SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
Descargar para leer sin conexión
LAMPIRAN      I
                                                                 PERATURAN DIREKTUR J~NDERAL PERBENDAHARAAN
                                                                 NOMOR PER- ~T IPB/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
                                                                 PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
                                                                 PEGAWAJ NEGERI SIPIL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA
                                                                 KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA




       Pad a hari        tanggal     .... bulan .... tahun   .... , masing-masing   y~ng bertanda      tangan
dibawah ini:
1.   Nama/NIP
     Jabatan
     Alamat
     yang selanjutnya   disebut PIHAK PERTAMA.
2.   Na m a/N IP                   . ..                          .
     Jabatan                                                     .
     Alamat                                                      .
     yang selanjutnya   disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan:
1. PIHAK PERTAMA telah melakukan pengujian kesesuaian database pegawai yang direkam
   oleh PIHAK KEDUA dengan dokumen pendukung yang dimiliki oleh KPPN;
2.   Terhadap      kekurangan/kesalahan       database   pegawai   yang ditemykan ketika proses
     pengujian,    telah dikoordinasikan      bersama-sama    oleh kedua belah pihak dan telah
     dilengkapi/dibetulkan   sebagaimana      mestinya.
3.   Setelah selesai pengujian tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa database pegawai
     saat berita acara ini ditandatangani, telah benar sesuai dengan k~adaan berdasarkan
     dokumen pendukung yang dimiliki dan diakui oleh kedua belah pihak.
        Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan          sebagaimana      mestinya.



PIHAK KEDUA                                                             PIHAK PER-nAMA
Kepala Kantor/Satker    ...                                            Kepala KPPN                 .




                                                                                                          .1        I

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinas
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasTeknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinas
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
 
PMDN Nomor 54 Tahun 2009
PMDN Nomor 54 Tahun 2009PMDN Nomor 54 Tahun 2009
PMDN Nomor 54 Tahun 2009Putroe Phang
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasokyjooo
 
Tata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriTata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriIlham Ismail
 
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotelSe men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotelcahpelok
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
 
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang MerokokKedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang MerokokUniversitas Trisakti
 

La actualidad más candente (9)

Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinas
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasTeknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinas
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinas
 
Otda Dalam Kerangka NKRI
Otda Dalam Kerangka NKRIOtda Dalam Kerangka NKRI
Otda Dalam Kerangka NKRI
 
PMDN Nomor 54 Tahun 2009
PMDN Nomor 54 Tahun 2009PMDN Nomor 54 Tahun 2009
PMDN Nomor 54 Tahun 2009
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
Tata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriTata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagri
 
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotelSe men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
 
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang MerokokKedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
Kedudukan SERGUB DKI Jakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok
 
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw okRktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
 

Más de Ridwan Usman

Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satkerPer 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satkerRidwan Usman
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonRidwan Usman
 
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010Ridwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp v
Per 37 pb_2009 lamp vPer 37 pb_2009 lamp v
Per 37 pb_2009 lamp vRidwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp iv
Per 37 pb_2009 lamp ivPer 37 pb_2009 lamp iv
Per 37 pb_2009 lamp ivRidwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp iii
Per 37 pb_2009 lamp iiiPer 37 pb_2009 lamp iii
Per 37 pb_2009 lamp iiiRidwan Usman
 
Per 37 pb_2009 lamp ii
Per 37 pb_2009 lamp iiPer 37 pb_2009 lamp ii
Per 37 pb_2009 lamp iiRidwan Usman
 
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianPerpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianRidwan Usman
 

Más de Ridwan Usman (12)

Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satkerPer 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
Per 03 pb_2009 tentang perkiraan panarikan dana harian satker
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
 
Sarat spm
Sarat spmSarat spm
Sarat spm
 
Monitoring rekon
Monitoring rekonMonitoring rekon
Monitoring rekon
 
Syarat spm
Syarat spmSyarat spm
Syarat spm
 
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
Se 06 pb_2010 tentang gaji pokok 2010
 
Per 37 pb_2009 lamp v
Per 37 pb_2009 lamp vPer 37 pb_2009 lamp v
Per 37 pb_2009 lamp v
 
Per 37 pb_2009 lamp iv
Per 37 pb_2009 lamp ivPer 37 pb_2009 lamp iv
Per 37 pb_2009 lamp iv
 
Per 37 pb_2009 lamp iii
Per 37 pb_2009 lamp iiiPer 37 pb_2009 lamp iii
Per 37 pb_2009 lamp iii
 
Per 37 pb_2009 lamp ii
Per 37 pb_2009 lamp iiPer 37 pb_2009 lamp ii
Per 37 pb_2009 lamp ii
 
Per 37 pb_2009
Per 37 pb_2009Per 37 pb_2009
Per 37 pb_2009
 
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianPerpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
 

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

  • 1. LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J~NDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- ~T IPB/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAJ NEGERI SIPIL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA Pad a hari tanggal .... bulan .... tahun .... , masing-masing y~ng bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama/NIP Jabatan Alamat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Na m a/N IP . .. . Jabatan . Alamat . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan: 1. PIHAK PERTAMA telah melakukan pengujian kesesuaian database pegawai yang direkam oleh PIHAK KEDUA dengan dokumen pendukung yang dimiliki oleh KPPN; 2. Terhadap kekurangan/kesalahan database pegawai yang ditemykan ketika proses pengujian, telah dikoordinasikan bersama-sama oleh kedua belah pihak dan telah dilengkapi/dibetulkan sebagaimana mestinya. 3. Setelah selesai pengujian tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa database pegawai saat berita acara ini ditandatangani, telah benar sesuai dengan k~adaan berdasarkan dokumen pendukung yang dimiliki dan diakui oleh kedua belah pihak. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PER-nAMA Kepala Kantor/Satker ... Kepala KPPN . .1 I