3. Assalamu Alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

4. Kelompok II
Nama NPM
 Ilham Supra Yogi
 1005170006
 M. Ridwansyah Tarigan
 1005170014
 Rio Dwitra Marfiza
 1005170033
 Doni Suhendro
 1005170034
 Ahmad Mustopa
 1005170042
Nasution

5. Perkembangan Perbankan
di Indonesia
Setelah Indonesia merdeka pada bulan Agustus
1945, sebagian besar bank di Indonesia adalah
berasal dari lembaga keuangan Belanda yang telah
beroperasi antara dua hingga tiga dekade di
Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut digunakan
untuk mengeksploitasi Indonesia bagi keuntungan
Belanda VOC (Verenigde Oost-Indische
Compagnie). Bank-bank Indonesia sendiri baru
mulai didirikan pada tahun 50-an dengan adanya
ketentuan pemerintah pada saat itu, untuk
menasionalisasikan dan menyita ratusan parusahaan
maupun lembaga keuangan milik Belanda atau
negara-negara sekutu.

6. Komite Ekonomi saat itu, Dekon, yang terdiri dari kaum
intelektual Indonesia dengan latar belakang pendidikan
Belanda - memulai industri perbankan pada tahun 50an
dengan satu bank sentral (juga berfungsi sebagai bank
komersial), empat bank komersial yang semuanya adalah hasil
nasionalisasi bank Belanda, 100 bank swasta kecil dan empat
bank asing – untuk memfasilitasi perdagangan.
Tujuan industri perbankan pada saat itu adalah untuk
memfasilitasi perdagangan internasional dan membiayai
proyek-proyek pemerintah termasuk pengembangan
insfrastuktur dan industri.
Pada tahun 1968, Bank Indonesia selaku bank
sentral, memberhentikan fungsi komersialnya dan secara
penuh beroperasi sebagai bank sentral termasuk:
o Mengawasi industri perbankan
o Berperan sebagai fasilitator pembayaran
o Mengatur industri perbankan
o Menjaga kestabilan keuangan melalui pengontrolan yang
lebih baik atas persediaan uang.

7. Saat itu bank-bank swasta dan bank-bank joint venture mulai
bermunculan.
Pada waktu itu bank-bank swasta utama mendapat fasilitas
khusus dari pemerintah sebagai ganti pembiayaan atas mereka
pada berbagai proyek di sektor ekonomi.
Sebaliknya bank pemerintah hanyalah merupakan kepanjangan
pemerintah untuk mendistribusikan dana pemerintah tanpa
perlu berlaku efisien, efektif dan kompetitif secara
strategis. Adanya dualisme dalam tujuan telah memperlemah
industri perbankan Indonesia secara umum mengingat bahwa
seluruh bank pemerintah mengontrol lebih dari 80 persen
kredit yang didistribusikan kepada pasar.
Pemikiran seperti ini menjadi masalah biasa pada bank-bank
pemerintah hingga krisis yang terjadi di Asia pada tahun 1997.
Bahkan hingga kini saat kebanyakan dari mereka masih
menjalankan restrukturisasi dan reorientasi besar-besaran.

8. Jatuhnya Industri Perbankan
Indonesia
Jatuhnya industri perbankan Indonesia secara garis besar
adalah karena dikeluarkannya Paket Deregulasi Sektor
Keuangan 27 October 1988 (PAKTO 88), dan krisis
moneter hanya merupakan pencetus yang mempercepat
jatuhnya sektor perbankan. Dengan dikeluarkannya
PAKTO 88, jumlah bank dan kantor cabang meningkat
tajam antara tahun 1989 dan 1990. Jumlah bank
komersial naik 50 persen dari 111 bank pada Maret 1989
menjadi 176 bank pada Maret 1991.

9. Untuk menarik investor asing agar menghasilkan bisnis yang
menguntungkan, pemerintah mengizinkan pendirian bank joint
venture.
Peraturan yang baru sangat efektif:
o Jumlah bank komersial lokal meningkat dari 63 tahun 1988 menjadi
144 tahun 1997
o Jumlah kantor cabang naik dari 559 tahun 1988 menjadi 4.150
tahun 1997
o Jumlah bank asing, termasuk bank joint venture, tumbuh dari 11
tahun 1988 menjadi 44 tahun 1997, dengan jumlah kantor cabang
meningkat dari 21 menjadi 90 di tahun yang sama.
o Bank Pemerintah meningkat dari 815 tahun 1988 menjadi 1,527
tahun 1997.
Banyak bank lokal yang didirikan sebagai bagian dari kelompok
perusahaan besar.
Bank-bank tersebut memberikan pendanaan untuk mendukung
pertumbuhan bisnis kelompok usahanya.

10. Jatuhnya Industri Perbankan
Indonesia
Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia jatuh dimana tidak
seorangpun yang dapat menyelamatkan. Minimnya
likuiditas dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada
sektor perbankan menghasilkan saldo negatif (negative
balance) pada clearingaccount bank-bank tersebut dengan
Bank Indonesia.
Kepailitan sektor keuangan di Indonesia terlihat dengan
adanya liquidasi terhadap 16 bank swasta oleh Bank
Indonesia pada tahun 1998. Masyarakat banyak yang
menarik uang dari tabungannya dan membuat masalah
likuiditas pada bank-bank tersebut. Untuk mengantisipasi
kondisi tersebut, pemerintah memberikan Bantuan
Likuiditas kepada bank-bank yang mengalami masalah dan
Program Garansi kepada deposito masyarakat.

11. Bangkitnya Perbankan Indonesia
Perkembangan industri perbankan Indonesia setelah krisis
ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan Badan Penyehatan
Perbankan nasional (BPPN). Lembaga ini didirikan pada
tahun 1998 untuk mendapatkan kembali kepercayaan
masyarakat pada industri ini, merestrukturisasi, menjual
aset dan memulihkan kembali dana bantuan pemerintah
yang telah disuntikkan untuk mencegah keterpurukan
industri perbankan serta menutup defisit anggaran negara
dan mempersiapkan transisi industri perbankan sebelum
BPPN dibubarkan. BPPN telah berhasil mendivestasikan
ataupun memprivatisasikan semua bank-bank pemerintah
besar yang selama ini dikenal sebagai fondasi industri
perbankan Indonesia.

12. Perkembangan Perbankan di
Indonesia
Dalam dunia Perbankan di Indonesia dalam kurun waktu
belakangan ini mengalami berbagai macam perubahan.
Dalam pembahasan ini Kita bahas 4 macam periode yang
pernah terjadi di Indonesia :
1. Dari tahun 1988-1996
2. Dari tahun 1997-1998
3. Dari tahun 1999-2002
4. sampai sekarang.

13. 1. Periode 1988 – 1996
Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto
88), antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan
untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya
sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada
akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak
dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada
tahun 1994‐1995, sementara jumlah Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun
1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996

14. 2. Periode 1997 – 1998
Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 – 1996
berbalik arah ketika memasuki periode 1997 – 1998 karena
terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Bank
Indonesia, Pemerintah, dan juga lembaga‐lembaga
internasional berupaya keras menanggulangi krisis
tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi
perbankan yang menelan dana lebih dari Rp 400 triliun
terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan
kepemilikan terhadap 7 bank lainnya.

15. Secara spesifik langkah‐langkah yang dilakukan untuk
menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut
adalah:
 Penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal
dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
 Mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank‐bank yang masih
memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan
bank‐bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap
kebijakannya
 Menutup bank‐bank yang bermasalah dan melakukan
konsolidasi perbankan dengan melakukan marger
 Mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang
ada di industri perbankan seperti Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN)
 Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam
pengawasan perbankan melalui penetapan Undang‐Undang
No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin
independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan.

16. 3. Periode 1999 – 2002
Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 –
1998memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan
pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi
sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Langkah penting
yang dilakukan sehubungan dengan itu adalah:
 Memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana
implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principles
for Effective Banking Supervision yang menjadi standard
internasional bagi pengawasan bank
 Meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan
mengembangkan Real Time Gross Settlements (RTGS)
 Menerapkan bank guarantee scheme untuk melindungi simpanan
masyarakat di bank
 Merekstrukturisasi kredit macet, baik yang dilakukan oleh
BPPN, Prakarsa Jakarta maupun Indonesian Debt Restrukturing
Agency (INDRA)
 Melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bankbank
BUMN dan bank‐bank yang direkap
 Meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru.

17. 4. Periode 2002 – Sekarang
Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan
sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain
tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada
inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan
produk derivatif (antara laincredit linked notes), serta
kerjasama produk dengan lembaga lain (reksadana dan
bancassurance)

18. Jumlah Bank Umum 5 Tahun
Terakhir
2011
Keterangan 2007 2008 2009 2010 (Septem
ber)
Jumlah Bank 130 126 131 122 121

19. JUMLAH BANK UMUM 5 TAHUN
TERAKHIR
Jumlah Bank Umum
132
130
128
126
124
122
120
118
116
2011
2007 2008 2009 2010 (Septe
mber)
Jumlah Bank Umum 130 126 131 122 121

20. Jumlah Kantor Cabang Bank
Umum 5 Tahun Terakhir
2011
Keterangan 2007 2008 2009 2010 (Septem
ber)
Jumlah Kantor
2633 2759 2902 3099 3202
Cabang

21. JUMLAH KANTOR CABANG BANK
UMUM 5 TAHUN TERAKHIR
Jumlah Kantor Cabang
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2011
2007 2008 2009 2010 (Septe
mber)
Jumlah Kantor
2633 2759 2902 3099 3202
Cabang

22. Jumlah Bank Perkreditan
Rakyat/Syariah 5 Tahun Terakhir
2011
Keterangan 2007 2008 2009 2010 (Septem
ber)
Jumlah BPR/S 605 655 829 990 1070

23. Jumlah Bank Perkreditan
Rakyat/Syariah 5 Tahun Terakhir
Jumlah BPR/S
1200
1000
800
600
400
200
0
2011
2007 2008 2009 2010 (Septe
mber)
Jumlah BPR/S 605 655 829 990 1070

24. Jumlah Kantor Cabang BPR/S 5
Tahun Terakhir
2011
Keterangan 2007 2008 2009 2010 (Septem
ber)
Jumlah Kantor
1139 1309 1663 2001 2202
Cabang

25. Jumlah Kantor Cabang BPR/S 5
Tahun Terakhir
Jumlah Kantor Cabang
2500
2000
1500
1000
500
0
2011
2007 2008 2009 2010 (Septe
mber)
Jumlah Kantor
1139 1309 1663 2001 2202
Cabang

26. Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

27. Terima kasih kepada:
God and Prophet
Dosen Pembimbing
Ibu Zuwina Miraza
Seluruh Anggota Kelompok II:
Ilham Supra Yogi
Selesai
M. Ridwansyah Tarigan
Rio Dwitra Marfiza
Doni Suhendro
Ahmad Mustopa Nasution
Sumber-sumber Referensi:
Buku Bank dan Lembaga Keuangan
Media Internet
Website Resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id)

28. Sponsored by: