SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Descargar para leer sin conexión
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
                       KECAMATAN BOBOTSARI
                            DESA KARANGMALANG
                                NOMOR KODE DESA 3303092003


                PERATURAN DESA KARANGMALANG
            KECAMATAN BOBOTSARI, KAB. PURBALINGGA
                     NOMOR : 2 TAHUN 2009

                                   TENTANG

            SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
                PEMERINTAH DESA KARANGMALANG

                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                       KEPALA DESA KARANGMALANG
Menimbang    :    a.   bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
                       pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai
                       dengan perkembangan pemerintah, dipandang perlu mengatur
                       susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
                  b.   bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
                       Purbalingga Nomor : 4 Tahun 2007, Tentang Pedoman Organisasi
                       dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan
                       desa Karangmalang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
                       Pemerintah Desa Karangmalang.

Mengingat    :    1.   Undang – undang Nomor : 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan
                       Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
                       Tengah ( Berita Negara Nomopr 42 Tahun 1950 ).
                  2.   Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan
                       Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik
                       Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara
                       Republik Indonesia Nomor 4389 ).
                  3.   Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
                       Derah sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 8
                       Tahun 2005, Tentang Penetapan Perauran Pemerintah Pengganti
                       Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Peroubahan atas
                       Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah
                       Daerah menjadi undang – undang ( Lembaran Negara Republik
                       Indonesia Tahun 2004 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara
                       Republik Indonesia Nomor : 4438 ).
                  4.   Undang – undang Nomor ; 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
                       Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan dan Pemerintah Daerah
                       ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126,
                       tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).
                  5.   Peraturan pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa
                       ( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158
                       Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4567 )
                  6.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman
                       Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah
                       ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165,
                       Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ).
                  7.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
                       urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
                       Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara republik
                       Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara
                       Republik Indonesia Nomor 4737 )
8.  Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006
                            Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa
                            ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 )
                        9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004
                            tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah
                            Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 )
                        10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006
                            Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
                            Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Purbalingga Nomor 6 Tahun
                            2006 )
                        11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2007 tentang
                            Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainya di Kabupaten
                            Purbalingga.
                        12. Peraturan Desa Karangmalang No. 2 Tentang SOTK Pemerintah
                            Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten purbalingga

                   DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
       BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DENGAN KEPALA DESA
  DESA KARANGMALANG, KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

                                    MEMUTUSKAN

 Menetapkan         :   PERATURAN DESA KARANGMALANG, NOMOR : 2 TAHUN
                        TENTANG   SUSUNAN     ORGANISASI  DAN TATA KERJA
                        PEMERINTAH DESA ( SOTK ) KARANGMALANG



                                       BAB I
                                  KETENTUAN UMUM

                                         Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga merupakan
   kesatuan masyarakat hokum, yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk
   mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal – usul dan adapt
   istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik
   Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oelh Pemerintah Desa dan
   Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan
   masyarakat setempat berdasar asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan
   dihormati dalam sitem Pemeirintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa serta dalam Tugasnya yang
   menyangkut urusan Teknis lapangan dibantu Petugas Teknis Lapangan ( PTL ) sebagaimana
   unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
   merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur
   penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama
   Kepala Desa.
6. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris desa, Pelaksana
   teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja unsur kewilayahan.
8. Tugas pembantu adlaah penugasan dari Pemerintah Kepada daerah dan atau desa dan
   sekretariat desa dari pemerintah propinsi dari kabupaten / kota dan atau desa serta
   pemerintah Kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang
   dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam
   memberdayakan masyarakat.
BAB II
                                         Penyusunan

                                           Pasal 1

1.   Organisasi Pemerintah desa disusun berdasar pertimbangan :
     a. Kewenangan yang dimiliki oleh desa.
     b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa.
     c. Kemapuan keuangan desa
     d. Ketersediaan sumber daya manusia
     e. Pengembangan pada kerjasama antara desa dan dengan pihak ketiga.


2.   Organisasi Pemerintah Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
     desa ini, berpedoman kepada peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006.
3.   Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas,
     fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa.
4.   Dalam menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah
     dkonsultasikan kepada pejabat yang berwenang, terutama berkaitan dengan kemampuan dan
     besaran organisasi Pemerintah Desa.
5.   Penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
     diatur dengan Peraturan Kepala Desa.


                                         BAB III
                       Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

                                           Pasal 2

1.   Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa, yang memiliki
     kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya.
2.   Pemerintah Desa dipimpin seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan kewenangan tugas
     dan fungsinya berkewajiban :
     a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desanya kepada Bupati
     b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD
     c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada masyarakat

                                           Pasal 3

Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangganya, urusan yang
belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan.

                                           Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal (2 ), pemerintah desa mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi
   tanggungjawabnya
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong – royong
   masyarakat masyarakat .
d. Pembinaan dalam rangka kententraman dan ketertiban masyarakat.
e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
BAB IV
                                         ORGANISASI
                                         Bagian Pertama
                                       Susunan Organisasi

                                             Pasal 5

1.   Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari
     a. Kepala Desa
     b. Perangkat Desa
2.   Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari ;
     a. Sekretaris Desa
     b. Perangkat lainya
3.   Perangkat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
     a. Sekretariat desa yang terdiri dari urusan – urusan
     b. Pelaksana Tugas lapangan
     c. Dusun
4.   Jumlah urusan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan,
     kemampuan desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
5.   Jumlah urusan yang kami gunakan adalah pola maksimal sejumlah lima urusan, yaitu : urusan
     Pemerintahan, Urusan pembangunan, Urusan Keuangan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, serta
     Urusan Umum.
6.   Dan untuk melengkapi kebutuhan desa memanfaatkan tenaga yang ada dan jika dipandang
     perlu menambah tenaga dari non perangkat yang di pandang mampu dan atau melakukan
     pergeseran / mutasi fungsi secara vertikal maupun horizontal. Bentuk urusan pelaksana teknis
     lapangan, sejumlah 3 unsur terdiri dari :
     a. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan
     b. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan
     c. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian
7.   Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab
     kepada Kepala Desa dan bertugas melaksanakan pekerjaan teknis lapangan.
8.   Dusun dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa, dengan pertimbangan daya guna dan hasil
     guna, kondisi geografis dan demografis serta rentang kendali Pemerintahan Desa.
9.   Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran
     Peraturan desa ini, yang sesuai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa
     ini.

                                          Bagian Kedua
                                           Kepala Desa

                                             Pasal 6

1.  Kepala Desa mempunyai tugas penyelnggaraan urusan Pemerintahan Pembangunan dan
    kemasyarakatan
2. dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2, Kepala Desa
    mempunyai wewenang :
   a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
        bersama BPD.
   b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
   c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD.
   d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas
        dan ditetapkan bersama BPD.
   e. Membina kehidupan masyarakat desa.
   f. Membina perekonomian desa.
   g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif.
   h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hokum
        untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
   i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Penyelenggaraan pemerintah desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk juga
    pelaksanaan pendataan penduduk dan melaporkannya kepada Bupati Lewat Camat.
4.   Dalam pembinaan kehidupan masyarakat desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
     kepala desa dapat meminta bantuan kepada Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.


                                         Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagimana dimaksud pada pasal 6 (2) Kepala Desa
memimpin penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaskud pada Pasal 4

                                      Bagian Ketiga
                                     Sekretariat Desa

                                         Pasal 8

1.   Sekretariat desa adalah unsur staff yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
     Kepala Desa
2.   Sekretariat desa dipimpin oleh sekeretaris Desa

                                         Pasal 9

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketata usahaan Kepala Desa.



                                         Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Sekretaris desa mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pelaporan
b. Pelaksanaan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa.
c. Pelaksaan kordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa
d. Pengumpulan bahan evaluasi data dan perumusan program – program serta petunjuk untuk
    keperluan pembinaan tugas Pemerintah desa, pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
e. Pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
    Pembinaan masyarakat.
f. Penyusunan Program kerja Tahunan dan laporannya.

                                         Pasal 11

Sekretaris desa di Karangmalang menggunakan 5 (lima) urusan sebagaiman dimaksud dalam
pasal 4 adapun tugas untuk masing – masing urusan adalah sebagi berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN
   1. Mengumpulkan, manganalisa, dan mengevaluasi data serta melakukan pelayanan kepada
      masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan
      masyarakat.
   2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk
      rukun warga, Rukun tetangga dan masyarakat.
   3. Melakukan administrasi pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
      pemerintahan umum dan kegiatan social politik.
   4. Melakukan administrasi kependudukan, monografi, kebutuhan kartu, surat
      kepandudukan, Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil.
   5. Membantu tugas – tugas dibidang pertanahan.
   6. Melakukan administrasi Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
      Desa.
   7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat, termasuk rapat – rapat dengan
      BPD
   8. Melakukan administrasi perangkat desa
   9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.
B. URUSAN PEMBANGUNAN
   1. Mengumpulkan menganalisa dan mengevaluasi data keadaan dan kegiatan pertanian,
       perindustrian dan pembangunan serta melakukan administrasi dibidangnya.
   2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
       serta koordinasi kegiatan dibidang pertanian , perindustrian dan pembangunan.
   3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan dibidang Tera ulang, permohonan
       ijin usaha, ijin pembangunan.
   4. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan.
   5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan          hasil
       – hasil pembangunan lainya.
   6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk penyusunan daftar isian
       kegiatan.
   7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat dengan lembaga
       kemasyarakatan maupun BPD.
   8. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga
       kemasyarakatan desa maupun lembaga – lembaga di bidang pertanian, perinsutrian
       maupun pembangunan lain.
   9. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum milik desa.
   10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.

C. URUSAN KEUANGAN
   1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data dan melakukan
      palayanan kepada masyarakat di bidang keuangan.
   2. Melakukan administrasi keuangan
   3. Mengumpulkan, menginventarisir, menganalisa, mengevaluasi, mengelola dan membina
      sumber penghasilan dan kekayaan desa untuk dikembangkan.
   4. Membantu tugas – tugas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pajak –
      pajak lainnya.
   5. Meyiapakan dan merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa
   6. Melakukan administrasi penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.
   7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat lembaga kemasyarakatan desa
      maupun BPD
   8. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.

D. URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
   1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta melakukan pelayanan kepada masyarakat
      dibidang kesejahteraan rakyat, termasuk bencana alam, bantuan social, pendidikan,
      kbudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, kesehatan dan PMI serta keagamaan.
   2. Melakukan inventarisasi penduduk, tuna karya, tuna wisma, tuna susila, yatim-piatu,
      jompo danm memasyarkatkan kembali bekas narapidana.
   3. Melakukan administrasi keagamaan, jamaah haji, nikah, talak, rujuk, cerai dan badan amil
      zakat.
   4. Melakukan administrasi kegiatan program kependudukan keluarga berencana, ketenaga
      kerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup.
   5. Melakukan pembinaan antar umat beragama
   6. Melakukan tugas yang berkaitan dengan orang meninggal dunia.
   7. Melakukan kegiatan administrasi perkembangan PKK.
   8. Mengumpukan, menyiapkan bahan rapat dengan lembaga kemasyarakatan maupun BPD.
   9. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris.

E. URUSAN UMUM
   1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data administrasi surat –
      menyurat dan kearsipan.
   2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat – menyurat termasuk
      wesel dan pos.
   3. Melakukan urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi
   4. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat tulis kanto, pemeliharaan dan
      perbaikan alat/perlengkapan kantor.
   5. Menyusun jadwal dan mengikuti perkembangan pelaksanaan piket kantor, kebersihan,
      dan ketertiban kantor.
   6. Menginventarisasi bangunan dan barang – barang milik desa
7.   Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat termasuk rapat dengan BPD.
     8.   Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan
          kerumah tanggaan.
     9.   Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun sekretaris
          Desa.

                                           Pasal 12

Urusan – urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipimpin oleh Kepala Urusan yang
berkedudukan sebagai pembantu Sekretaris desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Desa.


                                       Bagian Keempat
                                           Dusun

                                           Pasal 13

1.   Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan unsur kewilayahan pelaksana
     Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab
     kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
2.   Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Dusun :
     A. Dusun I terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas :
        Sebelah Utara             : Jalan Raya Bobotsari - Rembang
        Sebelah Timur             : Jalan Desa Karangmalang
        Sebelah Selatan           : Wilayah Dusun III
        Sebelah Barat             : Desa Majapura
     B. Dusun II terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas :
        Sebelah Utara             : Jalan Raya Bobotsari - Rembang
        Sebelah Timur             : Desa Banjarkerta
        Sebelah Selatan           : Wilayah Dusun III
        Sebelah Barat             : Jalan Desa Karngmalang
     C. Dusun III terdiri dari 2 RW dan 6 RT dengan batas – batas :
        Sebelah Utara             : Wilayah Dusun II
        Sebelah Timur             : Desa Banjarkerta
        Sebelah Selatan           : Wilayah Kadus IV
        Sebelah Barat             : Desa Kalapacung
     D. Dusun IV terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas :
        Sebelah Utara             : Wilayah Dusun III
        Sebelah Timur             : Desa Banjarkerta
        Sebelah Selatan           : Desa Tangkisan
        Sebelah Barat             : Desa Tangkisan

3.   Peta masing – masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam
     lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
     desa ini.

                                           Pasal 14

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepal Desa, menyelenggarakan pemerintahan desa
diwilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

                                           Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 14 Kepala Dusun mempunyai
fungsi :
1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan
    ketertiban diwilayah kerjanya.
3. Melakukan dan melaksanakan peraturan desa diwilayah kerjanya.
4. Membantu Kepala Desa diwilayah kerjanya.
5.   Membina dan meningkatkan swadaya gotong – royong
6.   Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah
7.   Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oelh Kepala Desa.

                                        Bagian Kelima
                                  Pelaksana Teknis Lapangan

                                            Pasal 16

Pelaksana Teknis Lapangan ( PTL ) mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan
pemerintah desa di bidang teknis lapangan.

                                            Pasal 17

1.   Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6) uraian tugas untuk masing
     – masing Pelaksana Teknis Lapangan (PTL) adalah sebagai berikut :
     A. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan
         1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang pengairan
         2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang pengairans serta program
            pola tanam pertanian
         3. Membantu masyarakat Petani dalam penggunaan pengairan untuk lahan pertanian
         4. Membantu masyarakat petani dalam mengendalikan dan pmeberantsan hama
            penyakit pertanian
         5. Mendorong masyarakat melaksanakan gotong royong perawatan dan perbaikan
            saluran air untuk lahan pertanian
         6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

     B. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian
        1. Membantu tugas kepala Desa di bidang keagamaan
        2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang keagamaan khususnya
            agama Islam
        3. Membantu pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal serta
            pendistribusiannya
        4. Membantu pemantauan terhadap munculnya aliran – aliran keagamaan yang dilarang
            pemerintah
        5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

     C. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan
        1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang keamanan
        2. Memeliharan dan meningkatkan Sistem Keamanan Swakarsa masyarakat atau yang
            dikenal SISKAMLING
        3. Menghidupkan adanya PosKamLing
        4. Menjaga Keamanan Desa dalam pemntauan terhadap bahaya – bahaya yang datang
            dari luar / dari dalam yang dapat menimbulkan konflik
        5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
     D. Pelaksana Teknis Lapangan Kebayan
        1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang kebersihan lingkungan Kantor Desa
        2. Melaksanakan pengiriman dan kuris surat menyurat kedalam dan keluar Pemerintah
            Desa
        3. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Desa
        4. Melaksanakan tugas Rumah tangga Kantor di lingkungan Pemerintah Desa
        5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa


Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Desa di bidang teknis lapangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa.
BAB IV
                                         Tata Kerja

                                          Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Dusun Kepala Urusan dan
Pelaksana Teknis Lapangan, wajib malaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkrosisasi dan
simplikasi secara vertical dan hosrisontal dalam lingkungan desa sesuai tugas pokok
masing – masing.

                                          Pasal 19

1.   Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan
     memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing – masing.
2.   Sekretaris desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan wajib
     mengikuti, mamatuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa serta
     menyampaikan laporan pada waktunya,
3.   Setiap laporan yang diterima Kepala Desa dari bawahannya Kepala Desa wajib mengolah dan
     mempergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
4.   Dalam penyampaian laporan Kepala Desa kepada Camat tembusannya disampaikan kepada
     Lembaga – lembaga desa terkait.


                                          Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala
Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, wajib mengadakan rapat kerja secara berkala.



                                          BAB V
                                    Ketentuan Peralihan

                                          Pasal 21

Pada saat peraturan Desa ini berlaku Peraturan Desa Karangmalang yang terdahulu
Nomor : 141.1/III/2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Karangmalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




                                        BAB VI
                                  KETENTUAN PENUTUP

                                          Pasal 22

Semua ketentuan yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ,
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tetap
berlaku
                                          Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dengan Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

                                          Pasal 24

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangmalang.
Ditetapkan di       : Karangmalang
                                           Pada tanggal        : 01 Maret 2009

                                                Kepala Desa Karangmalang




                                                           SISWONO




Diundangkan di       : Karangmalang
Pada tanggal         : 01 Maret 2009

( Lembaran Desa Karangmalang Nomor :   Tahun 2009 )


            Sekretaris Desa




            Toni Suprapto

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Kang Margino
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprdAdelfios Andyka Fatra
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...Yudhi Aldriand
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
1. tupoksi bkkbn 06 2008
1. tupoksi bkkbn 06 20081. tupoksi bkkbn 06 2008
1. tupoksi bkkbn 06 2008asep gunawan
 
Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021ari saridjo
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiNugroho Satrio S
 
Kab pakpak barat 3_2008
Kab pakpak barat 3_2008Kab pakpak barat 3_2008
Kab pakpak barat 3_2008Medan Comonity
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.Arifuddin Ali
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaPerda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaArifuddin Ali
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...iniPurwokerto
 

La actualidad más candente (19)

Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
Perbup no.1 tahun 2016
Perbup no.1 tahun 2016Perbup no.1 tahun 2016
Perbup no.1 tahun 2016
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes  2 2016 bumdesa okPerdes  2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 
To pak sutoyo
To pak sutoyoTo pak sutoyo
To pak sutoyo
 
1. tupoksi bkkbn 06 2008
1. tupoksi bkkbn 06 20081. tupoksi bkkbn 06 2008
1. tupoksi bkkbn 06 2008
 
Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 
Ad bum des seboro
Ad bum des seboroAd bum des seboro
Ad bum des seboro
 
Kab pakpak barat 3_2008
Kab pakpak barat 3_2008Kab pakpak barat 3_2008
Kab pakpak barat 3_2008
 
Art bum des seboro
Art bum des  seboroArt bum des  seboro
Art bum des seboro
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaPerda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan Desa
 
Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24  lkmd 2019Sk no. 24  lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
 
Tata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajayaTata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajaya
 

Destacado

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
Berita acara musyawarah tuha 4
Berita acara musyawarah tuha 4Berita acara musyawarah tuha 4
Berita acara musyawarah tuha 4adi7101976
 
Katharina Urlbauer- SMM A4 Facelessness
Katharina Urlbauer- SMM A4 FacelessnessKatharina Urlbauer- SMM A4 Facelessness
Katharina Urlbauer- SMM A4 FacelessnessHHSome
 
Woefstok got talent - PP 2 - de eerste wedstrijd
Woefstok got talent - PP 2  - de eerste wedstrijdWoefstok got talent - PP 2  - de eerste wedstrijd
Woefstok got talent - PP 2 - de eerste wedstrijdYvette van Veldhuijsen
 
Metric System
Metric SystemMetric System
Metric Systemjdrinks
 
2 ruslaiana dancedrama
2 ruslaiana dancedrama2 ruslaiana dancedrama
2 ruslaiana dancedramaDucane Baki
 
Vocabulary yr
Vocabulary yrVocabulary yr
Vocabulary yrjdrinks
 
Vocabulary yr
Vocabulary yrVocabulary yr
Vocabulary yrjdrinks
 
Output meetup #2 自分の師匠を語る
Output meetup #2 自分の師匠を語るOutput meetup #2 自分の師匠を語る
Output meetup #2 自分の師匠を語るR Iwa
 
Personal information
Personal informationPersonal information
Personal informationHHSome
 
The Captioning Studio Pitch
The Captioning Studio PitchThe Captioning Studio Pitch
The Captioning Studio Pitchinnovyz
 
Vocabulary yr
Vocabulary yrVocabulary yr
Vocabulary yrjdrinks
 
How to be a great husband
How to be a great husbandHow to be a great husband
How to be a great husbandSegla Segla
 
Marka brand launch - slideshare
Marka brand launch - slideshareMarka brand launch - slideshare
Marka brand launch - slidesharemiyuuh
 

Destacado (20)

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
SOLUSI CERDAS
SOLUSI CERDASSOLUSI CERDAS
SOLUSI CERDAS
 
Sot 2008 revisi
Sot 2008 revisiSot 2008 revisi
Sot 2008 revisi
 
Berita acara musyawarah tuha 4
Berita acara musyawarah tuha 4Berita acara musyawarah tuha 4
Berita acara musyawarah tuha 4
 
Katharina Urlbauer- SMM A4 Facelessness
Katharina Urlbauer- SMM A4 FacelessnessKatharina Urlbauer- SMM A4 Facelessness
Katharina Urlbauer- SMM A4 Facelessness
 
Fdlp presentation
Fdlp presentationFdlp presentation
Fdlp presentation
 
Woefstok got talent - PP 2 - de eerste wedstrijd
Woefstok got talent - PP 2  - de eerste wedstrijdWoefstok got talent - PP 2  - de eerste wedstrijd
Woefstok got talent - PP 2 - de eerste wedstrijd
 
Metric System
Metric SystemMetric System
Metric System
 
State of Rural Minnesota 2013-preview
State of Rural Minnesota 2013-previewState of Rural Minnesota 2013-preview
State of Rural Minnesota 2013-preview
 
2 ruslaiana dancedrama
2 ruslaiana dancedrama2 ruslaiana dancedrama
2 ruslaiana dancedrama
 
Invt ques
Invt quesInvt ques
Invt ques
 
Vocabulary yr
Vocabulary yrVocabulary yr
Vocabulary yr
 
Vocabulary yr
Vocabulary yrVocabulary yr
Vocabulary yr
 
Video games
Video gamesVideo games
Video games
 
Output meetup #2 自分の師匠を語る
Output meetup #2 自分の師匠を語るOutput meetup #2 自分の師匠を語る
Output meetup #2 自分の師匠を語る
 
Personal information
Personal informationPersonal information
Personal information
 
The Captioning Studio Pitch
The Captioning Studio PitchThe Captioning Studio Pitch
The Captioning Studio Pitch
 
Vocabulary yr
Vocabulary yrVocabulary yr
Vocabulary yr
 
How to be a great husband
How to be a great husbandHow to be a great husband
How to be a great husband
 
Marka brand launch - slideshare
Marka brand launch - slideshareMarka brand launch - slideshare
Marka brand launch - slideshare
 

Similar a Sot 2008

PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021NoerCholies1
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019hasanadjo
 
Permen no.44 th_2016 kewenangan desa
Permen no.44 th_2016 kewenangan desaPermen no.44 th_2016 kewenangan desa
Permen no.44 th_2016 kewenangan desasutripto
 
Permen no.44 th_2016 kewenangan desa
Permen no.44 th_2016 kewenangan desaPermen no.44 th_2016 kewenangan desa
Permen no.44 th_2016 kewenangan desaApner Krei
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Arifuddin Ali
 
Peraturan bpd tentang pilkades
Peraturan bpd tentang pilkadesPeraturan bpd tentang pilkades
Peraturan bpd tentang pilkadesStrobillus Found
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008Nandang Sukmara
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008Nandang Sukmara
 
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)Khol Fathirius
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...fahmironi
 
Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017 Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017 pancakarsa2
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfmariaagustin14
 

Similar a Sot 2008 (20)

PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
 
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdesPerbup no 16 th 2016 sotk pemdes
Perbup no 16 th 2016 sotk pemdes
 
bumdes
bumdesbumdes
bumdes
 
Permen no.44 th_2016_
Permen no.44 th_2016_Permen no.44 th_2016_
Permen no.44 th_2016_
 
Permen no.44 th_2016 kewenangan desa
Permen no.44 th_2016 kewenangan desaPermen no.44 th_2016 kewenangan desa
Permen no.44 th_2016 kewenangan desa
 
Permen no.44 th_2016 kewenangan desa
Permen no.44 th_2016 kewenangan desaPermen no.44 th_2016 kewenangan desa
Permen no.44 th_2016 kewenangan desa
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
 
Peraturan bpd tentang pilkades
Peraturan bpd tentang pilkadesPeraturan bpd tentang pilkades
Peraturan bpd tentang pilkades
 
Perbup no.1 tahun 2016
Perbup no.1 tahun 2016Perbup no.1 tahun 2016
Perbup no.1 tahun 2016
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008
 
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
Perda nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa (ld 221)
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
 
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desaPerbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
 
Perdes no. 3 sotk ok
Perdes no. 3 sotk   okPerdes no. 3 sotk   ok
Perdes no. 3 sotk ok
 
Pp nomor 72 tahun 2005 (desa)
Pp nomor 72 tahun 2005 (desa)Pp nomor 72 tahun 2005 (desa)
Pp nomor 72 tahun 2005 (desa)
 
Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017 Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
 

Más de Strobillus Found

PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...Strobillus Found
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullStrobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017Strobillus Found
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017Strobillus Found
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 

Más de Strobillus Found (20)

PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022
 
APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020
 
APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
 
Info grafis apbdes 2019
Info grafis apbdes 2019Info grafis apbdes 2019
Info grafis apbdes 2019
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018 APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 

Sot 2008

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI DESA KARANGMALANG NOMOR KODE DESA 3303092003 PERATURAN DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI, KAB. PURBALINGGA NOMOR : 2 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA KARANGMALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANG Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintah, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 4 Tahun 2007, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan desa Karangmalang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang. Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Nomopr 42 Tahun 1950 ). 2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ). 3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Derah sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 2005, Tentang Penetapan Perauran Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Peroubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah menjadi undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438 ). 4. Undang – undang Nomor ; 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). 5. Peraturan pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4567 ) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 )
  • 2. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 ) 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 ) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006 ) 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainya di Kabupaten Purbalingga. 12. Peraturan Desa Karangmalang No. 2 Tentang SOTK Pemerintah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten purbalingga DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DENGAN KEPALA DESA DESA KARANGMALANG, KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGMALANG, NOMOR : 2 TAHUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA ( SOTK ) KARANGMALANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga merupakan kesatuan masyarakat hokum, yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia. 2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oelh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemeirintah Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa serta dalam Tugasnya yang menyangkut urusan Teknis lapangan dibantu Petugas Teknis Lapangan ( PTL ) sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. 5. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. 6. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris desa, Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. 7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja unsur kewilayahan. 8. Tugas pembantu adlaah penugasan dari Pemerintah Kepada daerah dan atau desa dan sekretariat desa dari pemerintah propinsi dari kabupaten / kota dan atau desa serta pemerintah Kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
  • 3. BAB II Penyusunan Pasal 1 1. Organisasi Pemerintah desa disusun berdasar pertimbangan : a. Kewenangan yang dimiliki oleh desa. b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa. c. Kemapuan keuangan desa d. Ketersediaan sumber daya manusia e. Pengembangan pada kerjasama antara desa dan dengan pihak ketiga. 2. Organisasi Pemerintah Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan desa ini, berpedoman kepada peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. 3. Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa. 4. Dalam menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah dkonsultasikan kepada pejabat yang berwenang, terutama berkaitan dengan kemampuan dan besaran organisasi Pemerintah Desa. 5. Penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa. BAB III Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Pasal 2 1. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya. 2. Pemerintah Desa dipimpin seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsinya berkewajiban : a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desanya kepada Bupati b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada masyarakat Pasal 3 Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangganya, urusan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal (2 ), pemerintah desa mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa. b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong – royong masyarakat masyarakat . d. Pembinaan dalam rangka kententraman dan ketertiban masyarakat. e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
  • 4. BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari a. Kepala Desa b. Perangkat Desa 2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari ; a. Sekretaris Desa b. Perangkat lainya 3. Perangkat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari : a. Sekretariat desa yang terdiri dari urusan – urusan b. Pelaksana Tugas lapangan c. Dusun 4. Jumlah urusan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa. 5. Jumlah urusan yang kami gunakan adalah pola maksimal sejumlah lima urusan, yaitu : urusan Pemerintahan, Urusan pembangunan, Urusan Keuangan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, serta Urusan Umum. 6. Dan untuk melengkapi kebutuhan desa memanfaatkan tenaga yang ada dan jika dipandang perlu menambah tenaga dari non perangkat yang di pandang mampu dan atau melakukan pergeseran / mutasi fungsi secara vertikal maupun horizontal. Bentuk urusan pelaksana teknis lapangan, sejumlah 3 unsur terdiri dari : a. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan b. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan c. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian 7. Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bertugas melaksanakan pekerjaan teknis lapangan. 8. Dusun dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa, dengan pertimbangan daya guna dan hasil guna, kondisi geografis dan demografis serta rentang kendali Pemerintahan Desa. 9. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan desa ini, yang sesuai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini. Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 6 1. Kepala Desa mempunyai tugas penyelnggaraan urusan Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan 2. dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2, Kepala Desa mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. b. Mengajukan rancangan peraturan desa. c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD. d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. e. Membina kehidupan masyarakat desa. f. Membina perekonomian desa. g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif. h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 3. Penyelenggaraan pemerintah desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk dan melaporkannya kepada Bupati Lewat Camat.
  • 5. 4. Dalam pembinaan kehidupan masyarakat desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepala desa dapat meminta bantuan kepada Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagimana dimaksud pada pasal 6 (2) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaskud pada Pasal 4 Bagian Ketiga Sekretariat Desa Pasal 8 1. Sekretariat desa adalah unsur staff yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa 2. Sekretariat desa dipimpin oleh sekeretaris Desa Pasal 9 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketata usahaan Kepala Desa. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Sekretaris desa mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pelaporan b. Pelaksanaan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa. c. Pelaksaan kordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa d. Pengumpulan bahan evaluasi data dan perumusan program – program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan tugas Pemerintah desa, pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan. e. Pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat. f. Penyusunan Program kerja Tahunan dan laporannya. Pasal 11 Sekretaris desa di Karangmalang menggunakan 5 (lima) urusan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 adapun tugas untuk masing – masing urusan adalah sebagi berikut : A. URUSAN PEMERINTAHAN 1. Mengumpulkan, manganalisa, dan mengevaluasi data serta melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga, Rukun tetangga dan masyarakat. 3. Melakukan administrasi pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan kegiatan social politik. 4. Melakukan administrasi kependudukan, monografi, kebutuhan kartu, surat kepandudukan, Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil. 5. Membantu tugas – tugas dibidang pertanahan. 6. Melakukan administrasi Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat, termasuk rapat – rapat dengan BPD 8. Melakukan administrasi perangkat desa 9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.
  • 6. B. URUSAN PEMBANGUNAN 1. Mengumpulkan menganalisa dan mengevaluasi data keadaan dan kegiatan pertanian, perindustrian dan pembangunan serta melakukan administrasi dibidangnya. 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang pertanian , perindustrian dan pembangunan. 3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan dibidang Tera ulang, permohonan ijin usaha, ijin pembangunan. 4. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan. 5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil – hasil pembangunan lainya. 6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk penyusunan daftar isian kegiatan. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat dengan lembaga kemasyarakatan maupun BPD. 8. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga kemasyarakatan desa maupun lembaga – lembaga di bidang pertanian, perinsutrian maupun pembangunan lain. 9. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum milik desa. 10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa. C. URUSAN KEUANGAN 1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data dan melakukan palayanan kepada masyarakat di bidang keuangan. 2. Melakukan administrasi keuangan 3. Mengumpulkan, menginventarisir, menganalisa, mengevaluasi, mengelola dan membina sumber penghasilan dan kekayaan desa untuk dikembangkan. 4. Membantu tugas – tugas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pajak – pajak lainnya. 5. Meyiapakan dan merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa 6. Melakukan administrasi penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat lembaga kemasyarakatan desa maupun BPD 8. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa. D. URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat, termasuk bencana alam, bantuan social, pendidikan, kbudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, kesehatan dan PMI serta keagamaan. 2. Melakukan inventarisasi penduduk, tuna karya, tuna wisma, tuna susila, yatim-piatu, jompo danm memasyarkatkan kembali bekas narapidana. 3. Melakukan administrasi keagamaan, jamaah haji, nikah, talak, rujuk, cerai dan badan amil zakat. 4. Melakukan administrasi kegiatan program kependudukan keluarga berencana, ketenaga kerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup. 5. Melakukan pembinaan antar umat beragama 6. Melakukan tugas yang berkaitan dengan orang meninggal dunia. 7. Melakukan kegiatan administrasi perkembangan PKK. 8. Mengumpukan, menyiapkan bahan rapat dengan lembaga kemasyarakatan maupun BPD. 9. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris. E. URUSAN UMUM 1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data administrasi surat – menyurat dan kearsipan. 2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat – menyurat termasuk wesel dan pos. 3. Melakukan urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi 4. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat tulis kanto, pemeliharaan dan perbaikan alat/perlengkapan kantor. 5. Menyusun jadwal dan mengikuti perkembangan pelaksanaan piket kantor, kebersihan, dan ketertiban kantor. 6. Menginventarisasi bangunan dan barang – barang milik desa
  • 7. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat termasuk rapat dengan BPD. 8. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumah tanggaan. 9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun sekretaris Desa. Pasal 12 Urusan – urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipimpin oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai pembantu Sekretaris desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. Bagian Keempat Dusun Pasal 13 1. Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan unsur kewilayahan pelaksana Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 2. Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Dusun : A. Dusun I terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Jalan Raya Bobotsari - Rembang Sebelah Timur : Jalan Desa Karangmalang Sebelah Selatan : Wilayah Dusun III Sebelah Barat : Desa Majapura B. Dusun II terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Jalan Raya Bobotsari - Rembang Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Wilayah Dusun III Sebelah Barat : Jalan Desa Karngmalang C. Dusun III terdiri dari 2 RW dan 6 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Wilayah Dusun II Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Wilayah Kadus IV Sebelah Barat : Desa Kalapacung D. Dusun IV terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Wilayah Dusun III Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Desa Tangkisan Sebelah Barat : Desa Tangkisan 3. Peta masing – masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini. Pasal 14 Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepal Desa, menyelenggarakan pemerintahan desa diwilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 14 Kepala Dusun mempunyai fungsi : 1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya. 2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya. 3. Melakukan dan melaksanakan peraturan desa diwilayah kerjanya. 4. Membantu Kepala Desa diwilayah kerjanya.
  • 8. 5. Membina dan meningkatkan swadaya gotong – royong 6. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah 7. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oelh Kepala Desa. Bagian Kelima Pelaksana Teknis Lapangan Pasal 16 Pelaksana Teknis Lapangan ( PTL ) mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan pemerintah desa di bidang teknis lapangan. Pasal 17 1. Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6) uraian tugas untuk masing – masing Pelaksana Teknis Lapangan (PTL) adalah sebagai berikut : A. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan 1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang pengairan 2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang pengairans serta program pola tanam pertanian 3. Membantu masyarakat Petani dalam penggunaan pengairan untuk lahan pertanian 4. Membantu masyarakat petani dalam mengendalikan dan pmeberantsan hama penyakit pertanian 5. Mendorong masyarakat melaksanakan gotong royong perawatan dan perbaikan saluran air untuk lahan pertanian 6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa B. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian 1. Membantu tugas kepala Desa di bidang keagamaan 2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang keagamaan khususnya agama Islam 3. Membantu pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal serta pendistribusiannya 4. Membantu pemantauan terhadap munculnya aliran – aliran keagamaan yang dilarang pemerintah 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa C. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan 1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang keamanan 2. Memeliharan dan meningkatkan Sistem Keamanan Swakarsa masyarakat atau yang dikenal SISKAMLING 3. Menghidupkan adanya PosKamLing 4. Menjaga Keamanan Desa dalam pemntauan terhadap bahaya – bahaya yang datang dari luar / dari dalam yang dapat menimbulkan konflik 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa D. Pelaksana Teknis Lapangan Kebayan 1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang kebersihan lingkungan Kantor Desa 2. Melaksanakan pengiriman dan kuris surat menyurat kedalam dan keluar Pemerintah Desa 3. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Desa 4. Melaksanakan tugas Rumah tangga Kantor di lingkungan Pemerintah Desa 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang teknis lapangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
  • 9. BAB IV Tata Kerja Pasal 18 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Dusun Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, wajib malaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkrosisasi dan simplikasi secara vertical dan hosrisontal dalam lingkungan desa sesuai tugas pokok masing – masing. Pasal 19 1. Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing – masing. 2. Sekretaris desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan wajib mengikuti, mamatuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa serta menyampaikan laporan pada waktunya, 3. Setiap laporan yang diterima Kepala Desa dari bawahannya Kepala Desa wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. 4. Dalam penyampaian laporan Kepala Desa kepada Camat tembusannya disampaikan kepada Lembaga – lembaga desa terkait. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, wajib mengadakan rapat kerja secara berkala. BAB V Ketentuan Peralihan Pasal 21 Pada saat peraturan Desa ini berlaku Peraturan Desa Karangmalang yang terdahulu Nomor : 141.1/III/2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Semua ketentuan yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa , sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tetap berlaku Pasal 23 Hal – hal yang belum diatur dengan Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 24 Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangmalang.
  • 10. Ditetapkan di : Karangmalang Pada tanggal : 01 Maret 2009 Kepala Desa Karangmalang SISWONO Diundangkan di : Karangmalang Pada tanggal : 01 Maret 2009 ( Lembaran Desa Karangmalang Nomor : Tahun 2009 ) Sekretaris Desa Toni Suprapto