1. Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah:
Implementasi dan Permasalahannya
terhadap Pembangunan Nasional
Drs.
Drs Dadang Solihin MA
Solihin,
Kuliah Umum
FISIP Universitas Pasundan
Bandung, 20 Maret 2004
g,
www.dadangsolihin.com 2
Materi Pendahuluan
• Pendahuluan • Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 merupakan
• K k i ik Dasar Desentralisasi
Karakteristik D D li i momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi
• Rationale Kebijakan Desentralisasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan
akuntabel.
• Alasan Dianutnya Desentralisasi
l i li i
• Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara
• Permasalahan Pokok mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan p
y p pola
pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat
maupun Daerah.
www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4

2. Karakteristik Dasar Desentralisasi Karakteristik Dasar Desentralisasi . . .
1. Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, 3. Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan
mandiri,
mandiri dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan
jelas jelas mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk
bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan menjalankan fungsinya.
sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat
, g g p 4. Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan
terhadap unit-unit tersebut. mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi,
yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang
2. Pemerintah daerah mempunyai batas-batas geografis
p y g g memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan
pelayanan
yang jelas dan diakui secara hukum di mana mereka yang mempunyai pengaruh.
menggunakan kekuasaan dan menjalankan fungsi-fungsi 5. Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik,
publik.
blik saling menguntungkan, dan hubungan yang
terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan
pemerintahan daerah.
daerah
www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6
Rationale Kebijakan Desentralisasi . . .
Rationale Kebijakan Desentralisasi 4. Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya,
desentralisasi memungkinkan terwakilinya bermacam-macam
k l
kelompok k
k kepentingan, seperti politik, agama, d etnis.
i i li ik dan i
1. Memungkinkan penyusunan rencana serta program 5. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat
p g y g
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan
g y untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis. Dengan
kelompok yang heterogen. desentralisasi juga dapat meningkatkan kemampuan pejabat
2. Mampu memotong red tape dan prosedur yang rumit tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak
sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan
dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara).
pusat. 6. Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan
3. Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat
3 K t k/h b l bih d k t t j b t tugas tugas rutin, tugas tugas
pejabat pusat dari tugas-tugas rutin di mana tugas-tugas tersebut
pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau
terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk
t l bih li tik d f ktif
perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif. men s n perencanaan dengan lebih hati hati serta mengawasi
menyusun hati-hati, menga asi
kebijakan pembangunan secara lebih efektif.
www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8

3. Rationale Kebijakan Desentralisasi . Alasan Dianutnya Desentralisasi
..
7. Desentralisasi memungkinkan pemerintahan yang
1
1. Dilihat d i d t litik d
Dilih t dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk
t li i di k dk t k
l bih fl k ib l inovatif dan kreatif. Daerah bisa
lebih fleksibel, i if d k if D h bi
menjadi semacam laboratorium untuk eksperimen mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang
akhirnya dapat menimbulkan tirani;
kebijakan dan program baru dengan melokalisir
pada tempat-tempat tertentu. 2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap
sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut
8. Desentralisasi dalam perencanaan p
p pembangunan
g serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam
p
dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin mempergunakan hak-hak demokrasi;
lokal untuk memberikan pelayanan dan fasilitas 3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan
lebih efektif mengintegrasikan daerah terpencil
efektif, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu
dan terbelakang ke dalam ekonomi regional, pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama
untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya
memonitor, dan mengevaluasi p y p y
, g proyek-proyek diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan
daerah Hal hal
pembangunan secara lebih efektif dibandingkan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
instansi perencanaan dari pusat.
www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10
alasan dianutnya desentralisasi . . . Permasalahan Pokok
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan 1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi
daerah yang belum mantap
supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan
h i d h di hk
2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang
kepada kekhususan suatu daerah, seperti belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan-
geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi,
fi k d d d k k i k i undangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat
watak kebudayaan atau latar belakang terbatas
sejarahnya;
j h 3 Sosialisasi UU 22 /1999 dan pedoman yang tersedia belum
3.
mendalam dan meluas;
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, 4. Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat
j p y gg g
desentralisasi diperlukan karena pemerintah lemah;
daerah dapat lebih banyak dan secara langsung
membantu pembangunan tersebut.
www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12

4. Permasalahan Pokok . . . Permasalahan Pokok . . .
5. Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi • Permasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen
masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah pokok yang membentuk pemerintah daerah yaitu;
dikelola; 1. kewenangan,
6. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum 2. kelembagaan,
menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah; 3. kepegawaian,
7. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan 4. keuangan,
konsep otonomi yang proporsional ke dalam pengaturan 5. perwakilan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta
6. manajemen pelayanan publik, dan
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-
7
7. pengawasan.
penga asan
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan
dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah
dalam kerangka NKRI.
NKRI
www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14
1. Kewenangan Daerah Rekomendasi
1. Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang
tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu
Permasalahan: kewenangan
1.
1 Friksi antara Pusat dengan Daerah 2.
2 Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat,
Pusat
2. Friksi antara Daerah Provinsi dengan Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek
economies of scale, akuntabilitas dan externalitas
f
Kabupaten/Kota
3. Friksi antar Kabupaten/Kota itu sendiri
www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16

5. Rekomendasi
2. Kelembagaan
1.
1 Untuk mengatasi kekecewaan ataupun konflik
kepegawaian dan organisasi yang diakibatkan oleh para
pejabat yang dirasionalisasi, dapat dikembangkan
Permasalahan: Jabatan Fungsional bagi mereka yang masih memenuhi
persyaratan.
Dengan adanya batas maksimum dalam
g y
2.
2 Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai
penetapan jumlah dinas, akan terjadi kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda.
pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan
p g g p j 3. Memilih kelembagaan publik dalam pembentukan unit-
g p p
IV yang akan berpotensi mengganggu iklim unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan
p
politik daerah. kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara
pihak Pemda dengan swasta (public private partnership)
4. Perlu adanya standar kelembagaan baik besaran maupun
o e
nomenklaturu
www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18
3. Kepegawaian Daerah
Permasalahan:
Rekomendasi
1. Pegawai Daerah cenderung dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan
politik yang ada di Daerah 1. Pegawai pada tingkatan tertentu (misal Sekda) sebaiknya
2. Status k i D h j di
2 St t kepegawaian Daerah menjadi sangat statis
t t ti menjadi kewenangan Pusat
j di k P
3. Mencuatnya isu quot;Putera Daerahquot; karena penafsiran otonomi 2. Penyesuaian antara UU 22/1999 dengan UU 43/1999 beserta
yang sempit PP pelaksanaannya.
pelaksanaann a
4. Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan 3. Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan
NKRI
Pejabat Politik
5. Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru
4. Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas
6. Adanya kerancuan antara jabatan politis (political appointee)
dan j b
d jabatan karir (career appointee)
k i ( i )
www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20

6. 4. Keuangan Daerah Rekomendasi
1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang
Permasalahan: dilakukan
1.
1 Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan 2. p y g
Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola
oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah
2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency).
3. Sistem subsidi didasarkan atas fiscal gap yang muncul atas dasar
3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum. perbandingan antara fiscal capacity dengan fiscal need
4. Overhead cost pemda yang tinggi. 4. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh
Pemerintah
6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas
pembantuan 5. Diadakan pemisahan biaya gaji pegawai dari DAU
6. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi
7. Terbatasnya pemanfaatan DAK
e ba as ya pe a aa a
d
dana S kt l yang masih besar dalam alokasi APBN
Sektoral ih b d l l k i
8. Kurangnya manajemen aset 7. Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi
9. Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di
10. Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif Daerah
D h
8. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang
rusak, maka perlu adanya alokasi DAK
www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22
5. Perwakilan Rakyat Daerah
y
Rekomendasi
Permasalahan:
1. Kemitraan yang tidak jelas 1. Peningkatan hubungan DPRD dengan masyarakat
2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD
2.
2 Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah
3. Kerancuan LPJ
4. Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala 3. LPJ didasarkan atas pengukuran kinerja
d
daerahh 4. Kepala daerah dipilih secara langsung
5. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD
6.
6 Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat
karir
7. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan
g y p pp
perundangan
8. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya
networking
ki
www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24

7. 6 Manajemen Pelayanan
6.
Rekomendasi
k d i
Publik
Permasalahan:
1 S ki d h k li l
1. Semakin rendahnya kualitas pelayanan 1 Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda
1.
2. Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan 2. Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat
daerah
d h kualitatif
k lit tif maupun kuantitatif
k tit tif
3. Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan 3. Peningkatan kinerja pelayanan oleh Pemda
pelayanan
l
4. Tidak jelasnya standard pelayanan
5. Rendahnya akuntabilitas pelayanan
www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26
7.
7 Pengawasan Rekomendasi
R k d i
1. Perlunya unit dekonsentrasi sebagai perangkat Gubernur
Permasalahan:
2.
2 Revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil pusat di daerah
1. Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah 3. Perlunya sosialisasi peraturan perundangan
g y p pelanggaran p
2. Kurangnya sanksi terhadap p gg peraturan 4.
4 Penegakan hukum yang tegas
3. Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah
www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28

8. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Terima Kasih Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Developing Multimedia
globe,
Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy
Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government
Administration Training Course Hiroshima Japan (2001); and Regional
Course, Hiroshima,
Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He
published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo com or by his
dadangsol@yahoo.com
mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30