Modul ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011, terdiri dari 4 (empat) modul.

4. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MODUL 1
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI
DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011
JAKARTA 2011

6. KATA PENGANTAR
Modul 1 ini merupakan bagian pertama dari empat modul dalam rangkaian kegiatan
peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan dalam rangka Dekonsentrasi
Lingkup Kemenpera Tahun 2011. Modul ini berisi panduan umum pembentukan Kelompok
Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi.
Modul ini digunakan sebagai panduan oleh SKPD Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun
2011, Fasilitator Provinsi, dan stakeholder lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam hal pembentukan Pokja PKP
Provinsi.
Modul ini terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian 1 – Pendahuluan, merupakan bagian yang
menjelaskan latar belakang dan urgensi pembentukan Pokja PKP Provinsi dalam rangka
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan Bagian 2 –Panduan
Pelaksanaan Pembentukan Pokja PKP Provinsi yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam
rangka pembentukan Pokja PKP Provinsi. Modul ini juga dilengkapi dengan Lampiran berupa
Bahan Bacaan tentang Konsep dan Kelembagaan Pokja PKP Provinsi.
Tiada gading yang tak retak, begitulah pula dengan modul ini yang disusun dalam jangka
waktu relatif singkat sehingga membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk
penyempurnaannya. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
modul ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Selamat membaca dan mempraktikkannya.
Jakarta, Maret 2011
Tim Penyusun
Modul 1 | hal i

7. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI....................................................................................................................................................ii
DAFTAR TABEL.......................................................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.................................................................................................... iii
BAGIAN 1: PENDAHULUAN.....................................................................................................................1
A. Latar Belakang ..................................................................................................................................... 2
B. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran .................................................................................... 3
C. Dasar Pembentukan Pokja PKP .................................................................................................... 4
D. Ruang Lingkup Modul....................................................................................................................... 4
BAGIAN 2. PANDUAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI DALAM
DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2011 .........................................5
Alur Pelaksanaan ...................................................................................................................................... 6
Kegiatan 1. Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan Perumahan dan Kawasan
Permukiman di Daerah.................................................................................................. 7
Kegiatan 2. Lokakarya Konsep Pokja PKP .................................................................................. 13
Kegiatan 3. Rangkaian Pertemuan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi .... 19
Kegiatan 4. Lokakarya Kelembagaan Pokja PKP Provinsi ................................................... 21
LAMPIRAN
BAHAN BACAAN 1: KONSEP POKJA PKP PROVINSI..................................................................... 26
BAHAN BACAAN 2: KELEMBAGAAN POKJA PKP PROVINSI...................................................... 31
Modul 1 | hal ii

8. DAFTAR TABEL
Tabel 1. Ruang Lingkup Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi .................................................4
Tabel 2. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Analisis Isu dan Permasalahan
PKP di Daerah ......................................................................................................................................9
Tabel 3. Agenda dan Alokasi Pelaksanaan Lokakarya Konsep Pokja PKP ................................. 15
Tabel 4. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP
Provinsi ...............................................................................................................................................20
Tabel 5. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Lokakarya Kelembagaan Pokja PKP
Provinsi ...............................................................................................................................................23
Tabel 6. Posisi Strategis Pokja PKP Provinsi pada Seluruh Elemen Pembangunan .............31
Tabel 7. Contoh Uraian Peran Gugus Tugas Pokja PKP ...................................................................... 34
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pembentukan Pokja PKP Provinsi –
Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011...............................................................6
Gambar 2. Hubungan Sinergis antar Komponen Pokja PKP Provinsi ..........................................30
Gambar 3. Struktur Organisasi Pokja PKP Provinsi ............................................................................. 33
Gambar 4. Skema Koordinasi Pokja PKP Pusat dan Daerah ............................................................ 38
Gambar 5. Contoh Posisi Pokja PKP Terhadap Pemangku Kepentingan .................................... 38
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
APERSI : Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
Bapermas : Badan Pemberdayaan Masyarakat
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
Kemenpera : Kementerian Perumahan Rakyat
PMD : Pemeberdayaan Masyarakat Desa
PKP : Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pokja PKP : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
PU : Pekerjaan Umum
REI : Real Estat Indonesia
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN : Rencana Jangka Panjang Nasional
SDM : Sumber Daya Manusia
Setda : Sekretariat Daerah
SK : Surat Keputusan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
UUD : Undang-Undang Dasar
Modul 1 | hal iii

10. BAGIAN 1:
PENDAHULUAN
 Latar Belakang
 Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Keluaran
 Dasar Pembentukan Pokja PKP
 Ruang Lingkup Modul
Modul 1 | hal 1

11. A. Latar Belakang
Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini
sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa
setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Kondisi perumahan dan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi
berbagai sektor (multi sektor) dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar
menyangkut taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir seluruh daerah di
Indonesia belum menempatkan pembangunan PKP sebagai prioritas pembangunan di daerah
masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004,
tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan urusan
wajib pemerintah daerah.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 untuk
memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh,
maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, menugaskan
Kemenpera untuk melaksanakan program dan kegiatan yang termasuk dalam prioritas Bidang
Sarana dan Prasarana, sub bidang Perumahan dan Permukiman. Untuk mewujudkan prioritas dan
sasaran bidang perumahan dan permukiman, maka arah kebijakan pembangunan perumahan
tahun 2010–2014 yang terkait dengan Kemenpera adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat
berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dengan:
1. Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat
berpenghasilan rendah melalui (a) pembangunan 650 twin block rusunawa; (b)
pembangunan 685.000 unit Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi; (c) fasilitasi
pembangunan 180 tower rusunami melalui peran swasta; (d) penyediaan prasarana,
sarana dan utilitas pengembangan kawasan perumahan antara lain untuk mendukung
pengembangan kota baru (New Town Development); (e) fasilitasi pembangunan
baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta penyediaan prasarana, sarana
dan utilitas perumahan swadaya; (f) pembangunan rumah khusus termasuk
rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana; (g) fasilitasi penyediaan
lahan; (h) pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal, teknologi dan
penelitian di bidang perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap
hunian yang layak dan terjangkau melalui: (a) penyediaan subsidi perumahan; (b)
pengembangan fasilitasi likuiditas; (c) peningkatan mobilisasi sumber-sumber dana
jangka panjang; dan (d) pengembangan tabungan perumahan nasional.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana
dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan
perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
4. Meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) melalui
fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi tanah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah; serta standardisasi perijinan dalam membangun rumah.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan
dan permukiman melalui (a) pengembangan regulasi dan kebijakan; (b) pemberdayaan
dan kemitraan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; (c) peningkatan
Modul 1 | hal 2

12. kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan
dan permukiman; (d) pengembangan pengelolaan aset (property management); (e)
serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman daerah.
6. Memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang didukung oleh
sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan melalui pengembangan
informasi dan standardisasi KPR; serta pengembangan peraturan perundangan
pendukungnya.
Pada dasarnya, pembangunan perumahan dilaksanakan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan
akan rumah layak yang merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri. Dalam hal ini, pemerintah
merupakan pihak yang mendukung proses tersebut melalui penciptaan iklim yang
memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhan akan rumah layak dan melalui
penyediaan prasarana dan sarana yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan kehidupan dan
berpenghidupan di lingkungan PKP. Penciptaan kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi
pentingnya koordinasi dan sinergi antar pihak pada berbagai sektor untuk saling mengisi sesuai
dengan kebutuhan.
Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung
pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut, hingga saat ini koordinasi menjadi permasalahan
utama dalam pengarusutamaan pembangunan PKP di daerah. Oleh karena itu, Kementerian
Perumahan Rakyat (Kemenpera) merasa perlu memfasilitasi pemerintah daerah untuk
menyiapkan dan membentuk suatu wadah koordinasi pembangunan PKP yang selanjutnya
disebut Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman disingkat Pokja PKP. Fasilitasi ini
dilakukan melalui kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011. Hal ini dilakukan
untuk mewujudkan sinergitas pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan untuk
pembangunan PKP.
B. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran
Dalam konsteks Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011, maka maksud, tujuan,
sasaran dan keluaran kegiatan pembentukan Pokja PKP adalah sebagai berikut:
Maksud
Pembentukan Pokja PKP Provinsi sebagai wadah koordinasi para pemangku kepentingan
yang terkait dengan bidang PKP di provinsi.
Tujuan
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di bidang PKP.
Sasaran
Terbentuknya wadah koordinasi dan komunikasi untuk membangun sinergi dan koordinasi
demi terwujudnya pengarusutamaan perumahan di provinsi.
Keluaran
Terselenggaranya rangkaian kegiatan pembentukan Pokja PKP Provinsi dan tersusunnya
rancangan dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi.
Modul 1 | hal 3

13. C. Dasar Pembentukan Pokja PKP
Pembentukan Pokja PKP Provinsi pada dasarnya telah sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan
pembentukan forum pengembangan PKP dengan melibatkan peran masyarakat meskipun
tidak diatur secara spesifik di dalamnya. Namun hal yang mendasari pusat mendorong
daerah untuk membentuk Pokja PKP Provinsi adalah melekat pada kewajiban Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan,
diperlukan komitmen yang tinggi dari pengambil kebijakan di daerah. Dan untuk
menjalankan komitmen tersebut, peran kelembagaan yang mengkoordinasikan
pembangunan PKP yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait diperlukan agar pembangunan
PKP berada dalam arah yang tepat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yang
dimaksud.
Dengan demikian landasan utama pembentukan Pokja PKP Provinsi adalah komitmen
bersama untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan sebagai bagian dari pemenuhan
kebutuhan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.
Terkait dengan keberadaan Pokja sejenis dan terkait bidang PKP yang sudah terbentuk di
daerah, maka pada periode atau tahun berikutnya dapat diarahkan dan dikonsolidasi ke
dalam Pokja PKP Provinsi dengan memperhatikan situasi dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di daerah.
D. Ruang Lingkup Modul
Modul ini berisi materi, konsep dan panduan tentang pembentukan Pokja PKP Provinsi yang
disusun dalam tiga bagian sebagaimana pada Tabel 1.
Tabel 1. Ruang Lingkup Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi
Bagian Ruang Lingkup Isi
Pendahuluan 1. Latar Belakang
2. Maksud, Tujuan, Keluaran dan Sasaran
3. Dasar Pembentukan
4. Ruang Lingkup Modul
Panduan Pelaksanaan Pembentukan 1. Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan PKP
Pokja PKP Provinsi dalam 2. Lokakarya Konsep Pokja PKP
Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera 3. Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi
Tahun 2011 4. Lokakarya Kelembagaan Pokja PKP Provinsi
Lampiran 1. Bahan Bacaan 1: Konsep Pokja PKP Provinsi
2. Bahan Bacaan 2: Kelembagaan Pokja PKP Provinsi
Modul 1 | hal 4

14. BAGIAN 2.
PANDUAN PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI
DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA
TAHUN 2011
 Alur Pelaksanaan
 Kegiatan 1: Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kegiatan 2: Lokakarya Konsep Pokja PKP
 Kegiatan 3: Penyiapan Pembentukan Pokja PKP
Provinsi
 Kegiatan 4: Lokakarya Pembentukan Pokja PKP
Provinsi
Modul 1 | hal 5

15. Alur Pelaksanaan
Alur pelaksanaan kegiatan Pembentukan Pokja PKP Provinsi dalam Dekonsentrasi Lingkup
Kemenpera Tahun 2011 sebagaimana digambarkan pada Gambar 1. Melalui rangkaian
kegiatan ini diharapkan rancangan Pokja PKP Provinsi telah tersusun dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan.
Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pembentukan Pokja PKP Provinsi Melalui Dekonsentrasi
Lingkup Kemenpera Tahun 2011
Modul 1 | hal 6

16. Kegiatan 1. Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Maksud dan Tujuan
Maksud:
Untuk memetakan isu dan permasalahan terkait pembangunan PKP dalam rangka (sebagai
pertimbangan) pembentukan Pokja PKP Provinsi.
Tujuan:
Untuk memperoleh gambaran progres pembangunan PKP di daerah, dan isu-isu penting yang
perlu disikapi melalui peran Pokja PKP. Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah:
1. Memetakan pelaku dan kegiatan pembangunan PKP di wilayah provinsi;
2. Memetakan progres pembangunan PKP masing-masing pelaku dan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi; dan
3. Menyepakati intervensi yang diperlukan guna membantu mengatasi permasalahan
melalui Pokja PKP.
Keluaran
1. Daftar pelaku pembangunan PKP di wilayah provinsi pada tahun 2010 dan 2011 dan
lokasi kegiatannya.
2. Gambaran pokok-pokok kebijakan daerah terkait dengan pembangunan PKP.
3. Gambaran status, fungsi dan peran kelembagaan terkait yang telah/pernah dibentuk
untuk pembangunan PKP.
4. Daftar isu dan permasalahan umum pembangunan PKP tingkat daerah dan
permasalahan spesifik yang dihadapi oleh para pelaku pembangunan.
5. Isu strategis pembangunan PKP di daerah.
6. Rekomendasi upaya menyikapi permasalahan melalui peran koordinasi daerah.
Metodologi
Presentasi, tanya jawab, diskusi kelompok interaktif, dan pleno.
Alat dan Bahan:
Komputer, infocus, Flip Chart, Kertas Metaplan, kain rekat/Sticky Cloth, spidol, bahan
presentasi, dan bahan materi (handout).
Pelaksana
SKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011.
Peserta
Jumlah peserta kurang lebih 30 orang terdiri dari:
1. Unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi: Kepala Kanwil BPN, Kepala
BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga
terkait PKP lainnya
Modul 1 | hal 7

17. 2. Maksimal 3 (tiga) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu)
orang
3. Unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat
provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.
Narasumber
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu. Peran
narasumber pada kegiatan ini antara lain:
1. Sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan yang lebih di bidang PKP
2. Memfasilitasi kegiatan ini dengan didampingi oleh fasilitator provinsi
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini di daerah
Modul 1 | hal 8

18. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan
Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan lokakarya ini ± 2 hari, dengan rincian materi sebagaimana pada Tabel 2.
Tabel 2. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Analisis Isu dan Permasalahan PKP di Daerah
Durasi Kegiatan Output Proses
Sesi 1 Pembukaan lokakarya Peserta paham rasional dan 1. Pengantar protokol.
30 latar belakang 2. Paparan sambutan oleh Kepala Daerah/Kepala Bappeda dilanjutkan pernyataan
menit diselenggarakannya lokakarya pembukaan lokakarya.
3. Istirahat selama 15 menit.
Sesi 2 Pengantar lokakarya 1.Peserta saling kenal satu 1. Pengantar selamat datang oleh fasilitator dan penjelasan singkat tentang peran peserta
45 dengan lainnya untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai pembangunan P
menit 2.Bagan alir lokakarya 2. Kehadiran peserta selama satu setengah hari akan memberikan kontribusi yang sangat
dipahami oleh peserta penting dalam upaya efektivitas dan keberlanjutan pembangunan PKP.
lokakarya 3. Sebelum dimulai lokakarya, terlebih dahulu dilakukan perkenalan agar peserta dapat
saling kenal satu sama lain. Selain itu, peserta dapat saling mengetahui apa yang selama
ini dilakukan peserta lain dalam melaksanakan pembangunan PKP.
4. Paparan singkat agenda dan proses selama lokakarya dilanjutkan klarifikasi secukupnya
jika ada yang masih belum jelas.
Sesi 3 Pokok-pokok 1.Posisi sektor perumahan 1. Paparan oleh SKPD yang membidangi perumahan (waktu 30 menit) dengan pokok-pokok
60 kebijakan dan rencana dalam pembangunan wilayah materi penyampaian sebagai berikut:
menit pembangunan PKP di 2.Progres cakupan layanan a. Sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercakup dalam RPJMD
daerah rumah layak huni di wilayah b. Sasaran pembangunan bidang PKP daerah
sampai saat ini c. Progres/status pembangunan PKP di daerah
3.Isu umum yang dihadapi d. Isu dan tantangan umum pembangunan PKP di daerah
daerah dalam pemenuhan e. Kebijakan daerah bidang PKP dalam RPJMD yang sedang berjalan
layanan PKP di daerah 2. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers paparan oleh
moderator (waktu 30 menit)
Sesi 4 Diskusi identifikasi 1.Daftar program terkait 1. Pengantar fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan output yang ingin dicapai.
90 pelaku pembangunan pembangunan PKP oleh 2. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan kunci.
menit PKP di daerah pemerintah a. Kelompok 1:
Modul 1 | hal 9
2.Daftar pengembang yang 1) Siapa saja pelaku langsung pembangunan PKP di daerah pada saat ini.
melaksanakan kegiatan 2) Dimana saja lokasi pembangunan yang dilakukan
pembangunan PKP di daerah 3) Berapa target unit yang akan dibangun
3.Status progres terakhir 4) Berapa capaian target sampai saat ini.
pembangunan PKP di wilayah
Modul 1 | hal 9

19. Durasi Kegiatan Output Proses
Format hasil diskusi kelompok 1 sebagai berikut:
Modul 1 | hal 10
Nama program/kegiatan Lokasi
Target Pencapaian
(pemerintah/swasta/masyarakat) pembangunan
b. Kelompok 2:
Tuliskan pihak-pihak mana saja yang berkepentingan dengan program pembangunan
PKP di daerah saat ini dan peran-peran mereka:
Peran Nama Tupoksi program Upaya yang telah dilakukan
Kebijakan
Pembiayaan
Penyedia sarana
Penerima manfaat
Kelembagaan
Lainnya?
3. Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya, kelompok
lain memberikan komentar, masukan, pertanyaan dan klarifikasi.
4. Fasilitator menyampaikan pokok-pokok hasil diskusi dan komentar peserta.
Sesi 5 Diskusi identifikasi isu 1.Daftar permasalahan umum 1. Sesi ini merupakan kelanjutan diskusi sebelumnya mengenai pemetaan pelaku
60 dan permasalahan pemerintah yang pembangunan PKP. Peserta diminta untuk kembali ke kelompok masing-masing untuk
menit daerah dan terklarifikasi sumber memetakan isu dan permasalahan berdasarkan diskusi sebelumnya.
permasalahan spesifik permasalahannya 2. Pertanyaan kunci untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:
pelaku pembangunan 2.Daftar permasalahan spesifik a. Permasalahan apa saja yang sedang dan akan dihadapi oleh pelaku dan pemerintah
PKP di daerah yang dihadapi pelaku daerah dalam pembangunan PKP; dan
pembangunan PKP yang b. Faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut.
memerlukan peran Gambaran format hasil diskusi tersebut adalah sebagai berikut:
pemerintah Level permasalahan Masalah Faktor penyebab
Pengambil kebijakan
SKPD/Dinas terkait
Pelaku/penyedia
Penerima manfaat
Modul 1 | hal 10

20. Durasi Kegiatan Output Proses
3. Selesai diskusi kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan
kemudian anggota kelompok lain mengomentari.
Sesi 6 Pointers/wrap up hasil Fasilitator menyampaikan catatan penting hasil lokakarya hari pertama mencakup:
30 lokakarya hari 1. Pokok-pokok kebijakan pembangunan PKP di daerah
menit pertama 2. Pokok-pokok capaian layanan PKP di daerah
3. Daftar pelaku pembangunan PKP dan ruang lingkup perannya.
4. Daftar permasalahan/tantangan yang dihadapi daerah dalam pembangunan PKP.
Kata kunci sesi ini penegasan bahwa pada pertemuan hari kedua akan difokuskan pada
penyepakatan isu strategis yang perlu direspon oleh daerah dalam pembangunan PKP.
Selain itu, akan dibahas pula mengenai rekomendasi apa saja yang perlu disampaikan
kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Sesi 7 Diskusi analisis Kesepakatan prioritas 1. Pada awal sesi, fasilitator menjelaskan kembali secara garis besar hal-hal penting yang
90 prioritas permasalahan yang perlu telah dicapai pada hari pertama.
menit permasalahan yang ditangani dalam jangka 2. Melalui pleno, fasilitator menayangkan daftar isu dan permasalahan pembangunan PKP,
perlu ditangani dalam mendesak dan rangkuman hasil diskusi hari pertama. Berdasarkan daftar permasalahan tersebut,
pembangunan PKP di fasilitator meminta kesepakatan dengan peserta, mengenai permasalahan mana saja yang
daerah dinilai yang strategis (fasilitator mendorong bahwa persoalan koordinasi menjadi salah
satu permasalahan strategis)
Gambaran format hasil diskusi adalah sebagai berikut:
Daftar Bobot Respon Daerah terhadap Skor
permasalahan yang permasalahan permasalahan (Bobot x
dianggap prioritas (total = 100%) (rating 1-4) rating)
dst
3. Berdasarkan analisis tersebut kita menetapkan prioritas permasalahan berdasarkan
urutan skor dari yang paling tinggi sampai nilai tertentu yang disepakati.
4. Akhir sesi ini ditegaskan bahwa permasalahan strategis sebagaimana yang disepakati
pendekatan koordinasi dan sinergi pembangunan merupakan langkah penting yang perlu
dilakukan daerah. Untuk itu suatu kelompok kerja (Pokja) yang bisa menampung aspirasi
Modul 1 | hal 11
semua pihak perlu dibentuk.
Modul 1 | hal 11

21. Durasi Kegiatan Output Proses
Modul 1 | hal 12
Sesi 8 Menyepakati Berita acara hasil dan 1. Sesi sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan prioritas permasalahan yang perlu
45 rekomendasi rekomendasi lokakarya untuk ditangani oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, peserta dipandu fasilitator diminta untuk
menit lokakarya membentuk Pokja PKP menetapkan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh propinsi. Penetapan rekomendasi ini
dilakukan melalui pleno.
2. Perlu dipastikan penyiapan Pokja PKP menjadi prioritas utama.
3. Catatan: rekomendasi disiapkan dalam bentuk berita acara hasil lokakarya, dan
ditandatangani bersama oleh peserta. Selanjutnya rekomendasi tersebut disampaikan
kepada Kepala Daerah melalui Bappeda.
Sesi 9 Wrap up dan 1. Penegasan pokok-pokok rekomendasi lokakarya oleh fasilitator
30 kesepakatan rencana 2. Penegasan pentingnya penyiapan Pokja PKP
menit aksi dalam rangka 3. Fasilitator meminta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan
lokakarya lanjutan terselenggaranya lokakarya lanjutan mengenai konsep Pokja
Modul 1 | hal 12

22. Kegiatan 2. Lokakarya Konsep Pokja PKP
Maksud dan Tujuan
Maksud:
Untuk membangun kesepakatan bersama mengenai Pokja PKP sebagai bentuk tindak lanjut
lokakarya sebelumnya.
Tujuan:
1. Memetakan eksisting kelembagaan yang telah atau pernah dibentuk untuk pelaksanaan
program pembangunan PKP.
2. Menjelaskan dan menawarkan konsep Pokja sebagai Pokja PKP.
3. Menggali masukan dan membangun kesepakatan mengenai nama kelembagaan Pokja
sesuai dengan kesepakatan.
4. Menggali masukan dan membangun kesepakatan awal mengenai fungsi dan peran Pokja
dalam penyelenggaraan pembangunan PKP di daerah.
5. Menggali masukan dan kesepakatan awal mengenai kenggotaan dan struktur sesuai
dengan kebutuhan daerah.
6. Menggali masukan dan kesepakatan awal mengenai kriteria keanggotaan.
7. Menggali masukan bentuk legalitas kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka
menjalankan fungsi dan perannya.
Keluaran
1. Gambaran eksisting kelembagaan yang telah ada dalam rangka pembangunan PKP.
2. Pemahaman peserta mengenai konsep Pokja sebagai Pokja PKP.
3. Kesepakatan awal yang selanjutnya akan dibahas dalam lokakarya pembentukan Pokja
PKP antara lain:
a. Nama kelembagaan yang akan dibahas lebih lanjut dalam lokakarya pembentukan
kelembagaan Pokja PKP.
b. Ruang lingkup, fungsi, dan peran Pokja PKP.
c. Struktur dan kriteria keanggotaan kelembagaan Pokja PKP.
d. Bentuk legalitas kelembagaan Pokja PKP
4. Terbentuknya tim kecil penyusun rancangan kelembagaan Pokja PKP Provinsi
5. Rencana tindak lokakarya.
Metodologi
Presentasi, tanya jawab, diskusi kelompok interaktif, dan pleno.
Alat dan Bahan:
Komputer, infokus, Flip chart, kertas metaplan, kain rekat/ Sticky Cloth, spidol, bahan
presentasi lokakarya, dan handout.
Pelaksana
SKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011.
Modul 1 | hal 13

23. Peserta
Jumlah peserta kurang lebih 30 orang terdiri dari:
1. Unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi: Kepala Kanwil BPN, Kepala
BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga
terkait PKP lainnya
2. Maksimal 3 (tiga) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu)
orang
3. Unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat
provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.
Narasumber
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu. Peran
narasumber pada kegiatan ini antara lain:
1. Sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan yang lebih di bidang PKP
2. Memfasilitasi kegiatan ini dengan didampingi oleh fasilitator provinsi
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini di daerah
Modul 1 | hal 14

24. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan
Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan lokakarya ini ±2 hari, dengan rincian materi sebagaimana pada Tabel 3.
Tabel 3. Agenda dan Alokasi Pelaksanaan Lokakarya Konsep Pokja PKP
Durasi Kegiatan Output Proses
Sesi 1 Pembukaan lokakarya Peserta paham rasional dan latar 1. Pengantar protokol
30 menit belakang diselenggarakannya 2. Paparan sambutan oleh kepala Bappeda dilanjutkan pernyataan
lokakarya pembukaan lokakarya
3. Istirahat selama 15 menit
Sesi 2 Pengantar lokakarya 1. Peserta saling kenal satu Pengantar selamat datang oleh fasilitator dan penjelasan singkat “peserta
45 menit dengan lainnya diundang dalam rangka peransertanya untuk memberikan sumbangan
2. Bagan alir lokakarya dipahami pemikiran mengenai pembangunan PKP di wilayah”.
oleh peserta lokakarya
Sesi 3 Paparan konsep Pokja sebagai 1. Peserta memiliki pemahaman Fasilitator memaparkan konsep Pokja PKP mencakup beberapa informasi
60 menit Pokja PKP yang baik mengenai apa dan kunci sebagai berikut:
siapa yang dimaksud Pokja PKP 1. Pokja PKP adalah wadah aspirasi dan koordinasi antar pemangku
2. Peserta memahami konsep kepentingan pembangunan PKP.
fungsi dan peran Pokja PKP 2. Siapa yang dimaksud Pokja PKP, adalah para pemangku kepentingan
3. Peserta memahami posisi pembangunan PKP yang memiliki kepedulian atau menaruhkan
strategis Pokja PKP dalam kepentingannya terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan
pembangunan daerah bidang PKP.
3. Pokja PKP diperlukan sebagai upaya mengawal, mendorong dan
memastikan sektor PKP mendapatkan perhatian oleh pengambil
kebijakan daerah, sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam
rangka memenuhi akses rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya
MBR dan MBM.
4. Posisi strategis Pokja PKP dalam pembangunan daerah, adalah menjadi
mitra pemerintah dalam melaksanakan fungsi fasilitasi terhadap
penyelenggaraan program pembangunan PKP yang efektif dan
berkelanjutan.
5. Pokja PKP menjalankan fungsinya sejak proses perencanaan,
Modul 1 | hal 15
pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program:
a. Dalam perencanaan; Pokja PKP sebagai inisiator dan mitra dalam
memberikan masukan mengenai isu-isu penting yang perlu
dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Selain itu Pokja PKP
juga menjadi mitra dalam mendorong peran serta masyarakat untuk
Modul 1 | hal 15

25. Durasi Kegiatan Output Proses
Modul 1 | hal 16
terlibat dalam perencanaan.
b. Dalam pelaksanaan; Pokja PKP menjadi mitra dalam pelaksanaan
sosialisasi kebijakan daerah untuk pembangunan PKP. Pokja PKP juga
melakukan upaya membangun sinergi dan koordinasi antar pelaku
pembangunan PKP, serta memberikan layanan konsultasi dalam
rangka membahas berbagai permasalahan dan solusi yang lebih baik.
c. Dalam monitoring dan evaluasi; Pokja PKP mengkoordinasikan
proses penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pembangunan PKP
secara terpadu dari berbagai sumber pembiayaan/program. Selain
itu, Pokja PKP juga menyelenggarakan pertemuan periodik untuk
membahas progres pencapaian pembangunan dan memfasilitasi
pengembangan rencana aksi dalam menindaklanjuti hasil monitoring
dan evaluasi.
Setelah presentasi disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan forum tanya
jawab dan klarifikasi.
60 menit ISTIRAHAT
Sesi 4 Diskusi pemetaan eksisting 1. Nama-nama kelembagaan Sesi ini diawali penggalian informasi secara umum melalui pleno dengan
90 menit kelembagaan terkait terkait PKP yang telah dibentuk pertanyaan kunci; selama 10 tahun terakhir kelembagaan apa sajakah yang
pembangunan PKP yang 2. Status fungsi dan peran telah/pernah dibentuk untuk pelaksanaan program yang berkaitan dengan
telah/pernah dibentuk kelembagaan yang telah pembangunan PKP. Hasil identifikasi disajikan dalam format sebagai berikut:
dibentuk
3. Isu dan permasalahan yang Nama Kelembagaan Dibentuk Oleh Dibentuk pada tahun
dihadapi oleh kelembagaan
yang telah dibentuk
Setelah identifikasi, selanjutnya peserta dibagi menjadi dua kelompok untuk
melakukan pemetaan lebih lanjut dengan pertanyaan kunci: untuk maksud
dan tujuan apa kelembagaan tersebut dibentuk, bagaimana statusnya saat
ini, dan masalah apa saja yang dihadapi oleh kelembagaan tersebut?. Format
hasil diskusi kelompok sebagai berikut:
Status fungsi Permasalahan
Nama Kelembagaan Tujuan
saat ini yang dihadapi
Modul 1 | hal 16

26. Durasi Kegiatan Output Proses
Selesai diskusi kelompok dipresentasikan kepada kelompok lain untuk
mendapatkan masukan dan tambahan informasi.
Sesi 5 Diskusi menggali masukan dan Nama yang disepakati untuk Dengan menggunakan hasil diskusi sebelumnya fasilitator memandu diskusi
90 menit kesepakatan awal mengenai bentuk kelembagaan Pokja PKP. dengan pertanyaan kunci:
Pokja PKP yang lebih efektif. 1. Bagaimana caranya mempersatukan kelembagaan-kelembagaan yang
pernah dibentuk ke dalam wadah bersama yang lebih inklusif sebagai
Pokja PKP.
2. Apa nama yang tepat untuk Pokja tersebut (perlukah memberi nama
baru atau nama salah satu wadah yang telah ada dan masih berfungsi
efektif dengan esensi peran sebagai Pokja).
Peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dengan format baru (setengah dari
kelompok sebelumnya menjadi kelompok satu dan setengah yang lain
menjadi kelompok kedua).
Format hasil diskusi adalah sebagai berikut:
Langkah/cara mempersatukan Nama kelembagaan yang
kelembagaan yang ada disepakati
Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
diskusi kepada kelompok lain.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok, fasilitator memandu untuk menyatukan
pendapat kelompok satu dan dua tentang langkah mempersatukan dan
penyepakan nama kelembagaan yang akan dibentuk atau dioptimalkan.
Sesi 6 Diskusi menyepakati struktur Kesepakatan struktur 1. Sesi ini diawali dengan paparan singkat struktur Pokja PKP untuk
90 menit kelembagaan Pokja PKP kelembagaan Pokja PKP sesuai mendapatkan masukan dari peserta.
dengan kebutuhan daerah 2. Setelah paparan dilakukan, peserta diminta untuk memberikan masukan
dari struktur yang dipaparkan. Hal ini untuk mengetahui apakah masih ada
yang perlu ditambah atau dikurangi.
Modul 1 | hal 17
Sesi 7 Diskusi menyepakati fungsi dan 1. Uraian tugas umum Sesi ini diawali dengan penayangan pokok-pokok fungsi dan peran Pokja
45 menit peran kelembagaan yang telah kelembagaan Pokja PKP PKP sebagaimana paparan konsep Pokja PKP. Fasilitator menegaskan inti
disepakati 2. Uraian tugas spesifik masing- dari peran Pokja PKP adalah peran koordinasi, advokasi, serta monitoring
masing bagian dalam dan evaluasi.
kepengurusan kelembagaan Peserta lokakarya diminta untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai ruang
Pokja PKP. lingkup peran masing-masing dengan cara diskusi dalam tiga kelompok :
Modul 1 | hal 17

27. Durasi Kegiatan Output Proses
Modul 1 | hal 18
1. Kelompok 1: Menguraikan ruang lingkup peran koordinasi dari
kelembagaan yang telah disepakati
2. Kelompok 2: Menguraikan ruang lingkup peran advokasi dari
kelembagaan yang telah disepakati
3. Kelompok 3: Menguraikan ruang lingkup peran monitoring dan evaluasi
kelembagaan yang telah disepakati.
Selesai diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan kepada
kelompok lainnya.
Sesi 8 Wrap up dan kesepakatan 1. Terbentuknya tim kecil 1. Penyepakatan peserta yang akan mengikuti rangkaian pertemuan
30 menit rencana aksi dalam rangka penyusun Pokja PKP Provinsi penyiapan pembentukan Pokja PKP
lokakarya lanjutan 2. Rencana Tindak Lanjut 2. Penegasan pokok-pokok hasil lokakarya oleh fasilitator
3. Pokok-pokok kesepakatan/hasil lokakarya ini akan dibawa ke lokakarya
selanjutnya dengan stakeholders yang lebih luas.
4. Lokakarya selanjutnya adalah lokakarya puncak untuk pembentukan
kelembagaan atau Pokja PKP, dengan nama sementara Pokja PKP atau
nama lain yang telah disepakati dalam lokakarya ini.
Modul 1 | hal 18

28. Kegiatan 3. Rangkaian Pertemuan Penyiapan Pembentukan Pokja
PKP Provinsi
Maksud dan Tujuan
Maksud:
Merupakan tindak lanjut lokakarya identifikasi alternatif kelembagaan Pokja PKP yang
dimaksudkan untuk menghasilkan format kelembagaan yang tepat dan disepakati oleh
semua dinas/lembaga terkait bidang PKP. Penyusunan rancangan ini dilakukan setelah
melalui konsultasi dan koordinasi dengan para pengambil kebijakan, dimana para pengambil
kebijakan tersebut diharapkan akan menduduki posisi sebagai tim pengarah. Kegiatan
penyiapan naskah rancangan kelembagaan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan
pertemuan tim terbatas dan konsultasi.
Tujuan:
1. Menyusun rancangan bentuk/model kelembagaan koordinasi perumahan.
2. Mengkonsultasikan rencana struktur kelembagaan, fungsi, dan peran yang akan
dijalankan oleh Pokja PKP.
3. Menyepakati peran, tugas dan mekanisme koordinasi antara Pokja PKP dengan
kelembagaan SKPD yang mengurusi PKP.
4. Menyiapkan rancangan legalitas Pokja PKP dan memperoleh masukan-masukan dari
bagian hukum dalam rangka proses legalitas lebih lanjut.
Keluaran
1. Draf kelembagaan Pokja PKP serta bentuk legalitasnya yang akan diusulkan dan
dibawa pada forum lokakarya pemangku kepentingan.
2. Draf rumusan uraian tugas masing-masing bidang dalam kepengurusan Pokja PKP.
3. Draf usulan mekanisme kerja antara Pokja PKP Provinsi dengan Dinas/Lembaga yang
terkait bidang PKP.
Metodologi
Rapat kerja, koordinasi dan diskusi yang dilaksanakan oleh tim kecil yang telah disepakati
pada Lokakarya Konsep Pokja
Alat dan Bahan
Laporan hasil analisis alternatif kelembagaan, kertas flip chart, spidol, dan infokus.
Pelaksana
SKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011.
Peserta
merupakan tim kecil maksimum 25 orang yang terdiri dari unsur pemerintah tingkat
provinsi, antara lain: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas/Lembaga yang membidangi PKP, dan
Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya.
Modul 1 | hal 19

29. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan
Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan lokakarya ini ± 3 hari dengan rincian 1 hari
pertemuan fullday yang dilakukan sebanyak 3 kali. Rincian materi yang dibahas pada
rangkaian pertemuan ini adalah sebagaimana pada Tabel 4.
Tabel 4. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi
Durasi Kegiatan Output Proses
1 hari Kegiatan 1: Penyusunan Tersusunnya rancangan 1. Kilas balik balik hasil lokakarya
rancangan dan model dan model kelembagaan identifikasi alternatif
kelembagaan Pokja PKP Pokja PKP kelembagaan
2. Analisis kekurangan dan
kelebihan pilihan-pilihan model
kelembagaan
3. Analisis konsekuensi
kebutuhan/dukungan yang
diperlukan setiap pilihan model
kelembagaan
1 hari Kegiatan 2: Konsultasi Rancangan kelembagaan 1. Penjelasan konsep dan
rancangan kelembagaan Pokja PKP telah rancangan kelembagaan kepada
dan legalitas Pokja PKP terkonsultasikan masing-masing pimpinan SKPD
terkait
2. Telaah draf rancangan
kelembagaan dan dokumen
kelembagaan dengan bagian
yang menangani hukum di
provinsi
1 hari Kegiatan 3: Pertemuan Tersusunnya uraian 1. Diskusi penyusunan rumusan
penyiapan uraian tugas tugas dan rancangan mandat fungsi dan peran Pokja
Pokja PKP dan mekanisme koordinasi PKP
rancangan mekanisme Pokja PKP 2. Diskusi uraian tugas Pokja PKP
koordinasi 3. Penyepakatan mekanisme
koordinasi antara Pokja PKP
dengan SKPD dan kelembagaan
lainnya
Modul 1 | hal 20

30. Kegiatan 4. Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi
Maksud dan Tujuan
Maksud:
Dalam rangka pembentukan Pokja PKP Provinsi (atau dengan sebutan lainnya), sebagai
wadah koordinasi dan sinergi pembangunan PKP, dengan keanggotaan yang lebih inklusif
yang memerankan fungsi advokasi, fasilitasi, intermediasi dan sebagai mitra daerah dalam
pembangunan PKP.
Tujuan:
1. Melakukan sosialisasi urgensi pembentukan Pokja PKP di daerah
2. Memperoleh dukungan pengambil kebijakan dan publik untuk pembentukan Pokja PKP
Keluaran
1. Peserta lokakarya memahami urgensi dibentuknya Pokja PKP
2. Dipahaminya konsep, fungsi dan peran Pokja PKP di daerah
3. Masukan peserta lokakarya mengenai struktur, keanggotaan, fungsi dan peran, serta
dokumen kelembagaan Pokja PKP
Metodologi
Presentasi, diskusi kelompok interaktif dan presentasi bergerak.
Alat dan Bahan
Bahan presentasi, rancangan kelembagaan pokja, flip chart, kertas metaplan, dan Sticky Cloth
Pelaksana
SKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011.
Peserta
Jumlah peserta kurang lebih 30 orang terdiri dari:
1. Unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi: Kepala Kanwil BPN, Kepala
BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga
terkait PKP lainnya
2. Maksimal 3 (tiga) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu)
orang
3. Unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat
provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.
Narasumber
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu. Peran
narasumber pada kegiatan ini antara lain:
1. Sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan yang lebih di bidang PKP
2. Memfasilitasi kegiatan ini dengan didampingi oleh fasilitator provinsi
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini di daerah
Modul 1 | hal 21

31. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan
Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan lokakarya ini ±2 hari, sebagaimana pada Tabel 5.
Tabel 5. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Lokakarya Kelembagaan Pokja PKP Provinsi
Durasi Kegiatan Output Proses Fasilitasi
Sesi 1 Pembukaan lokakarya Perserta paham rasional dan latar 1. Pengantar protokol
45 belakang diselenggarakannya lokakarya 2. Paparan sambutan oleh kepala Bappeda dilanjutkan pernyataan
menit pembukaan lokakarya
3. Istirahat selama 15 menit
Sesi 2 Paparan kebijakan dan Perserta paham kebijakan dan sasaran Paparan kebijakan dan sasaran pembangunan PKP disampaikan oleh
45 sasaran pembangunan PKP pembangunan PKP nasional serta narasumber dari pusat dengan pokok-pokok materi sebagai berikut:
menit nasional urgensi Pokja PKP Provinsi 1. Latar belakang pentingnya Pokja PKP Provinsi
2. Sasaran pembangunan nasional bidang PKP
3. Kebijakan nasional dalam pencapaian sasaran pembangunan bidang PKP
4. Pesan-pesan pentingnya daerah untuk menempatkan sektor PKP menjadi
salah satu prioritas pembangunan daerah
Sesi 3 Paparan kilas balik progres Perserta paham kebijakan dan sasaran 1. Presentasi Bappeda/SKPD yang ditunjuk untuk menjelaskan status
60 dan isu-isu umum pembangunan PKP, isu dan progres pembangunan PKP (rencana vs realisasi), pokok-pokok
menit pembangunan PKP di wilayah permasalahan dalam pemenuhan kebijakan daerah terkait pembangunan PKP, serta isu dan permasalahan
provinsi perumahan di provinsi. umum yang dihadapi daerah dalam pemenuhan layanan perumahan bagi
masyarakat.
2. Selesai paparan dilanjutkan tanya jawab dan klarifikasi secukupnya.
60 ISTIRAHAT
menit
Sesi 4 Diskusi penajaman isu dan Uraian isu dan permasalahan 1. Sesi ini merupakan sesi interaktif dan partisipatif untuk menggali dan
90 permasalahan pembangunan pembangunan perumahan dan kawasan melengkapi daftar isu dan permasalahan pembangunan PKP yang telah
menit PKP di daerah permukiman yang berkaitan dengan dihasilkan pada lokakarya pertama.
sebagai berikut: 2. Peserta dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing mendiskusikan isu
1. Sosial/peran serta masyarakat dan permasalahan pembangunan PKP berdasarkan aspek sosial/peran
2. Kelembagaan serta masyarakat, kelembagaan, pembiayaan, kualitas sarana, dan
Modul 1 | hal 23
3. Pembiayaan /investasi lingkungan.
4. Kualitas sarana dan prasarana a. Kelompok 1; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP
5. Dampak lingkungan yang berkaitan dengan sosial/peran serta masyarakat.
b. Kelompok 2; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP
yang berkaitan dengan kelembagaan.
c. Kelompok 3; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP
Modul 1 | hal 22

32. Durasi Kegiatan Output Proses Fasilitasi
Modul 1 | hal 24
yang berkaitan dengan pembiayaan/investasi.
d. Kelompok 4; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP
yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana.
e. Kelompok 5; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP
yang berkaitan dengan dampak lingkungan.
3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan
melalui pleno, fasilitator menjelaskan pokok-pokok hasil diskusi serta
keterkaitan kelima aspek yang telah didiskusikan.
Sesi 5 Paparan konsep kelembagaan 1. Diperolehnya komentar dan masukan 1. Inti paparan ini adalah menegaskan pentingnya Pokja PKP dan sinergi
60 Pokja PKP Provinsi peserta tentang Pokja PKP Provinsi dalam upaya mengatasi berbagai isu pembangunan PKP
menit 2. Disepakatinya pokok-pokok penting 2. Pokok-pokok paparan mencakup :
tentang kelembagaan Pokja PKP a. Rasional pentingnya kelembagaan Pokja PKP.
Provinsi b. Nama generik Pokja PKP atau sebutan lainnya.
c. Ruang lingkup fungsi dan peran dalam pembangunan PKP
d. Rekomendasi struktur dan keanggotaan berdasarkan hasil
lokakarya sebelumnya.
3. Setelah paparan selesai, kemudian dilanjutkan dengan diskusi klarifikasi
dan masukan peserta tentang konsep Pokja PKP.
Sesi 6 Diskusi proses pembentukan 4. Melalui pleno, proses pembentukan kelembagaan dipimpin oleh
60 kelembagaan moderator.
menit 5. Moderator menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai kelembagaan,
kemudian ditanggapi oleh peserta. Setelah tanggapan dianggap cukup,
kemudian dilakukan pernyataan kesepakatan. Format hasil diskusi ini
adalah sebagai berikut:
Pokok-pokok kesepakatan
1. Nama Pokja
2. Pengertian (definisi) kelembagaan yang kita
sepakati
3. Keanggotaan dan masa kepengurusan
4. Fungsi utama kelembagaan yang disepakati
5. Struktur kelembagaan yang disepakati
Sesi 7 Diskusi perumusan visi misi 1. Terumuskannya Visi dan Misi Pokja 1. Setelah nama, struktur, dan peran utama Pokja disepakati, diskusi lebih
90 sasaran dan program PKP Provinsi diarahkan untuk menyepakati visi dan misi melalui diskusi kelompok.
menit prioritas kelembagaan yang 2. Terumuskannya prioritas program Peserta dibagi menjadi 3 kelompok.
disepakati hasil penjabaran misi Diskusi 1:
Modul 1 | hal 23

33. Durasi Kegiatan Output Proses Fasilitasi
3. Terumuskannya kegiatan hasil Masing-masing kelompok merumuskan visi dan misi (Pokja PKP).
penjabaran program Format hasil diskusi kelompok adalah sebagai berikut:
Kata kunci: “Pokja PKP menjadi .............................................
........................................pada tahun xxxx ”
Misi 1 Misi 2 Misi 3
Catatan; kata kunci misi; merubah, mendorong dsb.
2. Dari hasil rumusan tiga kelompok, selanjutnya dirumuskan melalui pleno,
rumusan visi dan misi bersama. Dari misi gabungan (3 misi), selanjutnya
disepakati prioritas program apa saja yang akan dilakukan dari masing-
masing misi (satu misi maksimal 2 program) sehingga total program
menjadi 6.
Diskusi 2:
Peserta kembali ke kelompok masing-masing. Setiap kelompok
menjabarkan 2 program ke dalam kegiatan yang akan dilaksanakan
selama 5 tahun mendatang.
Format hasil diskusi adalah sebagai berikut:
Program Prioritas kegiatan
Sesi 8 Diskusi masukan dokumen Masukan dokumen kelembagaan Pokja Sesi ini merupakan sesi akhir sebelum penutupan dipimpin oleh Bappeda
30 kelembagaan Pokja PKP PKP (nama yang disepakati) untuk meminta masukan tentang dokumen kelembagaan Pokja yang akan
menit (nama yang disepakati) dikonsultasikan dan diproses oleh bagian hukum. Dokumen kelembagaan
ini telah dipersiapkan sebelum lokakarya berlangsung, didasarkan pada
hasil lokakarya sebelumnya.
Sesi 9 Wrap up (penajaman hasil Dipandu oleh fasilitator, disampaikan pokok-pokok hasil yang telah
30 lokakarya) disepakati selama lokakarya.
menit
Modul 1 | hal 25
Modul 1 | hal 24

34. LAMPIRAN
 Bahan Bacaan 1: Konsep Pokja PKP Provinsi
 Bahan Bacaan 2: Kelembagaan Pokja PKP Provinsi
Modul 1 | hal 25

35. BAHAN BACAAN 1:
KONSEP POKJA PKP PROVINSI
 Pengertian Pokja PKP
 Urgensi Pembentukan Pokja PKP Provinsi
 Sifat dan Karakteristik Pokja PKP Provinsi
 Komponen Pokja PKP Provinsi
 Kedudukan Pokja PKP Provinsi
 Posisi Strategis Pokja PKP Provinsi
 Manfaat Pokja PKP Provinsi
Modul 1 | hal 26

36. A. Pengertian Pokja PKP
Pokja merupakan tempat berkumpul para pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama
dan berkoordinasi untuk mewujudkan rencana secara komprehensif. Dibentuknya Pokja
merupakan suatu inisiatif dalam upaya meningkatkan atau pencapaian kinerja terhadap sebuah
tujuan disebabkan tujuan tersebut tidak akan mampu diselesaikan oleh satu pihak saja.
Penyiapan Pokja merupakan satu konsekuensi untuk membangun sinergi dan koordinasi untuk
suatu pekerjaan yang melibatkan berbagai elemen/pihak.
Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku
kepentingan perumahan sebagai tempat untuk mensinergikan beberapa kegiatan, tukar pikiran,
dan partisipasi. Pokja PKP merupakan instrumen pembangunan PKP dalam mewujudkan dan
menjamin keseimbangan peran dan akses pemangku kepentingan dalam seluruh proses
pembangunan PKP. Wadah ini diharapkan dapat terbentuk secara formal sehingga dapat
dilembagakan melalui surat keputusan Kepala Daerah. Dalam menjalankan perannya, wadah ini
bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Pokja PKP
merupakan istilah/nama generik yang digunakan dalam mendukung peningkatan koordinasi
pembangunan PKP.
Melalui Pokja PKP, dapat terwujud sinergisitas para pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan perumahan secara sistematis yang berorientsi pada tujuan.
Masing-masing komponen diharapkan saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini
sangat efektif dalam mencapai tersedianya perumahan yang layak huni, termanfaatkan dan
terpelihara secara berkelanjutan. Pengertian ini mengandung makna bahwa:
 Pokja PKP fokus pada bidang pembangunan PKP.
 Pemangku kepentingan memiliki arah dan pandangan serta tujuan yang sama terhadap
efektivitas penyediaan perumahan.
 Pemangku kepentingan memahami fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan
pembangunan PKP di daerahnya.
 Pokja PKP memiliki program dan rencana serta melaksanakannya untuk mewujudkan
fungsi dan perannya.
 Pokja PKP bersifat legal dan memiliki dasar hukum serta menjadi bagian dalam konstelasi
pembangunan perumahan yang selanjutnya diatur dalam mekanisme kerja.
B. Urgensi Pembentukan Pokja PKP Provinsi
Pokja PKP Provinsi dibentuk untuk menjawab isu penyediaan perumahan dan pengelolaan
kawasan permukiman di provinsi. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut
diperlukan peran pemangku kepentingan secara inklusif melalui Pokja. Selain itu diperlukan
juga sinergi dan komunikasi yang mampu menjembatani antar regulator, penyedia jasa dan penerima
manfaat. Atas dasar pertimbangan tersebut urgensi pembentukan Pokja PKP Provinsi adalah:
 Pentingnya upaya antisipatif untuk mengurangi potensi permasalahan yang ditimbulkan oleh
faktor yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergi antar pihak dalam pelaksanaan program
dan pembangunan perumahan.
 Diperlukannya upaya advokatif untuk pelaksanaan pembangunan PKP yang berkelanjutan dan
berkeadilan.
Modul 1 | hal 27

37.  Diperlukannya upaya sistematis dalam pengarusutamaan pencapaian sasaran pembangunan
nasional bidang PKP untuk dapat dijabarkan ke dalam perencanaan yang terukur dan
pencapaian hasilnya dapat diagregasi secara nasional.
 Diperlukannya peran penyiapan dan pengawalan program pemerintah daerah dalam
pelaksanaan program pembangunan PKP.
 Upaya penguatan kapasitas pemangku kepentingan melalui proses pembelajaran dan
knowledge management yang diselenggarakan melalui fungsi dan peran Pokja PKP.
 Upaya untuk pencapaian dan pelaksanaan:
1. Millenium Development Goals terkait bidang perumahan
2. RPJMN, sasaran pembangunan nasional bidang perumahan
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait bidang perumahan
4. RPJMD, sasaran pembangunan bidang perumahan
5. Rencana Strategis SKPD terkait bidang perumahan
6. Kebijakan Nasional terkait percepatan pemenuhan perumahan
C. Sifat dan Karakteristik Pokja PKP Provinsi
Pokja PKP Provinsi bersifat inklusif, bukan pelaksana program/proyek dan bukan asosiasi
spesifik untuk kepentingan/bisnis tertentu. Oleh karena itu, kedudukan organisasi atau asosiasi
terkait merupakan bagian dari Pokja PKP Provinsi, baik sebagai pengurus maupun anggota.
Anggota Pokja PKP Provinsi mencakup unsur regulator, operator, dan penerima
manfaat/masyarakat luas.
Pokja PKP Provinsi memiliki karakteristik sebagai berikut:
 Bersifat inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang peduli terhadap
bidang PKP.
 Dibentuk dan dilaksanakan atas dasar komitmen bersama.
 Kesetaraan peran antar pengurus dan anggota.
 Menjadi wadah sinergi antar pelaku dan pemangku kepentingan program pembangunan PKP.
 Keanggotaan bersifat terbuka, akan tetapi pengurus inti bersifat mengikat atas fungsi dan
peran yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas yang diemban. Oleh karena itu Pokja
PKP perlu didukung dengan adanya legalitas dari Kepala Daerah.
D. Komponen Pokja PKP Provinsi
Komponen Pokja PKP Provinsi terdiri dari regulator, operator, dan masyarakat.
1) Regulator
Regulator adalah pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan
arah pembangunan PKP yang terdiri dari unsur eksekutif (Kepala Daerah) dan legislatif.
Regulator dalam Pokja PKP Provinsi menjadi pengarah atas fungsi dan peran serta
dukungannya dalam penyelenggaraan pembangunan PKP. Pokja PKP Provinsi menjadi
bagian dari regulator yang berfungsi dalam penguatan kapasitas pelaksana pembangunan
PKP.
Modul 1 | hal 28

38. 2) Operator
Operator adalah para pelaku pembangunan PKP secara langsung dari unsur mitra
pemerintah yang meliputi: kalangan pengembang (swasta atau developer/pengembang),
penyedia jasa (kontraktor) dan layanan keuangan dari pihak perbankan. Dalam konteks
program, operator juga termasuk dinas teknis yang melaksanakan program pembangunan
dengan mekanisme swakelola masyarakat.
Dalam keanggotaan Pokja PKP Provinsi, operator program dari SKPD yang membidangi
perumahan menjadi pengurus tim teknis. Pihak lain dari luar struktur pemerintah menjadi
anggota atau format lain disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3) Masyarakat
Masyarakat terdiri dari penerima manfaat dan kelompok peduli mencakup kalangan
pers/media, akademisi, dan kelompok penerima dampak akibat pembangunan PKP.
Masyarakat penerima manfaat dan penerima dampak merupakan sasaran yang akan
difasilitasi dan dimediasi oleh Pokja PKP Provinsi dalam penyaluran aspirasi dan
pemenuhan hak-hak serta kewajibannya.
Peran masyarakat dari kalangan akademisi, pers dan organisasi terkait lainnya menjadi
bagian dari keanggotaan Pokja PKP Provinsi atau format lain disesuaikan dengan
kebutuhan daerah.
Hubungan sinergis antar komponen dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Hubungan Sinergis antar Komponen Pokja PKP Provinsi
E. Posisi Strategis Pokja PKP Provinsi
Posisi strategis Pokja PKP Provinsi adalah kedudukan yang diharapkan dapat memberikan
dampak menyeluruh terhadap perbaikan kinerja pembangunan PKP di provinsi.
PKP dengan segala aspeknya perlu didukung peran pihak yang mampu menggerakkan fungsi
seluruh elemen pembangunan yang dibutuhkan. Elemen yang dimaksud antara lain
sebagaimana pada Tabel 6.
Modul 1 | hal 29

39. Tabel 6. Posisi Strategis Pokja PKP Provinsi pada Seluruh Elemen Pembangunan
Elemen Kondisi yang diperlukan Fungsi Pokja
Kebijakan Adanya kebijakan yang mampu mengakomodasi Fasilitasi dan advokasi
kepentingan seluruh pelaku
Perencanaan  PKP menjadi skala prioritas Fasilitasi dan advokasi
 Perencanaan yang mengarah pada upaya mengatasi
masalah secara sistematis dan menjawab kebutuhan
Pembiayaan  Terciptanya mekanisme pembiayaan yang mampu Fasilitasi dan
menjawab keterbatasan masyarakat kurang mampu mediasi
 Tersedianya lembaga keuangan yang dapat membantu
jalan keluar keterbatasan masyarakat tidak mampu
Kapasitas  SDM pelaku program yang mampu menjalankan Fasilitasi
programnya secara efektif dan efisien
 SDM yang memiliki kemampuan dalam proses
perencanaan, pengendalian dan pengelolaan paska
program
Tata kelola  Adanya wadah komunikasi dan saluran aspirasi Fasilitasi, komunikasi,
 Adanya mekanisme penyelesaian konflik mediasi, dan resolusi
konflik
Dari uraian pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa Pokja PKP Provinsi memiliki posisi strategis
dalam upaya mewujudkan hasil PKP yang efektif melalui peran advokasi, fasilitasi, komunikasi,
mediasi dan apabila diperlukan dapat melakukan peran resolusi konflik.
F. Manfaat Pokja PKP Provinsi
Pembentukan Pokja PKP Provinsi akan memberikan manfaat bagi daerah sebagai berikut:
 Terlaksananya proses pembangunan PKP yang mampu mengakomodasi kepentingan
pemerintah sebagai regulator, pengembang sebagai penyedia, dan penerima manfaat sehingga
dapat mengurangi potensi konflik yang tidak diinginkan.
 Pemerintah Pusat dan Daerah akan terbantu dalam proses sosialisasi mengenai kebijakan-
kebijakan terkait pembangunan PKP.
 Terbangunnya koordinasi yang lebih baik dalam mensinergikan arah pembangunan PKP
sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
 Tersedianya jalur komunikasi dan artikulasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan PKP
di daerah.
Modul 1 | hal 30

40. BAHAN BACAAN 2:
KELEMBAGAAN POKJA PKP PROVINSI
 Struktur Organisasi Pokja PKP Provinsi
 Fungsi dan Peran Pokja PKP Provinsi
 Pelaksanaan Fungsi dan Peran Pokja PKP Provinsi
 Koordinasi Pokja PKP Pusat dan Daerah
 Program Kerja Pokja PKP Provinsi
 Tahapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi
Modul 1 | hal 31

41. A. Struktur Organisasi Pokja PKP Provinsi
Untuk personel yang duduk dalam struktur terdiri dari pemangku kepentingan yang secara
langsung menangani dan pihak lain termasuk tokoh masyarakat yang berkepentingan terhadap
pembangunan PKP. Struktur organisasi/susunan kepengurusan Pokja PKP Provinsi di daerah
mencakup posisi tim pengarah, tim pelaksana dan tim sekretariat sebagaimana Gambar 3.
Gambar 3. Struktur Organisasi Pokja PKP Provinsi
Keterangan:
Tim Pengarah (steering comittee)
Terdiri dari pimpinan SKPD terkait dan unsur pengambil kebijakan daerah yang membidangi
atau menangani program pembangunan PKP di daerah seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Dinas Lingkungan, dan lain-lain.
Tim pengarah memiliki tugas dan peran dalam pengambilan keputusan terkait sektor PKP, dan
memberikan arahan dan kebijakan untuk ditindaklanjuti oleh Pokja PKP Provinsi.
Tim Pelaksana
Tim pelaksana merupakan pengurus inti Pokja PKP Provinsi yang terdiri dari pejabat teknis
(kepala bidang dan atau kepala seksi) dari SKPD yang membidangi perumahan dan pihak-pihak
lain di luar unsur SKPD, seperti LSM atau Perguruan Tinggi yang memiliki kepedulian terhadap
sektor PKP.
Tim pelaksana terdiri dari unsur ketua yang selanjutnya disebut sebagai ketua pokja, sekretaris
dan gugus tugas/bidang sesuai bidang pekerjaan yang disepakati di daerah. Tim pelaksana
pokja menjalankan fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi dalam pembangunan PKP di
daerah.
Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana pada pokja dibagi atas gugus tugas sesuai bidang
pekerjaannya, dan setiap gugus tugas terdiri dari koordinator dan anggota. Sesuai dengan
fungsinya, bidang pekerjaan pokja mencakup peran koordinasi, advokasi dan fasilitasi, maka
Modul 1 | hal 32

42. setidak-tidaknya gugus tugas pokja mencakup gugus tugas koordinasi, gugus tugas advokasi
dan gugus tugas fasilitasi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila daerah
memandang perlu adanya gugus tugas lainnya seperti gugus tugas peran serta masyarakat,
gugus tugas kemitraan dan sebagainya. Contoh uraian peran gugus tugas Pokja PKP
sebagaimana pada Tabel 7.
Tabel 7. Contoh Uraian Peran Gugus Tugas Pokja PKP
Gugus Tugas Uraian
Advokasi dan Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
komunikasi advokasi, antara lain:
 Mendorong pengambil kebijakan daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk
menempatkan PKP sebagai program prioritas
 Sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan PKP
Koordinasi dan Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Sinergi koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan PKP, antara lain:
 Pertemuan koordinasi perencanaan
 Pertemuan koordinasi pendataan
 Pertemuan koordinasi monitoring
 Pertemuan berbagi pengalaman dan penyelesaian permasalahan-
permasalahan teknis
Fasilitasi Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
fasilitasi, antara lain:
 Penyelenggaraan lokakarya/pelatihan bagi pelaku pembangunan PKP
 Mediasi kerjasama antara pelaku pembangunan dengan lembaga keuangan
 Penyediaan informasi dan konsultasi tentan proses perijinan
Peran serta Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
masyarakat peranserta masyarakat dalam pembangunan PKP, antara lain:
 Pembentukan kelembagaan pengelolaan lingkungan PKP di tingkat
masyarakat
 Melakukan promosi/kampanye kepedulian masyarakat untuk kebersihan
lingkungan PKP
Dst
Tim Sekretariat
Tim sekretariat bertugas untuk menjalankan aktivitas organisasi sehari-hari antara lain
pengaturan agenda, korespondensi, dan sebagai penyelenggara pertemuan-pertemuan.
Sekretariat terdiri dari pimpinan sekretariat dan tim operasional yang berasal dari unsur SKPD
atau direkrut secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Pimpinan
sekretariat adalah sekretaris Pokja PKP Provinsi yang akan melaporkan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disepakati oleh tim
pelaksana Pokja PKP Provinsi.
Modul 1 | hal 33

43. B. Fungsi dan Peran Pokja PKP Provinsi
Pokja PKP Provinsi merupakan instrumen dalam pelaksanaan program perumahan di tingkat
provinsi dan sebagai wadah publik dalam penyaluran aspirasi bidang PKP. Oleh karena itu,
keanggotaan Pokja PKP Provinsi bersifat multi pihak. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja PKP
Provinsi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:
1) Mitra Pemerintah
Pokja PKP Provinsi memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah dalam beberapa kegiatan
strategis antara lain:
 Sosialisasi atau pengkomunikasian kebijakan-kebijakan pembangunan PKP kepada
masyarakat dan pihak-pihak terkait;
 Proses penjaringan aspirasi masyarakat terhadap rencana pengembangan
kebijakan atau rencana pembangunan dan kawasan permukiman;
 Penguatan kapasitas SDM pengelola program PKP;
 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program PKP.
2) Advokasi
Dalam fungsi advokasi, Pokja PKP Provinsi diharapkan dapat mendorong pelaksanaan
pembangunan PKP, serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Kondisi good
governance yang perlu diciptakan melalui fungsi ini antara lain:
 Pembangunan PKP berpihak kepada kelompok masyarakat miskin yang perlu
mendapatkan fasilitasi dalam mendapatkan hak dasarnya;
 Kondisi keterbukaan dalam proses perencanaan dan penetapan kebijakan terkait,
sehingga kebijakan tersebut pro-rakyat (keputusan tetap memperhatikan
kepentingan rakyat);
 Pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan
norma dan hukum yang berlaku.
Fungsi advokasi Pokja PKP Provinsi diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk
menempatkan PKP sebagai program prioritas dalam pembangunan. Ruang lingkup
advokasi dalam konteks pembangunan PKP antara lain advokasi anggaran, advokasi
kebijakan penyelenggaraan dan advokasi kepedulian masyarakat.
a) Advokasi anggaran
Advokasi ini ditujukan untuk memastikan pemerintah terpanggil untuk
meningkatkan alokasi anggaran pemerintah yang memadai dalam mengatasi
permasalahan PKP, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) dalam mendapatkan akses perumahan layak huni. Advokasi anggaran
termasuk proses penetapan dan perencanaan anggaran serta pemanfaatannya agar
memenuhi kaidah akuntabilitas.
b) Advokasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan PKP
Advokasi kebijakan bertujukan untuk mendorong adanya kebijakan daerah yang
dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan PKP yang efektif.
1) Jika daerah belum memiliki kebijakan, maka didorong untuk melahirkan
kebijakan bidang PKP
Modul 1 | hal 34

44. 2) Jika kebijakan telah disiapkan akan tetapi tidak/kurang pro-publik maka Pokja
PKP Provinsi mendorong agar kebijakan tersebut diperbaiki
3) Jika kebijakan sudah baik akan tetapi belum efektif penerapannya maka Pokja
PKP Provinsi ikut berupaya melalui serangkaian upaya agar kebijakan tersebut
dapat terlaksana
4) Jika kebijakan yang ada bertentangan dengan kepentingan publik atau tidak
berpihak, dan akan manghasilkan kondisi kontra produktif, maka Pokja PKP
Provinsi mendorong agar kebijakan tersebut dicabut dan digantikan dengan
kebijakan baru yang lebih baik
c) Advokasi kepedulian masyarakat
Advokasi ini ditujukan untuk menciptakan kondisi PKP yang sehat. Dalam upaya
menciptakan kondisi ini Pokja PKP Provinsi melakukan serangkaian kegiatan untuk
membangun kepedulian masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan lingkungan
yang lebih baik.
3) Intermediasi
Pembangunan PKP selalu dihadapkan pada potensi konflik kepentingan antara pemerintah,
penyedia dan calon penerima manfaat serta pihak-pihak yang menerima dampak akibat
pembangunan misalnya persoalan pembebasan lahan. Fungsi intermediasi dimaksudkan
sebagai upaya untuk membantu para pihak yang merasa terabaikan kepentingan dan
haknya melalui proses yang kondusif untuk menghasilkan keputusan yang berimbang.
Fungsi ini khususnya ditujukan dalam upaya mengatasi konflik antara pengembang dengan
penerima manfaat maupun dengan pemerintah.
4) Wadah Komunikasi dan Sinergi
Banyaknya pemangku kepentingan khususnya dari dinas/lembaga pemerintah yang
membidangi perumahan, akan berpotensi menimbulkan ego sektoral. Sebagai wadah
komunikasi, entitas Pokja PKP Provinsi akan menjadi tempat untuk mengkomunikasikan
rencana dan kegiatan antar pelaku. Selain itu Pokja PKP Provinsi juga sebagai forum untuk
mendapatkan rekomendasi dalam memastikan hasil pembangunan yang keberlanjutan dan
efektif menjawab kebutuhan.
Modul 1 | hal 35