1. DISUSUN OLEH :
MAY RAPIKA (RSA1C312006)
NOVIANTY (RSA1C312002)

2. PENGERTIAN RULE OF LAW DAN
NEGARA HUKUM
HAK ASASI MANUSIA
PENJABARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA
DALAM UUD 1945
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

3. PENGERTIAN RULE OF LAW DAN NEGARA
HUKUM
Pengertian Rule of Law dan Negara Hukum pada
hakikatnya sulit dipisahkan. Rule of law adalah
jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya
khususnya keadilan sosial. Sedangkan negara hukum
adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan
menjalankan setiap kegiatan berdasarkan peraturan
hukum yang berlaku di suatu negara tersebut.

4. Menurut Albert
Venn Dicey
Berdasarkan
pertemuan ICJ di
Bangkok tahun
1965

5.  Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya
kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti
seseorang hanya boleh dihukum jika memang
melanggar hukum
 Kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini
berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun
pejabat negara
 Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh UndangUndang serta keputusan-keputusan pengadilan

6.  Perlindungan konstitusional, selain menjamin





hak-hak individual, konstitusi harus pula
menentukan teknis-prosedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang
dijamin
Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak
memihak
Pemilihan umum yang bebas
Kebebasan menyatakan pendapat
Kebebasan berserikat/berorganisasi dan
beroposisi
Pendidikan Kewarganegaraan

7. HAK ASASI MANUSIA
Awal perkembangan hak asasi manusia tatkala ditandatangani
Magna Charta (1215), oleh Raja John Lackland. Kemudian juga
penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I.
Setelah itu perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan Bill of
Right, oleh Raja Willem III pada tahun 1689, sebagai hasil dari pergolakan
politik yang disebut sebagai the Glorious Revolution. Peristiwa ini tidak
saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga
merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai
pergolakan Bill of Rights yang berlangsung selama 60 tahun.
Perkembangan selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi
oleh filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah
secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hakhak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak yang berkaitan dengan
perjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap berada pada
masing-masing individu.

8. Menurut Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada
permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam
hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan “The Four
Freedom”, yaitu :
 Freedom of Speech, yaitu kebebasan untuk berbicara
dan mengemukakan pendapat.
 Freedom of Religion, yaitu kebebasan beragama.
 Freedom for Fear, yaitukebebasan dari rasa takut.
 Freedom for Want, yaitu kebebasan dari kemelaratan

9. PENJABARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945
Penjabaran hak-hak asasi manusia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945
Alinea I, III, dan IV.
Pada alinea I dinyatakan bahwa : “…Kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa”
Pada alinea III dinyatakan bahwa : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
Pada alinea IV dinyatakan bahwa : “…Pemerintahan negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan
kehidupan bangsa…”
Adapun rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD
1945 tertuang dalam Bab X A mengenai Hak Asasi Manusia, yang
meliputi pasal 28A sampai 28J. Selain dalam UUD 1945 Hak Asasi
Manusia juga terkandung dalam UU No.39 tahun 1999 dan dalam
Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB.

10. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pengertian Warga Negara dan
Penduduk
Asas-Asas Kewarganegaraan
Hak dan Kewajiban
Warga Negara menurut
UUD 1945
Hak dan Kewajiban Bela
Negara

11. Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu
wilayah negara. Dalam hubungan antara warga negara
dan negara, warga negara mempunyai kewajibankewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara
juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan
dilindungi oleh negara. Sementara, Penduduk adalah
semua orang yang ada di wilayah negara tersebut
meliputi warga negara dan orang asing.

12. • Asas Ius-Sanguinis dan Asas Ius-Soli
Asas Ius-Sanguinis adalah asas keturunan atau
hubungan darah. Asas Ius-Soli adalah asas daerah
kelahiran.
• Bipatride dan Apatride
Bipatride (dwi kewarganegaraan) timbul apabila
menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang
dianggap sebagai warga negara kedua negara itu.
Apatride (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila
menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak
diakui sebagai warga negara dari negara manapun.

13. Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan
kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal
27,28,29,30,31,33, dan 34.

14. Hak dan Kewajiban Bela Negara
• Pengertian
Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan
tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu
dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air
serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
• Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara
Berdasarkan pasal 27 ayat 3 mengenai hak dan kewajiban
setiap warga negara menunjukkan asas demokrasi dalam
pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa
setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan
tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga
perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundangundangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara
harus turt serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai
dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

15. • Motivasi dalam Pembelaan Negara
Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan
motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela
negara Indonesia, antara lain:
• Pengalaman sejarah perjuangan RI.
• Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis.
• Keadaan penduduk (demografis) yang besar.
• Kekayaan sumber daya alam.
• Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang
persenjataan.
• Kemungkinan timbulnya perang.