SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
PERATURAN MENTERI DALAM
         NEGERI
     Nomor 4 Tahun 2007
           tentang
“PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
            DESA”




                Disampaikan oleh:
              PERSADAAN GIRSANG

     Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
              DITJEN PMD – DEPDAGRI
                       2007
Pengelolaan Kekayaan Desa


 Rangkaian kegiatan perencanaan,
 pengawasan, pemanfaatan, pengamanan,
 pemeliharaan, penghapusan, pemindah
 tanganan, penatausahaan, penilaian,
 pembinaan, pengawasan dan
 pengendalian Barang Milik Desa yang
 berasal dari kekayaan asli desa, diberi
 atau diperoleh dari APBDesa dan
 perolehan hak lainnya yang sah.
JENIS KEKAYAAN DESA :
 Tanah Kas Desa
 Pasar Desa/Hewan
 Tambatan Perahu
 Pelelangan Ikan yang dikelola Desa
 Kekayaan lainnya (pasal 2 ayat 2)

KEKAYAAN DESA : dikelola Pemerintah Desa dan
                    dimanfaatkan sepenuhnya untuk
                    kepentingan penyelenggaraan
                    pemerintahan, pembangunan dan
                    pelayanan masyarakat.
KEKAYAAN DESA diperoleh melalui :

c.   Kekayaan Asli (Bengkok – Tanah Kas Desa)
d.   Pembelian
e.   Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
     pihak lain
f.   Bantuan pihak ke III yang sah dan tidak
     mengikat

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa :
c.   Sewa
d.   Pinjam Pakai (hanya boleh antar Pem.Desa)
e.   Kerjasama pemanfaatan
f.   Bangun serah guna dan bangun guna serah
Sewa =
“pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain jangka
 waktu tertentu”
Pinjam pakai =
“penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pem.
 Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
 imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
 harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa
 yang bersangkutan”
Kerjasama pemanfaatan =
“pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain
 dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
 peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan
 sumber pembiayaan lainnya”
Bangun guna serah =
“pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak
 lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
 sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
 oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
 yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan
 kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana
 berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu”
Bangun serah guna =
“pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak
 lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
 sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
 pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan
 oleh pihak lain tesebut dalam jangka waktu tertentu
 yang disepakati”
DARI MASYARAKAT :
Swadaya Masyarakat : Kemampuan dari suatu kelompok
                     masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif
                     sendiri mengadakan ikhtiar ke arah
                     pemenuhan kebutuhan jangka pendek
                     maupun jangka panjang yang dirasakan
                     dalam kelompok masyarakat itu.
Gotong Royong         : Bentuk kerjasama yang spontan dan
                      sudah melembaga serta mengandung
                      unsur-unsur timbal balik yang bersifat
                      sukarela antar warga Desa dan atau antara
                      warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk
                      memenuhi kebutuhan yang insidentil
                      maupun berkelangsungan dalam rangka
                      meningkatkan kesejahteraan bersama baik
                      materiil maupun spiritual.
KETERKAITAN PROGRAM AMPL
   KEBIJAKAN PEMERINTAH (Hibah = 70%)
    - Pembiayaan pembangunan prasarana
    - Standarisasi mekanisme pengelolaan
    - Prosedur
    - Teckhnical Assistance
   SHARING PEMERINTAH DAERAH/DESA
    - Penyediaan Tanah/Lahan = 16%
    - Pemeliharaan prasarana = 4%
    - Bantuan Pemda (APBD) = 10%
URGENSITAS PERMASALAHAN :
   Penyediaan Tanah merupakan Tanah Kas Desa atau
    Swadaya Masyarakat/Gotong Royong?
   Pemeliharaan Prasarana dan Sarana merupakan
    beban Pemerintah Desa atau Swadaya
    Masyarakat/Gotong Royong?

ALTERNATIF PENGELOLAAN :
Tipe 1 : Dikelola oleh Pemerintah Desa dengan mendaya
        gunakan aset desa dan sumber keuangan desa.

Tipe 2 : Dikelola oleh masyarakat desa dengan pola
        swadaya masyarakat dan gotong royong.
REKOMENDASI PENGELOLAAN
AMPL BERBASIS MASYARAKAT
   Prasarana AMPL menjadi Aset Desa
   Pengelolaan Prasarana AMPL oleh Pemerintah
    Desa
   Pemeliharaan Prasarana AMPL oleh masyarakat
    yang pembiayaannya dari APBDesa
   Perbaikan dalam skala besar dapat didanai oleh
    APBD setelah ada usulan dari Pemerintah Desa
   Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
    Prasarana AMPL oleh Pemerintah Daerah
pemdes@2007

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BandungPenataan Ruang
 
Ringkasan buku land development handbook
Ringkasan buku land development handbookRingkasan buku land development handbook
Ringkasan buku land development handbookYanto Budisusanto
 
INSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdf
INSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdfINSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdf
INSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdfDifaOktavia1
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota YogyakartaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota YogyakartaPenataan Ruang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaManajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaDadang Solihin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaPenataan Ruang
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaari saridjo
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 

La actualidad más candente (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
 
pendapatan desa
pendapatan desapendapatan desa
pendapatan desa
 
Ringkasan buku land development handbook
Ringkasan buku land development handbookRingkasan buku land development handbook
Ringkasan buku land development handbook
 
INSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdf
INSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdfINSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdf
INSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdf
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota YogyakartaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Tata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajayaTata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajaya
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaManajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 

Destacado

Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasiPengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasiYudhi Aldriand
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Penataan Ruang
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Penataan Ruang
 
Perdes 1 2010
Perdes 1 2010Perdes 1 2010
Perdes 1 2010Hati Ku
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaMustika Aji
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Yudhi Aldriand
 
Pedoman umum posyandu
Pedoman umum posyanduPedoman umum posyandu
Pedoman umum posyanduSiMbah Dayoen
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Mustika Aji
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Suwondo Chan
 
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDownload Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDua Dunia
 

Destacado (13)

Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasiPengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
 
Perdes 1 2010
Perdes 1 2010Perdes 1 2010
Perdes 1 2010
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset Desa
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
Pedoman umum posyandu
Pedoman umum posyanduPedoman umum posyandu
Pedoman umum posyandu
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
 
Perdes pungutan desa
Perdes pungutan desaPerdes pungutan desa
Perdes pungutan desa
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
 
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDownload Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
 

Similar a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaPerdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaZainur ArsZen Zen
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPajeg Lempung
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desaPeraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desaPajeg Lempung
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
 
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptxKASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptxOryzaSativa76
 
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptxChenAusavapatPiniwat
 
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017SukronSoedimara
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxPerdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxWahyuSantosa18
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
 
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desaPeraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desaPemdes Wonoyoso
 
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptDPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptkaryainindah
 
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptxKEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptxkantorkarangraharja
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPenataan Ruang
 

Similar a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (20)

Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaPerdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
 
Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desaPeraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptxKASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
 
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
 
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxPerdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
 
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desaPeraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Sosialisasi UU Desa.ppt
Sosialisasi UU Desa.pptSosialisasi UU Desa.ppt
Sosialisasi UU Desa.ppt
 
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptDPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
 
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptxKEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
ADD BAB 3.pdf
ADD BAB 3.pdfADD BAB 3.pdf
ADD BAB 3.pdf
 

Más de Oswar Mungkasa

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingOswar Mungkasa
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Oswar Mungkasa
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Oswar Mungkasa
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranOswar Mungkasa
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Oswar Mungkasa
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Oswar Mungkasa
 

Más de Oswar Mungkasa (20)

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

  • 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 4 Tahun 2007 tentang “PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA” Disampaikan oleh: PERSADAAN GIRSANG Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan DITJEN PMD – DEPDAGRI 2007
  • 2. Pengelolaan Kekayaan Desa Rangkaian kegiatan perencanaan, pengawasan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, diberi atau diperoleh dari APBDesa dan perolehan hak lainnya yang sah.
  • 3. JENIS KEKAYAAN DESA :  Tanah Kas Desa  Pasar Desa/Hewan  Tambatan Perahu  Pelelangan Ikan yang dikelola Desa  Kekayaan lainnya (pasal 2 ayat 2) KEKAYAAN DESA : dikelola Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
  • 4. KEKAYAAN DESA diperoleh melalui : c. Kekayaan Asli (Bengkok – Tanah Kas Desa) d. Pembelian e. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak lain f. Bantuan pihak ke III yang sah dan tidak mengikat Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa : c. Sewa d. Pinjam Pakai (hanya boleh antar Pem.Desa) e. Kerjasama pemanfaatan f. Bangun serah guna dan bangun guna serah
  • 5. Sewa = “pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain jangka waktu tertentu” Pinjam pakai = “penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pem. Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan” Kerjasama pemanfaatan = “pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya”
  • 6. Bangun guna serah = “pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu” Bangun serah guna = “pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tesebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati”
  • 7. DARI MASYARAKAT : Swadaya Masyarakat : Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. Gotong Royong : Bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
  • 8. KETERKAITAN PROGRAM AMPL  KEBIJAKAN PEMERINTAH (Hibah = 70%) - Pembiayaan pembangunan prasarana - Standarisasi mekanisme pengelolaan - Prosedur - Teckhnical Assistance  SHARING PEMERINTAH DAERAH/DESA - Penyediaan Tanah/Lahan = 16% - Pemeliharaan prasarana = 4% - Bantuan Pemda (APBD) = 10%
  • 9. URGENSITAS PERMASALAHAN :  Penyediaan Tanah merupakan Tanah Kas Desa atau Swadaya Masyarakat/Gotong Royong?  Pemeliharaan Prasarana dan Sarana merupakan beban Pemerintah Desa atau Swadaya Masyarakat/Gotong Royong? ALTERNATIF PENGELOLAAN : Tipe 1 : Dikelola oleh Pemerintah Desa dengan mendaya gunakan aset desa dan sumber keuangan desa. Tipe 2 : Dikelola oleh masyarakat desa dengan pola swadaya masyarakat dan gotong royong.
  • 10. REKOMENDASI PENGELOLAAN AMPL BERBASIS MASYARAKAT  Prasarana AMPL menjadi Aset Desa  Pengelolaan Prasarana AMPL oleh Pemerintah Desa  Pemeliharaan Prasarana AMPL oleh masyarakat yang pembiayaannya dari APBDesa  Perbaikan dalam skala besar dapat didanai oleh APBD setelah ada usulan dari Pemerintah Desa  Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Prasarana AMPL oleh Pemerintah Daerah

Notas del editor

  1. RPJM 2004-2009 mengindikasikan permasalahan utama pembangunan nasional adalah tingginya kemiskinan dan sumberdaya manusia Indonesia yang rendah. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kemampuan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; kesenjangan pembangunan antar daerah; masih rendahnya infrastruktur baik kualitas maupun kuantitas; rendahnya kualitas pelayanan umum, tingginya kejahatan konvensional dan transnasional, potensi ancaman dan gangguan, dan masih banyaknya permasalahan terkait peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan politik dan kemasyarakatan.
  2. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2006 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi. Pada periode 1999-20005 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Februari 2005-Maret 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga minyak dunia sebanyak 2 kali selama tahun 2005 dan mengharuskan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Hal ini juga memicu kenaikan inflasi yang pada periode Februari 2005-Maret 2006 tercatat sebesar 17,95% dan mengakibatkan membubungnya harga-harga kebutuhan pokok. Akibatnya, garis kemiskinan, yang terdiri atas komponen makanan dan bukan makanan, naik 18,39% dari Rp. 129.108 per kapita menjadi Rp. 152.847. Penambahan jumlah penduduk miskin selama periode Feb 2005-Maret 2006 terjadi karena adanya pergeseran penduduk yang penghasilannya berada tidak jauh dari garis kemiskinan, yaitu kelompok penduduk miskin sementara ( transient poor ). Pada periode Februari 2005-Maret 2006, sekitar 30,29% penduduk hampir miskin, 11,82% penduduk hampir tidak miskin, dan 2,29% penduduk tidak miskin jatuh menjadi miskin. Akibatnya, pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 39,1 juta, yang berasal dari 19,8 juta penduduk miskin lama, 9,9 juta penduduk hampir miskin, 7,3 juta penduduk hampir tidak miskin dan 2,1 juta penduduk tidak miskin.