Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan hutan kota, mulai dari latar belakang, permasalahan kawasan perkotaan, perkembangan pembangunan hutan kota, penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai jenis hutan kota seperti hutan kota di kawasan pemukiman, industri, rekreasi, pelestarian plasma nutfah, perlindungan dan pengamanan

1. DIREKTORAT BINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN
SOSIAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
1

2. OUT LINE
I. Latar Belakang
II. Permasalahan Kawasan Perkotaan
III. Sekilas Perkembangan Pembangunan Hutan Kota
IV. Penyelenggaraan Hutan Kota
A. Penunjukan Hutan Kota
B. Pembangunan Hutan Kota
C. Penetapan Hutan Kota
D. Pengelolaan Hutan Kota :
1. Tahapan Pengelolaan Hutan Kota
2. Permasalahan Pembangunan Hutan Kota
3. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kota
4. Penanggung Jawab Penyusunan Rancangan Hutan Kota
5. Sumber Dana Pengelolaan Hutan Kota
6. Pemantauan Hutan Kota
7. Pembinaan dan Pengawasan Hutan Kota
8. Peran Serta Masyarakat
9. Perkembangan Pembangunan Hutan Kota S/d Tahun 2011
2

3. I. LATAR BELAKANG
1. WILAYAH PERKOTAAN
• Sejalan dengan pertumbuhan
penduduk, Konversi kawasan
hutan menjadi lahan pertanian Pemukiman 40 – 60%
dan pemukiman.
• Pesatnya pertumbuhan
perekonomian mendorong
konversi lahan pertanian Pemukiman 20 – 40%
menjadi kawasan pemukiman,
centra-centra pedagangan dan Pemukiman 60 – 80%
kawasan industri.
• Menyatunya kawasan
pemukiman, centra
perdagangan dan kawasan
industri melembaga menjadi
wilayah perkotaan.
hutan primer Pemukiman 80 – 100%
3

4. KAWASAN PERKOTAAN
• Pembangunan fisik kota
cenderung mengakibatkan
minimnya ruang terbuka hijau
dan menghilangkan kondisi
KAWAS yang alami.
AN • Lingkungan perkotaan
PERKO berkembang secara
TAAN ekonomi, namun menurun
secara ekologi.
4

5. II. PERMASALAHAN KAWASAN PERKOTAAN
Pesatnya pembangunan wilayah perkotaan cenderung
mengorbankan bentang alam terbuka hijau, fungsi
pepohonan sebagai paru wilayah perkotaan dan
estetika alami.
• Disamping itu, penggunaan teknologi industri,
transportasi, dan penyegar udara (air conditioner)
meningkatkan keluaran asap CO, CO2 , debu timbal
dan material beracun lainnya meningkatkan
pencemaran udara. Dan peningkatan suhu udara.
• Di lain sisi, minimnya ruang terbuka hijau dan
habisnya pohon-pohon hutan di perkotaan
menurunkan kemampuan penyerapan/ fixasi co, co2
dan bahan beracun lainnya.
• Alhasil, Kota menghadapi permasalahan lingkungan
yang serius: hubungan masyarakat perkotaan dan
lingkungannya tidak harmonis.
5

6. ANALISIS PERMASALAHAN
KAWASAN PERKOTAAN
LINGKUNGAN
KUMUH
POLUTAN BANJIR
MENINGKAT
WILAYAH
PERKOTAAN
SUHU UDARA INTRUSI
MENINGKAT AIR LAUT
DLL
6

7. III. SEKILAS PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN
HUTAN KOTA
• Tahun 1978, Konggres kehutanan sedunia VIII di Jakarta telah memuncul gagasan
pembangunan hutan di perkotaan. Namun implementasi gagasan pembangunan hutan
kota belum terlaksana.
• Tahun 1980-an, issu menurunnya kualitas lingkungan perkotaan mulai digalakan
Program/kegiatan penghijauan perkotaan.
• Tahun 1990-an, semakin meningkatnya pencemaran udara, air mulai disadarinya
pentingya hutan kota..
 Pada Pekan Penghijauan Nasional (PPN) ke 30 di Palu Sulawesi Tengah, Presiden RI
mencanangkan pembangunan hutan kota.
 Pembangunan hutan kota mulai ditumbuhkan di 11 kota besar, dengan diawali
pembangunan hutan kota Jakarta seluas + 2.327 Ha.
• S/d Tahun 2009 telah dibangun Hutan Kota seluas 20.379 Ha dengan dana APBN, APBD
dan swadaya.
• Tahun 2010 telah dibangun hutan kota seluas 1.1175,6 ha dengan dana APBN.
• Tahun 2011 telah dibangun hutan kota seluas 1.444 ha dengan dana APBN.
7

8. IV. PENYELENGGARAAN HUTAN
KOTA
Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang
Hutan Kota
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. Permenhut No. P. 71/Menhut-II/2009 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
8

9. Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Hutan Kota
Hutan Kota :
Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang
kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada
tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.
Tujuan :
Untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan
ekosistem perkotaan yang meliputi unsur
lingkungan, sosial dan budaya.
Fungsi :
• Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika
• Meresapkan air
• Menciptakan keseimbangn dan keserasian lingkungan fisik kota
• Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
9

10. Penyelenggaraan Hutan Kota meliputi :
A. PENUNJUKAN
B. PEMBANGUNAN
C. PENETAPAN
D. PENGELOLAAN
10

11. A. PENUNJUKAN HUTAN KOTA
Penunjukan :
 Mencakup luas dan lokasi Hutan Kota
 Lokasi pada tanah negara atau tanah hak
(pemberian kompensasi sesuai peraturan)
 Merupakan bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH)
wilayah perkotaan.
 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Perkotaan (RTRWK)
 Dilakukan oleh Bupati/Walikota dan khusus untuk
DKI oleh Gubernur
Pertimbangan dalam penunjukan hutan kota :
 Luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota.
 Luas Hutan Kota minimal 0,25 Ha (hamparan yang kompak)
 Luas Hutan Kota minimal 10% dari luas wilayah perkotaan dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
11

12. Peta RTH Prov. DKI Jakarta
 Target RTH :13,94%
(9.544,81 Ha),
 Realisasi : 9,97%
(6.826,52 Ha),
 Sisa target :3,97%
(2.718,29 Ha)
12

13. B. PEMBANGUNAN HUTAN KOTA
Pembangunan :
 Dilaksanakan berdasarkan penunjukan luas dan
lokasi Hutan Kota.
 Pelaksana Bupati/Walikota dan khusus Untuk
DKI oleh Gubernur.
 Pembangunan meliputi Perencanaan dan
Pelaksanaan.
PERENCANAAN :
• Disusun berdasarkan kajian aspek PELAKSANAAN :
teknis, ekologi, sosio-ekonomi, budaya
masyarakat setempat. 1. Penataan Areal;
• Rancangan teknis : (a) bentuk yang 2. Penanaman;
disesuaikan dengan karakteristik lahan 3. Pemeliharaan; dan
dan (b) tipe Hutan Kota sesuai dengan 4. Pembangunan sipil teknis.
yang ditetapkan dalam RTRWP
13

14. Bentuk Dan Type Hutan Kota
A. BENTUK B. TYPE
BENTUK
HK. PEMUKIMAN
HK. KAWASAN INDUSTRI
JALUR
HK. REKREASI
MENGELOMPOK
HUTAN KOTA
HK. PELESTARIAN
PLASMA NUTFAH
MENYEBAR
HK. PERLINDUNGAN
HK. PENGAMANAN
14

15. Bentuk Jalur
15

16. Bentuk Mengelompok
16

17. Bentuk Menyebar
17

18. Struktur Hutan Kota
18

19. Coloring Hutan Kota
19

20. Type Hutan Kota
A.Type Kawasan Pemukiman
 Hutan Kota yang dibangun pada area
permukiman yang berfungsi sebagai
penghasil Oksigen, penyerap
karbondioksida, peresapan air, penahan
angin, peredam kebisingan dengan komposisi
pepohan tanaman pepohonan tinggi yang
dikombinasikan dengan tanaman perdu dan
rerumputan.
 Karakteristik pepohonannya : pohon dengan
perakaran kuat, ranting tidak mudah
patah, daun tidak mudah gugurdan pohon-
pohon penghasil bunga/ buah/biji-bijian yang
memiliki nilai ekonomis
20

21. b. Type Kawasan industri
 Hutan Kota yang dibangun di kawasan industri yang dirancang untuk
mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan
industri.
 Karakteristik pepohonnya merupakan pohon-pohon berdaun lebar dan
rindang, berbulu, permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman
yang menghasilkan bebahuan harum.
21

22. c. Type Kawasan Rekreasi
 Hutan Kota yang berfungsi sebagi
pemenuhan kebutuhan rekreasi dan
keindahan dengan jenis pepohonan
yang indah dan unik.
 Karakteristik pepohonnya merupakan
pohon-pohon yang indah dan atau
penghasil bunga/buah yang digemari
satwa seperti burung, kupu-kupu dan
jenis satwa menarik lainnya.
22

23. d. Type Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah
 Hutan Kota yang dibangun untuk pelestarian
plasma nutfah, yaitu:Sebagai konservasi
plasma nutfah insitu dan sebagai habitat
khususnya untuk satwa yang dilindungi atau
yang akan dikembangkan.
 Kharakteristik pohannya merupakan pohon-
pohon langka dan atau pohon-pohon
unggulan daerah setempat.
23

24. e. Type Kawasan Perlindungan
a. Hutan kota yang berfungsi untuk
mencegah atau mengurangi bahaya
erosi dan longsor pada daerah
dengan kemiringan cukup tinggi
dan sesuai dengan karakteristik
tanah, melindungi pantai dari
gempuran ombak
(abrasi),melindungi daerah resapan
air untuk mengatasi masalah
penipisan air tanah dan atau
Perda No. 3 – Tahun 2007 Tentang Rtrw Kawasan masalah meresapnya air laut ke
Lindung/ Konservasi Mangove Pada Zona Iv ( Meliputi daratan (intrusi air laut).
Kec. Gn Anyar, Rungkut, Sukolilo Dan Mulyorejo)
b. Kharakteristik pepohonanya, antara
lain: pepohonan yang memiliki
daya evaporasi yang rendah dan
pepohonan yang dapat mengurangi
bahanya abrasi pantai seperti
mangrove yang memiliki perakaran
yang kuat.
24

25. e. Type Kawasan Pengamanan
 Hutan Kota yang dibangun untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur
kendaraan dengan pembuatan jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman
perdu.
 Kharakteristik pepohonan yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah
yang memiliki perakaran kuat, tidak mudah patah yang dilapisi dengan perdu yang
liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legum secara
berlapis-lapis.
25

26. C. PENETAPAN HUTAN KOTA
Penetapan hutan kota dengan Peraturan
 Daerah
Tanah Hak karena pertimbangan keberadaannya Kriteria Tanah Hak untuk ditetapkan sebagai
dapat ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh Hutan Kota :
pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. • Terletak di wilayah perkotaan Kota/ Kabupaten
 Pemegang Hak memperoleh insentif atas tanah atau Propinsi Untuk DKI Jakarta.
haknya sebagai Hutan Kota. • Merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang
 Hutan Kota Tanah hak ditetapkan minimal 15 didomionasi Pepohonan
tahun.
• Luas minimal 0,25 Ha (mampu memberikan nilai
 Penetapan Tanah Hak dapat dilakukan tanpa estetk, memperbaiki iklim mikro, resapan
proses penunjukan dan pembangunan. ailr, intrusi air laut dll)
 Berdasarkan permohonan dari Pemegang Hak
tanah, Penetapan dan Perubahan peruntukan Catatan:
tanah hak dengan keputusan Bupati/ Walikota
Khusus untuk wilayah DKI dengan Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pemberian Insentif atas nama pemegang hak atas
Hutan Kota dengan Peraturan daerah.
26

27. LOKASI PENGEMBANGAN EKOWISATA DI HUTAN KOTA SRENGSENG – JAKARTA BARAT
(Luas: 15 ha SK. GUB No.202/1995)
27

28. D. PENGELOLAAN HUTAN KOTA
1. Tahapan Pengelolaan Hutan
Kota
PENGELOLAAN HUTAN KOTA DISESUAIAKAN DENGAN BENTUK DAN TIPE HUTAN
KOTA
Tahapan Pengelolaan :
a. Penyusunan Rencana Pengelolaan (Tujuan, jangka
waktu, Program/Kegiatan, Kelembagaan, Monev).
b. Pemeliharaan (Optimalisasi fungsi dan manfaat, ruang
tumbuh, deversifikasi jenis, kualitas tempat tumbuh)
c. Perlindungan dan Pengamanan (Pencurian flora/fauna, kebakaran, hama
penyakit)
d. Pemanfaatan (Pariwisata, rekreasi, olah
raga, litbang, pendidikan, plamanutfah, HHBK)
e. Pemantauan dan evaluasi.
28

29. 2. Permasalahan Pembangunan Hutan
Kota
1. Perbedaan persepsi (fungsi, manfaat, tipe, bentuk) Hutan Kota
dengan Hutan lainnya.
2. Keterbatasan lahan (ganti rugi/ pembebasan lahan) pembangunan
Hutan Kota.
3. Status kawasan masih bersifat penunjukan (belum ada penetapan
dengan Perda).
4. Terbatasnya Alokasi dana APBD kab/Kota dan Partisipasi Mitra Usaha.
5. Belum optimalnya pemanfaatan Hutan kota sebagai (Pariwisata,
rekreasi, olah raga, litbang, pendidikan, plamanutfah, HHBK)
6. Belum berjalannya sistem insentif dalam pembangunan dan
pengelolaan Hutan Kota.
29

30. 3. Pelaksanaan Pembangunan Hutan
Kota
Kegiatan Komponen Pelaksanaan Penanggung jawab
Kegiatan Pengelola Anggaran
Hutan Kota Penyusunan  Swakelola/Pihak III Penyusunan
rancangan  Secara swakelola perlu dibentuk rancangan, penyediaan
tim penyusun yang dapat bibit, penanaman,
melibatkan unsur pemeliharaan I dan II
BPDAS/BPHM adalah PPK pada Dinas
Kab./Kota
Penyediaan bibit Swakelola/Pihak III
Penanaman Swakelola/Pihak III
Pemeliharaan I Swakelola/Pihak III
dan II
30

31. 4. Penanggung Jawab Penyusunan Rancangan Hutan
Kota
No Kegiatan Penanggung jawab/pejabat
1. Penyusunan Kabid/Kasi pada dinas kab./kota yang membidangi
Rancangan RHL kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Kabid pada
dinas provinsi yang membidangi RHL
2. Penilai Kepala Balai Pengelolaan DAS
Rancangan
3. Pengesahan Kepala dinas kab/kota kecuali Provinsi DKI Jakarta
Rancangan oleh Kepala Dinas Provinsi
31

32. 5. Sumber Dana Pengelolaan Hutan
Kota
PESEMAIAN
PERMANEN 2012
REHABILITASI
DANA LAIN HUTAN KOTA DAK DBHDR 2012
(1.000 Ha)
•APBD I/II
BUMN/S
Swadaya Masy
PENANAMAN
HUTAN KOTA 2012
32

33. 6. Pemantauan Hutan
Kota
Tujuan :
Meningkatkan kinerja pengelolaan Hutan Kota
Waktu :
Diselenggarakan secara periodik
Perangkat yang diperlukan :
 Instrument Mon-Ev :
 Pedoman Pengelolaan Hutan Kota diatur
dengan Perda
 Kriteria Penilaian Hutan Kota diatur dengan
Permenhut.
33

34. 7. Pembinaan dan Pengawasan Hutan
Kota
KEMENHUT
2
1
DISHUT PROV
PELIMPAHAN KEWENANGAN)
PEMBINANAN DAN 3
PENGAWASAN
PENGELOLA HK
DISHUT KAB/KOTA
(Pemda)
4
PENGELOLA HK
(Masyarakat)
34

35. 8. Peran Serta
Masyarakat
PEMERINTAH MASYARAKAT
 Penyediaan Lahan
 Penyandang Dana
 Partisipasi(Perencanaan,
 Pendidikan dan
Pelatihan Penentuan Lokas, informasi,
 Penyuluhan saran pendapat)
 Bantuan Teknis dan  Pelaksanaan pembangunan
Insentif  Pemanfaatan Hutan Kota
 Pengamanan dan Perlindungan
35

36. 9. Realisasi Pembangunan Hutan Kota S/D Tahun 2011
Luas Kab/Kota Luas HK Ideal Realisasi HK Realisasi HK
No BPDAS Provinsi/Kab/Kota S/d Tahun 2009 Keterangan
(Ha)* (Ha)** 2010 (Ha) 2011 (Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agam Kuantan Sumatera Barat 4,201,289.00 54,406.27 252,0 86.00 49
2 Ake Malamo Maluku Utara 3,199,150.00 54,583.83 0 37.40 30
3 Asahan Barumun Sumatera Utara 5,597,118.00 43,345.97 143 (+ Wampu SU) 15.1
4 Barito Kalteng, Kalsel 14,764,473.00 276,177.26 93 24.00 35.7
5 Batanghari Jambi 5,005,816.00 49,976.45 110 227.2
6 Baturusa Cerucuk Bangka Belitung 1,642,406.00 33,681.65 169,1 50.00 115.2
7 Benain Noelmina NTT 4,917,864.00 47,381.15 0 225.00 20
8 Bone Bolango Gorontalo 1,125,707.00 15,828.95 136,5 25.00 97
9 Brantas Jawa Timur 1,795,182.00 16,055.82 329,8 (+ sampean) 15.09 10
10 Cimanuk-Citanduy Jawa Barat, Jawa Tengah 1,735,466.00 8,467.82 102,5 20.99 57.3
11 Citarum Ciiwung Banten, DKI, Jawa Barat 3,062,557.00 30,323.85 3022,8 18.00 100
12 Dodokan Moyosari NTB 1,934,857.00 18,499.28 0 21
13 Indragiri Rokan Riau 9,073,132.00 86,342.22 12.924,7 89.29 138
14 Jeneberang Walanae Sulawesi Selatan 2,172,069.00 20,305.94 6,5 (+ Saddang) 15.00 23.8
15 Kahayan Kalimantan Tengah 4,466,400.00 56,510.00 11 165.00 65.4
16 Kapuas Kalimantan Barat 14,676,700.00 117,230.00 15 40
17 Kepulauan Riau Kepulauan Riau 879,213.00 20,381.95 2.203,6 21.42 21.4
18 Ketahun Bengkulu 2,114,327.00 23,979.87 0 4.00 73.2
19 Krueng Aceh Aceh 5,795,600.00 69,687.30 130,4 23.37 19.3
36

37. LANJUTAN PEMBANGUNAN HUTAN KOTA......
20 Lariang Mamasa Sulawesi Barat 1,678,718.00 17,632.86 25 14.00
21 Mahakan Berau Kalimantan Timur 20,453,434.00 184,887.87 0 80.40 30
22 Memberamo Papua 31,903,533.00 377,794.44 0 62.00 15
23 Musi Sumatera Selatan 9,159,243.00 74,650.26 230 23
24 Palu Poso Sulawesi Tengah 6,703,729.00 56,881.14 0 20.30 120
25 Pemali Jratun Jawa Tengah 1,769,430.00 15,655.27 255 19.99 24.9
26 Remu Ransiki Papua Barat 10,212,596.00 109,343.33 0 9.38 67.8
27 Saddang Sulawesi Selatan 2,499,679.00 21,315.15 (tmsk sulsel) 15.00 21.4
28 Sampara Sulawesi Tenggara 3,806,770.00 34,638.36 50 15.00 40
29 Sampean Jawa Timur 1,533,277.00 8,245.46 (tmsk jatim) 10.00
30 Serayu Opak Progo Jawa Tengah, DIY 1,141,107.00 6,535.83 0 31.9
31 Solo Jawa Tengah, Jawa Timur 1,742,826.00 9,355.04 (tmsk jateng) 10.01 10
32 Tondano Sulawesi Utara 1,385,164.00 18,091.50 0 20.00 20
33 Unda Anyar Bali 1,156,012.00 10,199.66 85,3
34 Waehapu Batumerah Maluku 4,691,403.00 84,347.86 0 20.00 107.9
35 Wampu Sei Ular Sumatera Utara 1,701,005.00 14,854.80 (tmsk sumut) 10.00 15
36 Way Seputih WS Lampung 3,863,380.00 28,318.49 83 50.00
TOTAL 193,560,632.00 2,115,912.90 20.379,0 1,175.64 1,685.50
KETERANGAN :
*) Data mengacu pada Permendagri P.06 Tahun 2008 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
**) Luas hutan kota ideal untuk kabupaten diperoleh dari luas kota kabupaten di bagi jumlah kecamatan di kali 10 % (Permenhut P.71 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota), sedangkan
untuk wilayah kota, luas ideal hutan kota di peroleh luas kota di kali 10 %
37

38. Hutan Kota
BPDAS : Citarum - Ciliwung
Kab : Kota Jakarta Timur
Kec : Cakung
Luas : 3 ha Hutan Kota
Lat_DMS : 45060 BPDAS : Solo
Long_DMS : 106 3622 Kab : Ngawi
Kec : Ngawi Hutan Kota
Luas : 438 ha BPDAS : Brantas
Lat_DMS : 28160 Kab : Kediri
Long_DMS : 107 3636 Kec : Kota
Luas : 2995 ha
Lat_DMS : 55060
Long_DMS : 1094241
Hutan Kota
BPDAS : Cimanuk - Citanduy
Kab : Kuningan
Kec : Garatengah
Luas : 398 ha
Lat_DMS : 33260
Long_DMS : 106 88732
43

39. TERIMAKASIH
38