1. TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
1. Pemeriksaan di tingkat Penyelidikan/Penyidikan, meliputi :
Proses penyelidikan/penyidikan, petugas penyelidik/penyidik, penangkapan,
penahanan, penyitaan, penggeledahan, berita acara pemeriksaan saksi, ahli,
tersangka, dan penyerahan berkas perkara.
2. Pemeriksaan di tingkat Penuntutan, meliputi :
Tugas dan wewenang penuntut umum, surat dakwaan, penggabungan
perkara, penghentian, penyampingan, penutupan perkara dan tuntutan jaksa
penuntut umum, cara pengajuan perkara oleh penuntut umum.
3. Pemeriksaan di Persidangan, meliputi :
Kewenangan mengadili, praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi, gabungan
gugatan ganti kerugian, pemeriksaan alat bukti (pembuktian), putusan
pengadilan, dan upaya hukum.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1

2. Penyelidikan dan Penyidikan
Istilah Penyelidikan telah dikenal dalam UU No.11/PNPS/1963 tentang
Pemberantasan Kegiatan Subversi, tetapi tidak dijelaskan mengenai artinya
(UU Subversi telah dicabut oleh UU No.26 Tahun 1999 hingga tidak berlaku
lagi). Sehubungan dengan itu, pengertian penyelidikan oleh KUHAP, sebagai
berikut :
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5
KUHAP).
Dengan demikian fungsi dan tujuan diadakan/dilaksanakan penyelidikan :
1.Untuk mengetahui suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana
atau tidak,
2.Seandainya merupakan suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dilakukan
penyidikan.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 2

3. Istilah Penyidikan, sebelumnya dipakai istilah Pengusutan yang merupakan
terjemahan dari bahasa Belanda yaitu opsporing. Hal ini dapat ditemukan dalam
UU No.24 Perpu Thn 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan Pemeriksaan
Tindak Pidana Korupsi. Sekarang UU tindak pidana korupsi mengalami
perkembangan terakhir UU No.20 Thn 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 (tindak
pidana korupsi).
Istilah Penyidikan dipakai sekitar tahun 1961, tepatnya yaitu sejak dimuatnya UU
No.13 Thn 1961 (kepolisian). Sekarang UU Kepolisian mengalami perkembangan
terakhir UU No.2 Tahun 2002 (Kepolisian RI).
Pengertian penyidikan dalam KUHAP, sebagai berikut :
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).
Dengan demikian dapat diketahui tujuan diadakan/dilakukan penyidikan yaitu :
1.Untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti,
2.Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi,
3.Guna menemukan tersangka.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 3

4. Oleh karena itu, secara konkritnya dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai
sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan
tentang :
1.Tindak pidana apa yang dilakukannya,
2.Kapan tindak pidana itu dilakukan,
3.Di mana tindak pidana itu dilakukan,
4.Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
5.Cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan,
6.Mengapa tindak pidana itu dilakukan,
7.Siapa yang melakukan tindak pidana itu.
Fungsi lain dari penyelidikan / penyidikan adalah :
Untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Sehingga adanya
persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat alat pemaksa
(dwangmiddlen), ketatnya pula pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi dan
rehabilitasi (apabila terjadi penyimpangan tugas dan wewenang).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 4

5. Petugas Penyelidik dan Penyidik
Petugas Penyelidik dan Penyidik, sebagai berikut :
1.Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4
KUHAP).
2.Penyidik adalah a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan b. Pejabat
Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang
(Pasal 6 KUHAP).
Pegawai negeri sipil tertentu misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi,
pejabat kehutanan dan lain lain yang melakukan penyidikan sesuai dengan
wewenang khusus yang diberikan oleh undang undang yang menjadi dasar
hukumnya masing masing.
Persyaratan pengangkatan sebagai penyidik di lingkungan POLRI maupun
Pegawai Negeri Sipil tertentu diatur dalam PP No.58 Thn 2010 jo. PP No.27 Thn
1983 (Pelaksanaan KUHAP), syarat kepangkatan untuk Penyidik di lingkungan
POLRI adalah sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan Strata Satu (dulu
Pembantu Letnan Dua Polisi), sedangkan PPNS tertentu adalah gol IIIa / SH, atau
S1 (dulu : Pengatur Muda Tingkat I / gol II.B) atau yang disamakan dengan itu.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 5

6. Pangkat/Tingkatan/Jenjang Karir Jabatan
Tanda Kepangkatan POLRI
A. Pangkat Polisi Versi Baru B. Pangkat Polisi Versi Lama
=== Perwira === === Perwira ===
- Perwira Tinggi – - Perwira Tinggi –
Jenderal Polisi Jenderal Polisi
Komisaris Jenderal Polisi Letnan Jenderal Polisi
Inspektur Jenderal Polisi Mayor Jenderal Polisi
Brigadir Jenderal Polisi Brigadir Jenderal Polisi
- Perwira Menengah – - Perwira Menengah –
Komisaris Besar Polisi Kolonel
Ajun Komisaris Besar Polisi Letnan Kolonel
Komisaris Polisi Mayor
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 6

7. A. Pangkat Polisi Versi Baru B. Pangkat Polisi Versi Lama
- Perwira Pertama – - Perwira Pertama –
Ajun Komisaris Polisi Kapten
Inspektur Polisi Satu Letnan Satu
Inspektur Polisi Dua Letnan Dua
=== Bintara === === Bintara ===
- Bintara Tinggi – - Bintara Tinggi –
Ajun Inspektur Polisi Satu Pembantu Letnan Satu
Ajun Inspektur Polisi Dua Pembantu Letnan Dua
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 7

8. A. Pangkat Polisi Versi Baru B. Pangkat Polisi Versi Lama
- Bintara – -Bintara –
Brigadir Polisi Kepala Sersan Mayor
Brigadir Polisi Sersan Kepala
Brigadir Polisi Satu Sersan Satu
Brigadir Polisi Dua Sersan Dua
=== Tamtama === === Tamtama ===
Ajun Brigadir Polisi Kopral Kepala
Ajun Brigadir Polisi Satu Kopral Satu
Ajun Brigadir Polisi Dua Kopral Dua
Bhayangkara Kepala Prajurit Kepala
Bhayangkara Satu Prajurit Satu
Bhayangkara Dua Prajurit Dua
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 8

9. Pengangkatan untuk Pejabat Penyidik di lingkungan POLRI dilakukan oleh
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Wewenang pengangkatan ini
dilimpahkan kepada pejabat kepolisian termasuk pembebasannya.
Pengangkatan untuk Pejabat Penyidik PPNS tertentu diangkat (juga
pemberhentian) oleh menteri atas usul departemen yang membawahinya pegawai
negeri tersebut. Tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, yang tujuannya adalah guna kepentingan
pembuatan rekomendasi.
Perlu diketahui apabila dalam lingkungan kepolisian RI tidak ada pejabat penyidik
yang memenuhi persyaratan kepangkatan, maka Komandan Sektor Kepolisian
yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatan
nya adalah penyidik.
Di samping itu Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP. Mereka adalah :
a.Pejabat POLRI yang diangkat oleh Kepala POLRI, dengan berpangkat sekurang
kurangnya Sersan Dua Polisi, (sekarang : Brigadir Dua Pol)
b.Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam lingkungan Kepolisian RI yang
sekurang kurangnya berpangkat Pengatur Muda (gol.II A) atau yang disamakan
dengan itu. (pengangkatan berdasarkan usul dari komandan / pimpinan kesatuan
masing masing).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 9

10. TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK DAN PENYIDIK
Tugas dan Wewenang Penyelidik sebagai berikut : (Pasal 5 KUHAP)
a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana;
2.mencari keterangan dan barang bukti;
3.menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;
4.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1.penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan
penahanan;
2.pemeriksaan dan penyitaan surat;
3.mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4.membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
tindakan kepada penyidik.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 10

11. Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik
untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : (Penjelasan Pasal 5
ayat (1) angka 4 KUHAP)
a)tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b)selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya
tindakan jabatan;
c)tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam
lingkungan jabatannya;
d)atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
e)menghormati hak asasi manusia.
Tugas dan wewenang Penyidik, sebagai berikut : (Pasal 7 ayat (1)
KUHAP)
a.menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka ;
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 11

12. d.melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
i.mengadakan penghentian penyidikan;
j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Tugas dan wewenang Penyidik Pembantu, pada dasarnya mempunyai
kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, kecuali
mengenai penahanan (Pasal 11 KUHAP). Pelimpahan wewenang penahanan
kepada penyidik pembantu hanya diberikan : (Penjelasan Pasal 11 KUHAP)
Apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam
keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di
daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam
hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 12

13. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Pelaksanaan penyelidikan / penyidikan merupakan tindakan pertama-
tama yang dapat atau harus segera dilakukan oleh penyelidik / penyidik /
penyidik pembantu, jika terjadi atau timbul persangkaan (diduga) telah
terjadi tindak pidana.
Persangkaan / dugaan telah terjadi tindak pidana ini dapat diperoleh dari
berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut :
a.Kedapatan tertangkap tangan (ontdekking op heterdaad);
b.Di luar tertangkap tangan (buiten ontdekking op heterdaad).
Ad.a Kedapatan Tertangkap Tangan
Kekuasaan penyelidikan dalam tertangkap tangan ini menjadi lebih luas,
penyelidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukan
tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, tetapi tetap dalam
batas penyelidikan. Dalam hal demikian maka penyidik tetap wajib
membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah
hukum (Pasal 102 KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 13

14. Yang dimaksud tertangkap tangan (op heterdaad) adalah : (Pasal 1 butir 19
KUHAP)
1.tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
2.dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
3.sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang
melakukannya, atau
4.apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia
adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana
itu.
Kekuasaan untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan ini bukan saja
merupakan wewenang penyelidik atau penyidik atau penyidik pembantu, tetapi
setiap orang berhak, sedangkan setiap orang berhak menangkap dalam tugas
ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna
diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik (Pasal 111 ayat (1)
KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 14

15. Ad.b di Luar Tertangkap Tangan (buiten ontdekking op heterdaad)
Dalam hal tidak tertangkap tangan, telah terjadinya tindak pidana dapat
diperoleh dari :
a.Laporan (aangifte)
b.Pengaduan (klacht)
c.Pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik.
Yang dimaksud Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan
terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP).
Yang dimaksud Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan
oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk
menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana
aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 15

16. Perbedaan antara LAPORAN dengan PENGADUAN sebagai berikut :
1.Laporan untuk setiap tindak pidana, sedangkan Pengaduan untuk tindak pidana
tertentu (delik aduan absolut / delik aduan relatif),
2.Laporan dapat diajukan setiap waktu, sedangkan Pengaduan hanya dalam waktu
tertentu saja,
3.Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan Pengaduan hanya oleh
orang yang berkepentingan yang disebut dalam undang undang,
4.Laporan tidak dapat dicabut kembali, sedangkan Pengaduan dapat dicabut
kembali.
Catatan :
Delik Aduan Relatif ada pada delik harta kekayaan yang terjadi di lingkungan
keluarga seperti pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), pemerasan dan
pengancaman barang dalam keluarga (Pasal 370 KUHP), penggelapan dalam
keluarga (Pasal 376 KUHP), penipuan dalam keluarga (Pasal 394 KUHP),
perusakan barang dalam keluarga (Pasal 411 KUHP). Sedangkan delik aduan
absolute diantaranya perzinahan (Pasal 284 KUHP), penghinaan (Pasal 313
KUHP), perbuatan cabul dengan dibawah umur (Pasal 293 KUHP), dan lain lain.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 16

17. Timbul pertanyaan :
Siapa yang berhak melaporkan atau mengadukan itu ? Yang berhak adalah setiap
orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa
yang merupakan tindak pidana. Sedangkan pegawai negeri dalam rangka
melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya tindak pidana, wajib segera
melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
Apakah ada sanksinya bagi orang yang tidak mau melaporkan atau mengadukan
hal itu ? Terhadap orang biasa tidak ada sanksinya, sebab undang undang sendiri
menentukan bahwa hal itu adalah hak (bukan kewajiban) dan nampaknya hak
untuk melaporkan atau mengadukan itu merupakan suatu keharusan moral saja dari
setiap warganegara terhadap negara dalam rangka membina ketertiban dan
keamanan umum.
Namun ada pengecualian dalam beberapa hal ialah kalau ada permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau
terhadap jiwa atau terhadap hak milik, setiap orang wajib seketika itu juga
melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Dan apabila hal ini
dilalaikan maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164, atau Pasal 165 KUHP.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 17

18. LAPORAN atau PENGADUAN
Dapat diajukan secara lisan atau tertulis, apabila diajukan secara tertulis, maka
harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu, sedangkan diajukan secara lisan
harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani bersama pelapor atau pengadu dan
penyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik
harus memberikan tanda penerimaannya kepada yang bersangkutan (Pasal 108
KUHAP).
Setelah menerima laporan tersebut, penyidik harus segera datang ke tempat
kejadian perkara dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu
selama pemeriksaan di situ belum selesai. Dan apabila ada orang yang melanggar
larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat itu sampai pemeriksaannya
selesai. Tindakan selanjutnya ialah harus melakukan usaha usaha mendapatkan
keterangan lebih lanjut untuk membuat terang perkara tersebut.
Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan dan memanggil tersangka dan saksi
yang dianggap perlu dengan surat panggilan yang sah dengan tenggang waktu
yang wajar antara diterima panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi
panggilan tersebut.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 18

19. Orang yang dipanggil, wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang,
penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa
secara paksa (Pasal 112 KUHAP). Di samping itu terhadap orang yang tidak mau
memenuhi panggilan penyidik ini dapat dituntut di muka pengadilan berdasarkan
Pasal 216 KUHP.
Apabila seorang tersangka atau saksi yang tidak dapat memenuhi panggilan
mempunyai alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada
penyidik, maka penyidik itu datang ke rumahnya (Pasal 113 KUHAP).
Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang
merupakan tindak pidana, ia memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum
(dikenal dengan SPDP). Pemberitahuan ini bersifat imperatif. Demikian pula
penyidik PPNS tertentu apabila melakukan penyidikan wajib melaporkan hal itu
kepada penyidik POLRI. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan
pengawasan (Pasal 107 dan 109 KUHAP).
Dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya kalau dipandang
perlu penyidik dapat menggunakan alat alat pemaksa (dwangmiddelen) seperti
penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan
pemeriksaan surat.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 19