Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012

1. KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PNPM MANDIRI
Lokakarya Nasional
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Perkotaan
Integrated Community Driven Development Project (ICDD)
Oleh :
Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan
dan Pemberdayaan Masyarakat –
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, 9 Februari 2011 1

2. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
INDIKATOR TARGET
RKP NASIONAL TAHUN 2010 :
a. Pertumbuhan Ekonomi 5%
b. Inflasi 5%
c. Tingkat Pengangguran (terbuka) 8 % pada akhir tahun 2010
d. Tingkat Kemiskinan 12 - 13,5 % pada tahun 2010
RPJM NASIONAL TAHUN 2010-2014:
Rata-rata 6,3 – 6,8 % per tahun
a. Pertumbuhan Ekonomi
Sebelum tahun 2014 ditargetkan tumbuh 7%
b. Inflasi Rata-rata 4 - 6 % pertahun
c. Tingkat Pengangguran (terbuka) 5 - 6 % pada akhir tahun 2014
d. Tingkat Kemiskinan 8 - 10 % pada akhir tahun 2014
PENCAPAIAN MDG’S 2015:
Tingkat Kemiskinan 7,55 – 12,1 %
2

3. 3
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
mengikutsertakan usaha kecil dan dapat dinikmati seluas-
luasnya oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin (pro-
poor growth);
2. Meningkatkan kualitas kebijakan & program
penanggulangan kemiskinan (kebijakan afirmatif/
keberpihakan);
3. Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah;
4. Percepatan pembangunan di daerah terpencil &
perbatasan.
3
3

4. KEBIJAKAN POKOK PRIORITAS NASIONAL DALAM PK
1. Reformasi Birokrasi & Tata
1. Reformasi Birokrasi & Tata 10. Daerah Tertinggal,
10. Daerah Tertinggal,
Kelola;
Kelola; Terdepan, Terluar &
Terdepan, Terluar &
2. Pendidikan;
2. Pendidikan; Paskakonflik;
Paskakonflik;
3. Kesehatan;
3. Kesehatan; 11. Kebudayaan, Kreativitas,
11. Kebudayaan, Kreativitas,
Perpres No. 5/2010 4. PENANGGULANGAN
4. PENANGGULANGAN dan Inovasi Teknologi.
dan Inovasi Teknologi.
“RPJMN 2010-2014” KEMISKINAN;
KEMISKINAN; PRIORITAS LAINNYA
PRIORITAS LAINNYA
5. Ketahanan Pangan;
5. Ketahanan Pangan;
11 PRIORITAS NASIONAL KIB II 6. Infrastruktur;
6. Infrastruktur;
(1) Bidang Politik, Hukum,
(1) Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan; (2)
dan Keamanan; (2)
7. Iklim Investasi & Usaha;
7. Iklim Investasi & Usaha; Bidang Perekonomian;
Bidang Perekonomian;
8. Energi;
8. Energi; (3) Bidang Kesra
(3) Bidang Kesra
9. Lingkungan Hidup & Bencana;
9. Lingkungan Hidup & Bencana;
Inpres No. 1/2010
“Percepatan Pelaksanaan Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
Pembangunan Nasional Tahun 2010”
-- Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 15/2010 -- Sinkronisasi & pengendalian 33 Kelompok Program PK
Sinkronisasi & pengendalian Kelompok Program PK
“Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” -- Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan
Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan
Permendagri No. 42/2010 Tata kerja, penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan SDM
Tata kerja, penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan SDM
“TKPK Provinsi & Kabupaten/Kota” TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota
TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota
Inpres No. 3/2010 (1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk
(1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk
“Program Pembangunan Berkeadilan” Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s
Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s
4

5. STRATEGI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan
masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan
Usaha Mikro dan Kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan.
5

6. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PNPM MANDIRI
6

7. MEKANISME PELAKSANAAN PNPM MANDIRI
PNPM-Penguatan/Sektor (K/L)
• Terdiri dari berbagai program sektor berbasis
masyarakat;
• Program sektor menyediakan:
• Bantuan terkait pencapaian sasaran sektor
(pertanian, perikanan, pariwisata,
perumahan, pengairan, dlsb);
utan n
Kela tana • Penyuluhan teknis/sektor.
tur
Pe
hu
Ke
rta atan
Gender
Pen kum
Infrastruk
Ke
seh
Hu
nia
PNPM-Inti
didi
n
 Terdiri dari:
kan
• PNPM Perdesaan sbg basis pemberdayaan
masyarakat di perdesaan;
• PNPM Perkotaan sbg basis pemberdayaan
masyarakat di perkotaan;
• PNPM PISEW sbg basis pengembangan
daerah2 cepat tumbuh;
• PNPM P2DTK sbg basis pengembangan daerah
tertinggal dan khusus;
• PNPM-RIS sbg basis pembangunan desa
tertinggal.
 PNPM-Inti menyediakan:
• BLM utk berbagai kegiatan masyarakat;
• Pendampingan, bantuan teknis, pelatihan &
peningkatan kapasitas pemda.
7

8. PHASE PNPM MANDIRI
TAHAP PEMBELAJARAN
TAHAP PEMBELAJARAN
(Tahun Ke-1 s/d Ke-2)
(Tahun Ke-1 s/d Ke-2)
TAHAP KEMANDIRIAN
TAHAP KEMANDIRIAN
(Tahun Ke-3 s/d Ke-6)
(Tahun Ke-3 s/d Ke-6)
• Pembelajaran pembangunan
partisipatif
• BLM sbg stimulan • Kemitraan Masyarakat, pemda TAHAP KEBERLANJUTAN
• Integrasi perencanaan dan Kelompok Peduli
TAHAP KEBERLANJUTAN
• BLM sbg salah satu akses
(Tahun Ke-7 s/d Ke-8)
(Tahun Ke-7 s/d Ke-8)
partisipatif dg Sistem Pe-
rencanaan pemb. regular. channelling program,
• Pembelajaran Inisatif dan • Masyarakat mampu mengakses
prakarsa oleh masyarakat, berbagai sumber dana yang ada • Masyarakat mampu membangun TAHAPAN EXIT
TAHAPAN EXIT
difasilitasi PNPM. (pemda, lembaga, swasta, dll) kemitraan dg berbagai pihak. STRATEGY
STRATEGY
• Perencanaan partisipatif sebagai • Kebijakan dan Penganggaran
peraturan daerah Pemda Pro poor
• PNPM supervisi dan penguatan • Keberadaan fasilitator/konsultn
kapasitas untuk mampu mandiri atas permintaan masyarakat sesuai • Manajemen Pemb.
memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan. partisipatif secara
masyarakat di wilayahnya
REPLIKASI MANDIRI • Kemitraan masyarakat, pemda dan
kelompok peduli secara sinergis
mandiri oleh Warga
• Fasilitasi & pembinaan
OLEH MASY & PEMDA merupakan faktor utama penggerak sepenuhnya oleh
pembangunan di wilayahnya pemerintah kota/kab
• Replikasi & pengemba-
ngan Program lebih
lanjut oleh pemda &
Masyarakatnya
8
8

9. APA YANG INGIN DIWUJUDKAN DALAM
PNPM MANDIRI?
 Meningkatnya tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat secara keseluruhan
 Keberdayaan masyarakat di ukur dari:
 Masyarakat mempunyai mimpi, cita-cita & tujuan, yang ingin diwujudkan bersama
 Masyarakat mempunyai sikap mental yang menghargai kerjasama kemitraan, dialog &
melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bermartabat bagi dirinya, keluarga, kelompok
masyarakat, lingkungan sekitar serta bangsa dan negara.
 Masyarakat mempunyai pemahaman, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
secara memadai dalam menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan impian atau cita
citanya.
 Kemandirian masyarakat di ukur dari:
 Meningkatnya kepercayaan dari Lembaga Keuangan Formal (Bank, Koperasi, BMT,
LKM) kepada kelompok masyarakat sehingga mereka digolongkan dalam kelompok yang
eligible dan bankable.
 Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pendanaan
untuk mendukung kegiatan produktifnya dalam rangka mewujudkan cita - citanya.
 Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber pendanaan yang
dipercayakan kepadanya sejalan dengan prinsip manajemen keuangan yang sehat.
9
9

10. 11 PRINSIP KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM-
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 INTEGRASI PADA TAHAP PERENCANAAN:
 INTEGRASI TUJUAN DAN SASARAN PEMANFAAT PROGRAM.
 INTEGRASI PRINSIP-PRINSIP DASAR, RANCANG BANGUN, PROSES, KRITERIA DAN
NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL/PEDOMAN)
 INTEGRASI INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN.
 SINKRONISASI PADA TAHAP PELAKSANAAN :
 SINKRONISASI LOKASI PROGRAM & KEGIATAN ( ANTAR PROGRAM PNPM DAN ANTAR
PROGRAM KLASTER I,II DAN III)
 SINKRONISASI WAKTU PROGRAM
 SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM
 SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN
 SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN
 SINKRONISASI INFORMASI
 SINERGITAS ANTAR PELAKU /PEMANGKU KEPENTINGAN :
 SINERGITAS ANTAR PELAKU PEMERINTAH, PEMDA, SWASTA, LSM, KELOMPOK MASYARAKAT.
 SINERGITAS ANTAR RENCANA DAN PROGRAM MASING-MASING PELAKU/STAKEHOLDERS.
10

11. INTEGRASI PNPM MANDIRI
 TUJUAN PROGRAM HARUS SAMA :
1. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan kegiatan produktif.
2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang miskin dan kurang mampu secara ekonomi menjadi
lebih berdaya, mandiri dan bermartabat.
 Berdaya : mempunyai tujuan/impian yang akan dicapai dan mempunyai keahlian/ketrampilan dan kemampuan
 Mandiri : tidak selalu bergantung pada pihak luar namun mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui
kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak luar.
 Bermartabat : Mengedepankan perilaku, tabiat dan akhlak serta etika yang baik ( gotong royong, kemanusiaan
yang adil dan beradab, mengedepankan dialog dan kerjasama kemitraan, dll)
SASARAN PROGRAM SAMA : KELEMBAGAAN MASYARAKAT PARTISIPATIF YANG DIBENTUK OLEH MASYARAKAT
SENDIRI, BERANGGOTAKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA PNPM, DAN DIKELOLA SEBAGAI FORUM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MASYARAKAT.
 Hanya ada satu Kelembagaan masyarakat partisipatif di tiap kecamatan atau desa.
 Penerima program adalah kelompok masyarakat dapat disesuaikan dengan jenis PNPM Mandiri.
DESAIN DAN KRITERIA PROGRAM HARUS MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : siklus
pemberdayaan masyarakat, fasilitator/pendamping, BLM, pelatihan masyarakat, operasional proyek, Komponen BLM dan
Non-BLM, dll.
 KELEMBAGAAN MASYARAKAT/ SASARAN PROGRAM
 Di perkotaan : Menggunakan Forum BKM di tingkat kelurahan.
DASAR HUKUM SAMA (Perpres, Permen, SK, dll) : Mengacu pada Perpres 3/2010, Keputusan Ketua TNP2K, dan
peraturan operasionalisasinya.
11

12. SINKRONISASI PNPM MANDIRI
 LOKASI/LOCUS PROGRAM :
 Tingkat Kecamatan di perdesaan.
 Tingkat Kelurahan di perkotaan.
 SINKRONISASI WAKTU PROGRAM :
 Periode Perekrutan fasilitator, jangan sampai ada perebutan fasilitator antar PNPM
 Periode Sosialisasi kepada masyarakat
 Periode proses pemberdayaan masyarakat.
 Periode pencairan BLM.
 Periode pemanfaatan dan pengembangan kegiatan.
 SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM :
 Koordinasi Tingkat Provinsi , Kab/Kota : TKPKD provinsi, kabupaten dan kota.
 Di Perdesaan di Tingkat Kecamatan : Unit Pengelola Kegiatan sebagai Forum Masy.
 Di Perkotaan , di Tingkat Kelurahan : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai Forum Masyarakat.
 K/L pengelola PNPM diluar PNPM Perdesaan dan Perkotaan hanya membentuk Tim Pengelola PNPM terkait.
 SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN : Tidak boleh ada konflik dan tumpang tindih antar peraturan,
apalagi yang membebani masyarakat penerima.
 SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN
 Proses pencairan dan proses pemberdayaan masyarakat harus sinkron/selaras/harmonis.
 SINKRONISASI INFORMASI
 Sosialisasi harus diselaraskan serta penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah harus sinkron,
ditangani secara berjenjang.
12

13. SINERGITAS PNPM MANDIRI
 HARMONISASI ANTAR PROGRAM :
 Harmonisasikan Program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan BUMN (CSR &
PKBL), LSM dan Organisasi Masyarakat lainnya.
 TKPKD Provinsi, kabupaten dan kota harus MAMPU mengintegrasikan dan
mensinkronkan/mengharmonisasikan program-program terkait.
 Diarahkan untuk bermitra :
 Membangun saling percaya antar pelaku ( building Trust)
 Membangun konsensus (Consensus Building) melalui menyepakati landasan bersama ( common platform)
 Membangun Kemitraan (Partnership Building)
 KERJASAMA ANTAR PROGRAM DARI PARA STAKEHOLDERS
 Kerjasama kemitraan antar pemanfaat dan penerima program (chanelling, paket, dll).
 Kerjasama kemitraan antar fasilitator, pengurus kelompok masyarakat dllsb.
 PENINGKATAN PERAN DAERAH :
 Pemda dari seluruh tingkatan sebagai pembina, pengasuh/enabler  tidak terlalu mengintervensi
keinginan/”mimpi” masyarakat, proses dan capaian, namun akan menjamin, mengawal pelaksanaan
PNPM mandiri dan integrasi, sinkronisasi serta sinergitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan
yang telah ditetapkan.
 Pemda meningkatkan kontribusinya : DDUB, program sejenis,. Dll.
 Pemda menyelesaikan secara adil dan transparan bilamana terdapat konflik antar kepentingan,
pengaduan masyarakat dan penyimpangan pelaksanaan (Fiduciary)  melalui forum TKPKD.
13

14. PRINSIP INTEGRASI PERENCANAAN
 Pro-Poor
Keduanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya:
masyarakat miskin, tertinggal, terpinggirkan/marjinal, dan disabilities;
 Community Driven Development
Program/kegiatan yang dirumuskan dalam perencanaan berdasar kebutuhan yang
diidentifikasi oleh masyarakat;
 Dokumen Integratif
Integrasi diarahkan untuk menjadikan satu dokumen Rencana Desa (jangka
menengah dan tahunan);
 Dukungan Fasilitasi
Pemda memfasilitasi terwujudnya rencana pembangunan desa yang terintegrasi;
 Akses Pendanaan
Dokumen rencana desa yang terintegrasi memungkinkan akses pendanaan dari
berbagai pihak (pemerintah pusat, pemda, swasta, masyarakat peduli, dll).
14

15. INTEGRASI PERENCANAAN DAN SINERGITAS
PELAKSANAAN
1. Menyusun Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yang integratif
dengan mempertemukan proses dan hasil perencanaan partisipatif
(PNPM), perencanaan reguler (musrenbang), dan perencanaan
teknokratik (SKPD);
2. Memetakan organisasi kemasyarakat yang representatif dan
akuntabel sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa;
3. Menyusun Rencana APBD yang bersumber dari Rencana Desa
(tahunan);
4. Memetakan program/kegiatan pendukung dari: Kementerian/
Lembaga dan organisasi-organisasi non-pemerintah;
5. Konsultasi publik program/kegiatan dan anggaran untuk
pembangunan desa dalam satu tahun berjalan;
6. Publikasi, implementasi, dan kontribusi masyarakat.
15

16. PRINSIP SINERGITAS PROGRAM
 Tetap berpegang pada upaya menuju kemandirian masyarakat (dari,
oleh, dan untuk masyarakat);
 Para pihak dapat menyampaikan saran optimalisasi program-program
demi meyakinkan masyarakat terhadap manfaat TERBESAR dari kegiatan
TERBAIK untuk mereka;
 Memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang telah terbentuk (LKM,
UPK, BKM, dll);
 Mendorong TKPKD untuk berperan lebih aktif dan berkelanjutan;
 Secara bersama terlibat aktif dan merekam seluruh tahapan dan hasil
dari harmonisasi program sebagai bahan pembelajaran dan replikasi
untuk wilayah lain.
16

17. DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (1)
Unsur-unsur Keterangan
Partisipasi Masyarakat dalam 2007: di 29.847 desa, rata-rata swadaya 17% dari nilai
perencanaan, pengambilan BLM.
keputusan dan pengelolaan 2008: di 47.954 desa
kegiatan
Partisipasi perempuan dalam 30-45% peserta dalam pertemuan dan kegiatan
program masyarakat adalah wanita.
Kesadaran dan akuntabilitas a. Terbangunnya sebuah early warning system terhadap
Pemda lebih kuat pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program.
b. Meningkatnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam
pengelolaan program.
c. Meningkatnya kesempatan bagi masyarakat msrginal
untuk mengemukakan pendapat, opini dan aspirasi
terhadap isu-isu pembangunan di daerah mereka.
d. Meningkatnya perhatian terhadap pemeliharaan dan
keberlanjutan program
17

18. DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (2)
Unsur-unsur Keterangan
Kesejahteraan a. Mengalami peningkatan konsumsi nyata/kapita sebesar 11% lebih tinggi
dibanding dengan wilayah yang tidak mendapatkan PNPM Mandiri.
b. Masyarakat memiliki peluang keluar dari kemiskinan 9,2% dibanding di
wilayah yang bukan lokasi PNPM Mandiri.
c. Rumah Tangga yang rawan kemiskinan (mendekati ambang kemiskinan)
lebih rendah resikonya untuk jatuh miskin.
d. Rumah Tangga memiliki 11,5% akses pelayanan rawat jalan lebih tinggi
dibanding yang bukan wilayah PNPM Mandiri.
e. Jumlah peningkatan pengangguran 1,5% lebih rendah dibanding wilayah
bukan lokasi PNPM Mandiri.
Modal sosial a. Gotong royong, penyelesaian pekerjaan bersama
b. Proses pengambilan keputusan bersama
c. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kegiatan.
d. Rasa memiliki dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan.
Terbentuknya lembaga a. 72% UPK berkinerja baik dan memiliki potensi untuk berkembang.
keswadayaan b. Pelaksanaan swadaya untuk infrastruktur sederhana menghemat biaya
masyarakat 35-50% lebih rendah dibandingkan jika melalui kontraktor.
18

19. CAKUPAN LOKASI PNPM MANDIRI & PNPM
Mandiri Perkotaan 2007-2011
19 19

20. ALOKASI BLM PNPM MANDIRI & PNPM Mandiri
Perkotaan 2007-2011
20

21. PEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRI
21

22. TANTANGAN PNPM MANDIRI
• Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaan
masyarakat (PNPM Mandiri) dengan perencanaan reguler
(musrenbang dari tingkat desa s/d kabupaten/kota dan provinsi)
• Penguatan kapasitas manajemen di masing-masing K/L pelaksana
program sejalan dengan perluasan cakupan PNPM Mandiri.
• Sinkronisasi program-program berbasis pemberdayaan lainnya
(sektor penguatan) ke dalam PNPM Mandiri
• Sinkronisasi dan harmonisasi PNPM Mandiri dengan program atau
inisiatif Pemda
22
22

23. TANTANGAN DALAM MEMBANGUN UPAYA BERSAMA
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan antara pusat – daerah belum
optimal karena mindset yang berbeda, sistem yang tidak mendukung
sinergitas dan “commitment (tekad) yang lemah.
2. Belum terbangun “trust”/ kepercayaan antara pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat sipil (P-S-M) dalam menggalang upaya bersama
penanggulangan kemiskinan sehingga belum terwujud consensus dan
kemitraan (partnerships) diantara pemangku kepentingan P, S dan M
 Percaya, Sepakat dan Maju Bersama.
3. Semangat kebersamaan belum kuat antar berbagai kelompok pemangku
23
kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
23

24. ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (1)
 Road map PNPM belum ada dan perlu disiapkan oleh TNP2K
(c.q Pokja Kebijakan cluster 2).
 Beberapa arahan Presiden untuk keberlanjutan PNPM Mandiri:
 Harus fokus pada desa/kelurahan miskin. PNPM harus dapat
menjangkau kantong-kantong kemiskinan ---- Targeting
 Tiap kecamatan tetap mendapat BLM sampai 2014. Alokasi BLM
disesuikan dengan tingkat kemiskinan.
 Secara bertahap PNPM Mandiri dialihkan kepada Pemda, dan
selanjutnya dari Pemda ke masyarakat, termasuk pengalihan
pendanaan maupun pengelolaan program.
 Meningkatkan kapasitas Pemda supaya Pemda nanti mampu
melanjutkan PNPM Mandiri dengan baik bersama masyarakat.
24

25. ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (2)
Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional
Penyusunan Rencana Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke
dalam PNPM Mandiri
Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan
Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah Terhadap PNPM Mandiri
Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan
Integrasi PNPM Mandiri dengan Fasilitas Pembiayaan
25

26. ARAHAN PRESIDEN UNTUK
PNPM MANDIRI
Sesuai Arahan Presiden
diingatkan kembali agar semua program
penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat diintegrasikan ke
dalam PNPM Mandiri dan tidak menggunakan
nama lain
26

27. Terima Kasih
SEKRETARIAT
POKJA PENGENDALI PNPM Mandiri
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
info@pnpm-mandiri.org
www.pnpm-mandiri.org
27