1. RELASI FENOMENA
DESENTRALISASI
DAN
STRUKTURISASI
DISUSUN OLEH :
TUGAS MAKALAH
TEORI ORGANISASI
MOHAMMAD NAWAWI
YUNI NUR AINI
SEMESTER II - C
SRI WAHYUNI
NUR MELLYANA
FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
ANISATUL FITRIYAH
HERU PURNOMO W.
UNIVERSITAS
WIRARAJA SUMENEP
2013
ZAINUL HASAN
M. ZAINAL ABIDIN
CHANDRA SETIA BUDI

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis
dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Relasi Fenomena Desentralisasi
dan Strukturisasi”.
Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Teori
Organisasi FisipoL Universitas Wiraraja Sumenep.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis
penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik
dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan
makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga
kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :
1. Bapak Hairil Idaqa yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas ini.
2. Teman-teman yang sudah membantu
3. Rekan-rekan semua di Kelas C FisipoL Universitas Wiraraja Sumenep
4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah
memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam
menyelesaikan makalah ini
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan
dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka
yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah,
Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
Sumenep, juni 2013

3. Tim Penulis

4. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
Kata Pengantar......................................................................................................
i
Daftar isi ................................................................................................................
ii
Abstrak...................................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………...............................
4
Latar Belakang Masalah ........................................................................................
4
Rumusan masalah..................................................................................................
4
Tujuan dan Manfaat..............................................................................................
5
Metode Penulisan .............................................................................................
5
Sistematika Penulisan ..........................................................................................
5
BAB II PEMBAHASAN …………………................................………………………………..
6
BAB III PENUTUP .......................………………………….............…….……………………..
10
A. Kesimpulan ........................................................................................
8
B. Saran ...................................................................................................
8
DAFTAR PUSTAKA

5. ABSTRAK
Makalah ini menjelaskan tentang relasi fenomena desentralisasi dengan strukturisasi.
dicantumkan juga fenomena – fenomena desntralisasi , yakni otonomi daerah.. Kebijakan
desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah
mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun
Pemekaran Daerah tahun 2000 jumlah daerah otonom hampir berlipat dua. Semakin
banyaknya daerah otonom diikuti oleh permasalahan akibat semakin besarnya beban
pendanaan
otonomi daerah dan rendahnya pencapaian tujuan pemekaran daerah.
Rendahnya tingkat pencapaian tujuan pemekaran daerah disebabkan antara lain oleh
longgarnya instrumen persyaratan pembentukan daerah otonom baru. Fenomena Ini
tentunya berkaitan dengan strukturisasi, Struktur Organisasi adalah Suatu susunan dan
hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaaan dalam menjalin
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Dalam tulisan ini disajikan apa itu
desentralisasi , apa itu strukturisasi, dan apa relasi antara keduanya dalam fenomna otonomi
daerah.

6. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam desentralisasi, Berkembangnya wilayah administratif yang berbatasan dengan kota
kota besar inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya daerah otonom baru dari
pemekaran daerah induknya. Proses seperti inilah yang semestinya menjadi acuan dasar
dalam melahirkan daerah otonom baru di Indonesia. Sebuah daerah yang sudah layak
menjadi daerah otonom karena memiliki potensi ekonomi yang memenuhi syarat bagi
kehidupan warganya untuk dapat tumbuh dan berkembang.
Perkembangan wilayah seperti yang dijelaskan di atas, pada kurun waktu tertentu akan
tumbuh menjadi suatu megapolitan area. Gabungan kota kota dalam suatu megapolitan
area memiliki ciri kehidupan yang sangat efisien dan efektif. Di Indonesia, fenomena di atas
sudah barang tentu memiliki perbedaan karena tingkat kemajuan ekonomi, kondisi sosial
politik dan budaya yang tidak sama dengan negara negara tersebut. Masing masing daerah
otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai
kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing. Dengan
demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan
bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat.
Hal ini tentunya juga berhubungan dengan strukturisasi, dari fenomena di atas , teori
strukturisasi mutlak perlu ada dan diterapkan dengan baik dalam otonomi daerah.
1.2 Rumusan masalah
Untuk mengkaji dan mengulas tentang relasi fenomena desentralisasi dan strukturisasi,
maka diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat
rumusan masalah sebagai berikut:
1.
Apa pengertian desentralisasi?
2.
Bagaimana desentralisasi otonomi daerah?
3.
Apa itu strukturisasi?
4.
Bagaimana strukturisasi dalam organisasi?

7. 5.
Bagaimana hubungan otonomi daerah dengan strukturisasi?
1.3 Tujuan dan manfaat penulisan
Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Organisasi
dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan
pembaca tentang fenomena desentralisasi dan untuk membuat kita lebih memahami
strukturisasi.
1.4 Metode Penulisan
Penulis memakai metode studi kepustakaan dalam penulisan makalah ini. Referensi
makalah ini bersumber tidak hanya dari buku, tetapi juga dari media media lain seperti ebook, web, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet.
1.5 Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab
penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan makalah, tujuan
dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab
pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan desentralisasi otonomi
daerah dan strukturisasi. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.

8. BAB II
PEMBAHASAN
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi
dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya
desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi
sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan
sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia,
desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena
dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan
di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan
dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah
untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan
serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan
berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara.
Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan
nasional.
Dalam fenomena desentralisasi Sebagaimana umumnya negara yang tengah mengalami
fase transisi demokrasi, Indonesia mengalami gejala demokratisasi dan liberalisasi. Baik
dalam tataran teoritik –sebagaimana yang dikonspesikan oleh kalangan neo-institutionalist–
maupun praksis, demokratisasi dan liberalisasi ini juga mendorong terjadinya perubahanperubahan, terutama dalam formasi institusi. Di Indonesia, salah satu hasil terbesarnya
adalah mewabahnya diskursus otonomi daerah yang kemudian dilegitimasi –meskipun
belakangan direvisi– melalui UU NO. 22 dan 25 tahun 1999.
Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan
kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan
dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu

9. untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing masing daerah
otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai
kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing. Dengan
demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan
bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat.
Seiring dengan perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia muncul
berbagai persoalan yang memerlukan usaha usaha perbaikan baik dalam substansi
peraturan perundangan maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Dan sayangnya, outcome
desentralisasi tidak sebagaimana diharapkan oleh para designer dan pendorongnya. Tesis
tersebut setidaknya dikemukakan melalui serangkaian penelitian lapangan yang dilakukan di
Indonesia. Apa sesungguhnya latar belakang desentralisasi di Indonesia? Bagaimana praktek
dan kendala yang dihadapinya? Kenapa mengalami kegagalan?
Pembajakan Desentralisasi
Konteks Indonesia pasca orde baru tentu tidak serta merta merefleksikan gagasan
desentralisasi jika tidak memiliki kekuatan pendorongnya. Kekuatan pendorong inilah yang
mengilusi banyak orang bahwa desentralisasi include di dalam demokratisasi. Dalam
temuannya, Hadiz mengemukakan beberapa pendukung desentralisasi. Pertama, elite dan
masyarakat lokal yang percaya dengan proposisi bahwa terdapat kesempatan yang lebih
tinggi untuk berproses di dalam pemerintahan oleh masyarakat lokal dan masyarakat lokal lah
yang menjadi recepient pertama yang memperoleh keuntungan dari desentralisasi. Kedua,
LSM dan kalangan intelektual yang menganggap desentralisasi merupakan bagian
demokratisasi dan memiliki sentimen populis-lokalis. Ketiga, teknokrat penyelenggara negara
yang dipengaruhi oleh pemikiran ”good governance” neo-liberal. Empat, dukungan badanbadan internasional seperti World Bank yang memiliki agenda neo—institutionalism yang
berangkat dari temuannya kemudian menyadari bahwa ternyata pasar juga perlu diregulasi
dan perlu institusinya.
Kekuatan-kekuatan pendorong tersebutlah yang kemudian turut berkontribusi dalam
pembentukan wajah desentralisasi di Indonesia.

10. Dengan melihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia, apa yang diharapkan oleh para
designer desentralisasi ternyata hasilnya bertolak belakang.
Adanya indikasi kegagalan tersebut diproduksi oleh munculnya kekuatan lain yang tidak
diprediksi secara matang sebelumnya. Fenomena ini secara umum muncul di Indonesia,
dalam istilah Hadiz kekuatan tersebut dinamakan ”predatoris”, yakni kekuatan yang
mengambil sumber daya yang dimiliki publik untuk kemudian diakumulasi secara privat.
Kaum predatoris ini terdiri dari kekuatan lama maupun baru. Kekuatan lama ini terdiri dari
elite lokal, pengusaha, preman, maupun operator politik yang dulu berada dalam sistem
patronase Orde Baru dan berperan untuk menciptakan ketertiban di tingkat lokal.
Kaum predatoris ini memiliki kekuatan karena mampu melakukan reorganisasi dan mampu
membajak institusi-institusi desentralisasi. Merekalah yang kemudian melakukan
penjarahan atau perampokan terhadap sumber-sumber daya publik karena kemampuan
bermutasinya dalam institusi yang baru. Mereka juga membangun patronasenya sendiri
secara semi otonom. Walhasil, transparansi yang diharapkan dan pro market policy tidak
terjadi karena kaum predatoris menghambatnya dengan Perda-perda yang lebih ditujukan
untuk menguatkan kontrol terhadap akses sumber daya ekonomi dan meluaskan jaring
patronasenya. Jadi, recipient beneficiary sesungguhnya dari efek sosial desentralisasi bukan
masyarakat melainkan adalah elit lokal predatoris.
Oleh karena itu ke depan, pemerintah perlu lebih cermat dalam memutuskan pembentukan
daerah otonom baru dengan mempertimbangkan kelayakan persyaratan dan potensi
wilayah antara dalam dimensi geografis. Dengan demikian, perkembangan wilayah dari
daerah otonom baru yang terbentuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa
ada ketergantungan dari bantuan pendanaan dari pemerintah (tidak menimbulkan beban
bagi pemerintah).
Teori strukturisasi, yang merupakan konsep epistemologis yang mendasari karya-karya
Giddens , adalah masalah yang paling fundamental dan akrab dalam ilmu sosial. Dua
komponen penting yang ada di sini adalah “struktur” dan “agensi”. Giddes mengartikan
“struktur” sebagai “rules and resources” yang dipakai pada proses produksi dan reproduksi
sistem sosial. Sementara “agensi” (agency) ialah individu yang prepetrator (yang berbuat).

11. Persoalan “struktur” dan “agensi” adalah tema lama, namun banyak sosiolog yang masih
melihat keduanya secara berat sebelah (Giddens, 1984). Giddens dianggap sebagai orang
pertama yang berhasil menyeimbangkan relasi struktur dan agensi. Giddens juga diakui
telah mengelaborasi formulasi teori strukturisasi yang sangat orisinal, dalam formulasi yang
lebih jauh lebih sophisticated dalam detailnya dan jauh lebih sugestif dalam aplikasinya
daripada teori strukturisasi versi lainnya.
Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun Organisasi adalah suatu wadah
berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan
Struktur Organisasi adalah Suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang
ada pada perusahaaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur
organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara
formal.
Strukturisasi juga ada hubungannya dengan desentralisasi. Relasinya di dalam desentralisasi
pasti ada strukturisasi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, strukturisasi terdiri dari struktur
dan agensi/individu yang berbuat. Begitu juga dengan desentralisasi, dalam hal ini kebijakan
otonomi daerah, pasti ada pembagian struktur dan tanggung jawab (agensi pemerintah
daerah) kepada masing – masing daerah yang masuk dalam ketentuan desentralisasi.
Jadi dalam fenomena otonomi daerah, relasi desentralisasi dan strukturisasi sangat erat
hubungannya karena desentralisasi sebagai sumber legitimasi dari otonomi daerah,
sedangkan strukturisasi sebagai proses berjalannya otonomi daerah.

12. BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi
dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Teori strukturisasi adalah struktur dan agensi. Struktur sebagai rules and resources yang
dipakai pada proses produksi dan reproduksi sistem sosial. Sementara agensi (agency) ialah
individu yang prepetrator (yang berbuat).
dalam fenomena otonomi daerah, relasi desentralisasi dan strukturisasi sangat erat
hubungannya karena desentralisasi sebagai sumber legitimasi dari otonomi daerah,
sedangkan strukturisasi sebagai proses berjalannya otonomi daerah.
SARAN
Alhasil penyusunan Makalah ini sudah selesai , kelompok kami sebagai penyusun
membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan
makalah ini dan kesempurnaan pembuatan makalah – makalah selanjutnya.

13. DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
djoko.harmantyo@ui.ac.id,
Kementerian Dalam Negeri. 2010. Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025. Jakarta.
http://www.professorsumenep.blogspt.com
http://www.iwiksearch.co.id/searchengine/iwik_art_fatin_shidqia.html