Belajar Untuk Masa Depanku

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu
sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.
Di lingkungan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan
Nasional, diantara dampak realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat
diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2009
mencapai 98,11%. Angka ini melebihi target yang diharapkan dapat dicapai akhir tahun
2008, yaitu 95.0%. Dengan telah tercapainya target APK di atas, maka orientasi pembinaan
pendidikan pada jenjang SMP lebih ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan.
Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun
berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan
kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan kebijakan dan
program tersebut, diharapkan misi 5 K Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan
Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat
terpenuhi.
Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan berbagai
Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan, baik yang
pengelolaannya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang dilaksanakan
langsung oleh sekolah.
Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program
di semua tingkatan dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien
seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan
monitoring, evaluasi dan pelaporannya.
Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan
menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau
kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran
2010.
Jakarta, Januari 2010
Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, SH., M.Si
NIP. 196312031983031004

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. iii
DAFTAR ISI .............................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................1
A. Latar Belakang ............................................................................................1
B. Tujuan .........................................................................................................2
C. Landasan Hukum ........................................................................................3
D. Sasaran dan Besar Dana..............................................................................3
E. Persyaratan Penerima BSM ........................................................................4
F. Waktu..........................................................................................................4
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN...............................................................5
A. Mekanisme Alokasi dan Seleksi .................................................................5
B. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana .........................................6
C. Informasi Penyaluran Dana Beasiswa.........................................................8
D. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM ............................................................8
BAB III ORGANISASI PELAKSANA..................................................................11
A. Tingkat Provinsi........................................................................................11
B. Tingkat Kabupaten/Kota ...........................................................................12
C. Tingkat Sekolah ........................................................................................12
BAB IV TATA TERTIB PENGELOLAAN...........................................................15
A. Tim Provinsi .............................................................................................15
B. Tim Kabupaten/Kota.................................................................................15
C. Sekolah......................................................................................................15
BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN ..................................17
A. Monitoring dan Supervisi..........................................................................17
B. Pelaporan ..................................................................................................19
BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI..............................................................23
A. Pengawasan...............................................................................................23
B. Sanksi........................................................................................................24
LAMPIRAN ............................................................................................................29

v

“Belajar Untuk Masa Depanku”

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Indonesia masih
cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok masyarakat yang
mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan
dibandingkan dengan APK bagi keluarga miskin. Untuk membantu
meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan
pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan
akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui
peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang
selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat
miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-
daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.
Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak
setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai
sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti
Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu
memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki
dan perempuan.
Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok
miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak
langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam,
dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya
transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.
Biaya pendidikan untuk jenjang SMP mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya
untuk jenjang SD. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya
angka partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama disebabkan oleh
banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang
SMA/SMK. Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS 2003 yang
mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar (75,7 persen)
disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya (67,0
persen) maupun karena anak harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut jelas
mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau
pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah.

QEC24711 - Pa n d ua n Pel a ksa n aa n Be a si swa Si swa Mi ski n
1


Sejak tahun 1998, untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi
masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, melalui program Jaring
Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa
secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin yaitu sebanyak 1,8
juta siswa SD, 1,65 juta siswa SMP, dan 500 ribu siswa jenjang sekolah
menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima beasiswa terus ditingkatkan
dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah
berakhir pada tahun 2003, Pemerintah tetap melanjutkan pemberian beasiswa
tersebut melalui PKPS BBM.
Program JPS mendapat respon yang positif dari masyarakat dan secara
signifikan berhasil mencegah siswa dari putus sekolah. Namun demikian
program tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama dalam penetapan
sasaran beasiswa terutama di tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Kelemahan
lain yaitu satuan biaya beasiswa per siswa per bulan yang sejak tahun 1998
belum pernah mengalami peningkatan, yaitu untuk jenjang SMP satuan biaya
per siswa sebesar Rp 20.000,-/bulan. Saat ini satuan harga tersebut sudah
tidak lagi memadai karena daya belinya tidak lagi sebesar pada tahun 1998
yang antara lain disebabkan oleh inflasi yang terjadi selama beberapa tahun
terakhir.
Untuk itu tahun 2010, Pemerintah kembali memberikan beasiswa bagi siswa
miskin untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa di SMP agar siswa dari
keluarga miskin dapat terus melangsungkan pendidikannya.
Maksud pemberian program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) adalah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan layanan pendidikan
jenjang Sekolah Menengah Pertama.
Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam rangka memberikan panduan
bagi pelaksana program di berbagai tingkatan agar program BSM ini dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
B. Tujuan
Tujuan dari program ini antara lain:
1. Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa selama duduk
di bangku sekolah.
2. Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan
ekonomi.

2 Direktorat PSMP - QEC24711


3. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk
terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMP.
4. Membantu kelancaran program sekolah.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam pelaksanaan Program Beasiswa Siswa Miskin
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995
tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah
D. Sasaran dan Besar Dana
Sasaran program Beasiswa Siswa Miskin adalah siswa miskin dan telah
dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah pada jenjang pendidikan
SMP/SMPLB/SMP Satu Atap di seluruh wilayah NKRI.
Sumber dana berasal dari Pemerintah Indonesia (rupiah murni) yang dengan
jumlah sasaran secara nasional untuk tahun 2010 sebesar 751.193 siswa, dan
biaya satuan Rp 550.000/ siswa/tahun. Jadi total dana yang dialokasikan
untuk program Beasiswa Siswa Miskin selama 1 tahun tersebut secara nasional
sebesar Rp 413.156.150.000,-

3


E. Persyaratan Penerima BSM
1. Persyaratan Siswa Penerima BSM
Penerima BSM adalah siswa SMP dan SMPLB negeri dan swasta kelas 7
(tujuh) sampai kelas 9 (sembilan) dari keluarga miskin:
a. Yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya.
b. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.
c. Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah.

2. Persyaratan Sekolah Peserta Program BSM
a. Sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin.
b. Sekolah yang memiliki surat ijin operasional/kelembagaan yang
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah umum.
F. Waktu
Pada Tahun Anggaran 2010, Beasiswa Siswa Miskin diberikan untuk periode
Januari-Juni dan Juli-Desember (masing-masing 6 bulan).
Siswa penerima BSM akan menerima dana BSM untuk 1 tahun. Khusus untuk
siswa kelas 9 hanya mendapatkan BSM untuk 6 bulan.



BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Mekanisme Alokasi dan Seleksi
Pengalokasian jumlah siswa penerima BSM dilaksanakan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
Langkah 1
Tim Pusat menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM masing-masing
provinsi.
Langkah 2
Tim Provinsi menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM untuk setiap
kabupaten/kota. Penetapan alokasi didasarkan pada indikator jumlah siswa
dari keluarga miskin, jarak sekolah, dan indikator lokal lainnya.
Langkah 3
Tim Kabupaten/Kota menetapkan sekolah calon penerima BSM. Penetapan
ini didasarkan pada jumlah siswa miskin yang ada di masing-masing sekolah.
Untuk keperluan tersebut, Tim Kabupaten/Kota meminta seluruh sekolah yang
berhak menerima BSM untuk mengirimkan daftar siswa miskin yang akan
diusulkan memperoleh beasiswa (Format BSM-01).
Apabila Tim Kabupaten/Kota telah memiliki data siswa miskin, maka dapat
langsung ke Langkah 4.
Langkah 4
Tim Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat penetapan alokasi BSM di tiap
sekolah. Jika alokasi BSM yang diterima kabupaten/kota mencukupi untuk
seluruh siswa miskin yang diusulkan oleh sekolah, maka seluruh siswa yang
diusulkan otomatis menerima BSM. Bila jumlah usulan dari sekolah melebihi
alokasi kabupaten/kota, maka Tim Kabupaten/Kota menetapkan alokasi tiap
sekolah dengan menggunakan mempertimbangkan tingkat kemiskinan sekolah
(Format BSM-02).
Indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan alokasi BSM tiap sekolah
antara lain:
a. jumlah siswa di sekolah,
b. jumlah siswa dari keluarga miskin di sekolah tersebut,
c. jarak sekolah ke ibukota kabupaten/kota, atau
d. indikator lokal lainnya (geografis, mata pencaharian, budaya, dll).

5


Disarankan Tim Kabupaten/Kota melakukan verifikasi keakuratan data usulan
penerima BSM yang dibuat oleh sekolah.
Langkah 5
Tim Kabupaten/Kota menerbitkan SK alokasi tiap sekolah penerima BSM
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (Format BSM-03).
Langkah 6
Surat Keputusan Penetapan Alokasi di tiap Sekolah dikirim ke Pengelola dana
Dekonsentrasi Provinsi, lembaga penyalur (Kantor Pos KPRK/Bank) dan ke
sekolah.
Langkah 7
Sekolah yang telah menerima Surat Keputusan Alokasi penerima BSM dari
Tim Kabupaten/Kota harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. Kepala Sekolah bersama dengan dewan guru dan Komite Sekolah
menyeleksi siswa penerima BSM. Indikator yang dapat dipakai adalah:
1. siswa yang berasal dari keluarga miskin
2. jarak tempat tinggal jauh dari sekolah,
3. yatim dan/atau piatu,
4. pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah
berkepanjangan, anak dari korban PHK, mempunyai lebih dari tiga
orang bersaudara yang berusia di bawah 18 tahun, dan indikator lokal
lainnya).
5. Diutamakan bagi siswa yang memiliki Kartu Miskin.
Metode seleksi yang digunakan oleh sekolah untuk menentukan siswa
penerima dana BSM ditunjukkan pada Lampiran 1.
b. Hasil penetapan siswa penerima BSM tersebut dituangkan dalam bentuk
Surat Keputusan Siswa Penerima BSM yang dilengkapi dengan lampiran
Berita Acara dan Daftar Siswa Penerima BSM (Format BSM-04, Format
BSM-05, dan Format BSM-06).
B. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana
1. Penyaluran Dana Beasiswa Siswa Miskin
Dana beasiswa bagi anak miskin ada di DIPA Dinas Pendidikan Provinsi
(Dekonsentrasi).
Prosedur Penyaluran dan Pengambilan Dana BSM adalah sebagai berikut
(Lampiran 2):



a. Pengelola dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi membuat
MOU dengan lembaga penyalur (Kantor Pos Wilayah/Bank), tentang
penyaluran dana Beasiswa Siswa Miskin.
b. Pengelola dana dekonsentrasi mengajukan surat permohonan
pembayaran langsung (SPP-LS) dana beasiswa sesuai dengan
kebutuhan.
c. Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi atas
SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM-LS).
d. Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengajukan SPM-LS
dimaksud kepada KPPN Provinsi.
e. KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk
selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas
negara.
f. Dana BSM yang telah dicairkan dari KPPN ditampung di rekening
pengelola dana dekonsentrasi provinsi sesuai dengan MOU dengan
lembaga penyalur.
g. Lembaga penyalur yang ditunjuk mentransfer dana BSM ke siswa.
2. Pengambilan Dana BSM
Pengambilan Dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengambilan dana BSM dilakukan di lembaga penyalur. Dana BSM
harus disalurkan secara utuh, tanpa ada pemotongan atau pungutan
biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun, serta
dalam bentuk apapun.
b. Pengambilan dana BSM dilakukan sekaligus untuk 6 (enam) bulan
dengan menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh
lembaga penyalur.
c. Siswa mengambil secara langsung dana BSM di lembaga penyalur
yang ditunjuk dengan membawa salinan SK Penetapan Siswa
Penerima BSM dan lampirannya (Format BSM-04, Format BSM-05,
Format BSM-06).
d. Pengambilan dana BSM secara kolektif oleh Sekolah harus
menggunakan Surat Kuasa kolektif yang sudah ditandatangani siswa
penerima dana BSM (Format BSM-07) tanpa meterai, diketahui oleh
Ketua Komite Sekolah. Pengambilan dana BSM secara langsung oleh
siswa lebih diutamakan.

7


e. Surat Kuasa kolektif harus dilengkapi dengan salinan SK Penetapan
Siswa Penerima BSM dan lampirannya (Format BSM-04, Format
BSM-05, Format BSM-06).
f. Untuk pengambilan dana BSM secara kolektif oleh sekolah, maka
sekolah harus menyerahkan dana BSM kepada siswa yang berhak
paling lambat satu minggu setelah dana diambil dari lembaga
penyalur, dengan membuat bukti penyerahan dana BSM yang
ditandatangani oleh siswa penerima BSM (Format BSM-08).
g. Dana BSM yang belum diambil oleh sekolah sampai dengan batas
waktu yang ditentukan, dikembalikan oleh lembaga penyalur ke
rekening pengelola dana dekonsentrasi untuk selanjutnya disetor ke
Kas Negara.
C. Informasi Penyaluran Dana Beasiswa
1. Pengelola dana dekonsentrasi Provinsi menginformasikan penyaluran
dana beasiswa bagi anak miskin melalui Surat Pemberitahuan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga penyalur yang ditunjuk,
serta pihak lain yang terkait.
2. Lembaga penyalur yang ditunjuk menginformasikan penyaluran dana
kepada perwakilan lembaga penyalur di kabupaten/kota dengan tembusan
kepada pengelola dana dekonsentrasi Provinsi.
3. Lembaga penyalur di tingkat kabupaten/kota menyampaikan informasi
penyaluran dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan lembaga
penyalur untuk kesiapan penyaluran dana dan menyampaikan informasi
tentang jadwal penyaluran dana BSM kepada sekolah penerima BSM.

D. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM
1. Pemanfaatan dana BSM
Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi
siswa, terutama yang terkait dengan pendidikan.
2. Pembatalan BSM
BSM dapat dibatalkan jika penerima BSM:
a. Berhenti sekolah;
b. Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain;



c. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal.
d. Mengundurkan diri.
e. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin.
Kepala Sekolah bersama dengan dewan guru dan komite sekolah
bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan BSM, serta
memilih siswa pengganti penerima BSM yang dibatalkan, dan dituangkan
dalam bentuk SK pengganti.

9


BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

A. Tingkat Provinsi
1. Organisasi
Pelindung
Gubernur
Pengarah
Ketua Bappeda Provinsi
Penanggungjawab
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Pelaksana
Program Beasiswa Siswa Miskin di tingkat Provinsi berada di bawah
pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi dan dilaksanakan oleh Program
Dekonsentrasi SMP, yang untuk selanjutnya disebut Tim Provinsi.
2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Provinsi
a. Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di provinsi.
b. Menetapkan alokasi penerima BSM di tiap kabupaten/kota dan
menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi Beasiswa Siswa
Miskin.
c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat provinsi.
d. Menginformasikan proses penyaluran dana BSM kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah dan masyarakat melalui surat
pemberitahuan.
e. Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Kabupaten/Kota
dalam penyaluran dana.
f. Menyalurkan dana BSM ke siswa penerima Merencanakan dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota dan
sekolah.
g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
h. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penyaluran dana.
i. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi dan instansi terkait.

11


B. Tingkat Kabupaten/Kota
1. Organisasi
Pelindung
Bupati/Walikota
Pengarah
Ketua Bappeda Kabupaten/Kota
Penanggungjawab
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Pelaksana
Program Beasiswa Siswa Miskin di tingkat kab/kota berada di bawah
pengelolaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Kab/Kota
a. Mengajukan usulan jumlah siswa miskin kepada Tim Provinsi.
b. Menetapkan alokasi penerima BSM untuk setiap sekolah berdasarkan
alokasi dari provinsi dan menuangkannya dalam SK Penetapan
Alokasi Penerima Dana BSM.
c. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima BSM.
d. Melakukan koordinasi dengan Tim Provinsi dan lembaga penyalur,
serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.
e. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke
sekolah.
f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
g. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penyaluran dana di
tingkat sekolah.
h. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Provinsi dan
instansi terkait.
C. Tingkat Sekolah
1. Organisasi
Penanggungjawab
Kepala Sekolah
Pelaksana
Guru dan Tata Usaha Sekolah



2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah
a. Menyeleksi siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang
telah ditentukan.
b. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) siswa penerima BSM.
c. Membatalkan bantuan apabila terdapat siswa yang tidak lagi
memenuhi persyaratan dan membuat SK Pengganti.
d. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
e. Melaporkan data penerima BSM kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.

13


BAB IV
TATA TERTIB PENGELOLAAN

A. Tim Provinsi
1. Tidak diperkenankan untuk merealokasi dana BSM yang telah ditetapkan
oleh Depdiknas Pusat pada DIPA Provinsi.
2. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap
Tim Kab/Kota, sekolah dan siswa penerima BSM.
3. Diharuskan mengelola program secara transparan dan bertanggungjawab.
4. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.
5. Tidak diperkenankan melakukan intervensi penggunaan dana kepada
siswa penerima BSM.
6. Tidak diperkenankan mengurangi anggaran program sejenis dari APBD
Provinsi yang telah dialokasikan sebelumnya karena adanya program
BSM.
B. Tim Kabupaten/Kota
1. Usulan data jumlah siswa miskin di tiap sekolah harus didasarkan pada
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun dari
sekolah dan siswa penerima BSM.
4. Bersedia untuk di audit oleh lembaga yang berwenang.
5. Tidak diperkenankan melakukan intervensi penggunaan dana kepada
siswa penerima BSM.
6. Tidak diperkenankan mengurangi anggaran program sejenis dari APBD
Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan sebelumnya karena adanya
program BSM.
C. Sekolah
1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa miskin
dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
2. Usulan siswa miskin harus didasarkan pada sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap
siswa penerima BSM.
5. Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman
sekolah.
6. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.

15


BAB V
MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Agar program BSM berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan
monitoring, supervisi dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan terpadu.
Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring
internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang
dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota. Monitoring
internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut
menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program
BSM. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program
dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi
untuk perbaikan program.
A. Monitoring dan Supervisi
Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan,
pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BSM.
Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BSM
diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat.
Komponen utama yang dimonitor antara lain:
1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan
2. Penyaluran dan penyerapan dana
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan
Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi,
Tim Kab/Kota.
1. Monitoring oleh Tim Pusat
a. Monitoring Pelaksanaan Program
1) Monitoring ditujukan untuk memantau:
a) Penyaluran dana BSM
b) Verifikasi data siswa penerima BSM.
2) Responden terdiri dari Tim Provinsi.
3) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan dan paska
penyaluran dana.

17


b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact
finding, investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di
lapangan.
2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan
penanganan pengaduan.
3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani
pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai
dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.
2. Monitoring oleh Tim Provinsi
2) Penyaluran dan penyerapan dana BSM
3) Verifikasi data siswa penerima BSM
4) Responden terdiri dari: Tim Kab/Kota, sekolah, dan Kantor
Pos/Bank.
5) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana
dan paska penyaluran dana
b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact
finding, investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di
lapangan.
2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan
penanganan pengaduan.
4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai
dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.
3. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota
a) Penyaluran dana BSM kepada siswa oleh sekolah
b) Penggunaan dana oleh siswa



2) Responden terdiri dari Sekolah, siswa dan/atau orangtua siswa
penerima bantuan, dan Kantor Pos/ Bank.
3) Monitoring akan dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan
paska penyaluran dana
b. Monitoring Penanganan Pengaduan
1) Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di
sekolah.
3) Respondennya disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
B. Pelaporan
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program
BSM, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi,
Kab/Kota, Sekolah) diwajibklan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada
pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program
adalah yang berkaitan dengan statistik penerima BSM, penyaluran dan
penyerapan dana BSM, pemanfaatan dana oleh siswa penerima BSM, hasil
monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.
1. Tim Pusat
Pada setiap akhir semester, Tim Pusat harus melaporkan semua kegiatan
yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Program BSM,
sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang
direncanakan, apa yang telah dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan,
hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi,
serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta
rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik
program yang sama maupun program lain yang sejenis.
Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
a. Statistik Penerima BSM
Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah
penerima BSM tiap Provinsi dan tiap kab/kota, besar dana yang
dialokasikan tiap provinsi dan tiap kabupaten/kota untuk setiap jenis
sekolah, status sekolah, serta berapa dana yang telah diserap. Tim
Pusat menyusun statistik penerima BSM berdasarkan data yang
diterima dari Tim Provinsi.

19


b. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Hasil monitoring dan evaluasi adalah laporan kegiatan pelaksanaan
monitoring oleh Tim Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah
responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis,
kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
c. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tim Pusat merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan
perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Pusat maupun
rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh
Tim Provinsi. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis
kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
d. Kegiatan Lainnya
Tim Pusat juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait dengan
pelaksanaan program BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan,
pengadaan, dan kegiatan lainnya.
2. Tim Provinsi
Pada setiap akhir semester, Tim Provinsi harus melaporkan semua
kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program
BSM, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang
direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan, hambatan apa saja
yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang
diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk
perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama
maupun program lain yang sejenis.
Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: Statistik
Penerima BSM
Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima
BSM per kab/kota dan per sekolah, besar dana yang disalurkan per
kab/kota dan per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah,
serta berapa yang telah diserap. Tim Provinsi menyusun statistik
penerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Kantor
Pos/Bank Wilayah Provinsi dan/atau Tim Kab/Kota (Format BSM-11).
a. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring
oleh Tim Provinsi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden,



waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan
rekomendasi.
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tim Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan
perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Provinsi
maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang
dikirimkan oleh Tim Kabupaten/Kota. Laporan ini antara lain berisi
informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan
status penyelesaian (Format BSM-12, BSM-13).
c. Kegiatan Lainnya
Tim Provinsi juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait
dengan pelaksanaan program BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan
pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya.
3. Tim Kabupaten/Kota
Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim PKPS-BBM Kab/Kota adalah
yang berkaitan dengan:
a. Statistik Penerima BSM
Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah
penerima BSM per sekolah, besar dana yang disalurkan per sekolah
diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang
telah diserap. Tim Kabupaten/Kota menyusun statistik penerima
BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Sekolah
(Format BSM-10).
b. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring
oleh Tim Kabupaten/Kota. Laporan ini berisi tentang jumlah
responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis,
kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
c. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tim Kabupaten/Kota merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan
perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim
Kabupaten/Kota maupun rekapitulasi penanganan pengaduan
masyarakat yang dikirimkan oleh Sekolah. Laporan ini antara lain
berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan
penanganan, dan status penyelesaian (Format BSM-12, BSM-13).

21


4. Sekolah
Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Sekolah ke Tim Kab/Kota dan/atau
didokumentasi oleh Sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut:
a. Kepala sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan
informasi sekolah mengenai dana BSM yang diterima (Format BSM-
09).
b. Nama-nama siswa penerima BSM sesuai dengan Format BSM-6 dan
BSM-8
c. Berita acara pengambilan dana di Kantor Pos/Bank oleh Sekolah dan
berita acara penyerahan dana BSM kepada siswa.
d. Lembar pencatatan pertanyaan/usul/kritik (Format BSM-12)
e. (4) Lembar pencatatan pengaduan (Format BSM-13).
f. Sekolah melaporkan SK siswa Penerima BSM dan Statistik Siswa
Penerima BSM kepada Tim Kabupaten/Kota (Format BSM-04,
Format BSM-05, Format BSM-06, Format BSM-07, dan Format
BSM-08).



BAB VI
PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan
Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk
mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan
penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara,
pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program BSM meliputi pengawasan
melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan
masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat,
provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dari pengawasan
dalam program BSM adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan Fungsional
Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BSM
adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Depdiknas, serta Badan
Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi
tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan
kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pengawasan Masyarakat
Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BSM, program ini juga
dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat
yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga
tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan
program BSM di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat
indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BSM, agar segera dilaporkan
kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
4. Pengaduan Masyarakat
Apabila masyarakat menemukan permasalahan yang perlu diklarifikasi
atau penyimpangan dalam pengelolaan program dapat menyampaikannya
melalui:

23


Tim Pengaduan Direktorat Pembinaan SMP
Kompleks Depdiknas Lt 15
Jalan Jend. Sudirman,
Senayan, Jakarta.
Email : pengaduan@dit-plp.go.id
Telepon : 021-5725693, 021-57900224
021-57900346 - 57900347
Faksimil : 021-5725707
Waktu : Jam Kerja
B. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara
dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang
berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat
diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:
a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-
undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian
dana BSM yang terbukti disalahgunakan kepada siswa yang berhak atau
satuan pendidikan.
c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan
dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan
penyimpangan dana BSM.
Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan
yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan
Provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan
tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.



Lampiran 1 Seleksi Siswa Penerima BSM

PANDUAN
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA SISWA MISKIN

I Tahap Pertama
Menyusun daftar siswa kelas 7-9 yang dinilai berhak menerima beasiswa
sesuai dengan kriteria:
a. Yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya.
b. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain
c. Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah

II Tahap Kedua
Menyeleksi siswa dari daftar yang dihasilkan dari tahap pertama, sehingga
diperoleh jumlah siswa penerima yang sesuai dengan alokasi penerima BSM
yang telah ditetapkan. Adapun metode seleksi dilakukan sebagai berikut.

A. Penetapan Variabel Seleksi
Variabel yang dapat digunakan untuk seleksi penentuan siswa penerima
BSM adalah:
Siswa yang berasal dari keluarga miskin
Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah,
Yatim dan/atau piatu,
Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah
berkepanjangan, anak dari korban PHK, mempunyai lebih dari tiga
orang bersaudara yang berusia di bawah 18 tahun, dan indikator lokal
lainnya),
Diutamakan bagi siswa yang memiliki Kartu Miskin.

B. Penilaian/Skoring
Sekolah dan Komite Sekolah menentukan nilai dan bobot seluruh variabel
yang digunakan sesuai dengan kondisi sekolah. Setelah penentuan
tersebut proses penilaian dapat dilakukan seperti contoh pada tabel
berikut.

27

Belajar Untuk Masa Depanku

No Variabel Bobot Nilai
1. Kondisi Keluarga:
Memiliki Kartu Miskin 10 2 dan 4
Yatim/yatim piatu 4 1 s/d 4
Penghasilan orangtua 3 1 s/d 4
Jumlah saudara 3 1 s/d 4
2. Jarak rumah ke sekolah 2 1 s/d 4
3. Pertimbangan lain seperti kelainan 2 1 s/d 4
fisik, korban musibah
berkepanjangan, anak dari korban
PHK, dll
4. Berprestasi 1 1 s/d 4
Contoh metode pemberian dan perhitungan nilai adalah sebagai berikut.
Penentuan nilai pada masing-masing kriteria ditentukan dengan kondisi
daerah setempat.

1. Kondisi keluarga
Memiliki Kartu Miskin
• Tidak memiliki Kartu Miskin diberi nilai 2.
• Memiliki Kartu Miskin diberi nilai 4.
Yatim/yatim Piatu
• Siswa dengan orang tua yang masih lengkap diberi nilai 1
• Siswa yatim diberi nilai 3
• Siswa yatim piatu diberi nilai 4.
Penghasilan Orangtua
• Siswa dari keluarga mampu diberi nilai 0.
• Siswa dari keluarga dengan pendapatan di atas UMR diberi
nilai 1.
• Siswa dari keluarga dengan pendapatan rata-rata UMR
diberi nilai 3.
• Siswa dari keluaraga dengan pendapatan di bawah UMR
diberi nilai 4
Jumlah Saudara
• Tidak memiliki saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 0.
• Memiliki 1 orang saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 1.
• Memiliki >3 orang saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 4.



2. Jarak rumah ke sekolah
Kurang dari 500 m diberi nilai 0.
Jarak 500 m s/d 1 km diberi nilai 1.
Jarak 1 km s/d 2 km diberi nilai 2.
Jarak 2 km s/d 3 km diberi nilai 3.
Jarak >3 km diberi nilai 4.

3. Pertimbangan lain
Tidak ada faktor pertimbangan lain diberi nilai 0.
Siswa dengan kelainan fisik, atau korban musibah
berkepanjangan, atau anak dari korban PHK, dll diberi nilai 4.
4. Berprestasi
Tidak memiliki prestasi diberi nilai 0.
Memiliki prestasi tingkat sekolah/kecamatan diberi nilai 1.
Memiliki prestasi tingkat kabupaten/kota diberi nilai 2.
Memiliki prestasi tingkat provinsi diberi nilai 3.
Memiliki prestasi tingkat nasional/internasional diberi nilai 4.
Nilai total siswa sesuai dengan kriteria siswa tersebut dapat dihitung
dengan rumus berikut:

Nilai variabel x bobot variabel
Nilai total =
Jumlah total bobot seluruh variabel
Berdasarkan nilai dari masing-masing siswa yang diusulkan, maka dapat
disusun daftar siswa penerima BSM, yaitu siswa-siswa dengan nilai
terbesar sejumlah alokasi siswa penerima BSM yang diperoleh oleh
sekolah.

29


Lampiran 2 Proses Penyaluran Dana BSM

Dep. Keuangan Tim Pusat

MekanismeDekon
SPP -LS
SPM
SP2D
KPPN Provinsi Tim Provinsi

Alokasi &
penerima

Lembaga Penyalur Jumlah
Alokasi
siswa
(Kantor Pos/Bank) kab /kota
miskin

Tim Kab/Kota
Pengambilan Alokasi
kolektif sekolah Jumlah
Siswa oleh sekolah siswa
menerima miskin
langsung

Siswa Penerima Sekolah
Siswa
menerima melalui sekolah

Alurinformasi /data
Alur dana


QEC24711

Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Untuk Mendapatkan BSM Format BSM -01
Periode _____________________________ Diisi ole h Sekola h
- Pa n d ua n Pel a ksa n aa n Be a si swa Si swa Mi ski n

Dikirim ke Tim Kab/Kota
Nama Sekolah :
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Jenis Kelamin Kelas Nama
No. Nama Siswa Pekerjaan orang tua
L P 1 2 3 Orangtua

Jumlah

_______________________ 200_
Komite Sekolah Kepala Sekolah,

( __________________________) ( __________________________)
31

32

Bahan Rapat Tim Kabupaten/Kota Format BSM-02
Periode _____________________________ Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Kab/Kota
Nama Sekolah :
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Jumlah Indikator lokal Indeks Kemiskinan
No Nama Sekolah Jumlah Siswa
Siswa Miskin (sebutkan) sekolah*)

*) Indeks Kemiskinan Sekolah (IKS) diolah dari data-data yang tersedia pada kolom sebelumnya ________________________ 200_
Tim Kabupaten/Kota,

Direktorat PSMP -

(__________________________)
QEC24711

QEC24711

Daftar Alokasi Penerima BSM untuk Setiap Sekolah Format BSM-03
Periode _______________________ Diisi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota

Dikirim ke Sekolah, Lembaga Penyalur,
dan Pengelola dekon Provinsi
Lampiran SK. No. :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :

Status Jumlah
Jumlah Penerima BSM
No. Nama Sekolah Alamat Siswa Jumlah Uang (Rp)
N S (siswa)

Jumlah

____________________________ 200_
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota,

(__________________________)
33


FORMAT BSM-04
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Kab/Kota dan Lembaga Penyalur

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
....................................
NOMOR: ...............................

TENTANG
PENETAPAN SISWA PENERIMA BEASISWA SISWA MISKIN (BSM)

TAHUN AJARAN .................
PERIODE ...........................
SEKOLAH...............................................

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama :
Kedua :
Ketiga dst :

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Mengetahui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

............................... ...............................

Tembusan:
1. ....
2. dst



FORMAT BSM-05
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Kab/Kota dan Lembaga Penyalur

BERITA ACARA SURAT KEPUTUSAN
Lampiran SK No. .....................
Sekolah .................................

Pada hari ini ............................... tanggal ....................................... bulan
..................... tahun .................................................., Kepala Sekolah
................................................... berdasarkan Surat Keputusan Nomor:
....................................., bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah telah
melakukan seleksi siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Tahun Ajaran
........................... periode .......................................... dengan berpedoman pada
Buku Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Siswa Miskin.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut, Kepala Sekolah menetapkan siswa
penerima dana BSM untuk SMP ............................... Tahun Ajaran .....................
periode ................................. seperti tertera pada Format BSM-06.

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1

2

3

4

5

6

35

36

Daftar Siswa Penerima BSM Format BSM-06
Periode ___________________________ Diisi oleh Kepala Sekolah
Dikirim ke Lembaga Penyalur
Lamp. SK Kepala Sekolah No. :
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Jenis Kelamin Kelas Surat Kuasa Pengambilan Beasiswa
No. Nama Siswa Jumlah Uang
L P 1 2 3 Tanda Tangan Siswa

Jumlah

______________________200_

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah,

Direktorat PSMP -

(_________________________) (___________________________)
QEC24711


FORMAT BSM-07
Diisi Kepala Sekolah dan Wakil Siswa
Sebagai Syarat Pengambilan Dana di Lembaga Penyalur

SURAT KUASA PENGAMBILAN BSM

Yang bertandatangan di bawah ini, siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (daftar
terlampir/Format BSM-06), asal sekolah........................... dengan alamat sekolah
................................................ memberi kuasa kepada:
Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Sekolah :
untuk mengambilkan dana BSM sebanyak ........... siswa, masing-masing
Rp.................................................=Rp ......................................................
(.................................................................................................) di Kantor Pos/Bank
......................................................................................

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
....................................... 200_

Menerima Kuasa, Memberi Kuasa,

................................................ ................................................
(Kepala Sekolah) (Wakil dari Siswa)

Mengetahui,

................................................
(Ketua Komite Sekolah)

37

38

Statistik Siswa Penerima BSM
LEMBAR SERAH TERIMA DANA BSM Format BSM-08
Periode _____________________________
PERIODE Diis i oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Kabupaten/Kota
Lamp. SK Kepala Sekolah No. :
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Jenis Kelamin Kelas Tanda tangan siswa
Jumlah Uang
No. Nama Siswa bukti penerimaan Pekerjaan Orangtua
yang Diterima Siswa
L P 1 2 3 BSM*)

Jumlah

*) Khusus bagi pengambila n dana BSM secara kolektif __________________ 200_
Komite Sekolah Kepala Sekolah,

Direktorat PSMP -

( _____________________) ( _____________________)
QEC24711


FORMAT BSM-09
Diisi Kepala Sekolah
Diberikan kepada Orangtua Siswa
Ditempel di Papan Pengumuman Sekolah

PENGUMUMAN SEKOLAH TENTANG PENERIMAAN DANA BSM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.................................Nomor……………................................
tanggal ...................................., diberitahukan bahwa:
Sekolah : .............................................................................
Alamat : .............................................................................
.............................................................................

memperoleh alokasi Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk Tahun Ajaran
......................, periode .............................., untuk sejumlah ......................
siswa, masing-masing menerima Rp 45.830/bulan yang dibayarkan sekaligus
selama 6 bulan.
Dana tersebut telah diserahkan kepada siswa pada tanggal
.............................. (daftar siswa penerima dana BSM terlampir/Format
BSM-08).

Dana BSM digunakan oleh siswa untuk:
a. pembelian buku, bahan dan alat tulis, dan sejenisnya
b. pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya
c. transportasi ke sekolah.

Demikian untuk diketahui.
.................................... 200_

Nama Tanda tangan

1. ................................... ..............................................
(Kepala Sekolah)

2..................................... ..............................................
(Komite Sekolah)

39

40

Statistik Sekolah Penerima BSM
Periode ________________________ Format BSM-10
Diisi oleh Tim Kabupaten/Kota
Provinsi : Dikirim ke Tim Provinsi
Kabupaten/Kota : Tembusan Tim Pusat

Status Jumlah Murid Jumlah Murid Penerima Beasiswa
No NSS Nama Sekolah Kecamatan Laki-Laki (Kelas) Perempuan (Kelas) Pekerjaan Orang Tua
N S L P Total Total
1 2 3 Total 1 2 3 Total

__________________________ 200_
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota ………………………..

Direktorat PSMP -

(____________________________)
QEC24711

QEC24711

Statistik Kabupaten/Kota Penerima BSM Format BSM-11
Periode ________________________ Diisi oleh Tim Provinsi

Dikirim ke Tim Pusat
Provinsi :

Status Jumlah Siswa Jumlah Siswa Penerima Beasiswa
Nama
No Kode Laki-Laki (Kelas) Perempuan (Kelas) Pekerjaan Orang Tua
Kabupaten/Kota N S L P Total Total
1 2 3 Total 1 2 3 Total

__________________________ 200_
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pengelola dana dekonsentrasi
Provinsi …………………………….. Provinsi ……………………………..

______________________________ ______________________________
41


FORMAT BSM-12
Diisi Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota
dan Sekolah untuk didokumentasi

LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN

1. Identitas Penanya/Pemberi Saran
a. Nama : ..............................................................................
b. Alamat : ..............................................................................

2. Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran :

3. Uraian Pertanyaan/Saran:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

4. Penerima Pertanyaan/Saran :

5. Tindak Lanjut Saran:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

......................................200_
Melaporkan:
UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,

.................................................



FORMAT BSM-13
Diisi Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota
dan Sekolah untuk didokumentasi

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Identitas Pengadu
a. Nama : ....................................................................................
b. Alamat : ...................................................................................

2. Tanggal Terima Pengaduan : ........................................................

3. Lokasi Kejadian
a. Rt/Rw/Dusun : .....................................................................
b. Desa/Keluarahan : .....................................................................
c. Kabupaten/Kota : .....................................................................
d. Provinsi : .....................................................................

4. Uraian Pengaduan:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan : ................................................

6. Penyelidik : .....................................................................................

7. Temuan:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

8. Keputusan/Rekomendasi:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
9. Pelaksanaan Keputusan
............................................................................................................

43


............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

10. Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/ dan pelaksanaan
keputusan : ..............................................................

11. Dokumen yang diterima:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

......................................200_
Melaporkan:
UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,

.................................................


Belajar Untuk Masa Depanku

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (14)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Belajar Untuk Masa Depanku

Similar a Belajar Untuk Masa Depanku (20)

Más de Nandang Sukmara

Más de Nandang Sukmara (20)

Último

Último (20)

Belajar Untuk Masa Depanku