Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional memberikan pedoman pengelolaan Dana BOS dalam APBD tahun 2011, meliputi: 1. Dasar hukum dan alokasi Dana BOS per sekolah 2. Pengelolaan Dana BOS untuk sekolah swasta dan negeri 3. Mekanisme penyaluran Dana BOS ke sekolah

1. MENTERI DALAM NEGFRI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONIAL REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 28 Desenrber 2010
Nomor : 900/5106/5J Kepada
Nomor : 02/Xll/SEBl2010 Yth. 1. Gubernur dan Ketua DPRD
Sifat : Segera Provinsi
Lampiran ' 2. [3r-rpati/Waliikota dan
Hal : Pedoman Pengelolaan . l(etua DPRD KabupatenlKota
Dana BOS dalanr APBD di -
TA 201 1. Seluruir lrrdonesia
SURAT EDARAN BERSAM,A
Dalam rangka peiaksanaan Baniuari Operasional Sekolah
(BOS) Tahun Anggaran 2011, bersama rni disarnpaikan hal-hal
sebagai berikut:
A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.Tahun Angga ran 2A11.,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ientang
Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 fahr-rn 2010,i,eniang
Pengadaa n BarangiJasa Pemerinta h ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5g
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
1

2. Dalam Negeri Nomor 13 TahLr' 2006 teniang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 37 -r-ahun
tentang Pedoman penyusunan ApsD Tahun nnggaran 2010
I 2011;
Peraturan Menteri Keuangan [omor z47 rpMK.o7
tentang Pedoman umum dln Arokasi senrentara /2010
Bantuan
operasional sekorah Bagi penrt:rintah oaerah
Kabupaten
dan Kota Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nornor
37 Tahun
2010 tentang Petunjuk r-eknis penggunaan Dana
Bos ralrun
Anggaran 2011.
B. Pengelolaan Dana Bos daram APBD Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2011, sebagai berikut:
1. Umum:
Dana Bos adarah dana bantuan yang drperuntukkan
bagi
penyelenggaraan satuan pendidikln dasar
,"Ougri
pelaksana program wajib belajar sembilan
tahun dan
penggunaannya sesuai dengan peraturan
Menteri
Pendidikan Nasionar Nomor 1z rahun 2010 tentang
Petunjuk reknis penggunaan Dana lros -fahun
Anggaran
2011,
b Kebijakan Dana Bos ditLrjLrkarn terutanra untuk
penyelenggaraan. wajib belajar tanpa mer,rungut
biaya dan
stirnulus bagi Kabupaten/kota dalanr p"iyutenIuruun
fungsi pendidikan khususnya rvajib beialar 'g tufirn
di
daerah;
c. Bagi Daerah yang
J9:1 menganggarkan ciana BoS yang
bersumber dari ApBD, agar'-tetap'n"ngurok;sikan
anggaran tersebut daram APBD Tahun Anggaran
2011
yang penggunaannya bersinergi dengan Dana
bOS;
Dana Bos untuk rahun Anggaran za11 diraksanakan
dalam mekanisme ApBD. untuti sekorah swasta
dananya
disalurkan merarui pejabat pengerora Keuar
.;un-nu*r"n
(PPKD) selaku Bendahara Umum , Oaeitr qeUO;,
sedangkan untuk sekorah mirik pemerintah daerah
(iegeri)
melalui Satuan Kerja perangkat Daerah
Pendidikan; ibf<pOl

3. e. irelaksanaan Dana BOS Tahun Arrggaran 2011
merupakan pengalihan dari anggaran Kementerian
Pendidikan Nasional menjadi Cana transier ke daerah,
sehingga memerlukan persiapan yang memacjai baik oleh
Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah
terkait dengan penyiapan perangkat peraturan perundang-
undangan sedangkan Pemerintah Daerah terkait dengan
pengelolaan dana BOS dalam APBD dan xesiapan SKPD
Pendidikan dan Sekolah dalam melaksanakan kegiatan
tersebut. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan
dasar, yang merupakan progranr/kegiatan pelayanan
dasar masyarakat, harus tetap dilaksanakan tepat waktu
dan apabila diturrda akan'menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah daerah dan nrasyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, maka pengeluaran Dana BOS
dapat dikategorikan sebagai keperluan mendesak,
sebagaimgna diatur dalam Pasal 81 ayal (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 162
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tal'run 2006;
t Dana BOS yang berasal dari Pemerintah/AP13N disalurkan
dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum
Daerah Kabupaten/Kota dalarn bentuk Dana Transfer
setiap triwulan (tiga bu[an) berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nonror 2471PN4K.0712010
tentang Pedoman Umum dan Alol<asi Serlentara Bantuan
Operasional Sekolah Bagi Penrerintah Daerah Kabupaten
dan Kota Tahun Anggaran ?-011.
g. Alokasi Dana BOS untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, dan penggunaannya berpedonran
pada. Petunjuk Teknis yang dikeiuarkan oleh l(erlenterian
Pendidikan Nasional. Rinciarr alokasi sekolah negeri
tercantum pada lampiran Peraturan lllenteri Pendidikan
Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana BOS Tahurr Anggaran 201 1;
h. Alokasi dana BOS untuk sekolah swasta ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi per
sekolah ditetapkan oleh PPKD berdasarkan usulan SKPD
Pendidikan;
Da{am hal terdapat kekurangan atgu kelebihan alokasi
Dana BOS di masing-masing sekolah sebagai akibat
perubahan jumlalr peserta didik, riraka kekurangan atau
kelebihan alokasi tersebut akan ciisesuaikan sebagainrana
ketentuan dalam Peraturan Mentbri Keuangan Nomor
2471PMK.0712010 tentang Pedoman Unrum dan Alokasi

4. Sementara Bantuan Operasional Sekolah Elagi
Pernerintah Daerah Kabupaten cian Kota Tahun
Anggaran
2011,
Bagi daerah yang telah menetapkan peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran Z011 cJan trelum
menganggarkan Dana Bos yang bersurnber dari transfer
Pemerintah, maka ciaerah dapai meraksanat<an kegiatan
Bos nrendahurui penetapan peraturan Daerah te"nta'g
perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagairnana
diatur dalam ketentuan Angka-Romawi rV. Har-haiKhrrrr,
butir 6 Peraturan Menteri Daranr Negeri Nomor
37 Tahun
2010 tentang pedornan penyusunan ApBD Tahun
Anggaran 2011, sebagai berikut:
1) Menyusun RKA-ppKD untuk belanja hibah bagi
anggaran yang akan disalurkan ke sekolah swasta.
2) Menyusun RKA-SKpD pencjicjikan dalam 3 (tiga) jenis
belanja untuk anggaran yang akan Oisatuikan ke
sekolah negeri.
3) Menetapkan peraturan l(epala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran ApBD Tahun Anggaran
201i
dan memberitahukan kepada pirnpinan DpRD.
4) Menyusun dan mengesahkan DpA_SKpil/DpA_fpl(D
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
5) Ditampung dalam peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, atau cJisarlpaikan clalarn Laporai
Realisasi Anggaran, apabila daerah telah
menetapka' Perubahan ApuD atau tidak rlelakukan
Perubahan APBD.
Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ditransfer kepada
Pemeriniah Daerah sebagai penerimaan daerah yang
d_ianggarkan pada Kerompok Lain-rain pendapatan
Daerah
Yang Sah, Jenis pendapatan Dana penyesuaian dan
Dana Otonomi Khusus, Obyek pendapatan Dana
Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana t3OS;
L Fenrerintah Kabupaten/Kota aEar mengarokasikan
anggaran untuk rnendukung kegiatan Dana -gOS pada
SKPD Pendidikan dengan kegialan sebagaiman" diut*
dalam petunjuk teknis Menteri perrdidikan Nlasional.

5. 2. Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Swasta:
a. BUD mengalokasikan Dana i3OS irntuk sekolah swasta
berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD
Pendidikan;
b Bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah,
Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah,
Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lenrbaga/Organisasi
Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah
swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2.1,
c. Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada qekolalr swasta dalarn bentuk Hibah dituangkan
dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai
dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
yang ditetapkan dalarn peraturan kepala daerah;
Kepala sekolah swasta melaporkan kekurangan atau
kelebihan alokasi dana per sekolah berdasarkan jumlah
murid di masing-masing sekolah kepada SKPD
Pendidikan yang selanjutnya disampaikan kepada
Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan
penyesuaian alokasi per sekolah.
3. Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolalr Negeri:
a. Penggunaan Dana BOS bagi Sekolah nrilik pemerintah
daerah (sekolah negeri) dianggarkan melalui Belanja
Langsung dalam bentuk progranr/kegiatarr pada SKPD
Pendidikan yang dituangkan dalam Dokurnerr Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD) 2.2.1. Urriuk penyusun-
an RKA-SKPD, penganggaran belanja tersebut diuraikan
dalam jenis belanja pegawai, belania barang dan jasa,
dan belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 8OS Tahun
Anggaran 2011. Alokasi per jenis belanja dinraksudkan
sebagai alokasi sementara dalam kaitannya penyusunan
Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), bukan
sebagai persentase pelaksanaan .di tingkat sekolah.
Pelaksanaan di tingkat sekolah dilakukan sesuai kondisi
dan kebutuhan masing-masing sekolah se ragai satuan

6. pendidikan dasar- penyesuaian i'earisasi peraksanaan
di
tingkat sekolah atas penggunaan anggaran untuk setiap
ienis belanja yang dialokasikan senrentara pada dokurnen
RKA-sKPD/DPA-sKpD dilakukan merarui nrekanisme
perubahan APBD;
Untuk memperlancar perencanaan, distribusi, peraksana-
an, pencatatan, dan pertanggungjawaban pengelolaan
dana BOS, Kepala Daerah atas usul KepalJ Dinas
Pendidikan menunjuk pejabat yang menangairi program/
kegiatan Dana Bos di Dinas pendidikan sebagai riruru
Pengguna Anggaran (KpA) dan menunjuk s"lah satu
pegawai di Dinas pendidikan sebagai Bendahara
Pengeluaran Pembantu;
Untuk memperlancar peraksanaan dan penatausahaan
Dana Bos di sekorah, Kepara Sekorah sebagai pembantu
Bendahara Pengeluaran pembantu (pBpp) mem_
belanjakan anggaran yang tersedia disekorahnya guna
mendukung terwujudnya manajernen berbasis se(orah;
Dana Bos setiap triwuran disarurkan ke sekorah
berdasarkan tahapan sebagai berikut.
1) Bendahara Pengeluaranpembantr-r nrengajukan
surat
Permintaan pembayaran (Spp) kepadJ kRn
setiap
triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah
sebagairnana tercantum clalarr"r lanrpiran peraturan
Menteri Pendidikan Nasionar Nornoi 37 Tahun 2010
Tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS
Tahun Anggaran 2011.
2) KPA menerbitkan Surat perirrtair Menrbayar (SpM)
yang disanrpaikan kepada BUD r-rntuk diterbitkan
SP2D.
3) Bendahara Pengeluaran pembantu di Dinas
Pendidikan mentransfer Dana Bos yanE diterima dari
BUD langsung ke pBpp untuk penrbayaran kegiatan
BOS di masing-masing sekolah.
4) Proses penyelesaian penyaluran Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada angka 1,, 2), dan 3)
paling lamaT (tujuh) hari kerja.
5) PBPP meiaporkan realisasi penggunaan dana yang
diterimanya per triwulan dengan melampirkan reka[

7. SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang
sah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum berakhirnya setiap triwuian. Laporan realisasi
penggunaan dana dilengkapi denqan penjelasan
tentang kelebihan atau kekurangan alokasi dana BOS
berdasarkan jumlah murid di sekolah dengan
melampirkan data jumlah murid.
6) Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan
jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku
Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di
KPA-SKPD Pendidikan berikut pengelornpokan reali-
sasi anggaran per jenis belanja.
t) Pencairan triwulan kedua dun 'seterusnya diajukan
oleh bendahara pengeluaran pembantu sesuai angka
'1) sampai dengan angka 4) di atas dengan memper-
hatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan
dalam lampiran Peraturar Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.
8) SKPD Pendidikan melaporkan kekurangan atau
kelebihan dana BOS per sekolah berdasarkan jumlah
murid di masing-masing sekolah pada angka 5) di atas
kepada Kementerian Perrdidikan Nasional untuk
dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.
Belanja untuk pengadaan barang dan jasa termasuk
belanja modal seperti: buku teks, nreubelair, komputer,
alat. pendukung laboratorir-rnr, jadwal pengadaannya
mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan
Nasional. PBPP dapat mengadakan barang-barang
tersebut sepanjang pengadaanrlya tidak memerlukan
keterlibatan pejabat pengadaan atau panitia pengadaan,
dengan ketentuan nilai belanjanya tidak melebihi
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disertai tanda
bukti berupa kuitansi sebagaimana diatur dalam Pasal 55
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemer-intah;
f. Sekolah melaporkan barangiaset yang telah dibeli yang
bersumber dari dana BOS kepada Kcpala Dinas
PenCidikan unt,.rk dicatat dalam laporan keuangan SKPD
Pendidikan. SKPD Pendidikan mencatat seluruh barang
yang menjadr aset masing-masing sekolah ke dalam
Daftar Barang Milik Daerah.

8. Para Bupati dan Walikota segera melakukan persiapan pelaksanaan
kegiatan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebelum disalurkannya
Dana BOS tahap pertama dari Kas Umum Negara ke Kas Umum
Daerah, sehingga masing-masing sekolah dapat menerima dana BOS
tepat waktu.
Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan maka
Surat Edaran Bersama ini akan dilakukan pdnyempurnaan
sebagaimana rnestinya.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya:
NEGERI, ENDIDIKAN NASIONAL,
:
.ft lY-r
'.ll
o
p
Ll,
/r
AMAWAN FAUZI MAD NUH
Tembusan:
1. Presiden Republik lndonesia;
2. Wakil Presiden Republik lndonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia;
4. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik lndonesia;
5. Menteri Keuangan Republik lndonesia;
6. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik lndonesia;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik lndor,,sia.