2. PANDUAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. 2
TIM PENYUSUN
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Konsultan
Yusuf Supiandi
Fransisca Sari
Nara Sumber
Kementerian Perumahan Rakyat
• Sekretaris Kementerian
• Kepala Biro Perencanaan dan KLN
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Hertomo Heroe
• Sunarti
Kontributor
Kementerian Perumahan Rakyat
• Deputi I
• Deputi II
• Deputi IV
• Deputi V
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Zamzam Muchtarom
• Endah Prihatiningtiyastuti
Sekretariat
Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Sri Lestari
• Nani Dwi Wahyuni
• Dwi Supriyanto
• Bayu Harie Nugroho
Editor
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. PANDUAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
3
Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. SAMBUTAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
4 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Peren-
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
KEMENTERIAN
canaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan
KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA Permukiman dapat tersusun dengan baik, sebagai salah satu wujud akuntabili-
REPUBLIK INDONESIA
tas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman.
P A ND U A N
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusu-
Perencanaan dan Penganggaran Nasional, yang merupakan salah satu
tamaan Gender Dalam Pembangunan
yang Responsif pencarian keadilan atas hak azasi manusia tanpa mengotak-ngotakkan
upaya Gender
gender (laki-laki dan perempuan), usia, kebiasaan, dan lainnya, maka telah
Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian/Lembaga untuk melak-
menjadi tugas dan tanggung jawab bagi
sanakan berbagai kegiatan yang responsif gender, mulai dari perencanaan,
penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan.
Pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang di-
tujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, khususnya bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memiliki karakteristk yang cend-
erung netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya.
Akan tetapi dalam serangkaian input, proses dan outputnya seringkali ter-
dapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender.
Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender serta mewujudkan
keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui proses perencanaan program
dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

6. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program dan penyusunan ang- 5
garan yang responsif gender di Kementerian Perumahan Rakyat, diakibatkan
oleh karakteristik beberapa jenis infrastruktur bidang perumahan dan ka-
wasan permukiman yang netral gender. Perubahan pola pikir para perencana
program dan anggaran sangatlah diharapkan, sehingga dapat terwujud pem-
bangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
responsif gender. Kami berharap panduan ini dapat digunakan sebagai acuan
dalam perencanaan program dan penyusunan anggaran bidang perumahan
dan kawasan permukiman, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
Kami menyadari bahwa Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempur-
na, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dalam rangka perbaikan.
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan memberikan kontribusi pemikiran sehingga panduan ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Jakarta, September 2011
Sekretaris
Kementerian Perumahan Rakyat
Dr. Iskandar Saleh

7. SAMBUTAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
6 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan semua
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
KEMENTERIAN KEMENTERIAN Kementerian/Lembaga termasuk didalamnya Kementerian Perumahan Rakyat
PERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
untuk mengintegrasikan PUG dalam menetapkan kebijakan, menyusun program
dan kegiatan masing-masing. Mandat tersebut sejalan dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
T ahun 2011, yang kemudian diperbaharui dengan PMK No.93/PMK.02/2011.
Perencanaan dan Penganggaran Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga
yang Responsif Gender yang pernah didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang
Bidang Perumahan dan Kawasan Responsif Gender (PPRG) wajib mengintegrasikan isu gender kedalam pogram
Pemukiman
dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai penganggaran yang dituangkan
di RKA-K/L nya.
Kementerian Perumahan Rakyat dalam menindaklanjuti PMK tersebut,
pada tahun 2011 telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang didampingi oleh konsultan untuk
menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diharapkan pedoman tersebut
dapat digunakan sebagai acuan para komponen perencana dalam menyusun
program dan kegiatan yang responsif gender.

8. Pedoman ini disusun melalui serangkaian Focus Group Discussion, beberapa 7
kali workshop, dan konsultasi ke masing-masing unit kerja eselon I
dilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat . Kami menyampaikan ucapan
terimakasih kepada Tim Penyusun, yang terdiri dari pimpinan dan staf
Kementerian Perumahan Rakyat , dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta pihak-pihak yang terlibat atas keikhlasannya
telah menyempatkan waktu untuk menyumbangkan pikiran, berdiskusi dan
membahas pedoman ini.
Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku
kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif gender
guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kementerian Perumahan
Rakyat.
Jakarta, Agustus 2011
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
Bidang Ekonomi
Dr. Ir. Hertomo Heroe, MM

9. DAFTAR ISI
2
8 KATA PENGANTAR
Kementerian Perumahan Rakyat
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4 SAMBUTAN
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
8 DAFTAR ISI
10 DAFTAR Gambar, Diagram, Tabel dan Lampiran
13 Bab 1 PENDAHULUAN
13 1.1 Latar Belakang
16 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman PPRG
16 1.2.1 Maksud
16 1.2.2 Tujuan
16 1.3 Sasaran
17 1.4 Ruang Lingkup
18 1.5 Landasan Hukum
19 1.6 Hasil Akhir (Output dan Outcome)
21 Bab 2 ISU GENDER BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
21 2.1 Pengertian Gender
23 2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG
25 2.3 Gender dalam Bidang Perumahan dan Permukiman:
28 2.4 Isu Gender di Kementerian Perumahan Rakyat
28 2.4.1 Isu Kebijakan
29 2.4.2 Isu Perencanaan
29 2.4.3 Isu Pembangunan
29 2.4.4 Isu Monitoring dan Evaluasi
31 Bab 3 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
PEMUKIMAN

10. 31 3.1 Proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 9
32 3.2 Penganggaran Berbasis Kinerja
37 3.3 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
39 3.4 Pengintegrasian Aspek Gender Dalam Perencanaan
Program dan Penganggaran
43 Bab 4 PENYUSUNAN DAN TAHAP-TAHAP PERENCANAAN
PROGRAM DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DAN IMPLEMENTASINYA DI BIDANG PERUMAHAN
43 4.1. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif
Gender
43 4.1.1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA K/L)
45 4.1.2 Pemilihan Program/Kegiatan/Output
46 4.1.3 Analisis gender
50 4.2 Penyusunan Gender Budget Statement (GBS):
55 Bab 5 MONITORING DAN EV ALUASI
55 5.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi
57 5.2 Indikator Keberhasilan dan Data Terpilah
58 5.3 Tahap- tahap Monitoring dan Evaluasi
58 5.3.1 Tahap Persiapan
59 5.3.2 Tahap Monitoring
61 5.3.3 Tahap Evaluasi
61 5.3.4 Tahap Pelaporan
63 Bab 6 PENUTUP
65 DAFTAR PUSTAKA
66 DAFTAR ISTILAH
70 LAMPIRAN

11. DAFTAR GAMBAR, DIAGRAM, TABEL, LAMPIRAN
10 DAFTAR Gambar
10 Gambar 1.1 Rumahku dan lingkunganku penuh kekeluargaan
18 Gambar 1.2 Aku mimpi rumah Bali masa lalu
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
28 Gambar 1.3 Halamanku yang Indah
40 Gambar 1.4 Lingkunganku yang nyaman
52 Gambar 1.5 Rumah Impianku, diantara suaka alam
60 Gambar 1.6 Lautku Rumahku
DAFTAR Diagram
25 Diagram 2.1 Transformasi Isu Proses dan Produk Pembangunan
Perumahan dan Permukiman dari Layak Teknis ke
Layak Teknis & Gender
29 Diagram 3.1 Siklus Perencanaan dan Anggaran Nasional
31 Diagram 3.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Terpadu
33 Diagram 3.3 Konsep Kerangka Kinerja
34 Diagram 3.4 Struktur Anggaran
39 Diagram 3.5 Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan
responsif Gender
42 Diagram 4.1 Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA-K/L
45 Diagram 4.2 Gender Analysis Pathway (GAP)
DAFTAR Tabel
49 Tabel 4.1 Gender Budget Statement
50 Tabel 4.2 Format TOR
51 Tabel 4.3 TOR
58 Tabel 5. Daftar Pertanyaan Pemantauan, Perencanaan
Program dan Penganggaran Responsif Gender Unit
Eselon

12. 70 DAFTAR Lampiran 11
71 Lampiran 1,
Contoh GAP, GBS dan KAK Sekretariat Kementerian Perumahan
Rakyat
72 Lampiran 2,
Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Pembiayaan
73 Lampiran 3,
Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Pengembangan
Kawasan
74 Lampiran 4,
Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Perumahan Formal
75 Lampiran 5,
Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Perumahan Swadaya

13. Gambar 1.1
“Rumahku dan lingkunganku penuh kekeluargaan”
Pemenang Nominasi (SMP)
Anisha Sefina Priatna (14th)
Tasikmalaya
12
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

14. Bab 1
PENDAHULUAN
13
Latar Belakang
(1)
1.1. Pendahuluan
Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara
Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), yaitu bahwa: setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik
dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam pembukaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
dinyatakan bahwa: “Rumah mempunyai peran strategis dalam pembentukkan watak
dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia
berjati diri, madani, dan produktif.
Sebagai hak dasar yang fundamental sifatnya, dan sekaligus menjadi prasyarat bagi
setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat,
damai, aman, dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi
komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Millenium Development Goals
(MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab membantu masyarakat agar dapat

15. bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman serta
lingkungannya.
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam kenyataan sangat
berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat seluruh aspek
kehidupan berawal dari rumah yang sehat dan layak huni. Oleh karena itu, kebijakan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus senantiasa berdampak
14
penting terhadap perekonomian nasional maupun pada tatanan perekonomian global.
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selain ekonomi, kontribusi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman juga
harus dapat dirasakan untuk berbagai kepentingan sosial, budaya, lingkungan dan
lainnya, di antaranya adalah untuk kesetaraan gender.
Pengarusutamaan gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan
nasional, menjadi komitmen Kementerian Perumahan Rakyat, yang akan diterapkan
dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta
implementasinya melalui program dan kegiatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 diamanatkan bahwa PUG merupakan salah
satu lintas bidang di dalam pembangunan, sehingga konsep kesetaraan gender harus
benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan bidang
perumahan dan kawasan permukiman.
Perencanaan responsif gender telah diamanahkan dalam Instruksi Presiden tersebut
di atas, yang memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG ke dalam siklus manajemen, yakni
perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan program
yang berperspektif gender pada semua aspek pembangunan. Selain itu, Peraturan

16. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah mengamanatkan bahwa dalam penyusunan
perencanaan perlu didahului dengan melakukan analisis dampak dan analisis gender.
Hal tersebut diperkuat lagi dengan Permenkeu Nomor 105/PMK.02/2008, yang juga
mengamanahkan agar penyusunan RKA-KL Tahun 2009 dilakukan dengan berbasis
kinerja serta didahului oleh analisis dampak dan analisis gender.
Dalam rangka lebih mengoperasionalkan PUG ke dalam berbagai program, kegiatan
15
dan penganggarannya pada masing-masing Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangan
telah mengeluarkan Peraturan Nomor 119/PMK.02/2009, dan Nomor 104/ (1)
Pendahuluan
PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan
dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 dan 2011,
yang telah diperbaharui dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2011. Peraturan Menteri
tersebut memerintahkan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian (K/L) untuk
menyusun kegiatan yang responsif gender dalam RKA-K/L yang ditunjukkan dengan
adanya Gender Budget Statement (GBS).
Dalam konteks tersebut di atas, untuk memudahkan para perencana di lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran
responsif gender maka disusun Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

17. 1.2 Maksud dan Tujuan Panduan PPRG Bidang PKP
1.2.1 Maksud
Panduan PPRG Bidang PKP merupakan acuan bagi para perencana, pelaksana serta
penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif, dan berkeadilan bagi perempuan,
16 laki-laki, lansia dan anak serta orang dengan kebutuhan khusus (difable).
1.2.2 Tujuan
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan PPRG Bidang PKP ini bertujuan untuk:
1. Menyamakan persepsi para penentu kebijakan dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran yang responsif gender;
2. Memberikan pengarahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam
sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Perumahan
Rakyat;
3. Memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan program melalui pendekatan
Gender Anaysis Pathway (GAP) dan penyusunan Anggaran Responsif Gender
(ARG) melalui pendekatan Gender Budget Statement (GBS).
4. Mendorong akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan komitmennya untuk
mewujudkan kesetaraan gender di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
1.3 Sasaran
Sasaran pengguna Panduan PPRG Bidang PKP adalah para perencana program dan
penganggaran di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yaitu unit organisasi yang
mempunyai tugas dan fungsi penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan di
seluruh jajaran Eselon 1.

18. Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG ini adalah:
1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang responsif
gender di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
2. Diterapkannya ARG dalam program dan kegiatan dengan melampirkan GBS dan
KAK yang responsif gender;
3. Meningkatnya perspektif gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
17
(1)
Pendahuluan
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup panduan ini adalah upaya-upaya terkait dengan pengintegrasian isu
gender mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai penyusunan Gender Budget
Statement (GBS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.
Ruang Lingkup panduan secara rinci meliputi:
1. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang perumahan dan
kawasan permukiman;
2. Isu gender dan data dukung gender (GBS dan KAK) bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
3. Langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang
perumahan dan kawasan permukiman;
4. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender bidang
perumahan dan kawasan permukiman.

19. 1.5 Landasan Hukum
Panduan PPRG Bidang PKP ini disusun berlandaskan pada peraturan perundangan:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
18 Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mengengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor 0142/M.PPN/06/2009-SE 1848/
MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyu-
sunan dan Penelaahan RKA-KL.

20. 1.6 Hasil Akhir
Keluaran dan manfaat Panduan PPRG Bidang PKP adalah sebagai berikut:
1. Keluaran: tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender.
2. Manfaat: diterapkannya program/kegiatan yang responsif gender, serta
meningkatnya pemahaman dan persamaan persepsi dalam pengintegrasian gender 19
di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(1)
Pendahuluan

21. Gambar 1.2
“Aku mimpi rumah Bali masa lalu”
Juara III (SD)
I Gede Dalem Erlangga (13th)
Gianyar-Bali
20
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

22. Bab 2
ISU GENDER BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
21
2.1 Pengertian Gender (2)
Isu Gender Bidang
Perumahan
Dan Kawasan
Pengertian gender sama sekali berbeda dengan pengertian jenis kelamin, yang lazim Permukiman
dibedakan atas perempuan dan laki-laki. Gender tercipta melalui proses sosial
budaya yang panjang dalam satu lingkup masyarakat tertentu, dan mempunyai
pengertian sebagai, “Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian
kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan
sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat,
kepercayaan atau kebiasaan masyarakat”. Pembedaan gender dimulai dari rumah
tangga, sebagai contoh, sejak dini anak laki-laki dikonstruksikan harus kuat, keras,
dan tegas, sedangkan anak perempuan harus halus, tenang, dan lembut. Ketika di
sekolah, pelajaran yang menjadi ranah perempuan ditetapkan misalnya menjahit dan
memasak, sedangkan bagi laki-laki antara lain pertukangan dan elektronika. Demikian
pula, media dan masyarakat makin menegaskan peran tersebut. Sebagai contoh,
dalam media masa, perempuan ideal selalu dikonstruksikan sebagai seseorang yang
melayani, lemah lembut dan selalu mengalah, sedangkan laki-laki adalah seseorang
yang kuat dan dominan.
Dengan konstruksi sifat seperti tersebut di atas, maka laki-laki umumnya ditempatkan
sebagai pemegang pekerjaan produktif, yang dinilai menghasilkan, dan dipandang

23. mempunyai kedudukan lebih dominan. Sedangkan. perempuan ditempatkan sebagai
pemegang peran pekerjaan domestik, yang dinilai tidak menghasilkan, dan karena itu
berkedudukan sub-ordinat. Padahal pekerjaan domestik diperlukan untuk memelihara
dan menjaga agar pelaku pekerja produktif, yaitu kaum laki-laki, tetap mampu
melakukan pekerjaan produktifnya. Perempuan pun seringkali harus berperan ganda,
sebagai pekerja produktif sambil tetap memegang pekerjaan domestiknya.
22
Penetapan kebutuhan ruang dalam pembangunan perumahan dan kawasan
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
permukiman, selama ini umumnya diturunkan dari kebutuhan laki-laki sebagai pekerja
produktif, dan mengabaikan adanya perbedaan kebutuhan spesifik perempuan,
karena sifat dan pekerjaannya yang tidak sama dengan laki-laki. Perumahan misalnya,
dipandang sebagai tempat istirahat, yang merefleksikan kebutuhan laki-laki yang
perlu istirahat setelah melakukan pekerjaan produktif di tempat lain. Padahal bagi
perempuan, perumahan tidak hanya merupakan tempat istirahat, melainkan juga
merupakan tempat bekerja. Sedangkan di tempat kerja, tidak disediakan ruang
untuk kebutuhan khusus perempuan yang berperan ganda, sebagai pekerja dan
juga sebagai seorang ibu yang tetap harus dapat mengasuh dan mengawasi anak-
anaknya, khususnya yang berusia balita. Ini berarti bahwa permukiman selama ini
direncanakan dan dirancang sesuai dengan karakter pekerjaan laki-laki yang mengenal
pemisahan ruang dan waktu. Perempuan, baik yang berperan ganda maupun yang
hanya memegang pekerjaan domestik saja, tidak sepenuhnya memerlukan pemisahan
ruang dan waktu. Pekerjaan domestik, seperti misalnya memasak, mengasuh anak dan
mencuci piring, seringkali harus dilakukan pada saat bersamaan, yang berarti bahwa
pekerjaan domestik cenderung kurang memerlukan pemisahan ruang.
Peran, fungsi, tanggung jawab, dan perilaku dalam relasi gender merupakan bentukan
masyarakat yang sesungguhnya dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-

24. laki. Peran gender dapat berbeda antar daerah, dan dapat berubah sesuai dengan
perkembangan zaman, sedangkan perbedaan jenis kelamin adalah perbedaan biologis,
merupakan kodrat yang menetap tidak dapat berubah sepanjang zaman.
Perbedaan gender tidak akan menjadi permasalahan sepanjang tidak menimbulkan
kesenjangan, ketidak-adilan atau diskriminasi pada perempuan atau laki-laki. Akan
tetapi kenyataannya, pembedaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan.
23
Dengan perbedaan gender dapat terjadi marginalisasi, sub-ordinasi, stereo-type dan
bahkan terjadi adanya kekerasan dan beban ganda yang sering dialami oleh perempuan (2)
Isu Gender Bidang
di sektor publik. Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
Adanya peminggiran terhadap perempuan atau laki-laki dalam pembangunan
mengakibatkan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan
dan laki-laki, termasuk difable, dalam mendapatkan peluang atau kesempatan yang
adil dalam proses pembangunan.
2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan gender adalah strategi dalam mengintegrasikan berbagai
pengalaman, aspirasi laki-laki dan perempuan ke dalam kebijakan dan program
pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan
evaluasi. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
nasional yang berperspektif gender, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

25. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui:
1. Analisis gender yaitu cara mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya
dan sebab – sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk
pemecahan permasalahannya,
2. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender
pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
24
Ketidakadilan gender dalam pembangunan dapat terjadi karena tidak samanya akses
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
dan kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, Partisipasi terhadap pengambilan
keputusan dan kegiatan, dan manfaat kebijakan serta program pembangunan bagi
perempuan dan laki-laki, termasuk difable. Melalui Pengarusutamaan Gender dapat
dihasilkan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, yang dapat
membuka peluang sama bagi laki-laki dan perempuan serta difable dalam beroleh
akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan.
PUG sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, harus
dapat membuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu dalam
empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi,
yaitu :
a. Perencanaan: menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan
laki-laki.
b. Pelaksanaan: memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak
pada perempuan dan laki-laki.
c. Pemantauan: mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal
partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
d. Penilaian (evaluasi): memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah
menjadi lebih setara/seimbang sebagai hasil prakarsa tersebut.

26. Sedangkan tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara umum sebagaimana
tercantum dalam panduan pelaksanaan Impres Nomor 9 tahun 2000, tujuan PUG
adalah:
a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif
gender.
b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami
marjinalisasi, sebagai dampak dari bias gender.
25
c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun
non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang (2)
Isu Gender Bidang
masing-masing. Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
2.3 Gender dalam Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Isu secara umum dapat diartikan sebagai berbagai hal, perhatian, pertanyaan, topik,
proposisi atau situasi yang perlu direspon oleh suatu tindakan. Dalam kaitannya
dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka isu berarti berbagai hal,
situasi atau masalah yang perlu direspon oleh suatu kebijakan, program dan berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, agar apa yang menjadi tanggungjawab
negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terlaksana.
Sedangkan dalam Gender Analysis Pathway, isu gender dijabarkan sebagai adanya
kesenjangan dalam faktor Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Dengan
demikian, isu gender merupakan permasalahan atau situasi yang diakibatkan oleh
adanya kesenjangan atau ketimpangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol dan

27. manfaat pembangunan, dalam hal ini adalah pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman, yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak,
perempuan atau laki-laki. Padahal keadilan dan pemerataan adalah salah satu
azas penyelenggaraan perumahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang
Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011, Bab 2, pasal 2.
Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap
26
sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
pelaksanaan kegiatan, serta manfaat hasil pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman, dapat terjadi pada proses dan produk perumahan dan kawasan
permukiman, yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan
pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan
sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Tetapi,
tidak sepenuhnya kegiatan yang tersebut dalam ketentuan umum, pasal 1 Undang-
Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 1 tahun 2011 itu, merupakan
kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat. Ini mengisyaratkan pentingnya
koordinasi di antara K/ L penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman, dalam
menciptakan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender.
Dengan proses dan produk pembangunan perumahan dan permukiman yang responsif
gender, maka kelayakan huni dan keterjangkauan tidak hanya layak menurut
kebutuhan teknis dan ekonomis semata-mata, melainkan juga harus layak gender.
Untuk menemu-kenali isu gender, terlebih dahulu harus tersedia data terpilah, yang
menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam proses dan produk kebijakan,
program, kegiatan yang akan direncanakan.

28. Transformasi isu proses dan produk pembangunan perumahan
dan permukiman, dari layak teknis ke layak teknis dan gender
Diagram 1.1
proses produk: Siklus Perencanaan dan
layak teknis layak huni Anggaran Nasional
administratif terjangkau
& responsif & layak
gender gender
isu terpilah isu gender isu terpilah
produk:
proses:
layak huni
layak
& terjangkau: 27
teknis &
teknis,
administratif
ekonomis (2)
Isu Gender Bidang
Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
Isu-isu gender dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman secara umum
dapat diintegrasikan, antara lain melalui:
1. Kebijakan dan program yang dapat mengatasi berbagai permasalahan perumahan
dan kawasan permukiman, baik sebagai lingkungan fisik maupun sebagai
pengorganisasian, yang menghasilkan proses maupun produk kebijakan serta
program yang responsif gender;
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dapat memandu pengguna
dan pemakainya menghasilkan kegiatan dan atau produk perumahan dan kawasan
permukiman lainnya yang responsif gender;
3. Peningkatan penyebaran dan penguasaan informasi mengenai isu gender dalam
bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui sosialisasi, pelatihan
dan pendidikan informal lainnya, serta dalam pendidikan formal dalam subjek
pengetahuan terkait, seperti untuk perencana dan perancang perumahan
dan kawasan permukiman, juga para pengambil keputusan terkait di kalangan
pemerintahan pusat dan daerah, dan stakeholders lainnya, termasuk masyarakat
pengguna perumahan dan kawasan permukiman;

29. 4. Skema-skema pembiayaan/pendanaan pengembangan perumahan dan peningkatan
kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender;
5. Peningkatan partisipasi perempuan dan laki-laki dari segala usia dan yang
berkebutuhan khusus, dalam desain proyek, implementasi, monitoring dan
evaluasi, agar manfaat pembangunan lebih bersifat responsif gender.
28
2.4 Isu Gender di Kementerian Perumahan Rakyat
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dalam bagian ini akan diangkat beberapa contoh isu-isu gender di lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat, sesuai dengan kegiatan yang menjadi tugas pokok
dan fungsi Kementerian, yang mencakup kebijakan, perencanaan dan perancangan,
pembangunan dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi
2.4.1 Isu Kebijakan
1. Terbatasnya pemahaman pengambil keputusan, baik secara pola pikir dan
atau kapasitas, dalam merumuskan kebijakan bidang perumahan dan kawasan
permukiman yang berkeadilan bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, dan
disable.
2. Masih terdapatnya kesenjangan pemahaman di antara pembuat dan pelaksana
kebijakan K/L dan Non-Pemerintah terkait pembiayaan perumahan terhadap peran
perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga.
3. Kriteria dan spesifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang ada di perumahan dan
kawasan permukiman belum mengakomodasi penggunaan oleh kaum perempuan
dan disable.
4. Adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di dalam mengakses informasi
kebijakan dan program perumahan.

30. 2.4.2 Isu Perencanaan
1. Belum tersedianya data dan informasi yang terpilah menurut gender dalam
penyusunan program.
2. Kurangnya pemahaman aspek gender dalam proses penyusunan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Perencanaan dan perancangan perumahan dan kawasan permukiman belum secara
memadai memperhatikan kebutuhan gender.
29
4. Dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman masih belum
berperspektif gender. (2)
Isu Gender Bidang
Perumahan
Dan Kawasan
2.4.3 Isu Pembangunan Permukiman
1. Keterbatasan akses masyarakat khususnya perempuan terhadap sumberdaya
perumahan dan kawasan permukiman.
2. Masukan kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman belum responsif gender.
3. Bahan/materi sosialisasi/ pelatihan belum responsif gender; dan narasumber,
fasilitator, serta pelaksana sosialisasi belum paham gender.
2.4.4 Monitoring dan Evaluasi
1. Belum ada indikator monitoring dan evaluasi yang responsif gender dalam
penyelenggaaran perumahan dan kawasan permukiman.
2. Rendahnya peran masyarakat yang peduli gender dalam pengawasan pelaksanaan
pembangunan perumahan.
3. Belum tersedianya komponen data terpilah atas penanganan pengaduan
masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan keikutsertaan
perempuan dalam penyampaian saran pengaduan masih relatif rendah.

31. Gambar 1.3
“Halamanku yang Indah”
Pemenang Nominasi (SD)
Mohammad Asaydana (11th)
Batu-Malang, Jatim
30
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

32. Bab 3
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
31
Proses Penyusunan Perencanaan dan
3.1 (3)
Penyusunan
Penganggaran Perencanaan Dan
Penganggaran
Responsif Gender
Bidang Perumahan
Sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku di Kementerian Lembaga, telah dan Kawasan
Permukiman
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
siklus perencanaan dan anggaran nasional
RPJP RPJMN RKP RAP APBN
pusat
Renstra Renja RKA Rincian
K/L K/L K/L APBN
Diagram 3.1
UU 25/2004 tentang SPPN UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Siklus Perencanaan
dan Anggaran
Nasional
sumber: panduan PPRG KPP

33. Diagram 3.1 memperlihatkan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran yang
berlaku di Kementerian dan Lembaga. Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perumahan
Rakyat, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Setelah ditelaah dan
ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan, disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang nantinya akan menjadi
Rincian APBN (Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL).
32
Siklus perencanaan dan penganggaran di Indonesia, menurut Pasal 4 Undang-Undang
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor 17 Tahun 2003, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun
yang sama, seperti yang terlihat pada Diagram 3.2. Diagram 3.2 ini memperlihatkan
bahwa Renja K/L harus sudah dibuat selambat-lambatnya di bulan April, dengan
mengacu pada Renstra K/L dan pagu indikatif. Pada bulan berikutnya, setelah semua
Renja K/L dikumpulkan oleh Bappenas, dan seluruh anggarannya dibahas bersama
DPR RI, maka ditetapkanlah RKP yang telah memuat pagu sementara. Selanjutnya,
RKP ini digunakan sebagai landasan dalam menyusun RKA K/L. Kemudian kumpulan
dari semua RKA K/L dijadikan bahan lampiran RAPBN. Setelah RAPBN dibahas dan
disahkan menjadi APBN, maka ditetapkanlah pagu definitif, dan selanjutnya RKA K/L
menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) K/L. (Panduan PPRG Kementerian
Keuangan).
3.2 Penganggaran Berbasis Kinerja
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah memuat azas-
azas umum pengelolaan keuangan Negara dalam kaitan dengan penyelenggaraan
Good Governance. Melalui UU tersebut telah ditetapkan azas akuntabilitas
berorientasi hasil (Result Oriented Accountability), atau yang umumnya dikenal

34. Diagram 3.2
Proses Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Terpadu
diagram proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi terpadu
Januari-April Mei-Agustus September-Desember
Kementerian SEB prioritas program
dan indikasi pagu
Penelaahan konsisten 33
Perencanaan dengan RKP
Kementerian
Keuangan SE pagu
sementara
Rancangan KepPres
tentang rincian
Lampiran RAPBN APBN
(himpunan RKA-KL)
pagu
Penelaahan konsisten pengesahan
dengan prioritas anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
konsep
dokumen dokumen
RKA-KL pengesahan pelaksanaan
Rentra KL Rancangan Renja KL RKP
anggaran anggaran
Proses perencanaan,
penganggaran, Tahap III Tahap I
dan evaluasi terpadu pertemuan penyusunan konsep
koordinasi kerangka kerja
Tahap II
Tahap IV penyusunan
penyusunan RKP, rencana kegiatan
RKA-KL DIPA dan anggaran

35. dengan istilah akuntabilitas kinerja (Performance Accountability). Hal ini artinya ada
perubahan mendasar pada sistim penganggaran, yang tadinya Line-Item Budgeting
menjadi Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja). Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil
akhir (outcome) yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian
hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja yang digunakan dalam penerapan PBK
34
dapat dibagi dalam:
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Input indikator, yaitu indikator untuk melaporkan jumlah sumber daya yang
digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program;
2. Output indikator, dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang
dihasilkan suatu kegiatan atau program;
3. Outcome/effectiveness indikator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk
kualitas pelayanan).
Dalam struktur penganggaran yang berbasis kinerja, harus terdapat keterkaitan
yang jelas antara kebijakan perencanaan sesuai dengan hirarki struktur organisasi
pemerintahan, dengan alokasi anggaran untuk menghasilkan output, yang
dilaksanakan oleh unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat satuan kerja. Dalam
hal ini, perumusan indikator kinerja yang menggambarkan tanda-tanda keberhasilan
suatu program/kegiatan yang telah dilaksanakan, beserta output dan outcome yang
dihasilkan, menjadi sangat penting. Indikator ini akan dijadikan alat ukur keberhasilan
suatu program/kegiatan.

36. Diagram 3.3
Konsep Kerangka Kinerja
konsep kerangka kinerja 35
(3)
Penyusunan
Perencanaan Dan
dampak Hasil pembangunan Apa yang ingin diubah Penganggaran
yang diperoleh dari Responsif Gender
pencapaian outcome Bidang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
metode penyusunan
hasil/ Apa yang ingin dicapai
outcome
keluaran/ produk/barang/jasa
output
Apa yang dihasilkan
yang dihasilkan
(Barang)
atau dilayani (jasa)
kegiatan proses menggunakan input
Apa yang dikerjakan
yang menghasilkan output
yang diinginkan
input sumberdaya yang
menghasilkan
Apa yang digunakan
kontribusi dalam dalam bekerja
menghasilkan input
metode pelaksanaan

37. Diagram 3.4 Penerapan PBK tersebut akan mempengaruhi struktur anggaran yang digunakan oleh
Struktur Anggaran
K/L. Diagram 3.4 menunjukkan struktur anggaran yang baru dalam penerapan PBK.
Struktur anggaran tersebut memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan
penganggaran, yang merefleksikan keselarasan antara formulasi kebijakan dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut. Suatu kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu
output, sementara untuk pencapaian setiap output, perlu dirinci komponen input
secara berjenjang. Selanjutnya dapat dihitung kebutuhan belanja dari masing-masing
36
tahapan.
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
struktur anggaran
program outcome Indikator
kinerja utama
kegiatan output
Indikator
kegiatan output kinerja kegiatan
sub output
komponen
proses pencapaian
sub komponen output
detil belanja

38. Perencanaan dan Penganggaran
3.3
Responsif Gender
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk
mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam
pelaksanaan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, sebagai akibat dari
konstruksi sosial dan budaya, dengan tujuan mewujudkan perencanaan dan 37
penganggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif
(3)
gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan Penyusunan
Perencanaan Dan
pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari Penganggaran
laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah Responsif Gender
Bidang Perumahan
tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk dan Kawasan
Permukiman
mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.
Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah kegiatan dalam
menterjemahkan kebijakan pembangunan dalam bentuk penggunaan dana dan
kegiatan, untuk memastikan bahwa proses ini telah menjalankan prinsip-prinsip
keadilan, termasuk di dalamnya keadilan dalam perspektif gender. Perencanaan
dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah proses yang tepat untuk
menjamin terlaksananya prinsip keadilan tersebut. Mekanisme perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender mengikuti proses sistem perencanaan dan
penganggaran nasional sebagai mana dijelaskan diatas (diagram 3.1 diatas).
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang
saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan
penganggaran responsif gender:

39. 1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan
untuk menyusun program, proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di
masa mendatang, untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-
masing sektor;
2. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan
memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.
38
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Khusus tentang anggaran resposif gender, berdasarkan PMK Nomor 93 Tahun 2011,
dijelaskan sebagai berikut:
1. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi
keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat,
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber
daya, serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil
pembangunan, dan bukan merupakan anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki
dan perempuan;
2. Prinsip-prinsip Dasar ARG:
a. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi
bagaimana memberikan manfaat pada laki-laki dan perempuan secara adil;
b. Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki-
laki dan perempuan;
c. Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung
jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain;
d. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
e. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki - 50% perempuan untuk
setiap kegiatan;