Pemahaman yang samaperludilakukandiawalsesi agar pesertabergerakdaripandangan yang samadalammemahamipembukuanditingkatsekolah.Intiuraian:Pengertian pembukuan dijelaskanmelaluirujukanperaturandenganhirarki yang paling tinggi, yaituundang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 2007, yang merupakanpengertian yang masih “umum”, yaituprosespencatatan data dan informasikeuangan. Kemudiandirujukpengertianlebihspesifik yang terdapatdidalam Buku Panduan BOS 2010: pencatatan penerimaan dan pengeluaran danaolehsekolah, didalambuku kasumum dan buku-buku pembantunya.
Mengapa slide inipenting?Slideinimenjelaskanmanfaatpembukuanbagisekolah/madrasah. Inipentingdikedepankan, karenadenganmenyadarimanfaatnyamakasekolah/madrasahakanterpacuuntukmenerapkannyadenganbenarkarenainiberkaitandengankepentingansekolah/madrasahitusendiri.Intiuraian:Karena pembukuan “menyediakancatatanrincidarisetiap penerimaan dan pengeluaran sekolah/madrasah sesuai tanggalkejadian”, makadapatdiketahuihal-halsebagaiberikut.Jenis, jumlah, dan kapan penerimaan dan pengeluarandilakukan.Sisadana – dana yang belumdigunakan, pada setiapperiode sesuai dengan periodepembukuan.Penggunaan data hasil pembukuan untukmenyusunlaporanpertanggungjawaban.
Mengapa slide inipenting?Menjelaskantentangjenis-jenisbuku yang minimal adaditingkatsekolah/madrasah.Intiuraian:Disinidibahasprinsip-prinsiptentangbagaimana pembukuan dilakukan:Semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dibukukan di buku-buku yang sudah baku (baikjenis buku maupunformatnya), yaitu buku KasUmum, dan buku-buku pembantu: Buku PembantuKas, Buku Pembantu Bank, dan Buku PembantuPajak.Semua format pembukuan bukanlah format multi sumber, sehinggasetiapsumberdana harus menyusun format-format ini.Sebelum dibukukan makasetiap transaksi harus disiapkanbukti-buktitransaksinyalenkap dengan tanggalkejadian, nomorbukti transaksi, nomorkodeakun, sertauraian penerimaan dan pengeluaran. Kodeakunhanyabolehdipilihdarilampiran. Pertamasekolah harus memilihkodeakun sesuai dengan Depdagriataukodeakununtuk BOS. Kemudian harus memilih program nasional dan program sekolah (penerimaan/pengeluaran)dalamrangka program nasional yang mana, dan untuk program sekolah yang mana. Akhirnyasekolah harus memilihkodeakununtukjenis transaksi.
Mengapa slide inipenting?Slide inimenampilkan 3posisi yang berperanpentingdalampenatausahaankeuangan.Intiuraian:Setidaknyaada 3 posisi yang berperanpentingdalampenatausahaankeuangan: KepalaSekolahsebagaipenanggungjawabutama, Bendahara, danJuruBuku. Posisijurubukumungkinbelumumumadaditingkatsekolahdasar, namundemikiansebaiknyamulaidiperkenalkankarenasangat pentingmelakukanpemisahan fungsi untuk tujuan controling dan akuntabilitas.Karenanyaperlumemisahkanfungsi penerimaan, pengeluaran dan pencatatan.
Mengapa slide inipenting?Menjelaskantentangasasumum yang berlakudalampenatausahaankeuangansekolah/madrasah.Intiuraian:Contohpenerapanasasiniadalah: kepala sekolah dalam melakukan pemeriksaan secara berkala dapat dengan cara opname kas, yaitu kepala sekolah memeriksa posisi kas yang ada di brankas sekolah dan kas yang ada di bank dijumlahkan dan dibandingkan dengan saldo akhir Buku Kas Umum pada saat tanggal pemeriksaan, dan setelah itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tetap menjaga kelangsungan fungsi pengendalian internal di sekolah/madrasah.
Mengapa slide inipenting?Lanjutandari slide sebelumnyatentangasasumumpenatausahaankeuangan.Intiuraian:Otorisasi yang dilakukankepalasekolahatasdokumenpenerimaanataupengeluaran yang dibuatolehbendaharadandisimpan/dicatatolehjurubukumemastikanadanyapengendaliandalamproses yang berjalan. Otorisasi yang diberikanmenandakanbahwakepalasekolahtelahmenyatakanbertanggungjawabatasdokumenbersangkutan.
Mengapa slide inipenting?Lanjutandari slide sebelumnyatentangasasumumpenatausahaankeuangan.Intiuraian:Otorisasi yang dilakukankepalasekolahatasdokumenpenerimaanataupengeluaran yang dibuatolehbendaharadandisimpan/dicatatolehjurubukumemastikanadanyapengendaliandalamproses yang berjalan. Otorisasi yang diberikanmenandakanbahwakepalasekolahtelahmenyatakanbertanggungjawabatasdokumenbersangkutan.
Mengapa slide inipenting?Lanjutandari slide sebelumnyatentangasasumumpenatausahaankeuangan.Intiuraian:Otorisasi yang dilakukankepalasekolahatasdokumenpenerimaanataupengeluaran yang dibuatolehbendaharadandisimpan/dicatatolehjurubukumemastikanadanyapengendaliandalamproses yang berjalan. Otorisasi yang diberikanmenandakanbahwakepalasekolahtelahmenyatakanbertanggungjawabatasdokumenbersangkutan.
Mengapa slide inipenting?Lanjutandari slide sebelumnyatentangasasumumpenatausahaankeuangan.Intiuraian:Otorisasi yang dilakukankepalasekolahatasdokumenpenerimaanataupengeluaran yang dibuatolehbendaharadandisimpan/dicatatolehjurubukumemastikanadanyapengendaliandalamproses yang berjalan. Otorisasi yang diberikanmenandakanbahwakepalasekolahtelahmenyatakanbertanggungjawabatasdokumenbersangkutan.