SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Descargar para leer sin conexión
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR P P - 20 /PJ/ 2013
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN
PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
A.1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
SEMUA INFORMASI HARM' DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjul)
Jenis Pendaftaran: Permohonan Wajib Pajak riPendaftaran Secara Jabatan
Nomor LHV/LHP
111111111111
Kategori El. Orang Pribadi
2. Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
F-13.Istri dengan perjanjiaii pemisahan harta dan penghasilan (PH)
4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT)
Status Pusat-Cabang:
Pusat
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
Cabang OPPT
NPWP Induk/Pusat (diisi untuk pendaftaran Wajib Pajak kategori nomor 3, 4 atau status
cabang/OPPT)
Gelar Depan
2. Tempat /Tanggal lahir Itgl-bin-thn)
3. Status Perkawinan
4. Kebangsaan
5. Nomor Telepon / Handphone
6. E-mail
B. SUMBER PENGHASILAN
Pekerjaan dalam hubungan kerja
ri1 Kawin
FlIndonesia
HAsing
I I 1. PNS
ri 3. Pensiunan
u Tidak Kawin
NIK:
Negara Asal
No. Paspor:
Gelar Belakang
IIII
III
LI 2. TNI/POLRI KLU
E 4. Pegawai Swasta
u 5 Pegawai BUMN/BUMD 6. Pegawai Badan Publik (diisi oleh petugas)
n7. Pejabat Negara/Daerah
111 8
n9. Pegawai Lainnya Uraian
Kegiatan Usaha
Pekerja pada pemberi kerja yang tidak
termasuk sebagai Subjek Pajak
KLU
(diisi oleh petugas)
Merk Dagang/Usaha
Memiliki Karyawan Ya Tidak
Metode Pembukuan/Pencatatan Pembukuan Pencatatan
Pekerjaan Babas KLU
II
(diisi oleh petugas)
Merk Dagang/Usaha
Memiliki Karyawan I I Ya Tidak
Metode Pembukuan/Pencatatan Pembukuan Pencatatan
Lainnya KLU
(diisi oleh petugas)
RT/RW
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1III
1 1 1
1 1 1
No. Faksimile
Blok
Nomor
Kelurahan / Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Kode Pos
Propinsi
Nomor Telepon/Handphone
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C. ALAMAT
1. Alamat Tempat Tinggal: (tidak perlu diisi dalam hal pendaftaran dengan kategon cabang dan OPPT)
Jalan
2. Alamat Domisili sesuai KTP (tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal):
Jalan
Blok
Nomor
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/ Kabupaten
Kode Pos
Propinsi
Nomor Telepon/ Handphone
3. Alamat Tempat Usaha:
Jalan
1 11111 II
1 1 1
1 1 1
RT/RW
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
I I I I
No. Faksimile
Blok
Nomor
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/ Kabupaten
Kode Pos
Propinsi
Nomor Telepon/Handphone
D. 1NFORMASI TAMBAHAN
Jumlah Tanggungan
Kisaran Penghasilan Per Bulan
1 1 1
EiKurang dari Rp 2.000.000
u Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999
Rp 20.000.000 atau lebih
RT/ RW
1 1 1 1 1 1 1
111 11 11
1 1 1
No. Faksimile
u Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999
nRp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999
E. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.
, tanggal
Telah diteliti: Petugas, Pemohon,
1 1Lengkap dan Benar
WP Belum Terdaftar Sebelumnya
NIP
F.0.0.3.2.... Lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER- ... /PJ/ 2013 izty
3
PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Jenis pendaftaran
Nomor LHV/LHP
Kategori
diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib
Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, atau kotak Pendaftaran Secara Jabatan jika formulir
diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pendaftaran
secara jabatan.
diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai
dengan kategori Wajib Pajak yang akan
mendaftarkan/didaftarkan.
Status Pusat-Cabang diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
NPWP Induk diisi dengan. nomor NPWP induk yang telah ada, dalam hal
pendaftaran Wajib Pajak dengan kategori:
1. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan Penghasilan
(PH);
2. Istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban
perpajakan terpisah (MT); atau
3. pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang atau
OPPT.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Status Perkawinan :
4. Kebangsaan :
5. Nomor Telepon/HP :
6. E-mail :
B. SUMBER PENGHASILAN
diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai
KTP/Paspor. Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak
orang pribadi memiliki gelar.
diisi dengan nama kota dan tanggal lahir Wajib
Pajak sesuai KTP/Paspor.
diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai.
diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai, dengan dilengkapi Nomor Induk
Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor dan
Negara asal untuk warga negara asing.
diisi dengan Nomor Telepon/Handphone Wajib
Pajak.
diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.
Pekerjaan dalam hubungan
kerja
Kegiatan Usaha
: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai dengan jenis pekerjaan Wajib Pajak
sebagai karyawan. Untuk pilihan pegawai
lainnya agar diisi dengan uraian nama
pekerj aan .
: diisi dengan uraian kegiatan usaha (selain
pekerjaan sebagai karyawan)yang dimiliki oleh
Wajib Pajak.
4
Merk Dagang/Usaha
Memiliki Karyawan
Metode Pembukuan/
Pencatatan
Pekerjaan Bebas
Merk Dagang/Usaha
Memiliki Karyawan
Metode Pembukuan/
Pencatatan
Lainnya
C. ALAMAT
1. Alamat Tempat Tinggal
2. Alamat Domisili Sesuai
KTP
3. Alamat Tempat Usaha
D. INFORMASI TAMBAHAN
diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha
yang dimiliki (jika ada).
: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai.
: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau
metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib
Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya.
: Diisi dengan uraian Pekerjaan Bebas (selain
pekerjaan sebagai karyawan) yang dimiliki oleh
Wajib Pajak.
: diisi dengan nama merk atas Pekerjaan Bebas
yang dimiliki (jika ada).
: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai.
: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau
metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib
Pajak sehubungan dengan Pekerjaan Bebasnya.
: diisi dengan uraian sumber penghasilan selain
Pekerjaan dalam hubungan kerja (sebagai
karyawan), Kegiatan Usaha, atau Pekerjaan
Bebas.
: diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak
yang sebenarnya. (Tidak perlu diisi dalam hal
Pendaftaran dengan kategori cabang dan OPPT).
: diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak yang
tercantum pada KTP yang dilampirkan Wajib
Pajak.
: diisi dengan alamat tempat usaha Wajib Pajak
dilaksanakan.
Jumlah Tanggungan
Kisaran Penghasilan
Bulan
per :
diisi dengan jumlah tanggungan yang dimiliki
Wajib Pajak (maksimal 3).
diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai dengan perkiraan rata-rata penghasilan
Wajib Pajak setiap bulan.
E. Pernyataan
Cukup Jelas
Catatan : Formulir Pendaftaran Wajib Pajak
ditandatangani oleh pemohon atau kuasa
pemohon. Dalam hal pendaftaran secara jabatan
ditandatangani oleh pengusul.

Más contenido relacionado

Similar a NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013

NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013Roko Subagya
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013Roko Subagya
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013mobi2
 
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per  2013NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per  2013
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013Roko Subagya
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxPutri Apriliani
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpRoko Subagya
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir permohonan pendaftaran wp untuk orang pribadi (per 44...
NPWP&NPPKP ::: Formulir permohonan pendaftaran wp untuk orang pribadi (per 44...NPWP&NPPKP ::: Formulir permohonan pendaftaran wp untuk orang pribadi (per 44...
NPWP&NPPKP ::: Formulir permohonan pendaftaran wp untuk orang pribadi (per 44...Roko Subagya
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010agusarwani
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013Roko Subagya
 
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfLampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfHusniMubarok499001
 
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Yesica Adicondro
 
Panduan dan cth borang a 0
Panduan dan cth borang a 0Panduan dan cth borang a 0
Panduan dan cth borang a 0Farid Ali
 
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)Yongki Bagus Saputra
 
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012Roko Subagya
 
Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarRoko Subagya
 
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdfKetentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdfZukét Printing
 

Similar a NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013 (20)

NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per  2013NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per  2013
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptx
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fp
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir permohonan pendaftaran wp untuk orang pribadi (per 44...
NPWP&NPPKP ::: Formulir permohonan pendaftaran wp untuk orang pribadi (per 44...NPWP&NPPKP ::: Formulir permohonan pendaftaran wp untuk orang pribadi (per 44...
NPWP&NPPKP ::: Formulir permohonan pendaftaran wp untuk orang pribadi (per 44...
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
 
Spt masa p_ph_15_2009
Spt masa p_ph_15_2009Spt masa p_ph_15_2009
Spt masa p_ph_15_2009
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
 
00 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 200900 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 2009
 
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfLampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
 
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
 
Panduan dan cth borang a 0
Panduan dan cth borang a 0Panduan dan cth borang a 0
Panduan dan cth borang a 0
 
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
 
Npwp&Pkp
Npwp&PkpNpwp&Pkp
Npwp&Pkp
 
00 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1771_201000 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
 
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
 
Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standar
 
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdfKetentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
 

Más de Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 

Más de Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 

NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013

  • 1. LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR P P - 20 /PJ/ 2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK A.1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEMUA INFORMASI HARM' DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjul) Jenis Pendaftaran: Permohonan Wajib Pajak riPendaftaran Secara Jabatan Nomor LHV/LHP 111111111111 Kategori El. Orang Pribadi 2. Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) F-13.Istri dengan perjanjiaii pemisahan harta dan penghasilan (PH) 4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT) 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT) Status Pusat-Cabang: Pusat A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nama Wajib Pajak Cabang OPPT NPWP Induk/Pusat (diisi untuk pendaftaran Wajib Pajak kategori nomor 3, 4 atau status cabang/OPPT) Gelar Depan 2. Tempat /Tanggal lahir Itgl-bin-thn) 3. Status Perkawinan 4. Kebangsaan 5. Nomor Telepon / Handphone 6. E-mail B. SUMBER PENGHASILAN Pekerjaan dalam hubungan kerja ri1 Kawin FlIndonesia HAsing I I 1. PNS ri 3. Pensiunan u Tidak Kawin NIK: Negara Asal No. Paspor: Gelar Belakang IIII III LI 2. TNI/POLRI KLU E 4. Pegawai Swasta u 5 Pegawai BUMN/BUMD 6. Pegawai Badan Publik (diisi oleh petugas) n7. Pejabat Negara/Daerah 111 8 n9. Pegawai Lainnya Uraian Kegiatan Usaha Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak KLU (diisi oleh petugas) Merk Dagang/Usaha Memiliki Karyawan Ya Tidak Metode Pembukuan/Pencatatan Pembukuan Pencatatan Pekerjaan Babas KLU II (diisi oleh petugas) Merk Dagang/Usaha Memiliki Karyawan I I Ya Tidak Metode Pembukuan/Pencatatan Pembukuan Pencatatan Lainnya KLU (diisi oleh petugas)
  • 2. RT/RW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1III 1 1 1 1 1 1 No. Faksimile Blok Nomor Kelurahan / Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Propinsi Nomor Telepon/Handphone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C. ALAMAT 1. Alamat Tempat Tinggal: (tidak perlu diisi dalam hal pendaftaran dengan kategon cabang dan OPPT) Jalan 2. Alamat Domisili sesuai KTP (tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal): Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/ Kabupaten Kode Pos Propinsi Nomor Telepon/ Handphone 3. Alamat Tempat Usaha: Jalan 1 11111 II 1 1 1 1 1 1 RT/RW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I No. Faksimile Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/ Kabupaten Kode Pos Propinsi Nomor Telepon/Handphone D. 1NFORMASI TAMBAHAN Jumlah Tanggungan Kisaran Penghasilan Per Bulan 1 1 1 EiKurang dari Rp 2.000.000 u Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999 Rp 20.000.000 atau lebih RT/ RW 1 1 1 1 1 1 1 111 11 11 1 1 1 No. Faksimile u Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999 nRp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999 E. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. , tanggal Telah diteliti: Petugas, Pemohon, 1 1Lengkap dan Benar WP Belum Terdaftar Sebelumnya NIP F.0.0.3.2.... Lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER- ... /PJ/ 2013 izty
  • 3. 3 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Jenis pendaftaran Nomor LHV/LHP Kategori diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Pendaftaran Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas. diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pendaftaran secara jabatan. diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang akan mendaftarkan/didaftarkan. Status Pusat-Cabang diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. NPWP Induk diisi dengan. nomor NPWP induk yang telah ada, dalam hal pendaftaran Wajib Pajak dengan kategori: 1. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan Penghasilan (PH); 2. Istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT); atau 3. pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang atau OPPT. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nama Wajib Pajak : 2. Tempat/Tanggal Lahir : 3. Status Perkawinan : 4. Kebangsaan : 5. Nomor Telepon/HP : 6. E-mail : B. SUMBER PENGHASILAN diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor. Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar. diisi dengan nama kota dan tanggal lahir Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor. diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai, dengan dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor dan Negara asal untuk warga negara asing. diisi dengan Nomor Telepon/Handphone Wajib Pajak. diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak. Pekerjaan dalam hubungan kerja Kegiatan Usaha : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis pekerjaan Wajib Pajak sebagai karyawan. Untuk pilihan pegawai lainnya agar diisi dengan uraian nama pekerj aan . : diisi dengan uraian kegiatan usaha (selain pekerjaan sebagai karyawan)yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
  • 4. 4 Merk Dagang/Usaha Memiliki Karyawan Metode Pembukuan/ Pencatatan Pekerjaan Bebas Merk Dagang/Usaha Memiliki Karyawan Metode Pembukuan/ Pencatatan Lainnya C. ALAMAT 1. Alamat Tempat Tinggal 2. Alamat Domisili Sesuai KTP 3. Alamat Tempat Usaha D. INFORMASI TAMBAHAN diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha yang dimiliki (jika ada). : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya. : Diisi dengan uraian Pekerjaan Bebas (selain pekerjaan sebagai karyawan) yang dimiliki oleh Wajib Pajak. : diisi dengan nama merk atas Pekerjaan Bebas yang dimiliki (jika ada). : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan Pekerjaan Bebasnya. : diisi dengan uraian sumber penghasilan selain Pekerjaan dalam hubungan kerja (sebagai karyawan), Kegiatan Usaha, atau Pekerjaan Bebas. : diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak yang sebenarnya. (Tidak perlu diisi dalam hal Pendaftaran dengan kategori cabang dan OPPT). : diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak yang tercantum pada KTP yang dilampirkan Wajib Pajak. : diisi dengan alamat tempat usaha Wajib Pajak dilaksanakan. Jumlah Tanggungan Kisaran Penghasilan Bulan per : diisi dengan jumlah tanggungan yang dimiliki Wajib Pajak (maksimal 3). diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan perkiraan rata-rata penghasilan Wajib Pajak setiap bulan. E. Pernyataan Cukup Jelas Catatan : Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pendaftaran secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.