1. PENUNTUTAN
Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum

2. (5)
SURAT DAKWAAN
2

3. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
1. DASAR HUKUM
 H.I.R pasal 250 (4)
 UU No. 14 Tahun 1970, pasal 6 (2)
 UU No. 8 Tahun 1981 :
 Pasal 1. 6.b
 Pasal 14. d
 Pasal 51. b
 Pasal 140 (1)
 Pasal 143 (2), (4)
 Pasal 144
 Pasal 155 (2)
 Pasal 156
3

4. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
1. PENGERTIAN, FUNGSI DAN HAKEKAT
SURAT DAKWAAN
2.1. Pengertian Surat Dakwaan
 Suatu tuduhan tertulis dgn menyatakan didalamnya
semua keadaan yang mendahului, menyertai dan
mengikuti perbuatan tersebut yang dapat
meringankan atau memberatkan kesalahan
terdakwa dan sesudah pemeriksaan di persidangan
selesai maka musyawarah tentang kesalahan
terdakwa didasarkan atas surat tuduhan tersebut
(I.R. – 1848).
Keadaan yang tidak dikemukakan oleh jaksa dlm surat
tuduhan tidak boleh diperhatikan oleh Landraad kecuali hal
yang tersebut dalam pasal 273 I.R.
Pasal 273 IR; Surat tuduhan menentukan batas (omvang)
pemeriksaan perkara.
4

5. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Surat atau akte yang memuat rumusan tindak
pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang
disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan
penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan
bagi Hakim dlm pemeriksaan di muka sidang
pengadilan.
 Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan
yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan,
hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat
diterima.
 Pemeriksaan persidangan tidak boleh lari menyimpang
dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
5

6. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
2.2 Fungsi dan Hakekat Surat Dakwaan
 Bagi Penuntut Umum
• Sebagai dasar melakukan penuntutan
• Sebagai dasar pembahasan yuridis dalam requisitoir
• Sebagai dasar melakukan upaya hukum
 Bagi Terdakwa / Penasehat Hukum (PH)
• Sebagai dasar melakukan pembelaan dalam pledoi
• Sebagai dasar mengajukan bukti meringankan
• Sebagai dasar mengajukan upaya hukum
 Bagi Hakim
• Sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan
• Sebagai dasar mengambil / menjatuhkan pidana
6

7. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Mr. B.M Taverne
Melihat surat dakwaan dari segi :
Positif
Keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam
persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam
putusannya.
Negatif
Apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan
harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.
7

8. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
3. SYARAT-SYARAT DAN BENTUK-BENTUK
SURAT DAKWAAN
a. Syarat Syahnya Surat Dakwaan
• Syarat Formal
• Diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum
• Mencantumkan identitas terdakwa :
- Nama Lengkap
- Tempat tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Kebangsaan
- Tempat tinggal
- Agama, dan
- Pekerjaan
8

9. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
• Syarat Materil
• Mumuat uraian secara ;
cermat,
Jelas, dan
lengkap,
mengenai tindak pidana yang didakwakan
• Menyebutkan waktu tindak pidana dilakukan
• Menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan
(pasal 143 ayat (2) a, b KUHAP)
• Memuat keterangan mengenai keadaan terutama yang
dapat memberatkan / meringankan kesalahan terdakwa.
(pasal 250 ayat (4) HIR)
9

10. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
a.1 Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Ketentuan
 Tidak Memenuhi Syarat Formal
Surat dakwaan tidak batal demi hukum
Surat dakwaan dapat dibatalkan (baik atas keberatan
terdakwa / PH atau karena kewenangan hakim)
 Tidak Memenuhi Syarat Materil
Surat dakwaan batal demi hukum (pasal 143 ayat 3 KUHAP;
pasal 250 (4) HIR)
Tidak Cermat :
• Delik aduan, yang pengaduannya surat dicabut
• Penerapan hukum tidak tepat
• Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan
• Tidak dapat dituntut demi hukum
• Surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan yang
tidak sah
10

11. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
• Tidak Jelas :
• Mencampur adukan unsur tindak pidana yang satu
dengan yang lain (pencurian dgn penggelapan) ;
• Tidak jelas menyebutkan fakta perbuatan yang menjadi
dasar tindak pidana yang didakwakan ;
• Tidak jelas menguraikan peranan masing-masing
peserta (dlm delik penyertaan) ;
• Tidak jelas membedakan antara unsur masing-masing
delik yang didakwakan (concurcus / samanloop).
• Tidak Lengkap :
• Tidak lengkap menyebutkan unsur tindak pidana yang
didakwakan ;
• Tidak lengkap menguraikan fakta yang mendukung
masing-masing unsur delik ;
• Tidak menyebutkan unsur khusus delik berkwalifikasi
(unsur PNS, unsur subyektif) ;
• Tidak lengkap menguraikan perbuatan materil tindak
pidana yang didakwakan (cara melakukan).
11

12. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
a.2 Pengertian Tempus dan Locus Delicti
 Tempus Delicti
 Menyangkut asas legalitas
 Menyangkut umur terdawka / korban pada waktu tindak pidana
dilakukan
 Menyangkut unsur delik tertentu (malam hari)
 Menyangkut masa daluarsa
 Menyangkut alibi terdakwa
 Menyangkut masa recidivi
 Locus Delicti
 Kewenangan mengadili
 Ruang lingkup berlakunya UU pidana
 Menyangkut unsur delik tertentu (dimuka umum)
 Menyangkut alibi terdakwa
12

13. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
a.3 Batalnya Surat Dakwaan
 Syarat Formil Dapat Dibatalkan
 Syarat Materil Batal Demi Hukum
 Yang menentukan Batal Penilaian Hakim
Tidak semua fakta / keadaan Harus dirumuskan dalam
Surat Dakwaan
Tidak
– hanya yang mendukung perbuatan pidana dan unsur
tindak pidana
– Yang tidak langsung mendukung tidak harus
dimasukkan ;
Keadaan mati seketika atau tidak lama kemudian di rumah
sakit
Terdakwa ditangkap kemudian diserahkan ke kantor Polisi
13

14. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Contoh Surat Dakwaan Yang Batal
 Tidak Cermat
Penerapan hukumnya tidak tepat
Unsur dan pasal yang disangkakan pencuriandengan
kekerasan, akan tetapi uraian perbuatan : “karena takut
korban menyerahkan arloji yang dipakainya(pemerasan)”
Anak berumur di bawah 18 tahun, didakwa bersama-sama
dgn orang dewasa dalam satu surat dakwaan.
Tidak dapat dituntut demi hukum
Terdakwa didakwa melakukan pencurian yang dilakukan 13
tahun yang lalu.
Delik aduan tanpa pengaduan
Seorang didakwa mencuri mobil bapaknya, sementara si
Bapak tidak mengadukan anaknya, atau pengaduannya
sudah dicabut.
Pengadilan Negeri tidak bewenang mengadili
• Tidak diuraikan / diuraikan tetapi tidak jelas dimana tindak
pidana itu dilakukan.
14

15. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Tidak Jelas
 Bentuk Dakwaan tidak jelas
• Apakah dakwaan kumulatif atau alternatif
• Apakah terdakwa bersama-sama atau membantu
• Apakah pembarengan atau perbuatan berlanjut
 Tidak menyebutkan fakta yang menjadi dasar tindak pidana yg
didakwakan
Didakwakan “pencurian pada malam hari”, tetapi tidak dijelaskan
apakah terdakwa ada di rumah itu tidak dikehendaki yang berhak
Didakwakan penggelapan, tetapi yang dijadikan tempus dan locus
delicti adalah ketika terdakwa menerima barang itu dan bukan
pada waktu memiliki / menggunakan
 Tidak jelas menguraikan Peranan masing-masing Peserta
Para terdakwa didakwa secara bersama-sama melakukan
penganiayaan, tetapi tidak dijelaskan apa yang dilakukan dan
bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh masing-masing peserta
Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana eks psl. 415 KUHP,
tetapi tidak dijelaskan apakah terdakwa adalah PNS dan apa
jabatannya.
 Tidak jelas Membedakan Unsur Delik yang Didakwakan
• Tidak jelas membedakan apakah perbuatan pidana sudah selesai
atau baru percobaan
15

16. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Tidak Lengkap
 Tidak Lengkap Menyebutkan Unsur Tindak Pidana yang
Didakwakan
• Didakwa melakukan pencurian, tapi tidak menyebutkan unsur
“dengan maksud untuk memiliki”.
 Tidak Lengkap Menguraikan Fakta Yang Mendukung Unsur Delik.
Terdakwa didakwa “dengan sengaja” merampas nyawa orang
lain; tapi tidak diuraikan apakah terdakwa menyadari /
mengetahui dan menghendaki perbuatan terdakwa yang
mengakibatkan matinya korban.
 Tidak Menyebutkan Unsur Khusus Delik Berkwalifikasi
• Pencurian ternak, tidak menyebutkan jenis ternak yang diambil;
• Pencurian – kekerasan, tidak menyebutkan apakah dalam
sebuah rumah /pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di
jalan umum, atau kereta api yang sedang berjalan.
 Tidak Lengkap Menguraikan Perbuatan Materil Delik Yang
Didakwakan
• Bagaimana cara pembunuhan, pemalsuan
• Penganiayaan, tipu muslihat terdakwa lakukan
16

17. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan
 Perumusan surat dakwaan ditentukan oleh penguasaan
pengetahuan hukum acara dan hukum materiel
 Bentuk surat dakwaan mengikuti perbuatan pidana yang terjadi
• Pelaku dan perbuatannya tunggal
• Deeineming / penyertaan
Medeplegen / bersama
Uitlokking / penganjuran
Doenplegen / menyuruh melakukan
Medeplichtige pembantuan
• Concursus / perbarengan
 Concursus idealis
 Concursus realis
 Voorgezette handeling
 Penyusunan dan perumusan surat dakwaan yang baik dan benar
memerlukan kemampuan :
• Penguasaan pengetahuan hukum acara pidana dan hukum pidana
materil
• Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
• Memilik jiwa seni (bahasa sastra
17

18. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b.1. Bentuk Dakwaan Biasa / Tunggal
 Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana
• Seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana (paling sederhana)
• Seorang terdawka melakukan perbuatan berlanjut (voorgezette
handeling)
• Beberapa orang terdakwa secara bersama-sama (medeplegen)
melakukan satu tindak pidana
Kerangka / Pola Surat Dakwaan
1. Identitas Terdakwa / Para Terdakwa
2. Status tahanan (tidak harus)
3. Dakwaan
• Jumlah dan peran masing-masing terdakwa
• Waktu terjadinya tindak pidana
• Tempat terjadinya tindak pidana
• Uraian lengkap unsur delik
• Dirangkaikan dengan fakta / keadaan yang mendukung masing-masing
unsur delik (cara tindak pidana dilakukan dan akibat yang ditimbulkan –
delik materil)
4. Diberi tanggal pembuatan surat dakwaan dan ditandatangani Penuntut
Umum
18

19. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b.2. Bentuk Dakwaan Alternatif
 Terdiri dari lebih satu tindak pidana yang didakwakan
• Antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan
• Hanya satu dakwaan yang dibuktikan
• P.U bebas memilih dakwaan mana yang dianggap terbukti
• Hakim hanya memilih satu dakwaan yang dapat dipertanggung
jawabkan kepada terdakwa
 Sifat / Ciri :
• Antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata
penghubung “ATAU”
• Antara dakwaan yang satu dengan yang lain bukan tindak pidana yang
sejenis (tidak mutlak)
Cara Pemeriksaan / Pembuktian
• Semua dakwaan diperiksa lebih dahulu
• Dari hasil pemeriksaan, PU dan Hakim memilih satu dakwaan yang
tepat dan terbukti
Contoh :
• P.U ragu apakah tindak pidana yang disangkakan dalam berkas;
“penipuan” atau “penggelapan”
• Susunannya :
 … rumusan tindak pidana penipuan …
ATAU 19
 … rumusan tindak pidana penggepalan …

20. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b.3. Bentuk Dakwaan Subsidair
Terdiri dari lebih satu tindak pidana yang didakwakan
• Hanya satu dakwaan yang dibuktikan
• P.U / Hakim memilih hanya dakwaan yang dianggap terbukti
• Yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan utama/primair.
Kalau dakwaan primair terbukti, dakwaan pengganti/subsidair
tidak perlu dibuktikan
• Dakwaan subsidair dibuktikan, jika dakwaan primair tidak
terbukti.
Sifat / Ciri :
• Tindak pidana yang satu dengan yang lain sejenis atau
menimbulkan akibat yang sama
• Terdapat titik singgung antara ketentuan pidana yang satu
dengan lainnya
• Susunan dimulai dari ancaman pidana terberat sbg dakwaan
primair baru yang ringan sbg dakwaan subsidair, dan
seterusnya lebih subsidair …
20

21. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Cara Pemeriksaan / Pembuktian Dakwaan
Subsidair
• Dakwaan diperiksa dan dibuktikan satu persatu
• Yang pertama diperiksa adalah dakwaan primair;
dakwaan subsidair baru diperiksa jika dakwaan
primair tidak terbukti
Contoh :
• Primair :
Pembunuhan berencana
• Subsidair :
Pembunuhan biasa
• Lebih subsidair
Penganiayaan berencana mengakibatkan kematian
• Lebih subsidair labi
Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
21

22. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b.4. Bentuk Dakwaan Kumulatif
Dalam satu surat dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana
sekaligus, yang masing-masing berdiri sendiri baik dengan
ancaman pidana sejenis atau tidak sejenis.
• P.U / Hakim harus membuktikan satu persatu tindak pidana yang
didakwakan
• Terdakwa dipertanggungjawabkan terhadap dakawaan yang terbukti
dan membebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti atau dilepas
darisegala tuntutan pidana
• Yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan utama/primair. Kalau
dakwaan primair terbukti, dakwaan pengganti/subsidair tidak perlu
dibuktikan
• Dakwaan subsidair dibuktikan, jika dakwaan primair tidak terbukti.
 Jenis Dakwaan Kumulatif
• Kumulasi dalam penyertaan
• Dalam bentuk penganjuran / pembujukan
• Antara pembujuk dan yang dibujuk
• Dalam bentuk pembantuan
• Antara yang melakukan dan yang membantu melakukan
• Kumulasi dalam pembarengan
• Dalam concursus idealis
• Dalam concursus realis
• Yang hukuman pokonya sejenis
• Yang hukuman pokoknya tidak sejenis.
22

23. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Sifat / ciri dakwaan Kumulatif
• Terdiri dari lebih dari satu tindak pidana
• Antara dakwaan yang satu dengan yang lain
dihubungkan dengan kata penghubung
“DAN”.
• Dilarang mengkumulasikan antara delik yang
diperiksa dengan acara pemeriksaan
biasa/singkat dengan delik yang diperiksa
dengan acara pemeriksaan cepat.
23

24. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b.5. Bentuk Dakwaan Gabungan / Kombinasi
 Dasarnya adalah Surat Dakwaan Kumulatif
 Salah satu atau setiap Dakwaan Kumulatif itu terdapat bentuk
Dakwaan Alternatif atau Dakwaan Subsidair
 Merupakan concursus idealis
 Contoh :
Dakwaan Kesatu
Primair :
Melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”. Dakwaan pasal
340 KUHP
Subsidair :
Melakukan tindak pidana “pembunuhan biasa”; Dakwaan pasal 338
KUHP
Dakwaan Kedua
Membawa senjata api tanpa hak; dakwaan pasal 1 ayat (1) UU No. 12/
Drt/1951
Atau sebaliknya
Dakwaan Kesatu
Berbentuk Tunggal dan Alternatif
Dan
Dakwaan Kedua :
Berbentuk Subsidair atau Alternatif juga 24

25. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Pembuktian Dakwaan Gabungan
• Dakwaan Kesatu Primair lebih dahulu
dibuktikan, kalau sudah terbukti, Dakwaan
Subsidair tidak dibuktikan ;
• Kemudian Dakwaan Kedua juga harus
dibuktikan (dan seterusnya).
Dalam Surat Dakwaan Gabungan tidak
boleh ada dakwaan tindak pidana yang
diperiksa dengan acara pemeriksaan
cepat
25

26. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b.6 Surat Dakwaan Dalam Hubungannya dgn Pasal
141 dan 142 KUHP
• Pasal 141 KUHP
Penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan
Beberapa tindak pidana dilakukan oleh satu terdakwa yg sama (concursus
realis)
Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain
(voorgezette handelig)
Beberapa tindak pidana yang satu sama lain ada hubungannya (pasal 84 (2)
KHUP) disusun secara concursus realis
Lihat juga penjelasan pasal 141 tsb)
Beberapa orang melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama
(medeplegen)
• Pasal 142 KUHP
Satu berkas perkara memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan
beberapa orang
Penuntut umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing
terdakwa secara terpisah (spiltsing )
• Penganjur dan pelaku
• Pembantu dan pelaku
• Orang dewasa dan anak dibawah umur 18 tahun
• Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana umum
26
• Dll.

27. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b.7 Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan
• Jangan merumuskan kualifikasi delik dalam surat dakwaan (mencuri;
menipu; membunuh; memeras dll)
• Jangan hanya menguraikan unsur-unsur delik tanpa uraian perbuatan
materil yg dilakukan terdakwa
• Jangan hanya menguraikan perbuatan materil saja tanpa didahului
perumusan unsur deliknya
• Yang diuraikan dan dirumuskan hanya fakta perbuatan.
Jangan menyebutkan kesimpulan (kesimpulan nanti dlm tuntutan pidana)
Jangan menyebutkan fakta perbuatan yang tidak ada dalam berkas perkara
(yg diperoleh dari alat bukti)
• Dalam hal terjadi penyertaan dalam satu surat dakwaan, maka harus
dirumuskan secara jelas terperinci peran masing-masing terdakwa
• Hindari pertentangan antara uraian unsur delik dengan perumusan fakta
perbuatan.
• Contoh :
Pasal 170 KUHP; … dengan tenaga bersama atau sendiri-sendiri …
Pasal 368 KUH; … setelah tidak berdaya, terdakwa mengambil dompet
dalam saku celana korban ….
• Pasal 82 UU No. 14/1997; … menggunakan merek yang sama pada
pokoknya, … tapi dalam uraian yang disebutkan
perbedaannya.
27

28. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
• Hindari pengulangan kalimat yang sama dan hindari kalimat
yang berbelit-belit
• Jangan mendakwakan tindak pidana ringan atau pelanggaran
lalu lintas jalan dalam surat dakwaan (sekalipun dlm bentuk
Kumulatif, Subsidair; atau Alternatif)
• Dalam rumusansurat dakwaan jangan mencampur adukan
antara :
Penganjur dgn pembantu
Penganjur dgn menyuruh melakukan
Concursus idealis dgn voorgezette hendeling
Concursus idealis dgn concursus realis
Voorgezette handeling dgn concursus realis
• Dalam unsur delik tertentu perlu penjelasan untuk menghindari
dakwaan tidak jelas
Dalam delik culpa, harus menguraikan perbuatan terdakwa yang
dianggap alfa
Unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu; harus
menguraikan motiv, bentuk perencanaan, hubungan antara
perencanaan dengan pelaksanaan.
• Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat
dimengerti dan dakwaan tidak kabur. 28

29. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
b.8. Beberapa Yurisprudensi
Putusan MA; tgl. 31-1-1973, No. 104 K/Kr/1971 dalam
perkara : Rinie Juiar Tutut
“…bahwa dalam tuduhan ternyata tidak disebutkan semua unsur
delik pasal 378 KUHP dan meskipun disebutkan waktu dan
tempat perbuatan dilakukan tapi tidak dengan jelas dan tepat
diluruskan hal ihwal terdakwa.
“… oleh karena itu tuduhan harus dinyatakan batal”.
Putusan MA; tgl. 25-1-1975 No. 41 K/Kr/1973, dalam
perkara : Andi Tadang Anwar
“ … tindak pidana penggelapan secara prinsipil berbeda dengan
tindak pidana penipuan. Ia harus dengan tegas dirumuskan
dalam tuduhan dan tidak cukup menunjuk kepada tuduhan
primair saja”.
Putusan MA; tgl. 10-12-1974, No. 74 K/Kr/1973, dalam
perkara : Sungani Sunjaya.
“ … suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan
unsur-unsur pemerasan psl 368 KUHP bersama-sama unsur-
unsur penipuan pasal 378 KUHP merupakan kesalahan yang
essensial yang menyebabkan tuduhan itu batal” . 29

30. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Putusan H.R; tgl. 17-11-1941
“…dianggap kurang memenuhi syarat adalah kwalifikasi sebagai
berikut : bahwa pegawai negeri tersebut “dalam menjalankan
tugasnya yang sah”, karena tidak dijelaskan perbuatan yang
memperjelas kwalifikasi.
Putusan H.R ; tgl 27-6-1938 N.j 1939 hal 24
“ … kata-kata : “dengan sengaja dan melawan hukum” bukan
hanya kwalifikasi tapi juga merupakan pengertian yang nyata
(artinya tidak perlu diuraikan)”.
Putusan H.R; Tgl. 23-4-1961 N.j 1970 No. 13-14
“ … tuduhan tersebut tidak cukup jelas menguraikan perbuatan
konkrit dari terdakwa, karena di dalamnya tidak sedikitpun
diuraikan bagaimana caranya dan dengan alat apa terdakwa
dapat masuk ke stasiun bensin tersebut, sedang isitlah
“memasuki” saja tidaklah cukup untuk menguraikan perbuatan
yang dilakukan, karena “memasuki” dapat terjadi dengan
bermcam-macam cara”.
Tuduhan demikian dibatalkan.
30

31. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Putusan MARI No. 229 K/Kr/1953
Pengakuan terdakwa di luar sidang, yang kemudian ditarik tanpa
alasan, adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan
terdakwa tersebut.
Putusan MARI No. 1671.K/Pid/1996, Tgl. 18-03-1997
Mahkamah Agung membenarkan putusan Hakim Pertama dan
mempersalahkan terdakwa melakukan delik “membantu melakukan
pembunuhan berencana” terhadap dakwaan alternatif yang tidak
didakwakan Penuntut Umum.
Dakwaan PU :
Primair : psl. 340 jo psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Subsidair : psl. 338 jo psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP
MARI : Terbukti psl. 338 jo psl. 56 KUHP
Putusan MARI No. 758.K/Pid/1996, Tgl. 25-02-1998
– Surat dakwaan yang mencantumkan psl. 55 KUHP secara umumn
tanpa menjelaskan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yg
didakwakan, menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (kabur)
– Surat dakwaan yang demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 143
ayat (2) KUHAP. Putusan hakim bukan membebaskan terdakwa dari
segala dakwaan, melainkan dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak
dapat diterima.
Catatan : Adnan Paslyadja
Seharusnya putusan MARI berbunyai “Surat Dakwaan batal demi hukum”31

32. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Putusan MARI No. 2125 K/Pid/1990, Tgl. 31-08-1993
1. Ucapan terdakwa dengan kata-kata : “hakim Anjing, Jaksa Kancing,
kerjanya merampas tanah orang saja”, bukan delik memfitnah ex psl.
311 KUHP, akan tetapi termasuk delik menista ex psl 310 ayat (1)
KUHP.
2. Dakwaan ketiga ex psl 335 ayat (1) KUHP, dinyatakan batal demi
hukum karena tidak diterangkan dengan jelas apa yang dilakukan oleh
saksi korban dan apa yang dibiarkan dengan perbuatan melawan
hukum berupa paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
dari terdakwa atas korban
Catatan : Adnan Paslyadja
• PU mendakwakan “memfitnah” ex psl 311 KUHP namun MARI
menghukum terdakwa melakukan delik “menista” ex psl 310 KUP yang
tidak didakwakan PU
• Meskipun salah satu dakwaan kumulatif dinyatakan batal demi hukum,
namun tidak membatalkan surat dakwaan secara keseluruhan.
Putusan MARI No. 758.K/Pid/1996, Tgl. 25-02-1998
Dalam tindak pidana pencurian ex psl 362 KUHP, unsur “mengambil
barang” tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa
pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup
bilmana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh
terdakwa
32

33. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
1. MEMBUAT MATRIK DAN MENYUSUN
SURAT DAKWAAN
 Identitas Terdakwa (para terdakwa)
 Merupakan syarat formal
 Diisi sesuai dengan psl. 143 ayat (2) a KUHP
 Status Tahanan (kalau ditahan)
 Tidak wajib (bukan syarat)
 Kalau dicantumkan harus jelas :
• Jenis tahanan (Rutan, Rumah, Kota)
• Tahanan penyidik berakhir s.d. penyerahan tanggungjawab
tsk. kepada PU
• Tahanan PU, mulai saat penerimaan tanggungjawab tsk
dari penyidik s.d. dilimpahkan ke PN (Acara Biasa)
33

34. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Dakwaan :
1) Terdakwa / para terdakwa
• Dimulai dengan kalimat : “Bahwa terdakwa … atau Bahwa
para terdakwa I … dan Terdakwa II … (kalau terdakwanya
lebih dari satu orang
• Kalau terdakwa mempunyai kwalifikasi khusus seperti PNS
(kejahatan jabatan) atau karena hubungan kerja pasal 374
dll harus disebutkan dengan jelas jabatan, kewenangan,
tugas pekerjaan dsb.
• Kalau dilakukan secara bersama-sama, haurs dijelaskan :
- Peranan masing-masing terdakwa
- Kedudukan masing-masing terdakwa (pelaku, penganjur,
penyuruh melakukan, membantu melakukan, bersama-sama
melakukan
- Hindari penyebutan fungsi ganda terhadap terdakwa
(bersama-sama melakukan dan membantu melakukan, psl. 55
jo psl. 56 KUHP)
34

35. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Waktu / Tempus Delicti
• Sesuai waktu yang ada dalam berkas perkara
• Sebutkan hari, tanggal, bulan, tahun, atau setidak-tidaknya pada
sekitar bulan, tahun
• Kalau merupakan perbuatan berlanjut, maka waktunya
(hari/tanggal) harus disebut secara terperinci, demikian juga kalau
dakwaan dalam bantuk Concursus yang digabung dalam satu
dakwaan.
• Mengenai waktu tindak pidana dilakukan merupakan persyaratan
materil surat dakwaan
– Tempat / Locus Delicti
• Sesuaikan dengan tempat terjadinya tindak pidana dalam berkas
perkara
• Bertempat di jalan …No. .. RT … RW… Desa… Kecamatan …
Kabupaten/Kotamadya… atau setidak-tidaknya di suatu tempat
dalam daerah hukum PN …
• Dalam hal terjadinya di luar wilayah hukum PN yang
bersangkutan, seperti halnya psl. 84 ayat (2), (4); psl. 85 dan 86,
maka setelah menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana,
ditambahkan kalimat “… atau setidak-tidaknya termasuk
kewenangan PN … untuk memeriksa dan mengadili”.
35

36. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Kalau dakwaannya dalam bentuk Kumulatif dalam satu
dakwaan maka masing-masing tempat kejadian harus
disebut satu persatu secara terperinci disesuaikan dengan
waktu kejadian
Dalam hal tindak pidana di laut / ZEE / Perikanan, yang
disidik Penyidik Perwira TNI AL, maka yang berwenang
mengadili adalah PN yang di dalam daerah hukumnya
meliputi pelabuhan dimana Kapal / orang itu diserahkan.
Tempat terjadinya tindak pidana merupakan syarat materil
Surat Dakwaan
– Uraian Delik dirangkaikan dengan uraian Fakta
perbuatan atau keadaan / kejadian.
• Ada dua teknik penguraian dalam hal ini :
1) Setelah uraian tempat terjadinya tindak pidana langsung
dihubungkan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan,
baru kemudian dirangkaikan dengan fakta perbuatan /
keadaan yang menyertai / mendukung unsur delik tadi
2) Setelah uraian tempat terjadi tindak pidana langsung
menguraikan fakta perbuatan/keadaan yang menyertai atau
mendukung setiap unsur delik yang didakwakan, jadi tidak
menyalin keseluruhan unsur-unsur delik secara utuh lebih
dahulu. 36

37. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Dalam praktek akhir-akhir ini PU lebih cenderung
menggunakan teknik pertama, dengan maksud agar tidak
ada unsur delik yang tertinggal.
Dalam hal suatu tindak pidana yang unsur deliknya
merupakan Alternatif sepertihalnya pasal 480 KUHP, psl. 1
ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, maka tidak harus semua
unsur Alternatif disalin, tetapi disesuaikan dengan fakta
perbuatan terdaklwa yang ada alam berkas perkara.
Uraian mengenai cara dan peran terdakwa / masing-
masing terdakwa melakukan perbuatan harus jelas
sehingga terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan
dirinya. (kalau tidak jelas Surat Dakwaan batal demi
hukum)
Dalam delik materil (akibat yang dilarang) maka akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan terdakwa harus disebutkan.
Tidak semua fakta kejadian / keadaan yang tidak
mendukung unsur delik harus dimasukkan dalam surat
dakwaan, sehingga menimbulkan kesan bertele-tele yang
justru bisa membingungkan terdakwa dan Hakim. 37

38. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
Sebutkan ketentuan pidana yang disangkakan
• Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP
• Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
• Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP
• Dll.
– Surat Dakwaan ditutup dan ditandatangani PU
“… tanggal …. Bulan ….. Tahun …..”
Penutut Umum,
ttd.
SATYA A. WICAKSANA, S.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 230022498
38

39. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
5. PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
Setiap saat PU harus meneliti kemudian merubah
surat dakwaann jika ada kekeliruan baik Syarat
Formil maupun Syarat Materil, asalkan berkas
perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
 Jika berkas perkara telah dilimpahkan, maka PU
hanya boleh mengubah Surat Dakwaannya.
 Sebelum ditetapkan hari sidang
 Selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai.
 Tujuan Perubahan Surat Dakwaan
 Untuk menyempurnakan Surat Dakwaan
• Untuk hal yang memberatkan :
 Perbuatan tidak direncanakan menjadi perbuatan berencana
 Pegawai Negeri, atau karena pekerjaannya
 Residivis
 Tentang concursus / samenloop
 Tindak pidana berkwalifikasi ; psl. 363 KUHP diubah menjadi 365
KUHP
• Untuk memperbaiki kesalahan Syarat Formil maupun Syarat
Materil (untuk menghindari batalnya atau dapat dibatalkannya
Surat Dakwaan) 39

40. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Perubahan surat dakwaan dapat juga dilakukan
untuk tidak melanjutkan penuntutan (untuk
menghentikan penuntutan)
 Tadinya dituntut suatu tindak pidana, kemudian ternyata
bukan tindak pidana
 Harus dihentikan demi hukum ;
Daluarsa
Terdakwa meninggal dunia
Nebis in idem
 Penyidikannya tidak sah, sehingga harus disidik kembali.
Catatan :
Suatu berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21)
tidak menutup kemungkinan untuk dihentikan penuntutannya
berdasarkan pasal 139, 140 (2) dan 144 ayat (1). Namun
seyogyanya jangan terjadi.
40

41. TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN
 Perubahan surat dakwaan menjadi tindak pidana
lain ;
 Semula terdakwa didakwa melakukan pencurian kemudian
diperbaiki menjadi penggelapan
 KUHAP tidak mengatur secara tegas
 Sementara mengatakan boleh, dengan alasan
Belum ada penetapan hari sidang
Terdakwa masih banyak waktu untuk mempersiapkan
pembeleaannya
 Putusan MARI Tgl. 13-12-1971 No. 15 K/Kr/1969
“… perubahan surat tuduhan yang dimaksud psl. 282 HIR adalah
perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana
lain”. –
Catatan :
Psl 282 HIR, memberikan kekuasaan untuk mengubah surat dakwaan
dengan suatu pembatasan, jangan sampai akibat perubahan itu tindak
pidana yang didakwakan berubah menjadi tindak pidana lain.
 Perubahan surat dakwaan :
 Hanya boleh dilakukan 1 kali.
 Surat dakwaan maupun perubahannya harus disampaikan
kpd terdakwa / penasehat hukumnya dan penyidik
41

42. 42