Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Tiga ide pokok yang terkandung di dalam pengertian negara yaitu :
Pertama : negara adalah organisasi kolompok manusia
Kedua : organisasi kelompok manusia itu mendiami wilayah tertentu, dan
Ketiga : kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan yang
berdaulat untuk mengurus tata-tertib dan keselamatannya.
Pengertian Negara
Negara
Bahasa sanksekerta
Negari atau Negara yang berarti
wilayah,kota atau penguasa
9. Unsur-Unsur Negara
Wilayah Rakyat Pemerin
-tahan
Kedaul-
atan
Bersifat
Konstitutif
Tujuan
negara
UUD
Pengakuan
negara lain
Bersifat
Deklaratif
10. .
Fungsi Negara
1.
• Menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
berbagai bentrokan dalam masyarakat, negara bertindak sebagai
stabilisator
2.
• Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, fungsi ini sangat
penting terutama bagi negara-negara sedang berkembang.
3.
• Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan
dari luar, untuk itu maka negara harus dilengkapi dengan alat-alat
pertahanan yang kuat dan canggih.
4.
• Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan
13. Pengertian konstitusi
Constitution
Bahasa Inggris
Undang-Undang Dasar
Arti luas
keseluruhan sistem aturan yang menetapkan
dan mengatur tata kehidupan kenegaraan
melalui sistem pemerintahan negara dan tata
hubungan secara timbal balik antara
pemerintahan negara dan orang-seorang yang
berada dibawah pemerintahannya
16. KonstitusiNegaraRepublikIndonesia
.
Konsepsi konstitusi negara RI bersumber pada
Undang-Undang Dasar 1945, dalam arti luas
konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang
tubuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi
negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara
pada tanggal 18 Agustus 1945 Sebagai hukum dasar
, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya
merupakan dokumen hukum, tetapi juga
mengandung aspek lain seperti pandangan hidup,
cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai
luhur bangsa dan menjadi landasan dalam
17. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun
1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan
dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan 17Agustus 1945 yang tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun
1945.
Sidang Umum
MPR tahun 1999
sidang tahunan
MPR tahun 2000
SidangTahunan
MPR tahun 2001
SidangTahunan
MPR tahun 2002.
Perubahan dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam
empat kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan
satu sistem kesatuan.
18. 6.Mewujudkan kehidupan demokrasi
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
5. Mewujudkan kebebasan pers
4.Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945
2.Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
3.Penegakan supermasi hukum,penghormatan hak asasi manusia,serta pemberantasan
korupsi,kolusi dan nepotisme
19. Undang-Undang Dasar 1945 Atau Konstitusi
Pembukaan UUD
Amandemen
Sistem pemerintahan
negara menurut UUD hasil
Amandemen 2002
Perubahan Undang-Undang dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945
, telah sesuai dengan pasal 3 dan pasal
37 yang menyatakan MPR berwenang
mengubah dan menetapkan undang-
undang dasar dan untuk mengubah
undang-undang dasar sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah MPR harus
hadir. Putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota yang hadir
20. Adapun tujuan
perubahan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945 adalah
untuk:
1. Menyempurnaakan aturan dasar mengenai
tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
dan pelaksanaan kedaulatan rakyat
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
dan perlindungan hak asasi manusia
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan
negara secara demokratis dan modern
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan
kesejahteraan sosial
6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting
dalam penyelenggaraan negara
7.Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan
bernegara dan berbangsa sesuai sesuai dengan
perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan
bangsa dan negara.
21. BAB I
BENTUK KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang0Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
(2) Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negaraSegala putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden
dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar.***/****)