2. SIAPA DISEBUT PEGAWAI TETAP?
1.PNS
2.TNI/POLRI
3.PEGAWAI BUMN TETAP
4.PEGAWAI SWASTA TETAP
5.PEGAWAI KONTRAK YG
PENGGAJIANNYA SPT PEG TETAP
(BULANAN).
3. MEKANISME POTONG/PUNGUT
PEMOTONG YANG DIPOTONG
(Witholder) (Subjek Pajak)
MEMBAYAR
Pemberi Hasil Penerima Penghasilan
OBJEK PEMOTONGAN BUKAN OBJEK
Psl 4 (1) & (2) UU PPh Psl 4 (3) UU PPh
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
SSP
POTONG/PUNGUT
Bukti
SETOR
LAPOR Potong SPT MASA
5. DASAR HUKUM
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)
UU • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)
-PP No.45 Tahun 1994 (PPh atas Penghsl PNS dkk)
PP
-PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)
-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)
-PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
PER -PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
-PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
MENKEU
-PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
-PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh)
-PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)
-PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)
PER -PERDIRJEN No.31/PJ/2009 (Pedoman Tatacara Pemot. PPh Ps.21)
DIRJEN -PERDIRJEN No.32/PJ/2009 (Form.SPT Masa & Bukti Pot PPh Ps.21)
-PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)
Dit.P2Humas 5
6. PENGERTIAN PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN
- JASA DAN KEGIATAN ,
YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA :
-GAJI - UPAH
-UANG PENSIUN - HONORARIUM
-TUNJANGAN, - KOMISI, FEE, UANG HADIR
- BONUS, THR - HADIAH DAN PENGHARGAAN
- PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
WP DN WP LN
PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
7. PEMOTONG PPh PASAL 21
PEMOTONG
ORANG PRIBADI
PEMBERI
KERJA BADAN
(TERMASUK BUT)
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
(TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA,
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)
DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK,
PENYELENGGARA JAMSOSTEK
PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH,
ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN,
ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN
8. TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21
BUKAN PEMOTONG
KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING
ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK
PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN
ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA
ATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
9. PENERIMA PENGHASILAN YANG
DIPOTONG PPh PASAL 21/26
PENERIMA PENGHASILAN
PEGAWAI TETAP*
PEGAWAI
PEGAWAI TIDAK TETAP
TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA,
OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN,
BUKAN PEGAWAI PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN,
PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGAS
DINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN
MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING
PESERTA KEGIATAN
PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT
PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
*PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARA
TERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATUR
TERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YG
BEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG
Dit.P2Humas
BERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.
9
10. TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26
TIDAK TERMASUK
PENERIMA PENGHASILAN
PEJABAT PERWAKILAN WNI YG BEKERJA
PEJABAT PERWAKILAN
DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU SBG OFFICIAL
ORGANISASI INTERNASIONAL YG
PEJABAT LAIN DARI NEGARA BADAN
DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITU
ASING TERMASUK ORANG- INTERNASIONAL
KMK. NO. 574/KMK.04/2000
ORANG YANG DIPERBANTUKAN DARI
SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN
& BERTEMPAT TINGGAL PERSERIKATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
BERSAMA MEREKA BANGSA-BANGSA
NO. 215/PMK.03/2008
(PBB)
• BUKAN WNI
• BUKAN WNI
• TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH TIDAK MENERIMA/
PENGHASILAN LAIN DI LUAR • TIDAK MENJALANKAN USAHA/ MEMPEROLEH
JABATANNYA DI INDONESIA KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN PENGHASILAN
UNTUK MEMPEROLEH LAIN DI LUAR
• NEGARA YBS. MEMBERIKAN PENGHASILAN DI INDONESIA SBG OFFICIAL
PERLAKUAN TIMBAL BALIK
11. PENGHASILAN YANG DIPOTONG
PPh PASAL 21/26
PENGHASILAN
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR
BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN,
UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN
BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN,
JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN
LAIN SEJENIS
BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU,
UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAU
PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN,
DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN
TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK
ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN
Dit.P2Humas
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)
11
12. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM
NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT
PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA 12
Dit.P2Humas
13. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PENGHASILAN BRUTO
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BUKAN PEGAWAI PESERTA
PEGAWAI TIDAK TETAP* KEGIATAN
HONORARIUM,
GAJI, TUNJANGAN UANG PENSIUN UANG SAKU,
KOMISI DAN FEE DGN
TERKAIT DGN GAJI BULANAN,TUNJANGAN UANG
SYARAT PUNYA
REPRESENTASI,
NPWP & HANYA
UANG RAPAT,
DIKURANGI: MENERIMA
HONORARIUM,
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGHASILAN DARI 1
DIKURANGI: PEMBERI KERJA
HADIAH DAN
PENGH. BRUTO MAKS BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGHARGAAN
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU D
PENGH.BRUTO MAKSIMAL I
Rp 500.000,-/BLN (HANYA
Rp 2.400.000,00/THN ATAU K
UTK PEGAWAI TETAP) U
- IURAN YG TERIKAT DGN
Rp 200.000,00
R
PENGHASILAN TETAP A
N
G
I
PENGHASILAN
DIKURANGI
NETO PTKP
TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK
*YANG (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)
PENGHASILAN
NYA DIBAYAR
SECARA JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
BULANAN TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
14. PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP BARU
Mulai 1-1-2009
SETAHUN SEBULAN
(Rp) (Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,- 1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG 17.160.000,- 1.430.000,-
KAWIN/NIKAH (K/-)
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & 18.480.000,- 1.540.000,-
MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & 19.800.000,- 1.650.000,-
MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & 1.760.000,-
MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) 21.120.000,-
PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN
•TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp
1.320.000
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,
•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN
TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA
15. PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN,
SUAMI TDK MENERIMA/ STATUS TIDAK
STATUS KAWIN
MEMPEROLEH KAWIN
PENGHASILAN
- UTK DIRI
HANYA UTK DIRI - UTK DIRI
SENDIRI
SENDIRI, YAITU SENDIRI
- STATUS KAWIN
RP 15.840.000,00 - TANGGUNGAN
- TANGGUNGAN
SETAHUN MAKS 3 ORG
MAKS 3 ORG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI
TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
16. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)
NO Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%
Dit.P2Humas
17. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA
& PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN
BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)
PERHITUNGAN SETIAP MASA PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR
(BULAN DESEMBER)
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN
(PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR)
PPh Ps.21 atas
DIKURANGI: DIKURANGI: SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK
- BIAYA JABATAN * : 5% BIAYA PENSIUN, 5% SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
DARI PENGH. BRUTO MAKS DARI PENGH.BRUTO
D
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU MAKSIMAL
I
Rp 500.000,-/BLN Rp 2.400.000,00/THN
K
- IURAN YG TERIKAT DGN ATAU
U
PENGHASILAN TETAP Rp 200.000,00/BULAN
R
A
PENGHASILAN NETO N
G
DIKURANGI : PTKP I
PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG
PADA MASA-MASA SEBELUMNYA
PENGHASILAN KENA PAJAK DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS
*BIAYA JABATAN
DIBAGI 12 TARIF PS.17 UU PPh HANYA UTK PEGAWAI TETAP
18. Penghitungan PPh Pasal 21
Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG BERSIFAT TERATUR DALAM Contoh untuk Gaji + Tunjangan
1 BULAN (Contoh Bulan Januari) Bulan Januari
- GAJI KEHORMATAN - UANG PENSIUN
- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp3.500.000,-
- TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKALI 12 Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-
DIKURANGI: DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO BIAYA PENSIUN, 5% DARI
(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)=
MAKS Rp 6.000.000,-/THN PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) Rp2.100.000+Rp600.000 =
ATAU Rp 500.000,-/BLN MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP Rp 200.000,00 Rp2.700.000
PENGHASILAN NETO Rp39.300.000,-
DIKURANGI
- Rp15.840.000
PTKP
Rp23.460.000
PENGHASILAN KENA PAJAK
Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000
X TARIF PS.17 UU PPh 12 18
12
12
Rp97.750 = PPh bln Januari
19. Penghitungan PPh Pasal 21
Masa Pajak Terakhir
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
terutang atas Yg telah dipotong PPh Pasal 21
seluruh Penghasilan pada masa-masa
Kena Pajak selama 1 sebelumnya
Masa Pajak
Tahun atau bagian dalam tahun pajak Terakhir
tahun pajak ybs
Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan
terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)
(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) –
[(5%x (Rp3.500.000 x 11 +
Rp5.000.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
(Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000
=Rp24.885.000
X Rp 1.075.250* Rp169.000
5% = Rp24.885.000 =
Dit.P2Humas
Rp1.244.250 *Rp97.750/BULAN X 11
20. Penghitungan PPh Pasal 21
Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur
PPh Pasal 21
Terutang atas PPh Pasal 21
seluruh Penghasilan Yg terutang atas PPh Pasal 21
atas jumlah yg penghasilan
teratur x 12
Masa Pajak
teratur x 12 + jumlah
penghasilan tdk Terakhir
teratur
Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar
Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR
(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) –
[(5%x (Rp3.500.000 x 12 +
Rp1.500.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
(Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000
Rp 1.173.000* Rp169.000
=Rp24.885.000
X
*lihat contoh penghit.tiap
5% = Rp24.885.000 = masa (teratur) hl.17
Dit.P2Humas
Rp1.244.250
21. DASAR PENGHITUNGAN
PPh Ps. 21
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
PEGAWAI TETAP
WP DALAM NEGERI
SEJAK AWAL SETELAH PERMULAAN
TAHUN TAHUN PAJAK
MULAI BEKERJA SETELAH BULAN MULAI BEKERJA
JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG DALAM TAHUN
SEBELUMNYA BEKERJA PADA
PEMBERI KERJA LAINNYA
BERJALAN
JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN KENA PAJAK
DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM YG DISETAHUNKAN
CONTOH :
TIDAK SI A KERJA MULAI BLN JULI CONTOH :
SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL
DISETAHUNKAN DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT
Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh
MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21
PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA
ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN
JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x
+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP
X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN 12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN
22. Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, Tdk termasuk
Honorarium atau
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN Komisi yg diterima
UANG SAKU HARIAN Penjaja barang &
Petugas dinas luar
DIBAYAR HARIAN
TIDAK LEBIH DARI LEBIH DARI
Rp 150.000,- Rp 150.000,-
DIKURANGI
Rp 150.000,-
TIDAK DIPOTONG DIPOTONG PPh
PPh Ps.21 TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
JIKA PENGHASILAN JIKA WP
TARIF 5% KUMULATIF DLM TDK
DIKURANGI 1 BLN < Rp 6.000.000 MEMILIKI
PTKP HARIAN SEBENARNYA + PKP JIKA PENGHASILAN
NPWP
MAKA
Iuran Jaminan Hari Tua/ TARIF Psl 17 KUMULATIF DLM TARIFNYA
Iuran Tunjangan Hari Tua 1 BLN > Rp 6.000.000 20% LEBIH
yg dibayarkan ke Jamsostek, TINGGI
bila diwajibkan Dit.P2Humas
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
23. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,
TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :
UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK
Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00
PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00
JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH
TINGGI SEHINGGA MENJADI :
5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00
24. Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP PKP DISETAHUNKAN
MAKA X
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI TARIF PPh Ps.17
PPh SETAHUN
PPh SEBULAN
25. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja
pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta
Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari.
• PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan per hari Rp140.000,00
Batas penghasilan bruto yang tidak
dikenakan PPh atas upah Rp150.000,00
Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21
Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima
penghasilan melebihi Rp1.320.000,00, yaitu Rp140.000,00 x 10 =
Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai
berikut:
• PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan 10 hari Rp1.400.000,00
PTKP 10 hari
10 x (Rp15.840.000,00/360) Rp 440.000,00
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp 960.000,00
PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10
( 5% x Rp960.000,00) Rp 48.000,00
• Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11
maka Pasal 21 yang terutang :
11 x Rp140.000,00 Rp1.540.000,00
PTKP 11 hari
{11 x (Rp15.840.000,00/360)} Rp 484.000,00
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp1.056.000,00
PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00) Rp52.800,00
PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 Rp48.000,00 -
PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11 Rp4.800,00
Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara
Dit.P2Humas
20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6% 25
26. TENAGA AHLI YG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
(BUKAN PEGAWAI)
TERDIRI DARI :
- PENGACARA - KONSULTAN
- AKUNTAN - NOTARIS
- ARSITEK - PENILAI
- DOKTER - AKTUARIS
MENERIMA PENGHASILAN BERUPA
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
DASAR PENGENAAN & DIPOTONG PPH PS.21
PEMOTONGAN DENGAN TARIF PASAL 17
PPh PASAL 21 ADALAH DARI DASAR PENGENAAN &
50% DARI JUMLAH PEMOTONGAN PPh PASAL 21
PENGHASILAN BRUTO
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
Dit.P2Humas
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
27. CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 1
dr. Slamet Taramandi (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21
5% x (50% x Rp10.000.000) =
5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000
PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan
PPh Pasal 21
Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP
5% x (50% x Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,-
5% x (Rp5.000.000) x 120% = Rp300.000,-
Contoh 2
Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai pengacara
sebesar Rp100.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x (50% x Rp100.000.000) =
5% x (Rp50.000.000) Dit.P2Humas
= Rp2.500.000 27
28. IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAI
YANG TIDAK MEMILIKI NPWP ATAU
DIBAYARKAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN*
HONORARIUM, KOMISI, FEE,
DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN APAPUN
DITERIMA
BUKAN PEGAWAI
• SENIMAN, OLAHRAGAWAN; • ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN,
• PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PELATIHAN & MAGANG DLL;
PENYULUH & MODERATOR, • PEMBAWA PESANAN/PENEMU
• PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; LANGGANAN/PERANTARA
• DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL
• PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK
MARKETING ATAU DIRECT SELLING
TEKNIK,
• PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK
KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
TELEKOMUNIKASI,, BERSTATUS SBG PEGAWAI;
• PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK
ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL
BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU
• AGEN IKLAN;
• PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI
• PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; LAINNYA
• PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT,
KONFERENSI,
JIKA WP TDK MEMILIKI
PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA
NPWP MAKA DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN
ATAU * JIKA MEMILIKI NPWP ATAU
TARIFNYA 20% LEBIH TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO IMBALAN YG DIBERIKAN
TINGGI BERKESINAMBUNGAN28
MAKA LIHAT KETENTUAN
PADA HALAMAN 12
29. CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 1
Benny adalah penyanyi menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- atas
Penghitungan PPh Pasal 21
5% x Rp10.000.000) = Rp500.000,-
Jika Benny tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
(5% x 120%) x Rp10.000.000,- = Rp600.000
Contoh 2
Polan adalah pelawak menerima honorarium sebesar Rp50.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-
Jika Polam tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
(5% x 120) x Rp50.000.000 = Rp3.000.000
30. KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI DOKTER (BUKAN PEGAWAI)
SELAIN TENAGA AHLI, YG MELAKUKAN PRAKTIK
YG MEMPERKERJAKAN DI RUMAH SAKIT/KLINIK
ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA
MENERIMA
MENERIMA
HONORARIUM,
HONORARIUM, KOMISI DAN FEE
KOMISI DAN FEE
PENGHASILAN BRUTO =
PENGHASILAN BRUTO =
DI DALAM JUMLAH BRUTO JASA DOKTER
KONTRAK YG DIBAYARKAN PASIEN MELALUI
JUMLAH BRUTO PEMBAYARAN DIPISAHKAN
DIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH RUMAH SAKIT / KLINIK
BIAYA
PEGAWAI YG DIPERKERJAKAN BAGIAN GAJI/ SEBELUM DIPOTONG
UPAH TSB BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL
31. KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
PEJABAT NEGARA, PNS,
ANGGOTA TNI, ANGGOTA PEGAWAI
POLRI, & PENSIUNANNYA
MENERIMA
DIATUR
MENERIMA DALAM
KETENTUAN
KHUSUS
UANG PESANGON, UANG
MANFAAT PENSIUN,
PENGHASILAN YG TUNJANGAN HARI TUA,
BERSUMBER APBN/APBD JAMINAN HARI TUA,
YG DIBAYARKAN SEKALIGUS
32. KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK
PENGHASILAN
DITERIMA DITERIMA
PEGAWAI TETAP/
BUKAN PEGAWAI
PENERIMA PENSIUNAN
YG TIDAK MEMILIKI NPWP
YG TIDAK MEMILIKI NPWP
TERUTANG PPh PASAL 21 TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PEGAWAI TETAP/ SELISIH PENGENAAN
PENERIMA PENSIUNAN TARIF 20% LEBIH TINGGI
BUKAN PEGAWAI YG TIDAK
MENDAFTARKAN DIRI SEBELUM DIPERHITUNGKAN DGN MEMILIKI NPWP DAFTARKAN
PPh PSL.21 UTK BLN DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS
MASA DESEMBER DLM TAHUN SELANJUTNYA
KALENDER YBS
DAPAT DIKREDITKAN
TERUTANG PPh PASAL 21
DALAM SPT TAHUNAN UNTUK
TARIFNYA NORMAL
TAHUN PAJAK YBS
DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK
KETENTUAN TARIF 20% LEBIH
YBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN KETENTUAN TARIF 20% LEBIH
TINGGI TIDAK BERLAKU
TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKAN TINGGI TIDAK BERLAKU
Dit.P2Humas ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN
ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN
32
PADA BULAN SELANJUTNYA
PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL
PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL
33. ORANG PRIBADI
STATUS WP LUAR NEGERI
PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH
DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
DIPOTONG PPh PSL 26
TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B
DARI PENGHASILAN BRUTO
BERSIFAT FINAL
JIKA BERUBAH STATUS
MENJADI WP DLM NEGERI
TIDAK FINAL
34. PENGHASILAN YANG DITERIMA
DALAM MATA UANG ASING
PENGHITUNGAN PPh PSL 21/26
BERDASARKAN KURS YG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN
SECARA BERKALA (TIAP MINGGU)
35. KEWAJIBAN
PEMOTONG PPh PASAL 21
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG
SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2
PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN
CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG
TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA
MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
36. KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN
KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA
SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,
PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA
KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
37. TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21/26
TIDAK
DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SSP KE : TDK ADA
- BANK PERSEPSI, ATAU PENYETORAN
- KANTOR POS GIRO
BILA JATUH PADA
PALING LAMA HARI LIBUR PENYETORAN
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA* PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
*Ketentuan ini juga berlaku bagi
Wajib Pajak dengan Kriteria
Tertentu yg diijinkanmelaporkan
beberapa masa pajak dalam satu
SPT Masa
38. TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26
TIDAK DITANGGUNG
DITANGGUNG PEMERINTAH PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPh MELAPORKAN PENGHITUNGAN
PASAL 21 PPh PSL 21
KE KPP/KP2KP DLM DAFTAR TERSENDIRI
PALING LAMA 20 HARI
SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR* KPP/KP2KP
JIKA JATUH PD PD HARI KERJA
HARI LIBUR BERIKUTNYA
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan
beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu
pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa
pajak terakhir.
39. TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN
YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG
PELAPORAN
DENGAN SPT MASA
PPh PASAL 21/26
KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN
ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI)
PALING LAMA20 HARI
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR*
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PADA HARI KERJA
SEBELUMNYA
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan
beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu
pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa
pajak terakhir. Dit.P2Humas
40. Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan
ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009)
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Nomor: PER-32/PJ/2009
KANTOR PELAYANAN PAJAK Tanggal: 25 Mei 2009
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : ……………………………………… (2)
N P W P : - - - - - (3)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Tarif
lebih
Jumlah Penghasilan Bruto tinggi PPh yang Terutang
No. Jenis Penghasilan 20% Tarif
(Rp) (Tidak (Rp)
Ber-
NPWP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Perubahan
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
2. Imbalan Distributor MLM
3. Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4. Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5. Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7. Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
8. Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9. Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
11. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
12. Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
…………………………………………………………………………………………………………………
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian : …………………., ……………………. 20 ……. (4)
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pemotong Pajak (5)
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan N P W P : - - - - -
sebagai kredit pajak dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang
N a m a :
Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila
diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.33.01 ......................................................... (6)
41. Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : ……………………………………… (2)
NPWP : - - - - - (3)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Perubahan No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
2. Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
JUMLAH
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………
*) Lihat petunjuk pengisian
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Pemotong Pajak (5)
NPWP : - - - - -
Nama :
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah ......................................................... (6)
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
Dit.P2Humas 41
41
42. Departemen
DAFTAR BUKTI
Keuangan RI PEMOTONGAN Masa Pajak
Direktorat PAJAK PENGHASILAN (Bulan/Tahun)
Jenderal
Pajak
PASAL 21 DAN/ATAU / 2 0
PASAL 26 (TIDAK FINAL)
Bukti Pemotongan Jumlah Objek PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 dan/atau
No NPWP Nama Wajib Pajak
Nomor Tanggal dan/atau Pasal 26 yang
Pasal 26 Dipotong
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perubahan 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jumlah
Halaman ke dari halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Dit.P2Humas 42
42
43. Departemen
DAFTAR BUKTI
Keuangan RI PEMOTONGAN Masa Pajak
Direktorat PAJAK PENGHASILAN (Bulan/Tahun)
Jenderal
Pajak
PASAL 21 DAN/ATAU / 2 0
PASAL 26 (FINAL)
Bukti Pemotongan Jumlah Objek PPh Pasal
PPh Pasal 21 21dan/atau
No NPWP Nama Wajib Pajak
Nomor Tanggal dan/atau Pasal 26 yang
Pasal 26 Dipotong
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perubahan 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jumlah
Halaman ke dari halaman
Direktorat Dit.P2Humas
Penyuluhan Pelayanan
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 43
dan Humas 43
44. Departemen
SPT Masa
Pajak Penghasilan
x SPT Normal
Keuangan RI Pasal 21 dan/atau Pasal 26 SPT Pembetulan Ke-____
Direktorat
Jenderal Form ulir ini digunak an untuk m e lapor k an Tahun Kalender Formulir
k e w ajiban Pe m otongan Pajak Pe nghas ilan Pas al
Pajak
21 dan/atau Pas al 26 20 1721
(Bulan/Tahun)
Masa Pajak
/ 2 0
Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak
1 NPWP -
2 Nama WP
3 Alamat
No mo r A lamat
4 Telepo n 5 Email
Bagian B – Objek Pajak
Perubahan No
G o l o n g a n P e ne r i ma
Pe n g h a s i l a n
J u ml a h
P e n e r i ma
P e ng ha s ila n
J u ml a h
P e ng h a s i l a n B r u t o
(R p )
J u ml a h
P a ja k T e r u t a ng
(R p )
(1) (2 ) (3) (4 ) (5)
6 Pegaw ai Tetap
7 Penerima Pensiun Berkala
8 Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
9 Distributor MLM
10 Petugas Dinas Luar Asuransi
11 Penjaja Barang Dagangan
12 Tenaga Ahli
Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang
13
tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap
Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi,
14
Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
15 Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
16 Peserta Kegiatan
Bukan P egaw ai yang Menerima Penghasilan yang
17
Bersif at Berkesinambungan
Bukan P egaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak
18
Bersif at Berkesinambungan
Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar
19
Negeri
Jumlah Bagian B
20
(Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November
21
(Diisi hanya pada Masa Pajak Desemb er)
22 STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)
Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Tahun Kalender
23 Masa Pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
25 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
25b. Penyetoran dengan SSP
Jika SP T P embetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan
26
27
Dit.P2Humas
(merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)
44
28 Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak Tahun
45. Bagian C – Objek Pajak – Final
J uml a h J u ml a h J u ml a h
G o l o n g a n P e ne r i ma
No P e ne r i ma P e ng ha s i l a n B r ut o P a ja k T e r ut a ng
Pe ng ha s i l a n
P e ng ha s il a n (Rp) (R p )
(1) (2 ) (3 ) (4) (5)
P enerima Uang P esango n, Uang M anfaat P ensiun, Tunjangan
29 Hari Tua atau Jam inan Hari Tua, dan P embayaran Lain
Sejenis yang Dibayarkan Sek aligus
P ejabat Negara, P egawai Negeri Sipil, A nggo ta TNI/P OLRI
30 dan P ensiunan yang M enerima Ho no rarium dan Imbalan Lain
yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
Jumlah B agian C
31 (P enjumlahan A ngka 29 s .d 30)
Bagian D – Lampiran
a) Surat Setoran Pajak ____ lembar b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 c) Surat Kuasa Khusus/Surat
DTP Keterangan Kematian
d) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak e) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak f ) Formulir 1721 – I
Penghasilan Tidak Final Penghasilan Final (Di sa mpai ka n ha nya pa da M a sa
P a j a k Desember )
g) Formulir 1721 – II h) Daf tar Biaya untuk Wajib Pajak yang i)
(D is am paik an hanya pa da M as a P aja k Tidak Wajib Menyampaikan SPT
t e rjad i pe ru bahan P e g awai T e t ap) Tahunan PPh Badan (Di sa mpa i k a n
ha nya pa da M a sa P a j a k
Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan
Perubahan Diisi oleh Petugas
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
PEMOTONG PA JA K (PIMPINA N) Kuasa Wajib Pajak SPT Masa Diterima:
Langsung dari WP
Nama
Melalui Pos
NPWP
-
Tanda Tangan Tanggal (dd/mm/yyyy) Tang g al (d d / mm/ yyyy) Tanda Tangan
____/_____/____ ___/___/_____
TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh
Da lam ketentuan baru ini, tarif pemotonga n PPh Pasal 21 adalah dengan me nggunakan ta rif Pas al 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghas ilan yang diterima oleh:
1. Pegawai te tap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan se ca ra bulanan.
3. Pegawai tidak te tap atau tenaga kerja lepas yang dibaya rkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak te tap atau tenaga kerja lepas be rupa upah harian, upa h mingguan, upah sa tuan, upah borongan dan ua ng sa ku harian ya ng tidak
dibaya rkan secara bulanan.
5. Bukan pe gawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkes inambungan.
6. Peserta kegiatan se tia p kali menerima pembayara n yang be rsifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pe gawai yang menerima imbalan yang berkes inambungan.
8. Anggota de wan komis aris a tau dewan pengawas yang tidak merangkap se bagai pegawai tetap ya ng menerima ata u memperoleh honorarium atau
imbalan ya ng bersifat tidak teratur.
9. Ma ntan pegawai yang menerima atau me mperoleh jas a produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbala n lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun ya ng berstatus s ebagai pegawa i yang melakukan penarikan Da na Pe nsiun.
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)
PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI
PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas lua r asuransi yang tidak berstatus s ebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja bara ng
dagangan ya ng tidak berstatus pegawa i atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh
Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk menda patkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima pe nghasilan ters ebut harus
memiliki NPWP (untuk wanita ka win, ma ka suaminya harus memiliki NPWP) dan me mberika n fotokopi kartu NPW
BIAYA JABATAN
Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah s etinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 s ebulan.
Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari pe nghasilan bruto dengan jumlah s etinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun ata u Rp 200.000,00 sebulan.
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)
BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21
Batas pe nghasilan bruto yang diterima atau diperole h pegawai harian, mingguan dan pegawa i tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak
dipotong PPh Pa sal 21. Na mun ketentuan ini tidak berlaku jika pengha silan bruto ini telah melebih
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Dit.P2Humas
Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pe gawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotonga n PPh Pasal 21 de ngan tarif yang lebih tinggi
45
20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumla h PPh ya ng dipotong tarifnya
46. Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember
Departemen
Keuangan RI
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN
1721 - I
Direktorat PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Tahun Kalender
Jenderal UNTUK PEGAWAI TETAP DAN
Pajak PENERIMA PENSIUN BERKALA
2 0
A. DAFTAR PEGAW AI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA
MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
PPh Pasa l 21
Pe nghasilan Bruto dan/a tau Pa sal 26
No NPWP Nama W ajib Paja k
(Rupiah) Te ruta ng
(Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A1. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)
B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang
C. Jumlah (A1 + B) Dit.P2Humas 46
47. Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember
Departemen
Keuangan RI
1721 - II
Direktorat
DAFTAR PERUBAHAN M ASA PAJAK
Jenderal PEGAWAI T ET AP (Bulan/Tahun )
Pajak / 2 0
A. Pegawai Tetap yang Keluar
PPh Pasal 21
Pengha silan
Da n/Atau Pasal
No NPW P Na ma Wa jib Paja k Bruto
26 Teruta ng
(Rupiah)
(Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
2.
3.
4.
5.
B. Pegawai Tetap yang Masuk
Status Karya wan
No NPW P Nama Wajib Pajak (TK, K,
Jum lah
K/I, PH,
Tanggungan
HB)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
2.
3.
4.
5.
C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP
Tanggal
No NPW P Nama Wajib Paja k
Te rdaftar
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
3.
4.
5.
Halaman ke dari halaman Dit.P2Humas 47
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
48. Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan Pertama
Atau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor
Departemen
Keuangan RI DAFTAR PEGAWAI
1721 - T
Direktorat TETAP/PENERIMA PENSIUN MASA PAJAK
Jenderal BERKALA (Bulan/Tahun )
Pajak
/ 2 0
Status Karya wan
No NPWP* Nama Wajib Paja k (TK, K, K/I, Jum lah
PH, HB) Tanggungan
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Dit.P2Humas 48
* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan
49. Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru
Hanya diisi
Dlm transaksi SURAT SETORAN PAJAK
Pengalihan hak DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR 1
Atas tanah dan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib Pajak
Atau bangunan NPWP :
Dan Kegiatan Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Membangun
ALAMAT WP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
sendiri ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
……………………………………………...…………………..…………………………………………………….
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Perubahan Jumlah Pembayaran : …………………………………………………………………………….…………………………………….dengan rupiah penuh
Diisi
Terbilang : ………………………………….……………………………………………...…………………………...……………………………………………………………………
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal …………………………………………… ……………………………….. , Tanggal ……………...………….
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : …………………………………………..
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
