Makalah ini membahas tentang administrasi keuangan publik khususnya pajak. Makalah ini menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perpajakan seperti keadilan dan kepastian. Juga menjelaskan macam-macam pajak di Indonesia serta kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak.

1. PAJAK
ADMINISTRASI
KEUANGAN
PUBLIK
ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK
DISUSUN OLEH :
PUTRI KUZAIFAH (712.1.1.1793) 3-B
HENGKI KURNIAWAN (712.1.1. 1779) 3-B
MOHAMMAD NAWAWI (712.1.1.1830 ) 3-C
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
TAHUN AKADEMIK 2013 - 2014

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka
penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “pajak”. Penulisan makalah
merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Administrasi Keuangan Publik
FISIP Univ. Wiraraja Sumenep.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada
teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu
kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan
makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya
kepada :
1. Ibu Enza. yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan tugas ini.
2. Teman-teman yang sudah membantu
3. Rekan-rekan semua di Kelas AKP FISIP Universitas Iwiraraja Sumenep
4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah
memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam
menyelesaikan makalah ini
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan
dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada
mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai
ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
Sumenep, oktober 2013
Tim Penulis

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ................................................................................................. .........
i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ .........
ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………….. ......................................
3
1.1 Latar Belakang ............................................................................................. .........
3
1.2 Rumusan masalah......................................................................................... .........
4
1.3 Tujuan dan manfaat .............................................................................................. ..
4
1.4 Sistematika penulisan ................................................................................... ........
4
BAB II PEMBAHASAN ………………….......................…….........…………………………............
5
2.1 Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perpajaka..........................................
2.2
Macam-macam pajak yang diterapkan di Indonesia..........................................
2.3
Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak di
Indonesia........................................................................................................................
5
8
BAB III PENUTUP …………………………………………………………… ......................................
12
3.1 Kesimpulan .................................................................................................. ........
12
3.2 Saran ................................................................................................... ......... ........
12
DAFTAR PUSTAKA
9

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Seiring dengan era reformasi yang semakin maju, khususnya di dalam perkembangan
ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik. Disadari bahwa perlu dilakukan perubahan
undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana undangundang pajak di atur dalam Pasal 23 UUD 1945. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih
memberikan keadilan kepada semua yang berorientasi dalam perpajakan, meningkatkan
pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta
mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan. Selain itu, Perubahan tersebut juga
dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan yang selama ini
sering terdengar persepsi negative atau konflik mengenai aparatur Negara yang liar,
meningkatkan keterbukaan administasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela
Wajib Pajak. Dengan kata lain, anatara yang memberikan pemungutan pajak dengan wajib
pajak harus saling bekerjasama demi kemajuan Negara IndonesIa.
Perlu kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam
mencapai tujuan Negara untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung
maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta
pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertimbangan dalam pemungutan pajak
pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya.
Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut, perlu di perhatikan asas-asas
atau prinsip pemungutan pajak yang baik dan benar, guna mengatasi isu-isu keadilan yang
sering dipersepsikan tidak baik. Meskipun asas atau prinsip menyatakan bahwa jumlah pajak
yang di pungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan,
tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus di perhatikan bahwa jumlah pajak
yang di pungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan
ekonomi.
Salah satu cara untuk memperbaiki perpajakan yaitu dengan mengubah Sistem,
mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sedehana
menjadi corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self
assessment. Yang mana di sini wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan
menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. jadi di sini masyarakat berperan
sepenuhnya dalam hal menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
undang-undang. Dalam Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatkan
keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat wajib
Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya dengan lebih baik.

5. Dengan demikian diperlukan adanya suatu kebijakan pemerintah untuk
mempengaruhi produksi masyarakat , kesempatan kerja dan inflasi. Disamping itu juga untuk
menentukan siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak di kenakan pajak guna mewujudkan
kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Untuk mengkaji dan mengulas tentang pajak, maka diperlukan subpokok bahasan
yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan ?
2. Sebutkan macam-macam pajak yang diterapkan di indonesia.
3. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak di
indonesia?
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas MPK agama Islam dan
menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.
Manfaat dari penulisan makalah inin adalah :
1. Terciptanya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari para wajib pajak.
2. Untuk bisa membedakan macam-macam pajak yang dilihat dari sifatnya,
golongannya dan pemungutnya.
3. Untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam membayar pajak
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan
bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan makalah,
tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab pembahasan
dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan pajak. Terakhir, bab penutup terdiri atas
kesimpulan dan saran.

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan
Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan, pengabdian serta peran aktif warga dan
anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional
untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa dan Negara.
Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip yang harus
diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Sebelem kita mengetahui apa saja prinsipprinsipnya, hendaknya kita tahu arti dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah di sepakati
bersama, yakni penyelengara pemerintahan dan perwakilan rakyat sehingga dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa (imbalan) secara langsung. Pajak dipungut
penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (pembangunan
nasional).
Mansury menyatakan bahwa “ dari pengalaman ternyata apabila tidak setiap
ketentuan rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu di uji apakah sejalan
tidaknya dengan tujuan dan asas yang harus dipegang teguh, ketentuan tersebut mudah
sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan asas yang harus dipegang
teguh”. Berikut ini akan dijelaskan beberapa prinsipatau asas yang penting untuk
diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:
a) Equity/Equality (keadilan)
Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sering kali menjadi pertimbangan
penting yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Karena suatu sistem
perpajakan akan berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak
dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai
dengan bagiannya. Namun rasanya cukup sulit diharapkan terciptanya kesadaran dan
kepatuhan membayar pajak dari para wajib pajak. Seharusnya kita berkaca kepada
negara-negara maju yang mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi,
dikarenakan mereka yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah adil.
b) Asas Revenue Productivity
Merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini
oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting.
Meskipun asas ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang di pungut hendaklah
memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam

7. implementasinya tetap harus di perhatikan bahwa jumlah pajak yang di pungut
jangan sampai terlalu tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
c) Asas Ease of Administration
Asas ease administration merupakan gabungan dari asas certainty, convenience,
efficiency, simplicity. Dengan demikian asas ease administration dapat di ilustrasikan
sebagai berikut:
Asas certainty (kepastian)
Adanya kepastian, baik bagi petugas pajak ataupun pagi para wajib pajak dan
seluruh masyarakat. Dengan kata lain, harus ada kepastian yang jelas dilihat
dari subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif, prosedur.
Asas convenience (kemudahan/kenyamanan)
Menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada
saat yang “menyenangkan/memudahkan” wajib pajak. Dengan kata lain,
pajak dipungut pada saat yang tepat, penentuan jatuh tempo pembayaran
pajak, sesuai prosedur pembayaran.
Asas efficiency (efisiensi)
asas efisiensi ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus dan dari sisi
wajib pajak. Dari segi fiskus dikatakan efisien apabila biaya pemungutan pajak
yang dilakukan lebih kecil daripada jumlah pajak, sedangkan dari segi wajib
pajak dikatakan efisien apabila biaya yang dikeluarkan untuk perpajakan bisa
seminimal mungkin.
Asas simplicity (kesederhanaan)
Asas ini menitikberatkan pada tingkat kesederhanaan dalam penghitungan
pajak bagi wajib pajak. Yang mana pada umumnya peraturan yang sederhana
akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Dengan kata
lain, peraturannya tidak berbelit-belit dan mudah dilaksanakan.
d) Asas Neutrality
Asas ini mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap
konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya.
Dengan kata lain, pajak seharusnya tidak tidak memengaruhi pilihan masyarakat
untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk
menghasilkan barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.
Dari beberapa asas atau prinsip yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa hal
yang perlu diketahui mengenai prinsip dalam pengenaan pajak, manfaat dan kemampuan
dalam membayar, antara lain sebagai berikut:
1. Prinsip Pengenaan Pajak

8. Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua pajak harus ditetapkan
dengan undang-undang. Ketentuan ini memerlukan suatu penafsiran yang jelas karena harus
diketahui ketentuan yang bagaiamana dimaksud yang harus ditetapkan dengan undangundang. Pajak menyangkut masalah yang luas sehingga perlu diketahui yang mana
merupakan ketetapan yang harus dimasukkan dalam undangundang. Pajak mencakup
berbagai masalah jenis pajak, siapa yang akan dikenakan, berapa beban yang harus dipikul,
apa sangsi jika terjadi pelanggaran, bila harus dibayar dan dilaporkan, cara pembayaran,
biaya yang boleh dikurangkan, pengecualian, dan banyak hal lain. Menurut Adam Smith
prinsip pengenaan pajak yang baik adalah :
a) Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan
peraturan.
b) Pajak –pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi
apabila keputusan-keputusan ekonomi trsebut telah pajak harus seminimal
mungkin.
c) Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidak efisienanya yang terjadi disektor swata,
apabila instrument pajak dapat melakukannya.
d) Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiscal untuk tujuan
stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
e) Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
f) Administrasi pajak dan biaya pelaksanaanya harus sedikit mungkin.
g) Kepastian.
h) Dapat dilaksanakan dan dapat diterima.
Adil yang dimaksud penjelasan diatas yaitu bersifat relative, artinya konsep keadilan
tersebut harus dijelaskan lebih lanjut bagaimana suatu sistem pajak yang adil?. Dalam
bidang perpajakan konsep adil ini dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu : keadilan
horizontal dan keadilan vertical. Keadilan horizontal adalah pengenaan pajak dimana setiap
orang yang keadaannya “kondisi” sama harus menderita beban pajak yang sama juga.
Sedangkan keadilan vertical adalah situasi “kemampuan ekonomis” yang mana keadaannya
berbeda maka haruslah menderita beban pajak yang berbeda pula. Dalam prinsip ini masih
belum jelas atau masih sangat kabur karena tidak jelas apa yang di maksud dengan “orang
yang keadaanya sama”.
Masalah Keadilan
Isu keadilan merupakan masalah yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini.
Perbedaan pandangan mengenai keadilan antara kubu pendukung Income-Based Taxation
dengan kubu pendukung Expenditure-Based Taxation sebenarnya berakar pada konsep yang
paling mendasar, yaitu bagaimana mengukur ability-to pay. Jadi isu keadilan lebih menjadi
polemik yang bersifat konseptual. Pendukung Income-Based Taxation berpendapat bahwa
capacity to pay harus menjadi kriteria dalam menentukan ability to pay, sementara

9. penentang Income-Based Taxation berpendapat lebih adil untuk mengenakan pajak atas
dasar konsumsi, yaitu apa-apa saja yang mereka perboleh dari common pool, dari pada apa
yang mereka konstribusikan untuk common pool tersebut.
Dalam tulisan Howell H. Zee mengenai “ Taxation anf Equity ” dapat diketahui bahwa
ada berbagai permasalahan dalam konsep keadilan, yaitu apakah perbedaan-perbedaan
yang paling mendasar dalam berbagai konsep keadilan yang ada selama ini dan bagaimana
konsep tersebut diterjemahkan kedalam prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berbedabeda. Selain itu masalah keadilan lainnya adalah bagaimana keadilan harus didistribusikan
serta apa impikasinya terhadap keadilan dalam pemungutan pajak.
2. Prinsip Manfaat Dalam Pajak
Menurut prinsip ini bahwa setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan
manfaat yang ia terima dari aktifitas pemerintah. Dari definisi ini maka dapat kita lihat
bahwa prinsip ini sesuai dengan insiden keseimbangan anggaran. Dalam hal ini pengenaan
pajak dapat didasarkan pada criteria efisiensi,yaitu dimana tingkat produksi ditentukan pada
biaya marginal sama dengan harga. Kasus dalam masalah ini misalnya pengenaan cukai
bensin yang dihubungkan dengan penggunaan jalan raya, semakin besar penggunaan jaln
raya maka semakin besar cuaki bensin yang harus dibayar. Contoh lainnya seperti
penggunaan jalan tol pada jam-jam tertentu, tol pada jembatan dsb.Meskipun demikian
masih banyak aktivitas pemerintah yang tidak dapat diukur secara langsung seperti dalam
sector pertahanan,keamanan dll.
3. Prinsip Kemampuan Membayar.
Prinsip pajak yang ketiga adalah prinsip kemampuan membayar yang mana prinsip ini
menjelaskan bahwasanya setiap orang harus membayar bagiannya (pajak) sesuai dengan
kemampuannya untuk membayar. Karena prinsip ini tidak memiliki dasar yang ilmiah maka
untuk dijadikan suatu prinsip perpajakan yang operasional prinsip ini harus menggunakan
suatu ukuran yang operasional untuk mengukur kemampuan untuk membayar pajak. Ada
tiga alat ukur yang dipakai dalam prinsip ini yaitu :
a. Pendapatan
b. Pengeluaran konsumsi
c. Kekayaan.
Dari ketiga ukuran kemakmuran tersebut diatas yang sering dan umum dipakai
adalah pendapatan, sehingga prinsip kemampuan membayar akhirnya diukur dengan suatu
konsep pengorbanan sebagai fungsi dari pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai
pajak. Dalam prinsip ini misalnya ada dua orang yang pendapatanya sama haruslah

10. memberikan pengorbanan yang sama dan orang yang pendapatannya berbeda juga
memberikan pengorbanan yang berbeda.
2.2 Macam-macam Pajak yang Diterapkan di Indonesia
Dari uraian mengenai berbagai prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan
Indonesia, lebih jauh dapat dijelaskan beberapa pembedaan pajak yang diterapkan di
Indonesia antara lain sebagai berikut:
1. Menurut sifatnya


Pajak subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri
wajib pajak. Sifat pajak subjektif menentukan subjek pajak dahulu lalu cari objek
pajaknya. Contohnya : PPh.
Pajak objektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib
pajak. Sifat pajak objektif menentukan objek pajaknya terlebih dahulu lalu mencari
subjek pajaknya. Contohnya : PPN dan PPnBM.
2. Menurut golongannya
 Pajak langsung
Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: PPh.
 Pajak tidak langsung
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain. Contonya: PPN.
3. Menurut pemungutnya
 Pajak Pusat
Yaitu pajak yang menurut wilayah pemungutannya. Dengan kata lain pajak pusat
adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat melalui ditjen pusat maupun
daerah untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB,
Bea Materai.
 Pajak Daerah
Yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten
dan dunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dengan undang-undang
perpajakan daerah yakni No. 28 tahun 2012 adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan,
Pajak RumahMakan/Restoran dan Hotel. Contohnya : pajak daerah tinkat II; pajak
pembangunan, pajak penerangan jalan, dan pajak bangsa asing.
2.3 Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak di indonesia

11. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrument kebijakan fiscal
dalam arti sempit. Sedangkan kebijakan dalam arti luas adalah kebijakan untuk
memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan
instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Dengan tujuan untuk
mempengaruhi perekonomian dalam rangka meningkatkan penerimaan, mendorong
investasi dan menciptakan keadilan Negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang
perpajakan. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah harus dapat
menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut, secara optimal dan proporsional.
Adapun beberapa usaha yang telah dilakukan didalam reformasi kebijakan
perpajakan, antara lain :








Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan.Misalnya : UU
ttg Pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak
penjualan barang mewah (PPnBM).
Modernisasi pemungutan pajak. Dilakukan dengan cara memanfaatkan
teknologi informasi dalam perpajakan, yakni dengan pengembangan dan
pengawasan : e-filing, e-registration, e-payment dan e- counseling.
Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.
Sunset Policy / kebijakan dalam pendorongan NPWP.
Usaha-usaha lainnya, dalam rangka motivasi peningkatan kesadaran
pembayaran pajak, misalnya melalui berbagai media.
Peningkatan manajemen pengelolaan perpajakan.
Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan.
Mengintensifkan penagihan tunggakan pajak.
Jadi, dari berbagai usaha yang telah dilakukan dalam kebijakan perpajakan maka
kepentingan masyarakat perlu disinkronkan dengan kepentingan pemerintah, agar pengaruh
pajak terhadap pola konsumsi masyarakat, tidak merugikan masyarakat tersebut. Ada
beberapa langkah yang harus dilakukan agar tidak merugikan masyarakat, yakni :
1. Diusahakan sedemikian rupa, sehingga income per capita riil meningkat, serta
laju pertumbuhan ekonomi lebih baik dan segala hambatan perlu
diminimalisir.
2. Terciptanya keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila
pengalokasian beban pajak adil dan fair, maka masyarakatpun akan
melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.
3. Sistim dan struktur pajak seharusnya dapat mempermudah pelaksanaan
kebijakan fiskal, stabilisasi dan pencapaian tujuan.
4. Sistim pajak harus efisien dan mudah dipahami wajib pajak.
5. Meningkatkan kepercayaan/ kesadaran masyarakat terhadap kewajiban
membayar pajak, maka perlu komunikasi dan penyampaian informasi tentang
perpajakan.

12. 6. Peningkatan pengawasan terhadap perpajakan ( dalam menghimpun dan
menggunakan ) apakah pengawasan yang dilakukan oleh Eksekutif. Legislatif,
Lembaga yang berwenang dan oleh Masyarakat.
7. Revisi tarif pajak, agar dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.
Selain kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendongkrak
penerimaan pajak, Pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang
memberikan keringanan perpajakan bagi masyarakat. Kebijakan itu antara lain :
1. Rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Maksudnya adalah masyarakat yang penghasilannya hingga Rp 2 juta per
bulan tidak akan dipungut pajak. Kenaikan PTKP ini diharapkan akan
membantu meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah dan
dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena
peningkatan PTKP itu akan memberikan insentif bagi masyarakat kecil, baik
untuk pengembangan usaha baru, maupun ke arah konsumsi.
2. Penetapan sumbangan umat Hindu sebagai pengurang pajak
Hak ini disumbangkan lewat Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara
Dharma Parisad (BDDN YADP) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Dengan begitu, sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan
kena pajak. Sebelumnya pada tahun 2011, Pemerintah juga telah menetapkan
20 Badan/Lembaga penerima zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya
wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Pembebasan PPN untuk rumah murah.
Pemerintah juga merencanakan membebaskan pengenaan PPN untuk rumah
murah senilai Rp 90 juta sampai Rp 145 juta. Untuk harga rumah Rp 90 juta
berlaku untuk rumah di Jabodetabek termasuk daerah lainnya dan rumah Rp
145 juta khusus di Papua. Dengan kebijakan ini diharapkan membantu
masyarakat kelas bawah yang akan membeli rumah murah.

13. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang telah di sepakati bersama, yakni penyelengara pemerintahan dan perwakilan
rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban
kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan
kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam
bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban
kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi
kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam
Sistem Perpajakan Indonesia. Dengan adanya system pemungutan pajak yang baik ini, yakni
self assessment maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban
melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada masyarakat.
Karena keberhasilan atau kegagalan dari sebuah negara bergantung pada penduduk negara
itu sendiri. Jika penduduknya rajin, disiplin, dapat mengontrol perasaaan, dan selalu siap
menghadapi tantangan dan menguasai rintangan-rintangan maka negara tersebut akan
berhasil.
3.2 SARAN
Saran kelompok kami yaitu kepada pemerintah seharusnya lebih memperkuat lagi
kebijakan-kebijakan yang telah disusun berdasarkan prosedur, guna mendongkrak
penerimaan pajak Negara dan terciptanya keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.
Sehinggga ada keringanan tersendiri bagi masyarakat atau Wajib Pajak untuk membayar.
Disamping itu juga bagi para Wajib Pajak seharusnya ada kepercayaan atau kesadaran
terhadap kewajiban membayar pajak demi pembangunan nasional Negara Indonesia.

14. DAFTAR PUSTAKA
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT RajaGRafindo Persada, Jakarta, 2006
Prabowo, Yusdianto, Akutansi Perpajakan Terapan, PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta, 2004
Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, Perpajakan, PT RajaGrasindo Persada, Jakarta, 2005