disampaikan pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012

2. SEMINAR
“Mewujudkan Kota-kota Masa Depan Indonesia :
Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional”
layak huni
berjati diri
produktif
berkelanjutan
Sambutan oleh:
Jakarta, 13 Desember 2012
Direktur Jenderal Penataan Ruang
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

3. mewujudkan keberlanjutan kota
yang tidak akan menggerus perdesaan,
memiliki keberpihakan pada pelestarian lingkungan,
dengan didorong oleh peran Pemerintah,
melalui program-programnya yang nyata dan kreatif
serta berbasis penataan ruang ...
3

4. Outline
1. Isu Aktual Perkotaan
2. Kebutuhan Jakstra Perkotaan
3. Konsep Kota Berkelanjutan
4. Program Penataan Ruang Perkotaan
dan Perdesaan
5. Kesimpulan
4

5. SOSIAL Isu Aktual Perkotaan
• Penjalaran kota
• Laju urbanisasi yang tinggi, kemiskinan, kekumuhan
• Penduduk kota yang terus bertambah (52,03% pada 2010)
Penurunan kualitas hidup (sosial)
masyarakat di perkotaan
EKONOMI
Penurunan kualitas
pelayanan kebutuhan
dasar perkotaan
LINGKUNGAN Daya saing kota dalam
Penurunan kualitas lingkungan buatan konteks global
dan alami (polusi, banjir, krisiis air, dll)
5

6. memasuki era kota....?
52,03% penduduk tinggal di perkotaan
Laju pertumbuhan 1.49% per tahun
dalam 4 dekade (1970 – 2010), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat
kota otonom meningkat dari 45 ke 93
6

7. Kebutuhan Jakstra Perkotaan
Dibutuhkan Jakstra Pengembangan
Perkotaan
untuk memandu/mengarahkan kota-kota
mencapai tujuan-tujuan pembangunan perkotaan
berkelanjutan (Sustainable Urban
Developmen/SUD Goals) ;
... Jakstra yang mampu mendorong aksi afirmatif
kewilayahan dan agar sektoral dapat mengisi
secara efektif;
Tujuan tersebut dicapai secara komprehensif dan
inklusif pada entitas ruang kota/kawasan
perkotaan berbasis penataan ruang.
7

8. Jakstra Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
PENGATURAN Penataan ruang sebagai acuan
pembangunan sektoral dan
wilayah;
Pendekatan sistem dilakukan
Perencanaan Pemanfaatan dalam penataan ruang;
Tata Ruang Ruang
Penataan ruang tidak sekadar
Pengendalian
Pemanfaatan
perencanaan tata ruang
Ruang
PENGAWASAN PEMBINAAN wilayah.
8

9. 7 Aras Spasial (Hierarki Penataan Ruang)
as a whole and as a piece
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan terciptanya
ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai pilar reformasi
pembangunan perkotaan dan wilayah
Nasional Provinsi Kawasan Persil/Bangunan
Pulau Kota/Kabupaten Lingkungan
Sustainable Urban Development (SUD) at 4 levels:
9
building/site, neighborhood, district and city/region

10. KSPN sebagai Jawaban
atas Kebutuhan Jakstra Perkotaan
Visi KSPN yaitu “Kota yang Berkelanjutan dan
Berdaya Saing untuk Kesejahteraan
Masyarakat” sejalan dengan prinsip-prinsip
pembangunan perkotaan berkelanjutan;
Untuk operasionalisasi KSPN secara efektif,
perlu didukung pedoman yang lebih teknis
substantif, seperti untuk pembinaan dan
pengembangan perkotaan, sebagai pedoman
pelaksanaan pemda dan pedoman koordinasi
lintas sektoral Pemerintah.
10

11. ... KSPN (dan pedoman/standar teknisnya)
Mengatur fungsi kota dan
Memberikan acuan bagi penataan ruang kota
pembangunan kota dan (aspasial dan spasial) untuk
kawasan perkotaan pembangunan
berkelanjutan
Sebagai instrumen
perencanaan yang menjadi
Menjadi dasar dalam
acuan bagi setiap K/L
sinkronisasi regulasi dan
dalam pelaksanaan
kebijakan terkait
program dan kegiatan
pembangunan perkotaan
terkait pembangunan
perkotaan
11

12. Komplementaritas KSPN dan KSP3
Kedudukan ... (1)
Kelembagaan Sistem Eksternal Sistem Internal Perkotaan
PP 34/2009:
PP 26/2008:
Pengelolaan Kawasan
RTRWN
Perkotaan
Penjabaran Penjabaran
UU 32/2004 UU 26/2007 KSPN
PP 15/2010: Penjabaran
UU 17/2007
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Penjabaran
UU 26/2007 Kebijakan dan
Permen PU
Strategi Pembinaan &
494/2005:
Pengembangan
KSNP-Kota
Perkotaan (KSP3)
RTR KSN
RTR Pulau
Perkotaan Produk Antara Tujuan: Jakstra ygresponsif dan adaptif:
(Ra)Perpres  Kemandirian
(Ra)Perpres (Permen PU)
 Keberagaman
 Keberlanjutan
Peraturan Definitif
Kota/Kawasan Perkotaan
In progress
RTRW Kab/Kota 12

13. Komplementaritas KSPN dan KSP3
Muatan ... (2)
Aspek KSPN KSP3
Dasar Hukum UU 17/2007 : RPJPN 2005-2025 PP 15/2010 : Penyelenggaraan
UU 26/2007 : Penataan Ruang Penataan Ruang
PP 26/2008 : RTRWN
Maksud Mengisi prioritas pembangunan sebagai pedoman dalam kegiatan
perkotaan dalam RPJPN dan RTRWN pembinaan penataan ruang dan
dan menjadi acuan komprehensif dan pengembangan perkotaan baik di pusat
antisipatif bagi pembangunan maupun di daerah.
perkotaan hingga tahun 2025
Jangka Waktu 2014 – 2025 (sesuai dengan periode 2014 – 2019 (sesuai dengan periode
RPJP Nasional) Rencana Strategis K/L)
Ruang Lingkup Sistem Perkotaan Nasional Internal Perkotaan
(Sistem Eksternal) Penyelenggaraan Penataan Ruang
Output Kebijakan dan strategi perkotaan Masukan dalam penyusunan program
nasional dan acuan dalam penyusunan pembinaan dan pengembangan
kebijakan dan strategi perkotaan daerah perkotaan
Indikator Kinerja Indikator kinerja perwujudan sistem Indikator kinerja pembinaan dan
perkotaan nasional, SPP (Standar pengembangan perkotaan, SPM
Pelayanan Perkotaan) (Standar Pelayanan Minimal)
13

14. Prinsip Muatan KSP3:
Kemandirian, Keberlanjutan, Keberagaman
Kemandirian kemampuan
dan kapasitas penyelenggara
pembangunan perkotaan:
Kemandirian pemimpin lokal dan aparaturnya
(self governance) bersama dengan pemangku
- Kelembagaan kepentingan lokal, mampu
bersinergi menghadapi dan
- SDM mengatasi persoalan
Ruang
perkotaan
Keberlanjutan yang Keberagaman
kesinambungan dalam Keberlanjutan (urban
proses pembangunan (urban cycle) berkualitas identity) Keberagaman
perkotaan yang - Instrumen pembangunan
- Pendekatan
dinamis dengan perkotaan yang
- Dokumen tematik (hijau,
memperhatikan daya mengoptimalkan
rencana pusaka, global
dukung dan siklus potensi dan
city, dll)
perkembangan karakteristik lokal serta
perkotaan. mengarahkan pada
identitas kota.
KSP3 bertujuan mewujudkan ruang perkotaan yang berkualitas:
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 14

15. Progress RTRW Kab/Kota
21 dari 491 k/k masih belum mendapatkan persub Menteri PU...
Sudah Persetujuan
Total Sudah
Keterangan Revisi Rekomgub Pembahasan Substansi
Daerah Perda RTRW
BKPRN Menteri PU
Kabupaten 398 4 1 7 212 53.27% 174 43.72%
Kota 93 4 1 4 33 35.48% 51 54.84%
Jumlah 491 8 2 11 245 49.90% 225 45.82%
... secara umum RTRW sudah siap untuk diimplementasikan.
15

16. Kajian Telapak Ekologis
0.02
0.20 0.24 0.23
1.63 0.47 1.25 1.12 1.03
1.96
4.05
7.43
1.48
1.01 1.76 1.69
1.46 0.45 1.20 1.07 1.12
1.56
1.26
0.79
KSN KSN
Kalimanta Nusa DKI
Sumatera Jawa Bali Sulawesi Maluku Papua Indonesia Cekungan Gerbangk
n Tenggara Jakarta
Bandung ertosusila
BK 1.96 0.20 0.24 4.05 1.63 0.47 1.25 7.43 1.12 0.02 0.23 1.03
TE 1.56 1.01 1.76 1.26 1.46 0.45 1.20 0.79 1.07 1.48 1.69 1.12
Pulau/Kepulauan Perkotaan
pengembangan wilayah termasuk
perkotaan mutlak memperhitungkan
berbagai dampak, sehingga telapak
ekologis wilayahnya senantiasa positif
16

17. Konsep Kota Berkelanjutan
Dalam menyikapi tujuan
economic development
keberlanjutan, maka efektifitas
social development upaya ditentukan oleh keberadaan 2
(dua) hal fundamental:
Sustainable • Protection entry.
Urban • Development entry;
Development
… tidak bersifat sektoral/parsial, tapi
terpadu untuk spektrum jangka
panjang
environmental protection
...prinsip proteksi, agar telapak ekologis tidak semakin defisit, shg aspek environmental
protection harus didahulukan yang bisa mendorong economic development dan social
development, agar perkembangan kota tidak semakin menjalar mengurangi perdesaan,
...prinsip intensifikasi perkotaan, compact city, dll diperlukan
...prinsip keseimbangan juga mutlak antara perkotaan dan perdesaan, sehingga
program pro-rural harus setara... 17

18. Konsep Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Tematik
layak huni, berjati diri, produktif, berkelanjutan
Sustainable Urban Development/
Sustainable City
Competitive
City Creative
City
Resilient
City
Heritage
City
Green City Inclusive
City
Safe and
Healthy City Active City
Productive
City Techno City
Smart City
18

19. Rio+20: the future we want
article 134 – 137
on sustainable cities and human settlements
134. Rencana yang dilaksanakan-holistik-konservasi pusaka-
revitalisasi-pusat kota
135. Pendekatan terpadu-energi-ruang perkotaan hijau-
perubahan iklim
136. Kebijakan perencanaan dan desain kota-manajemen
bangunan-mobilitas ramah lingkungan
137. Kemitraan kota dan masyarakat-dukungan finansial
diperlukan aksi afirmatif entitas kewilayahan berbasis RTR dan
desain kota, dengan prioritas intervensi pada kawasan
pusaka, pusat kota, ruang perkotaan hijau, MAPI,
dengan Pemerintah mendorong proses yang inklusif 19

20. Program Penataan Ruang Perkotaan dan Perdesaan
1 Program Penataan dan
Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
2 Program Pengembangan
Kawasan Perdesaan
Berkelanjutan (P2KPB)
3 Program Pengembangan
Kota Hijau (P2KH)
...sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan... 20
20

21. Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
(P3KP)
Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan Kota Pusaka dalam rangka
merespon tantangan saat ini dan mendatang...
Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk komunitas pusaka melalui kemitraan
pemerintah-masyarakat-dunia usaha untuk mengambil bagian penting dalam
mengaktifkan kembali aset 21

22. Program Pengembangan
Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
Untuk melindungi fungsi utama perdesaan sebagai produsen pengan, retensi air, jasa
lingkungan, dan konservasi budaya, seperti permukiman tradisional...
Mengurangi urbanisasi tingkat urbanisasi pada level tertentu, menyediakan rencana tata
ruang perdesaan sebagai dasar untuk menyediakan permukiman perdesaan dengan
infrastruktur pelayanan yang lebih baik, membuat kawasan perdesaan sebagai kawasan
produktif dan makmur 22

23. Konsep Pengembangan Kota Hijau
sebagai paradigma
baru, sebuah
metafora,
bagi keberlanjutan
...berada pada
keseimbangan antara
aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan, begitu pun antara
lingkungan alami dan
buatan
meliputi 8
subsistem
dalam perkotaan
...sebagai solusi cerdas dan kreatif untuk menjawab tantangan
permasalahan kota dan perubahan iklim... 23

24. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
...prakarsa kota hijau
perencanaan sendiri tidak cukup...
Kebijakan prakarsa–aksi
dibutuhkan...
Perencanaan harus dipandang dalam
perspektif jangka pendek dan jangka
panjang...
Perencana dan arsitek harus
menemukan cara untuk mengatasinya
Inisiasi P2KH melalui komitmen walikota/bupati dan kesadaran publik 24
24

25. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
secara prinsip merupakan program kolaboratif antara
pemerintah kota/kabupaten dengan komunitas hijaunya, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan difasilitasi oleh
pemerintah pusat...
Public Private 2011, 2012, 2013
• 85 dari 491 pemerintah
kota/kab berinisiatif untuk
P2KH mengikuti program berbasis
sukarela
• Pada 2013, 112 kota/kab
Community menjadi peserta aktif P2KH
• Komitmen untuk aksi nyata
dari kepala daerah untuk
mewujudkan kota hijau
25

26. Kendala dan Upaya Ke Depan
Kendala
• Belum adanya persepsi dan visi
yang sama dalam pembangunan
perkotaan berkelanjutan;
• Belum diacunya rencana tata ruang
bagi pembangunan perkotaan;
Upaya Ke Depan
• Belum adanya kesadaran semua • Mengembangkan visi perkotaan
pihak. dan penjabarannya sampai ke hal
yang teknis sebagai panduan
daerah dan sektor dalam
membangun kota berkelanjutan;
• Diperlukan peningkatan program
Pemerintah yang lebih nyata dan
kreatif, mampu mendorong
kepedulian daerah di dalam
membangun kotanya.
26

27. Kesimpulan
• Upaya-upaya menyusun kebijakan dan panduan
untuk mewujudkan pembangunan perkotaan
berkelanjutan pada berbagai aras spasial perlu segera
dilaksanakan dan diselesaikan
• Pada saat yang sama, kebutuhan untuk aksi nyata
perwujudan kota berkelanjutan perlu segera dipenuhi
dan diimplementasikan, dengan Pemerintah sebagai
penjuru bagi pemda dan masyarakat
• Program-program sektoral diharapkan
berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang
mengacu dan mengisi program-program entitas
perkotaan secara terpadu
• Pengelolaan perkotaan bervisi jangka panjang
dalam rangka pembangunan berkelanjutan mutlak
diperlukan di era otonomi daerah.
27

28. sekian dan terima kasih
bersama menata ruang untuk semua