Dokumen tersebut membahas pengelolaan air berbasis masyarakat, termasuk definisi, karakteristik, prasyarat, peran pemerintah, upaya peningkatan kapasitas, bentuk dukungan, alasan pendekatan berbasis masyarakat diperlukan, prinsip-prinsip kebijakan, variasi implementasi, dan contoh proyek.

1. PENGELOLAAN
AIR BERBASIS
MASYARAKAT
Dipresentasikan dalam:
Penyusunan Rencana Tahunan Koalisi Rakyat
untuk Hak atas Air
Baturraden, 5 Februari 2009

2. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK
BERBASIS MASYARAKAT
1. Definisi
Berbasis masyarakat berarti masyarakat sebagai
pengambil keputusan pada semua aspek penting
dalam perencanaan dan pembangunan sistem
AMPL dan bertanggungjawab terhadap
pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL.
2. Karakteristik
 Masyarakat memutuskan  pilihan teknologi,
bentuk layanan, organisasi, mekanisme
pendanaan dan bentuk pengaturan.
 Masyarakat bertanggungjawab  pemeliharaan,
pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan
mendanai

3. PRASYARAT DASAR BERBASIS
MASYARAKAT
Dua prasyarat dasar bagi masyarakat agar kegiatan berbasis
masyarakat dapat dilaksanakan, yaitu:

4. PERAN PEMERINTAH
Peran pemerintah Paradigma
Sebagai tempat bertanya, • Mementingkan proses dan
memberikan bimbingan teknis, bukan target
keuangan, menyediakan • Memperhatikan keberlanjutan
regulasi yang mendukung, dll dan bukan membangun
fasilitas
• Pendekatan terpadu
melibatkan semua pihak
Kebutuhan kapasitas
berkepentingan (pemerintah,
• Kemampuan berkomunikasi LSM, swasta, masyarakat).
• fleksibilitas
•Kemampuan mendorong dan
Perlu peningkatan kapasitas
memotivasi masyarakat
pemerintah

5. UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS
YANG DILAKUKAN
Peningkatan kapasitas berarti mengoptimalkan fungsi dan peran
institusi/lembaga, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah, melalui
peningkatan kemampuan personel/individu.
Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sudah dilakukan
adalah dalam hal:

6. BENTUK DUKUNGAN

7. MENGAPA PENGELOLAAN
AIR YANG BERBASIS
MASYARAKAT?

8. MENGAPA BERBASIS MASYARAKAT?
Air merupakan
kebutuhan Negara berkewajiban • Ketidakmampuan
vital dan untuk menyediakan pemerintah karena:
merupakan layanan air yang  fokus pada fasilitas
hak bersama memadai daripada pelayanan
Kondisi  kurang dukungan
saat ini politis
• Desentralisasi/otonomi
Pemerintah belum
 peran pemerintah dari
mampu untuk
menyediakan layanan penyedia  fasilitator,
air bagi seluruh warga koordinator, dan
negara pendukung
Keberlanjutan 
Alternatif fasilitas yang dibangun
solusi
dapat bertahan lama
Penyediaan layanan air Efektifitas  yang
dengan melibatkan dibangun sesuai
masyarakat kebutuhan masyarakat

9. PRINSIP YANG PERLU
DIPERHATIKAN DALAM
PENGELOLAAN AIR BERBASIS
MASYARAKAT
11 Prinsip Kebijakan Nasional AMPL BM

10. 1. AIR SEBAGAI BENDA SOSIAL
DAN BENDA EKONOMI
1 Paradigma masa lalu
Eksploitasi
Air merupakan
air yang
benda sosial
akibatnya berlebihan
Dibutuhkan kampanye
publik
Juragan
2 Perubahan paradigma Air??
Air merupakan
benda sosial dan
benda ekonomi

11. DIINFORMASIKAN SEBAGAI
PENDEKATAN TANGGAP
KEBUTUHAN
Masyarakat sebagai
penentu keputusan Pembangunan yang
sesuai dengan
kebutuhan dan
kemampuan
Pemerintah sebagai masyarakat
fasilitator
memberikan
informasi pilihan

12. 3. PEMBANGUNAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN
Upaya peningkatan
kualitas hidup
masyarakat
Pembangunan
berwawasan
lingkungan
Upaya pelestarian
lingkungan

13. 4. PENDIDIKAN PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT
Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan
bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dapat
membantu menjaga ketersediaan air bersih.
Kesadaran akan
√ Kesadaran akan
perilaku hidup perilaku hidup
bersih dan sehat bersih dan sehat
yang rendah yang tinggi

14. 5. KEBERPIHAKAN PADA
MASYARAKAT MISKIN
Kebutuhan masyarakat miskin
dapat dipenuhi secara layak,
adil dan terjangkau

15. 6. PERAN PEREMPUAN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

16. 7. AKUNTABILITAS PROSES
PEMBANGUNAN
Masyarakat sebagai
subyek
pembangunan, bukan
sebagai obyek
Masyarakat benar-
benar memahami dan
terlibat dalam proses
pembangunan

17. 8. PERAN PEMERINTAH SEBAGAI
FASILITATOR
Memberikan bimbingan teknis dan
non teknis yang terus menerus yang
sifatnya memberikan dorongan dan
memberdayakan masyarakat

18. 9. PERAN AKTIF MASYARAKAT
Pelibatan masyarakat secara
aktif dalam pembangunan
sarana dan prasarana
Melalui mekanisme perwakilan
yang demokratis serta
mencerminkan dan
merepresentasikan keinginan
dan kebutuhan mayoritas
masyarakat

19. 10. PELAYANAN OPTIMAL DAN
TEPAT SASARAN

20. 11. PENERAPAN PRINSIP
PEMULIHAN BIAYA
TUJUAN:
Masyarakat dapat
memperkirakan kemampuan
pembiayaan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana agar pembangunan
dapat berkelanjutan

21. VARIASI DALAM
PENGELOLAAN AIR
BERBASIS MASYARAKAT

22. PROYEK –PROYEK PENYEDIAAN AIR
MINUM BERBASIS MASYARAKAT
OLEH PEMERINTAH
 Proyek WSLIC (Water Supply for Low Income
Communities) di 8 propinsi (Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa
Timur, dan Nusa Tenggara Barat)
 Proyek ProAir di Nusa Tenggara Timur
 Proyek CWSH (Community Water Services and
Health Project) di 4 propinsi (Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Jambi dan Bengkulu), serta
NAD dan Nias
 Proyek WES (Water and Environmental
Sanitation) UNICEF di 6 propinsi (Nusa Tenggara
Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan,
Maluku, Papua, Papua Barat)

23. KARAKTERISTIK KHAS DARI PROYEK
PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS
MASYARAKAT YANG PERNAH
DILAKSANAKAN PEMERINTAH
Masing-masing proyek memiliki desain yang khas dalam
mengimplementasikan pendekatan berbasis masyarakat, namun tetap
memperhatikan 11 prinsip Kebijakan Nasional AMPL BM, misalnya:
WSLIC Pro Air CWSH WES UNICEF
Penguatan Dipandang Menjadi salah Terintegrasi Compulsory
kapasitas sebagai exit satu aktivitas sebagai activity karena
pemerintah strategy pendukung komponen proyek sejak
daerah proyek awal didesain
oleh
pemerintah
daerah
Kontribusi In cash dan in In cash dan in In cash dan in In cash dan in
masyarakat kind, dimana in kind, dimana in kind kind
cash digunakan cash digunakan
untuk investasi sebagai
sarana tabungan
masyarakat

24. TERIMA KASIH