1. Undang-undang tentang Jaminan
Sosial

2. Pendahuluan
 Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya
merupakan program Negara yang bertujuan
memberi kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Melalui program ini, setiap penduduk diharakan
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak apabila tejadi hal-hal yang dapat
mengakibatkan hilang atau berkurangnya
pendapatan, karena menderita sakit, mengalami
kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia
lanjut, atau pensiun.

3.  UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3)
 UUD 1945 Pasal 32 ayat (1), (2)
 Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
 Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan
Kesehatan
 Peraturan dan Ketentuan lainnya
DASAR HUKUM

4. UUD 1945 Pasal 28 H
 (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat.

5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 40TAHUN 2004
TENTANG
“SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL”

6. Bab 1
ketentuan umum
pasal 1

9. Bab II
Asas,Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan
ASAS :
 Pasal 2
Sistem Jaminan Sosial Nasional
diselenggarakan berdasarkan asas
kemanusiaan, asas manfaat, dan asas
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

10. TUJUAN :
 Pasal 3
Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan
untuk memberikan jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup yang layak bagi
setiap peserta dan/atau anggota
keluarganya.

11. PRINSIP
Pasal 4
Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada
prinsip :
a. kegotong-royongan
b. Nirlaba
c. Keterbukaan
d. kehati-hatian
e. Akuntabilitas
f. Portabilitas
g. kepesertaan bersifat wajib
h. amanat
i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya
untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta.

12. Program Jaminan Sosial
 Pasal 18
Jenis program jaminan sosial meliputi :
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan kematian.

17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24TAHUN 2011
TENTANG
“BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL “

18. Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1

20.  Pasal 2
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan
sosial nasional berdasarkan asas:
a. kemanusiaan
b. manfaat
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

21.  Pasal 3
BPJS bertujuan :
Untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup yang layak bagi
setiap Peserta dan/atau anggota
keluarganya.

22. Bab II
Pembentukan dan Ruang Lingkup
Pembentukan
 Pasal 5
(1) Berdasarkan Undang-Undang ini
dibentuk BPJS
(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:
a. BPJS Kesehatan
b. BPJS Ketenagakerjaan.

23. Ruang Lingkup
 Pasal 6
(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan
program jaminan kesehatan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
menyelenggarakan program:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.

24.  Pasal 9
(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi
menyelenggarakan program jaminan
kesehatan.

25. Tugas
 Pasal 10
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
BPJS bertugas untuk:
a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi
Kerja;
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan
Sosial;
f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan
sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program
Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

26. PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40TAHUN 2012
TENTANG
“PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT”

27.  Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah
melaksanakan program jaminan kesehatan
sosial, dimulai dengan program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin (JPKMM) atau lebih dikenal dengan
program Askeskin (2005-2007) yang kemudian
berubah nama menjadi program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun
2008 sampai dengan sekarang.

28. Jaminan Kesehatan Nasional
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta
Jaminan Kes
Fasilitas
KesehatanMencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi)
Kualitas Yankes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
KendaliBiaya&kualitasYankes
Pemerintah
Sistem Rujukan
Single payer, regulated, equity

29.  Prinsip jamkesmas :
1. Dikelola secara nasional
2. Nirlaba
3. Portabilitas
4. Transparan
5. Efisien
6. Efektif.

30.  Tujuan jamkesmas :
Melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu
dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan
sosial.

31. Penyelenggaraan
 Program Jamkesmas memberikan perlindungan
sosial di bidang kesehatan untuk menjamin
masyarakat miskin dan tidak mampu yang
iurannya dibayar oleh pemerintah agar
kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat
terpenuhi.
 Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
dalam Program Jamkesmas bersumber dari
Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara
(APBN) dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK)
belanja bantuan sosial.

32. Penyelenggaraan Program Jamkesmas
dibedakan dalam dua kelompok berdasarkan
tingkat pelayanannya yaitu:
1. Jamkesmas untuk pelayanan dasar di
puskesmas termasuk jaringannya
2. Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan
lanjutan di rumah sakit dan balai kesehatan.

33. Peserta yang dijamin dalam program
Jamkesmas tersebut meliputi:
a. Masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai
dengan database kepesertaan yang
bersumber dari TNP2K.
b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang
terlantar.
c. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
yang tidak memiliki kartu Jamkesmas.
d. Masyarakat miskin yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009

34. e. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru
lahir termasuk Keluarga Berencana (KB) pasca
melahirkan, yang tidak memiliki jaminan
persalinan.
f. Penderita Thalassaemia Mayor yang sudah
terdaftar pada Yayasan Thalassaemia Indonesia
(YTI) atau yang belum terdaftar namun telah
mendapat surat keterangan Direktur Rumah
Sakit sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis
Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia.
g. Seluruh penderita Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI) yang timbul akibat
pelaksanaan imunisasi Program pemerintah.

35. 1. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan Kesehatan,
Peserta Askes, Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek, dan Peserta
ASABRI
2. Tahap Kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta
BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah.
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 1
Perpres No.12/2013 ttg JKN Pasal 6
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan
2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan : Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan
Penerima Upah, Bukan Pekerja dan anggota keluarganya
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 2,3,4

36.  Daftar dan harga obat serta BMHP yang dijamin BPJS ditetapkan pemerintah
 Daftar harga obat & bahan medis habis pakai ditinjau setiap 2 tahun sekali
Jaminan Kesehatan NasionalManfaat
 Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah & swasta yang bekerjasama dgn BPJS
 Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilakukan pada faskes yang tidak
bekerjasama
 Bila belum tersedia fasyankes wajib BPJS memberikan kompensasi diberikan
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40
 Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan,
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk
pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang
diperlukan
 Manfaat medis & non medis (akomodasi & ambulan)
 Pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 20, 25
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 32

37. Peran Program Kefarmasian dan Alkes

38. Pasal 32
1. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar
dan harga obat, dan bahan medis habis pakai
yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Daftar dan harga obat dan bahan medis habis
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun
sekali.

39.  Disini Peran Binfar dalam menyediakan
Pedoman (tidak mengikat). Peran utama
pada obat-obat orphan dan atau obat yang
kasusnya jarang

40. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES
1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui :
– Penyempurnaan standar dan pedoman:
• Formularium Nasional
• Harga obat (group purchasing)
• Standar pelayanan farmasi lainnya
– Akreditasi standar pengelolaan dan pelayanan sarana
kefarmasian (instalasi farmasi)
– Pemenuhan jumlah SDM farmasi di fasyankes yang
dilakukan secara bertahap
– Peningkatan kompetensi SDM farmasi
– Penyempurnaan Manajemen Pengelolaan Obat (dari
perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pelayanan)

41. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES
2. Penyusunan dan review regulasi yang dibutuhkan
terkait dengan pelayanan kefarmasian dan alkes:
–Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat dan
BMHP
–Standarisasi alkes
–Penggunaan Alkes yang tepat guna
–Pengendalian dan pemantauan penggunaan obat
secara rasional

42. Pasal 26
1. Pengembangan penggunaan teknologi dalam Manfaat
Jaminan Kesehatan harus disesuaikan dengan
kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan
(health technology assessment).
2. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
3. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil penilaian
teknologi (health technology assessment) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS
Kesehatan.
9/15/2013 HasbullahThabrany - pandangan pribadi 42