1. i
LAPORAN AKHIR RISET
STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
( PENELITIAN PADA PEMILU 2014 )
Oleh
KHOIRIL ANWAR
5113413037
ROMBEL 071
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H.
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014
KOMPETENSI:
IDIOLOGI, DEMOKRASI, DAN
WAWASAN NUSANTARA

2. ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii
A. PENDAHULUAN..............................................................................................1
B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014 ..............................................................2
1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten................2
1.1. Pencalonan ........................................................................................................2
1.2. Caleg Perempuan ..............................................................................................4
1.3. Daerah Pemilihan..............................................................................................4
1.4. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan............................................................4
2. Pemilihan Umum Anggota DPD..........................................................................5
1.1. Pencalonan ........................................................................................................5
1.2. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan............................................................5
C. PENYELENGGARA PEMILU 2014 .............................................................6
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota .............................................6
2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan / Kelurahan di wilayah pantauan ...............6
3. Profil KPPS Wilayah pantauan ............................................................................7
D. PENGAWAS PEMILU 2014..............................................................................7
1. Profil Pengawas pemilu Kabupaten / Kota ..........................................................7
2. Profil Pengawas Kecamatan.................................................................................7
E. PELAKSANAAN PEMILU..............................................................................8
1. Pemungutan Suara................................................................................................8
2. Penghitungan Suara............................................................................................15
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara.......................................................................21
4. Pelanggaran Pemilu............................................................................................28
4.1. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan.........................................................28
4.2. Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan ......................................................28
4.3. Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara...................................................28
F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014 .......................................28
G. PENUTUP........................................................................................................31
1. Kesimpulan ........................................................................................................31
2. Rekomendasi......................................................................................................31
2.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu ...................................................31
2.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu...........................................................31
2.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu...............................................................32
Daftar Pustaka......................................................................................................33

3. 1
A. PENDAHULUAN
Pemilu (Pemilihan Umum) menjadi bagian tak terpisahkan dalam
pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Setiap negara-negara
yang menganut sistem demokrasi senantiasa akan menyelenggarakan
Pemilu (demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos artinya rakyat, dan
kratei yang artinya kekuasaan). Pemilu dalam hal ini merupakan salah satu
bagian dari sistem pemerintahan demokrasi.
Pemilu itu sangat penting karena Pemilu sebagai salah satu sarana
peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki
kedudukan yang penting, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap
warga negara dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan hak
pilih suaranya untuk siapa yang akan memerintah.
Di setiap negara, tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum berbeda-
beda. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara
bersangkutan. Namun demikian prinsip dari Pemilu tersebut kurang lebih
sama, yakni pelaksanaan dari sistem demokrasi. Di negara Indonesia
Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ketentuan-ketentuannya
diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen, pasal 22 E, juga Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu.
Pemilu memiliki tujuan yaitu untuk memilih para wakil yang
duduk dalam pemerintahan atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD
(Dewan Perwakilan Daerah). Pemilu juga bertujuan memilih
Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Dengan penyelenggaraan Pemilu menandakan, bahwa sistem
pemerintahan kita menganut sistem demokrasi.
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil amendemen, ada dua jenis
Pemilu meliputi Pemilu Legislatif, yakni untuk memilih para wakil rakyat
(DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, untuk memilih presiden dan wakil presiden.

4. 2
B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014
1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten.
DPR
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah dewan negara dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan dewan perwakilan
rakyat, sebagaimana yang ternyata dari namanya. Dewan ini memegang
kekuasaan untuk merancang hukum, dan memainkan peran legislatif,
anggaran, dan pengawasan.
DPRD Provinsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau disingkat DPRD
Propinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan
fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah. DPRD
provinsi ini berkedudukan di ibukota provinsi.
DPRD Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi
pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. DPRD provinsi
ini berkedudukan di ibukota kabupaten.
1.1 Pencalonan
Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
persyaratan dan melengkapi syarat administratif. Lalu Partai Politik
peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seleksi bakal calon sebagaimana
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar,
anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik
Peserta Pemilu. Bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh
partai politik masing-masing.

5. 3
Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai
Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Daftar bakal calon anggota DPRD
provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
provinsi. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan
oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
Partai Politik yang bersangkutan mengajukan daftar calon
anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 12 (dua
belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
Kemudian KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR
, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan verifikasi terhadap
terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan.
Apabila kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal
calon tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi
bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
Kemudian dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan
kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon
tersebut.
Bakal calon yang lulus verifikasi akan disusun dalam daftar
calon sementara oleh: KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi;
dan KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD
kabupaten/kota.
Setelah persyaratan dan kelengkapan administrasi dinyatakan
benar-benar asli maka KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR;
KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;

6. 4
KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD
kabupaten/kota.
1.2 Caleg Perempuan
Untuk Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sekurang-kurangnya harus ada 30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan.
1.3 Daerah Pemilihan
DPR
Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota,
atau gabungan kabupaten/kota.
DPRD Propinsi
Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota,
atau gabungan kabupaten/kota.
DPRD Kabupaten
Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah
kecamatan, atau gabungan kecamatan.
1.4 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Salah satu perlengkapan pemungutan suara adalah surat suara.
Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara
ditetapkan dalam peraturan KPU. Pengadaan surat suara dilakukan di
dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan
kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik. Jumlah surat
suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan
2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang
ditetapkan dengan keputusan KPU. Selain menetapkan pencetakan surat
suara KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan
pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara ditetapkan oleh KPU untuk
setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan

7. 5
suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Surat
suara untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai
politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap
daerah pemilihan.
2. Pemilihan Umum Anggota DPD
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dewan negara dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil
daerah provinsi dan dipilih melalui Pemilihan Umum.
2.1. Pencalonan
Bakal calon anggota DPD adalah Warga Negara Indonesia yang
memenuhi persyaratan dan melengkapi syarat administratif.
Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan 12 (dua belas) bulan
sebelum hari pemungutan suara.
KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi.
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan
persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Apabila lulus verifikasi maka KPU akan menetapkan daftar
calon sementara anggota DPD. Dan apabila dalam proses tidak
ditemukan keganjalan maka KPU akan menetapkan daftar calon tetap
anggota DPD.
2.2. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Salah satu perlengkapan pemungutan suara adalah surat suara.
Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara

8. 6
ditetapkan dalam peraturan KPU. Pengadaan surat suara dilakukan di
dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai
dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap
ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai
cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selain menetapkan
pencetakan surat suara KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara
untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara
ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000
(seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus,
masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota. Surat suara untuk calon anggota DPD
memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap
daerah pemilihan. Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon
anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KPU.
C. PENYELENGGARA PEMILU 2014
Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
1). Machmud Suwandi, S.Ag. (ketua, dengan latar belakang guru/
jurnalis);
2). Mahmudi, S.Ag., M.Fil.I. (anggota Panwaskab Pilgub dan
kepala MTs);
3). Ngaijan, S.E. (anggota PPK/dosen);
4). Jessi Tri Joeni, S.Tr. (anggota Panwascam/dosen);
5). Fauzan Nugroho, S.Pd. (anggota PPK/guru MA); dan
6). Murtiningsih, S.Sos. (sekretaris KPU pada pilgub).
2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan / Kelurahan di wilayah pantauan

9. 7
Profil Panitia Pemilihan Kecamatan Wedung
1). Saifudun Zuhri, S.Pd.I (Ketua)
2). Miftahudin (Anggota)
3). Budiyono (Anggota)
4). H. Wahib Salim (Anggota)
5). Waid Fikri(Anggota)
6). Jaswan, S.Sos. (SEKRETARIS)
7). Heri Setiono (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan)
8). Sukarman (Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan
Logistik Pemilu)
3. Profil KPPS Wilayah pantauan
Profil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
1). Abdul Gofur (Ketua)
2). Purwanti (Anggota)
3). Rokmiyatun (Ketua)
4). Hasan Sya’roni (Anggota)
5). Nur Kamid (Anggota)
6). Endang Sulistyowati, S.Pd.(Anggota)
D. PENGAWAS PEMILU 2014
1. Profil Pengawas pemilu Kabupaten / Kota
Profil Pengawas Pemilu Kabupaten Demak
1). Khoirul Saleh, S.SoS, MM ( Ketua )
2). Achmad Zaid, SH, MH ( Anggota )
3). Suyono, S.PdI, M.PdI ( Anggota )
2. Profil Pengawas Kecamatan
Profil Pengawas Pemilu Kecamatan Wedung

10. 8
1). V. R. Harsanto Sutardjo ( Ketua )
2). Zuhaeri (Anggota )
3). Ayit Prihatna Hendrayana ( Anggota )
E. PELAKSANAAN PEMILU
1. Pemungutan Suara
1.1 Persiapan Rapat Pemungutan Suara
Selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat anggota KPPS harus
berada di TPS dengan tugas :
a. Memeriksa TPS dan perlengkapannya bersama saksi dan petugas
keamanan TPS.
b. Memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan.
c. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan
administrasinya di depan meja Ketua KPPS.
d. Mempersilahkan pemilih dan saksi untuk memasuki TPS secara tertib
pada jam 6.50.
e. Memeriksa keabsahan pemilih (tinta, kartu pemilih dan surat
pemberitahuan) dan mempersilahkan menempati tempat duduk yang
telah disediakan.
1.2 Prosedur Rapat Pemungutan Suara
Pukul 07.00 Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara
Apabila rapat sudah dibuka namun pemilih belum ada yang hadir, rapat
pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir. Saksi
yang datang setelah pukul 07.00 dianggap tidak hadir.
a. Langkah Ke 1 – Memandu Sumpah/Janji Anggota KPPS

11. 9
Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS
dengan membaca sumpah/janji yang naskahnya disediakan oleh
KPUK, dan diikuti seluruh anggota KPPS.
b. Langkah Ke 2 – Memeriksa dan Memperlihatkan Peralatan
Pemilu
Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, dan
meletakkannya di atas meja. Selanjutnya mengidentifikasi dan
menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan
administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU.
 Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara
benar-benar kosong.
 Menutup kotak kembali, mengunci dan meletakkannya di tempat
yang telah ditentukan.
c. Langkah Ke 3 – Menghitung Surat Suara Yang Diterima Untuk
TPS
Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa
sampul yang berisi surat suara masih tersegel.
 Dibantu oleh anggota KPPS menghitung seluruh jumlah surat
suara yang ada di TPSnya termasuk surat suara cadangan
sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT
dan mengumumkannya, serta mencatat dalam berita acara.
 Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam
daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
d. Langkah Ke 4 – Menandatangani Berita Acara Pembukaan
Kotak
Ketua KPPS mengisi dan menandatangani berita acara sesuai dengan
jenis dan jumlah barang yang ada.

12. 10
e. Langkah Ke 5 – Memberikan Penjelasan Kepada Pemilih dan
Saksi
Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang tatacara pemungutan dan
penghitungan suara di TPS. Saat memberikan penjelasan, Ketua KPPS
membuka dan memperlihatkan contoh surat suara. Penjelasan ini
hanya dilakukan 1 (satu) kali.
Cara memberikan suara dilaksanakan dalam bilik pemberian suara
dengan cara :
 Surat suara sebanyak 1 lembar dibuka dan diperiksa oleh pemilih
untuk meyakinkan bahwa surat suara tersebut dalam keadaan
baik. Apabila rusak, pemilih dapat meminta gantinya. Pergantian
hanya dapat dilakukan 1 kali.
 Pemilih yang telah menerima surat suara dari Ketua KPPS
langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara (nyoblos).
 Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan
terbuka di atas alas pencoblosan selanjutnya dicoblos dengan alat
pencoblos.
Tatacara mencoblos agar surat suara yang dicoblos dinyatakan sah
adalah sebagai berikut :
 Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan
 Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat
satu pasang calon, atau
 Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat
nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau
 Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah
satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon,
atau
 Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom yang memuat
nomor, foto dan nama pasangan calon, serta

13. 11
 Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan
KPUK.
 Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan,
 Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak
rusak, dan
 Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan.
 Tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga
mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi
tidak mengenai kolom pasangan calon lain.
Setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali seperti semula
sehingga tandatangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan hasil
pencoblosan tidak dapat dilihat.
f. Langkah Ke 6 – Memasuki TPS
Anggota KPPS ke 4 mengambil posisi dekat pintu masuk dan
melakukan :
 Memeriksa jari tangan pemilih – apakah ada bekas tinta khusus
atau tidak. Bila ada, tidak diijinkan masuk TPS.
 Memeriksa pemilih apakah membawa kartu pemilih dan
undangan untuk memberikan suara atau tidak. Apabila pemilih
yang terdaftar dalam DPT tidak membawa kartu pemilih, pemilih
yang bersangkutan menyerahkan surat undangan (pemberitahuan)
serta memperlihatkan kartu identitas yang sah kepada Ketua
KPPS.
 Mencatat nama pemilih di kertas yang dibuat sendiri, dan
menuliskan nomor urut kehadiran pada surat undangan pemilih
dan mempersilahkan duduk di tempat yang sudah disiapkan.
 Mencatat jenis kelamin pemilih.
 Meminta kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih bagi
pemilih dari TPS lain.

14. 12
g. Langkah Ke 7 – Menandai Salinan Daftar Pemilih Tetap dan
Memberikan Surat Suara
 Ketua KPPS memanggil pemilih dengan menyebutkan nomor
urut kehadirannya.
 Pemilih mendatangi meja Ketua KPPS dan memperlihatkan kartu
pemilih dan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan
suara.
 Anggota KPPS ke 2 melakukan kegiatan :
- Mencari nama dan nomor pemilih pada salinan DPT.
- Memberi tanda centang (“V”) di sebelah nama pemilih
sebagai tanda bahwa pemilih tersebut telah memilih.
- Memeriksa Kartu Pemilih dan undangan untuk memberikan
suara untuk memastikan keabsahannya.
- Mengembalikan Kartu Pemilih kepada pemilih.
- Mencatat nama pemilih, nomor pemilih, dan asal TPS
terhadap pemilih dari TPS lain dalam formulir Model C8-
KWK.KPU.
 KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib
mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya
tercantum dalam DPT untuk TPS.
 Pemilih dari TPS lain dapat dilayani dengan ketentuan:
- Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.
- Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia,
pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS
terdekat yang masih tersedia.
h. Langkah Ke 8 – Pemilih Menerima Surat Suara
 Anggota KPPS ke 3 memberikan surat suara kepada Ketua KPPS.
 Ketua KPPS membubuhkan tanda tangannya dibagian yang
disediakan dalam surat suara, dan memberikannya kepada
pemilih.

15. 13
Jika ternyata surat suara rusak (berlubang, robek, ada tulisan/coretan
cetakan kurang sempurna), atau pemilih melakukan kesalahan dalam
mencoblos, maka pemilih mengembalikan surat suara kepada Ketua
KPPS untuk menerima surat suara baru. Dan penggantian hanya dapat
dilakukan 1 (satu) kali. Kemudian Ketua KPPS menulis
kata “Rusak” pada surat suara tersebut dan dimasukkan dalam sampul
khusus.
i. Langkah Ke 9 – Pemilih Mencoblos Surat Suara Dalam Bilik
Suara
Anggota KPPS ke 5 melakukan kegiatan :
 Mempersilahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang sudah
kosong.
 Membantu pemilih penyandang cacat atau tunanetra bila diminta
oleh pemilih dengan ketentuan:
- Dibantu oleh anggota KPPS ke 6.
- Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS ke 5 dan
ke 6 membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan
pencoblosan surat suara dilakukan pemilih sendiri.
- Pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan
pemilih tunanetra, anggota KPPS ke 5 membantu melakukan
pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan
disaksikan oleh anggota KPPS ke 6.
- Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan
fisik lain dapat meminta bantuan orang lain (selain anggota
KPPS ke 5 dan ke 6) dengan ketentuan pencoblosan
dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain
tersebut.
- Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih
tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain,
wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan,

16. 14
dengan menandatangani surat pernyataan dengan
menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU.
j. Langkah Ke 10 – Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara
 Pemilih : Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali
surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS
tetap terlihat dan tanda coblosnya tidak dapat dilihat. Pemilih
menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua
KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat
suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
 Anggota KPPS ke 6 : Wajib senantiasa mengawasi dan
memastikan pemilih memasukkan surat suaranya ke dalam kotak
suara tanpa menyentuhnya.
k. Langkah Ke 11 – Mencelupkan Salah Satu Jari Tengah ke Tinta
Anggota KPPS ke 7 :
Menandai pemilih dengan tinta khusus dengan cara memberi tanda
atau mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta khusus yang
tersedia.
Dengan dibantu oleh petugas keamanan, mempersilahkan pemilih
meninggalkan lingkungan yang dibatasi di dalam TPS.
l. Langkah Ke 12 – Penutupan Pemungutan Suara
Ketua KPPS :
 Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS
mengumumkan bahwa rapat pemungutan suara akan ditutup.
 Seluruh pemilih yang berada di sekitar TPS yang belum
mendaftar, diminta mendaftarkan diri. Siapapun tidak
diperbolehkan memberikan suara setelah penutupan pukul 13.00
kecuali :

17. 15
- Pemilih yang telah menunggu giliran dan sudah mendapat
nomor urut.
- Anggota KPPS
- Saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat
pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang
bersangkutan.
- Pemilih dari TPS lain.
 Setelah pemilih memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan
bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan
dengan Rapat Penghitungan Suara.
 Memberitahukan bahwa pemilih, saksi, pemantau, wartawan dan
lain-lain diundang untuk menyaksikan penghitungan suara (tanpa
mengganggu proses pelaksanaannya).
m. Langkah Ke 13 – Menfamankan Surat Suara Yang Tidak
Terpakai dan Rusak
Anggota KPPS ke 3 : mengamankan surat suara yang tidak
digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
2. Penghitungan Suara
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara
berakhir, dan dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai
selesai. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum
pukul 13.00 waktu setempat.
2.1 Persiapan
a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS
dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk
memasang formulir Model C2-KWK.KPU ukuran besar, dan
tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan
penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan
jelas.

18. 16
 Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian
rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan
suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul
kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati, dan peralatan TPS lainnya.
 Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta
menyiapkan anak kuncinya.
b. Sebelum penghitungan suara, KPPS menghitung:
 Jumlah pemilih berdasarkan DPT untuk TPS.
 Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT
untuk TPS.
 Jumlah pemilih dari TPS lain.
 Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos.
c. Penggunaan surat suara tambahan (cadangan) dibuatkan berita
acara dalam formulir Model C5-KWK.KPU, dan hanya khusus
untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.
d. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus membawa
surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
e. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan
calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.2 Pembagian Tugas Anggota KPPS
Pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan sebagai berikut :
a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota
KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;

19. 17
b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat
suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan
formulir Model C1-KWK.KPU ;
c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima,
bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara
yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir
hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran
besar;
d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah
diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang
diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas
petunjuk Ketua KPPS.
2.3 Proses Penghitungan Suara
a. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu
oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ditutup, dan
pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang
hadir;
 Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan
meletakkan di meja KPPS;
 Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah
tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang
diumumkan;
 Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan
yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang
hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang
dicoblos;
 Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana
dimaksud pada huruf e dengan menggunakan

20. 18
formulir hasilpenghitungan suara untuk pasangan calon (Model
C2-KWK.KPU) ; dan
 Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan
yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
b. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil
pencoblosan pada surat suara mengacu pada ketentuan tata cara
mencoblos pada halaman 5 buku panduan ini.
c. Pemilih yang hadir pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS,
tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara.
d. Proses penghitungan suara di TPS dapat disaksikan oleh saksi
pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, wartawan,
dan warga masyarakat sebagai pemilih.
e. Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh
KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
f. Apabila tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga
masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada
Ketua KPPS.
g. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dapat
diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
h. Keberatan saksi pasangan calon dicatat dengan menggunakan
formulir Model C3-KWK.KPU.
i. Apabila tidak ada keberatan, baik dari saksi pasangan calon maupun
warga masyarakat, atau tidak terdapat kejadian khusus yang
berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan di TPS,
Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan
tulisan “NIHIL”.
j. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon
terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi
proses penghitungan suara di TPS.

21. 19
2.4 Setelah kegiatan penghitungan suara, Ketua KPPS dengan dibantu
oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah
diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan memasukkan ke dalam
sampul; dan
b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah
diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat
suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul.
c. Membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan
kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil
penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara
di TPS.
d. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan
calonyang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru.
e. Setiap lembar berita acara dan sertifikat diparaf oleh Ketua dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat
ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
f. Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada point (d),
dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
g. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam kotak suara,
pada bagian luar ditempel label serta segel.
h. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel,
berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara,
dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan
suara kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat
pengantar/tanda terima (Model c9-KWK.KPU).
i. KPPS wajib memberikan salinan berita acara (Model C-
KWK.KPU), catatan hasil penghitungan suara (Model C1-

22. 20
KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran
Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon
yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPS masing-masing
sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap
Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum.
j. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-
KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada
TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran
Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman
hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS
dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman
desa/kelarahan.
k. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana
dimaksud pada huruf i, dapat berupa hasil foto copy atau salinan
yang ditulis dengan tangan.
l. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada huruf j ditulis dengan tangan, salinan
tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

23. 21
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara
a. DPR RI
No Nama Partai Perolehan suara
1 1
Partai NasDem
7
2 2
Partai Kebangkitan Bangsa
48
3 3
Partai Keadilan Sejahtera
1
4 4
Partai Demokrasi Indonesia perjuangan
12
5 5
Partai Golongan Karya
71
6 6
Partai Gerakan Indonesia Raya
49
7 7
Partai Demokrat
13
8 8 1

24. 22
Partai Amanat Nasional
9 9
Partai Persatuan Pembangunan
3
10 10
Partai Hati Nurani rakyat
1
11 14
Partai Bulan Bintang
2
12 15
Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia
2
Jumlah Pemilih : 237
Suara Sah : 210
Suara Tidak Sah: 27

25. Jumlah Pemilih : 237
Suara Sah : 170
Suara Tidak Sah : 67 23
b. DPD JAWA TENGAH, JAWA TENGAH II
NO NAMA JENIS
KELAMIN
KABUPATEN/KOTA
(TEMPAT TINGGAL
CALON)
PEROLEHAN
SUARA
1 AGUS MUJAYANTO L DEMAK 11
2 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. L GROBOGAN 15
3 AHSAN FAUZI, S.Sos.I L DEMAK 11
4 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM L JAKARTA TIMUR 8
5 BAGYONO, ST L L KOTA SEMARANG 7
6 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H. L KOTA SEMARANG 17
7 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E, M.H. P TEMANGGUNG 22
8 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH P KOTA SURAKARTA 1
9 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum. P KOTA SEMARANG 3
10 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M. L JEPARA 15
11 HERIYANTO L TEMANGGUNG 1
12 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. L TEMANGGUNG 0
13 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. P GROBOGAN 3
14 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si L KOTA SALATIGA 0
15 Drs. JABIR L BATANG 0
16 KHIZANATURROHMAH, S.Ag. P KOTA SEMARANG 7
17 KUNDARI, S.E. P KUDUS 4
18 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. L JAKARTA SELATAN 0
19 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA L KOTA BEKASI 6
20 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd L BANYUMAS 4
21 POPPY DHARSONO P KOTA SURAKARTA 2
22 R. SUKARNO WINARTO L TEMANGGUNG 0
23 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. P TEMANGGUNG 9
24 Ir. H. SOEHARSOJO L KOTA SEMARANG 0
25 Drs. St. SUKIRNO, M.S. L KOTA SEMARANG 1
26 H. SUDIR SANTOSO, S.H. L PATI 0
27 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. L KOTA SEMARANG 17
28 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT L JAKARTA PUSAT 1
29 SURO JOGO PBSH, S.E. L SRAGEN 4
30 TJAHJADI TAKARIAWAN L BANTUL 0
31 TOTO DIRGANTORO L BANYUMAS 0
32 WAKIL MAGHFUR L KOTA SEMARANG 1

26. 23

27. 24
c. DPRD PROPINSI JAWA TENGAH, DAPIL JAWA TENGAH II
No Nama Partai Perolehan suara
1 1
Partai NasDem
3
2 2
Partai Kebangkitan Bangsa
43
3 3
Partai Keadilan Sejahtera
2
4 4
Partai Demokrasi Indonesia perjuangan
13
5 5
Partai Golongan Karya
26
6 6
Partai Gerakan Indonesia Raya
70
7 7
Partai Demokrat
16

28. 25
8 8
Partai Amanat Nasional
1
9 9
Partai Persatuan Pembangunan
15
10 10
Partai Hati Nurani rakyat
1
11 14
Partai Bulan Bintang
6
12 15
Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia
0
Jumlah Pemilih : 237
Suara Sah : 196
Suara Tidak Sah : 41

29. 26
d. DPRD KABUPATEN/KOTA DEMAK, DAPIL DEMAK 4
No Nama Partai Perolehan suara
1 1
Partai NasDem
3
2 2
Partai Kebangkitan Bangsa
25
3 3
Partai Keadilan Sejahtera
1
4 4
Partai Demokrasi Indonesia perjuangan
9
5 5
Partai Golongan Karya
57
6 6
Partai Gerakan Indonesia Raya
91
7 7
Partai Demokrat
19

30. 27
8 8
Partai Amanat Nasional
0
9 9
Partai Persatuan Pembangunan
3
10 10
Partai Hati Nurani rakyat
0
11 14
Partai Bulan Bintang
11
12 15
Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia
1
Jumlah Pemilih : 237
Suara Sah : 220
Suara Tidak Sah : 17

31. 28
4. Pelanggaran Pemilu
4.1. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan
a. Masih ada pamflet atau poster caleg yang terpajang di area umum
ketika hari tenang.
b. Ada beberapa Tim Sukses dari caleg yang menyebarkan uang.
c. Pada saat kampanye caleg, banyak melibatkan anak-anak.
4.2. Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan
a. Banyak Tim Sukses dari caleg yang berada disekitar TPS untuk
mempengaruhi pemilih agar memilil caleg tersebut.
b. Ada beberapa Tim Sukses dari caleg yang menyebarkan uang.
4.3. Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara
Tidak ada pelanggaran
F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana
rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Saat ini tingkat
ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap politik dan pemilu terasa sangat
rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999
sebesar 92,74 persen, pada Pemilu 2004 menurun menjadi sebesar 84,07
persen, dan Pemilu 2009 tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 71
persen. Penurunan minat masyarakat dan keterlibatan para calon pemilih dalam
politik dan pemilu tersebut tentu menjadi berita buruk bagi partai politik,
terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang.
Bahkan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan bahwa kualitas pemerintahan
hasil Pemilu 2014 tidak akan berubah karena masih dalam skema pemilu yang
dijalankan. "Kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi masih akan
berlangsung pasca-Pemilu 2014. Wakil rakyat yang tidak akuntabel masih ada
karena skema pemilu kita bermasalah," kata Syamsuddin.

32. 29
Untuk itu, tentu diperlukan adanya upaya atau strategi yang tepat agar
tingkat partisipasi masyarakat kembali meningkat pada Pemilu 2014 yang
sebentar lagi akan berlangsung, yaitu tanggal 9 April 2014. Pemilu bermanfaat
sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sarana untuk melakukan
penggantian pemimpin secara konstitusional, sarana bagi pemimpin politik
untuk memperoleh legitimasi dan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam
proses politik. Setidaknya ada tiga faktor pendukung partisipasi, yaitu :
1. Adanya Kemauan
2. Adanya Kemampuan dan
3. Adanya Kesempatan
Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari dalam diri sendiri
masyarakat tersebut. Hal ini berarti meskipun diberi kesempatan oleh
pemerintah atau negara tetapi kalau kemauan tidak ada maka partisipasi tidak
akan terwujud. Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat.
Demikian pula halnya, walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh
masyarakat ada tetapi jika tidak diberi kesempatan oleh pemerintah atau negara
maka partisipasi tidak akan terjadi.
Terkait hal tersebut terdapat beberapa hal utama yang perlu dilakukan
adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan
politik tersebut dapat dilakukan oleh KPU, partai politik, pemerintah, sekolah
atau perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama dan
masyarakat. Berbagai hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:
1. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan secara
luas partai politik peserta Pemilu 2014, pendidikan pemilih, pendidikan
elektoral, dan pendidikan pemilih pemula.
2. Seluruh partai politik peserta pemilu harus mampu memperkenalkan dengan
baik para caleg atau kandidat dengan tidak melakukan money politic. Tetapi
mempromosikan diri dengan cara-cara yang baik, sehingga masyarakat
yakin bahwa menentukan pilihan politiknya pada orang yang tepat. Hal ini

33. 30
pun terkait dengan upaya membangun etika dan budaya politik dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Sekolah atau perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama
dan masyarakat terus berpartisipasi dalam mengajak masyarakat untuk
menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.
Selain itu, guna mewujudkan pemilu yang Jurdil (jujur dan adil, red)
sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat yang dapat diwujudkan dengan
cara :
1. Memantau penghitungan suara di TPS
2. Menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara diluar TPS
3. Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/
atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS
4. Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS
melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila
terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan bagi pemilih, survei atau
jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu
Berdasarkan hal tersebut di atas, hal utama yang perlu diperhatikan
adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya
dalam Pemilu 2014. Menjaga kondusifitas dan stablitas politik di dalam
maupun di luar tempat pemungutan suara (TPS) serta yang tidak kalah penting
adalah bahwa para kandidat calon legislatif harus mampu menerima hasil
keputusan dalam Pemilu 2014.
Artinya, para caleg harus siap menang dan juga siap kalah. Dengan
demikian, tujuan Pemilu 2014 akan tercapai. Dengan indikator tingginya angka
partisipasi politik masyarakat dan lahirnya para pemimpin-pemimpin baru yang
mampu merubah bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik.

34. 31
G. PENUTUP
1. Kesimpulan
Pemilu (Pemilihan Umum) menjadi bagian tak terpisahkan dalam
pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Setiap negara-negara yang
menganut sistem demokrasi senantiasa akan menyelenggarakan Pemilu.
Pemilu itu sangat penting karena Pemilu sebagai salah satu sarana
peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki kedudukan
yang penting, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara
dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan hak pilih suaranya
untuk siapa yang akan memerintah.
Pemilu Legislatif yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota
DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Lembaga yang
menyelenggarakan pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 ini masih banyak
pelanggaran – pelanggaran baik pra pemilu, saat pemilu maupun pasca
pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kejujuran
masyarakat maupun caleg sangat rendah.
2. Rekomendasi
2.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu
Dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak hal-hal yang
perlu diperbaiki khususnya untuk KPU selaku penyelenggara pemilu
yaitu:
a. Sistem penyelenggaraan khususnya daftar calon yang banyak, hal
ini membuat para pemilih kebingungan, sehingga banyak surat
suara yang tidak sah.
b. Untuk pendistribusian surat suara agar lebi teliti, karena masih
banyak kekeliruan surat suara anra dapil satu dengan dapil lain.
2.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu
Dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran-
pelanggaran baik dari caleg, anggota KPPS ataupun yang lainnya, untuk
itu bagi Bawaslu selaku badan pengawas pemilu yaitu:

35. 32
a. Agar menyebar anggotanya untuk mengawasi lingkungan sekitar
TPS supaya tidak ada politik uang ketika pemilih mau mencoblos.
b. Masih banyak poster dan pamflet yang terpasang ketika masa hari
tenang sampai hari pemilu, untuk itu agar Bawaslu membentuk tim
untuk mengawasi penempelan poster dan pamflet.
2.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu
Dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran-
pelanggaran dari peserta pemilu, untuk itu bagi peserta pemilu agar:
a. Tidak menerima uang dari tim sukses caleg yang memberi
uang demi mencoblos caleg tersebut.
b. Tidak golput, apabila tidak diberi uang dari caleg.

36. 33
Daftar Pustaka
https://www.dpr.go.id
https://kpudemak.files.wordpress.com/2013/09/pkpi.
https://www.google.co.id/search?q=Profil+Komisi+Pemilihan+Umum+Kabupaten+De
mak&hl=id
http://www.kpu.go.id/
http://kpudemak.wordpress.com/profil-kpu-demak/
http://ppkwedung.blogspot.com/2010/05/susunan-anggota-dan-sekretariat-ppk.html
http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2297963-pengertian-dpr-
dewan-perwakilan-rakyat/#ixzz2y4kI0box
http://www.ppkdander.org/