1. I. Buruknya Kondisi Perbenihan
Benih dalam kehidupan ini memiliki tugas sebagai penerus keturunan
dengan sifat dan karakter tertentu dari makhluk hidup/ induk
sebelumnya. Benih adalah awal dari siklus kehidupan tanaman yang
pada saat ini cenderung selalu ditujukan dalam kegiatan pemenuhan
kebutuhan akan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi manusia
selalu menjadi permasalahan utama di dunia yang tiada habisnya.
Sejarah membuktikan bahwa banyak negara yang bisa menjadi sangat
kokoh atau begitu mudah jatuh tergantung dari bagaimana negara ini
menerapkan kebijakan politik pangan mereka. Konsep kedaulatan
pangan berusaha untuk mendudukan dengan benar politik pangan
negara-negara di dunia agar terwujudnya keadilan atas pangan, yang
ternyata sangat membutuhkah sebuah prasyarat yakni terciptanya
kedaulatan petani atas benih.
Namun yang terjadi adalah banyak kesalahan dan permasalahan dalam
politik perbenihan yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Untuk
memahami semua permasalahan itu, melakukan upaya perlawanan dari
kondisi yang salah tersebut, melakukan upaya-upaya menemukan solusi
dan gerakan alternatif untuk merebut kembali kedaulatan petani atas
benih, kami dari Pusat Perbenihan Nasional SPI mempersembahkan
buku saku ini. Sebuah bukti kerja nyata yang bisa menjadi sumbangsih
dalam menumbuhkan bibit dan benih perjuangan kaum tani untuk
merebut kembali kedaulatan petani atas benih demi terwujudnya
kedaulatan pangan.
Perkembangan benih untuk memenuhi kebutuhan manusia
Sejarah perbenihan adalah berawal dari dimulainya kegiatan petani yang
dengan gigih mampu mencari, menyeleksi, menggunakannya untuk
berproduksi dan kemudian mengolahnya untuk mendapatkan benih
kembali. Melalui semua proses itu tanaman mengalami apa yang disebut
dengan domestifikasi, dan kemudian petani benar-benar menjadi pemilik
atas benih tersebut. Benih yang sangat sesuai dengan apa yang
diinginkannya.

2. Melalui proses domestifikasi oleh petani yang berlangsung ribuan tahun
tersebut telah dihasilkan banyak sekali benih bermutu dan berkualitas.
Tercatat 250,000 varietas benih bisa digunakan sebagai tanaman
pangan, hingga 10,000 jenis pernah ditanam sebagai bahan pangan,
150 jenis masih ditanam di seluruh dunia dan 12 jenis sanggup
menghidupi 90% pangan dunia. Namun hingga saat ini hanya 4 jenis
yang mendominasi pangan dunia yakni: jagung, beras, gandum, dan
kentang.
Dalam kegiatan pertanian setiap petani akan selalu membutuhkan benih
yang sesuai dengan keinginannya dalam memproduksi pangan. Pada
masa lalu sebelum berkembangnya teknologi pemuliaan benih dan
segala peraturan dan kesempatan yang memungkinkan individu atau
sebuah lembaga berbadan hukum melakukan pemuliaan dan produksi
benih, petani selalu berupaya untuk menjaga kelestarian benih untuk
kegiatan budaya pertaniannya.
Namun hingga saat ini benih sudah mengalami perkembangan yang
sungguh jauh dari kondisi tersebut. Pergeseran arti benih bagi
kelangsungan dan kesatuan dalam kegiatan budidaya pertanian
terpisahkan begitu saja sebatas input dan sarana produksi yang dapat
dipenuhi dari luar. Hal itu dikarenakan di Indonesia (sejak tahun 1970-
an) telah banyak sekali dipergunakan benih-benih unggul yang tidak
mempertimbangkan dengan seksama akan keberlanjutan dan keadilan
dalam kegiatan pertanian.
Kebutuhan benih yang tinggi: senjata perusahaan benih untuk
mengeruk keuntungan
Ketergantungan manusia terhadap benih sangat tinggi, manusia
menggunakan lebih dari 100 spesies sebagai sumber karbohidrat, lebih
dari 100 spesies legum menjadi sumber protein dan lemak, 450 spesies
tanaman buah, 250 spesies sayuran sebagai sumber vitamin dan
mineral, 70 spesies sebagai sumber dari spices/ bumbu-bumbuan, 40
spesies dipergunakan untuk minuman/ beverages, 300 spesies
dipergunakan untuk bahan konstruksi dan furniture, 1.000 spesies
menjadi bunga/ tanaman hias (ornamental plants) dan lebih dari 940
spesies adalah sumber obat-obatan. Untuk lebih mudah mamahami lihat
tabel di bawah:
Tabel 1. Kebutuhan sumber keanekaragaman hayati tanaman bagi manusia
(diolah dari berbagai sumber).
No
Jumlah
Spesies
Digunakan manusia sebagai
2

3. 1. > 100 Sumber karbohidrat
2. > 100 Legum, sumber protein dan lemak
3. 450 Tanaman buah
4. 250 Sayuran, sumber vitamin dan mineral
5. 70 Spices/ bumbu-bumbuan
6. 40 Minuman/ beverages
7. 300 Bahan konstruksi dan furniture
8. 1.000 Bunga/ tanaman hias (ornamental plants)
9. 940 Sumber obat-obatan
Kebutuhan yang tinggi atas benih dipengaruhi juga oleh jumlah
penduduk dunia yang cenderung memiliki pertumbuhan yang tinggi pula.
Terkhusus Indonesia, jumlah penduduknya sampai tahun 2010 sudah
mencapai sekitar 238 juta jiwa. (BPS, 2010). Berikut Tabel 2.
menyajikan gambaran kebutuhan benih padi, jagung dan kedelai yang
terus meningkat (Kompas, 9 September 2008).
Tabel 2. Gambaran kebutuhan benih padi, jagung, dan kedelai yang terus
meningkat
Perusahaan menjadikan kergantungan manusia yang sangat tinggi
terhadap benih menjadi ide dasar perusahaan-perusahaan untuk
mengeruk keuntungan dari perdagangan benih. Pangsa pasar
perusahaan benih ini adalah para petani. Oleh karena itu perusahaan
berupaya sebisa mungkin untuk membuat petani mengalami
ketergantungan kepada benih yang dihasilkan oleh perusahaan daripada
benih yang dihasilkan oleh petani sendiri. Berikut Tabel 3. menyajikan
gambaran proyeksi investasi perusahaan benih di Indonesia (Bisnis
Indonesia, 30 Maret 2009).
3

4. Tabel 3. Proyeksi produksi benih padi hibrida
(Sumber: Bisnis Indonesia, 30 Maret 2009)
Semua produk (termasuk benih) yang dihasilkan oleh perusahaan selalu
diupayakan untuk menciptakan ketergantungan. Oleh karena itu
perusahaan benih lebih memilih untuk memproduksi benih unggul yang
dihasilkan dari teknologi rekayasa genetik (baik itu benih hibrida maupun
benih dengan teknologi molekuler). Selain disebut benih unggul benih
seperti ini di kalangan petani sering disebut sebagai benih mandul, yang
artinya benih yang akan dihasilkan dari tanaman tersebut tidak akan
membawa sifat/ produktivitas yang sama dengan waktu penanaman
yang pertama. Upaya perusahaan untuk menciptakan ketergantungan ini
justru di-amin-i dan difasilitasi oleh pemerintah dengan dijalankannya
proyek revolusi hijau dalam dunia pertanian. Oleh karena itu sejak 1970-
an hingga saat ini akibat revolusi hijau tersebut telah menciptakan sifat
ketergantungan yang tinggi dari petani terhadap benih unggul yang
dihasilkan oleh perusahaan.
Kemudian kondisi ini juga diperburuk dengan dikeluarkannya berbagai
Undang-undang dan Peraturan oleh pemerintah yang berkaitan dengan
benih namun justru banyak digunakan oleh kalangan di luar petani yakni,
perusahaan, peneliti, dan pemulia (selain petani). UU dan Peraturan ini
dalam penerapannya hingga saat ini justru telah mengakibatkan;
ketergantungan petani terhadap benih unggul milik perusahaan,
mengkebiri kreatifitas dan pengetahuan tradisional petani dalam
menghasilkan benih, dan menjadi alat hukum untuk mengkriminalkan
petani jika memproduksi dan memperdagangkan benih kepada petani
lain.
Agenda kriminalisasi tersebut pada dasarnya mengarahkan petani untuk
tidak masuk ke wilayah pemuliaan dan perdagangan benih. Dengan kata
4

5. lain cukup jadi konsumen akhir atau penerima bantuan subsidi
pemerintah. Dalam lima tahun terakhir, bantuan benih dari pemerintah
berturut-turut sebesar 0,1 triliun (2005), 0.1 triliun (2006), 0.5 triliun
(2007), 1 triliun (2008), 1.6 triliun (2009) dan 1.6 triliun (2010). Namun
pada kenyataannya daya serap penyaluran benih tersebut rendah. Di
samping sebagian petani menolak karena kualitas benih bantuan
tersebut rendah, sebagai contoh mudah terserang hama.
Benih Ada di Tangan Siapa?
Saat ini Indonesia hanya menguasai 4% benih jagung, 5% kacang
panjang dan tidak menguasai sama sekali benih tanaman padi, dimana
tanaman padi menjadi pangan pokok masyarakat di Indonesia.
Penguasaan koleksi benih berada di negara-negara dengan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi sehingga hal ini
menyebabkan terjadinya ketimpangan dan monopoli terhadap akses
benih.
5

6. Tabel 4. Penguasaan benih tanaman pangan utama di dunia
ETC Group (Action Group on Erosion, Technology and Concentration),
2008, organisasi internasional yang bergerak di bidang konservasi,
pembangunan keanekaragaman budaya, ekologi, dan HAM, melaporkan
90% dari benih yang tercatat dikuasai oleh negara industri dan 80%
benih terbaru hasil penelitian sedang beredar dan diperjualbelikan.
Benih-benih tersebut sudah terdaftar dan dipatenkan. Artinya, rantai
pangan sekarang sudah berada di tangan negara maju yang disokong
oleh perusahaan benih multinasional dan hal ini tentunya akan
menyulitkan akses terhadap pangan. ETC Group juga menyebutkan
trend penguasaan benih oleh perusahaan swasta terus meningkat per
tahunnya. Sebagai perbandingan, penguasaan pasar benih dunia oleh
10 perusahaan benih pada tahun 1996 hanya sebesar 37%, pada tahun
2004 angka penguasaan mencapai 49%, pada tahun 2005 angkanya
mencapai 51% dari total pangsa pasar sebesar 19.000 juta dollar AS
dan terus meningkat pada tahun 2006 dimana angka penguasaan
menjadi 57% atau 13.014 juta dollar AS di seluruh dunia. Dan pada
tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 5. yang menunjukkan penguasaan
perusahaan atas benih.
6

7. Tabel 5. Penguasaan perusahaan atas benih
Sumber: ETC Group
Selain permasalahan benih yang telah dikuasai oleh perusahaan
multinasional sehingga sangat merugikan petani juga muncul masalah
lain yaitu semakin menurunnya/ erosi kekayaan sumber
keanekaragaman hayati akibat petani meninggalkan benih lokal dan
berpaling pada benih-benih unggul (superior) dari perusahaan.
Kekhawatiran terhadap permasalahan-permasalahan tersebut
mendorong berbagai peneliti (diawali tahun 1970) untuk
mengembangkan pusat penelitian koleksi spesies tertentu. Koleksi yang
dikembangkan di beberapa peneti di dunia ini telah mencapai jumlah
yang cukup besar. International Rice Research Institure (IRRI), 2005,
melaporkan sudah menyimpan 3 juta lebih benih padi dari seluruh dunia.
Namun permasalahan baru pun muncul, karena material, data, dan
informasi genetic yang ada di lembaga semacam ini lebih sering diakses
oleh peneliti dan perusahaan untuk melakukan pengembangan benih
demi menciptakan benih unggul baru yang justru akan semakin
menyebabkan ketergantungan petani terhadap benih-benih tersebut.
Akibatnya justru membuka peluang yang besar bagi perusahaan
multinasional untuk melakukan penguasaan akses benih secara sepihak
dan bahkan monopoli.
7

8. Tabel 6. Menunjukkan penguasaan lembaga penelitian atas benih
Sementara untuk di Indonesia, pusat-pusat penelitian tanaman yang
menguasai atau menyimpan benih-benih yang melakukan koleksi benih
di antaranya adalah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor - BB-Biogen
(plasma nutfah tanaman pangan) dan Balai Penelitian Tanaman Padi,
Sukamandi - BB-LITPA. Selanjutnya Lampiran 1. menyajikan 20 (dua
puluh) pusat-pusat penelitian tanaman yang koleksi benih.
Penguasaan benih di Indonesia
Sejak Indonesia melaksanakan proyek revolusi hijau 1970-an benih-
benih yang dihasilkan perusahaan transnasional telah menyerang
secara massal. Perusahaan sukses menggantikan benih lokal dengan
benih-benih unggul hasil rekayasa genetika (transgenic crop). Lebih dari
10.000 padii varietas lokal hilang, dan petani mengalami ketergantungan
terhadap benih-benih unggul tersebut. Lebih buruk lagi, pemerintah
melakukan impor ribuan ton benih hibrida karena tingginya permintaan
petani.
Pemerintah tidak mendorong petani untuk menangkarkan benih secara
mandiri. Sebaliknya, pemerintah justru mengkebiri kreatifitas petani dan
seringkali dikriminalkan dengan tuduhan sertifikasi illegal dan pencurian
benih. Bahkan pemerintah justru membuka program investasi di bidang
benih yang lebih luas. Dari Tabel 7. terlihat bahwa beberapa perusahaan
pengelola benih diantaranya: PT Shang Hyang SRI, PERTANI, PT.
Syngenta Indonesia, PT. Bayer Indonesia, PT. BISI Internasional,
Charoen Pokhpand, PT. Dupont Indonesia (Pioneer), PT. Biogene
Plantation, PT. Tanindo Intertraco, PT. Sumber Alam Sutera, dan
Monagro (anak perusahaan Monsanto).
8

9. Tabel 7. Penguasaan perusahaan benih di Indonesia
(data diperoleh dari berbagai sumber)
Benih dan Perundang-undangan
Hingga kini, kebijakan pemerintah untuk mendukung dan melindungi
kegiatan konservasi sumberdaya genetik oleh petani belum ada, bahkan
beberapa produk hukum yang ada justru menghambat kreatifitas petani
dan hanya melindungi perusahaan industri benih. Diantara Produk
hukum tersebut adalah UU Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 tahun
1992) dan UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU No 29 tahun 2000).
Hingga kini, belum ada perlindungan hukum tentang penyilangan,
pertukaran dan perdagangan benih oleh/ antar petani. Keadaan ini
mempersulit kaum tani sebab mereka tak mungkin melakukan pengujian
dan syarat-syarat ilmiah yang sulit diakses oleh petani (uji-uji
laboratorium, uji multilokasi, penyusunan sil-silah keturunan benih yang
ditangkarkan, dll.). Prosedur rumit dalam penerapan pelepasan varietas
sangat menyulitkan petani untuk melakukan pemuliaan tanaman.
Beberapa produk hukum yang ditampilkan pada Tabel 8 di atas menjadi
alat untuk menghentikan kreatifitas petani bahkan menjadi alat
kekuasaan untuk menjerat petani ke dalam hukum pidana.
Tabel 8. Produk hukum yang menjerat petani penangkar benih.
9

10. Beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan
Sumberdaya Genetika di Indonesia adalah sbb:
Tabel 9. Undang-Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan
Sumberdaya Genetika di Indonesia
10

11. Dampak penerapan kebijakan benih yang salah
Kerap kali kebijakan Pemerintah Indonesia menyudutkan petani
penangkar. Politik Perbenihan juga tak mampu mengayomi kepentingan
dan kehendak petani penangkar. Selama 4 dekade terakhir berbagai
permasalahan mencuat diantaranya :
1. Beberapa jenis spesies tanaman dan varietas tanaman lokal
ataupun benih liar sulit ditemukan dan dikenali oleh petani untuk
ditanam.
2. Benih lokal sangat sulit didapatkan, sehingga sulit pula bagi
petani untuk melakukan pemuliaan
3. Ketergantungan kaum tani terhadap benih komersil dari
perusahaan tinggi
4. Harga benih dari perusahaan mahal membuat pengeluaran dari
rumah tangga petani meningkat.
5. Serangan hama yang mengakibatkan gagal panen, akibat benih
yang seragam dan pertanian monokultur.
6. Perubahan agroklimat dan kondisi lingkungan akibat perubahan
iklim (salinitas, suhu, curah hujan, keasaman, kemarau, lahan
kritis, dll.)
7. Menurunnya kemampuan petani untuk melakukan seleksi benih
dan penyilangan untuk mendapatkan varietas baru.
8. Kriminalisasi terhadap para petani kecil yang melakukan
kegiatan penyilangan, produksi serta perdagangan benih,
akibatnya petani menjadi takut untuk melakukan pemuliaan,
produksi dan perdagangan benih.
9. Banyaknya areal hutan dan lahan konservasi sebagai sumber
wild variety yang dirubah menjadi areal perkebunan.
10. Kualitas benih yang diperdagangkan banyak yang tidak sesuai
dengan kebutuhan petani.
11. Meningkatnya impor benih
Petani, Paten dan benih di meja hijau
11

12. Beberapa petani pemulia jagung di kabupaten Kediri mengalami nasib
harus berurusan dengan meja hijau, hal ini terjadi pada kurun waktu
tahun 2004-2007, 9 petani seperti bapak Tukirin, Suprapto, Budi Purwo
Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Burhana Juwita Mochamad Ali
dan Maman Nurrohman terpaksa berurusan dengan pengadilan dan
masuk penjara dikarenakan melanggar UU No. 12 Tahun 1992 yaitu UU
Sistem Budidaya Tanaman. Tiga petani jagung, bapak Misdi, Jumadi
dan Kuncoro ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Kediri sejak bulan
Desember 2009 hingga Januari 2010 dengan dakwaan menyimpan,
mengedarkan dan memperjual belikan benih tanpa izin dan label
(sumber: Aliansi Petani Indonesia dalam Belajar dari Pengalaman:
Kasus Petani Jagung di Kediri, Jawa Timur Dampak Penerapan
Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) UU No. 12
Tahun 1992).
Aliansi Petani Indonesia (API) menjelaskan bahwa dalam perbenihan,
regulasi yang berlaku meliputi UU Sistem Budidaya Tanaman No.12
tahun 1992, PP tentang Perbenihan Tanaman No. 44 tahun 1995, Kep.
Mentan No.803/Kpts/ OT.210/7/97 tentang sertifikasi dan pengawasan
mutu benih bina, Kep. Mentan No.1017/Kpts/OT/TP.120/ 12/1998
tentang ijin produksi benih bina, ijin pemasukan benih dan pengeluaran
benih bina, serta peraturan perbenihan lainnya yang masih berlaku.
Ternyata dalam pelaksanaannya, peraturan ini masih memiliki celah
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Terutama,
banyak celah ditemukan pada tingkatan UU yang menyebabkan sulitnya
hakim untuk memutuskan dakwaan.
Sebagai contoh pasal 61 (1) “6”junto pasal 14 (1) UU No.12 tahun 1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman sering digunakan untuk menuduh
petani melakukan sertifikasi liar. Namun kegiatan sertifikasi liar terkait
dengan perbuatan mengedarkan benih dengan label palsu atau proses
sertifikasi yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut ternyata tidak
sesuai pada kasus petani yang dituduh melakukan sertifikasi liar. Hal ini
dikarenakan bahwa benih hibrida yang dijual bebas dipasaran termasuk
kategori benih sebar dengan label biru. Keputusan menteri ini tidak
mencantumkan mengenai dilarangnya pengembangan benih dengan
label biru. Sehingga apa yang dilakukan oleh petani merupakan tindakan
legal.
Dalam peraturan perundang-undangan pertanian terkait perbenihan
harus dilakukan pembenahan. Karena secara empirik, UU pertanian sulit
untuk diterapkan terutama pengertian yang rancu akan isi pasal-pasal
yang tertulis di dalamnya. Celah pertama dapat dilihat pada UU Sistem
12

13. Budidaya Tanaman No.12 tahun 1992, pasal 6 ayat 1 dan 2 yang
tumpang tindih antara kebebasan petani namun juga berkewajiban.
Pada ayat 1, menyebutkan akan kebebasan petani untuk menentukan
pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. Namun pada ayat 2,
petani juga berkewajiban untuk berperan serta dalam mewujudkan
rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman sebagaimana
dimaksud dalam pasal 57. Lebih lanjut pasal 6 harus di crosscheckkan
dengan pasal 57. Ternyata pasal 57 pun memiliki pengertian yang
berbeda dengan pasal 6. “Antara pasal 57 dan pasal 6 itu terlepas,
sehingga penyuluh dari PKP (Program Komunikasi Pertanian), menjadi
serba ragu-ragu. Hal ini menjadi multi tafsir. Harus disempurnakan
hubungan antara pasal 57 dengan pasal 6 sehingga petugas dari PKP
tidak sia-sia.
Pada pasal 6 ayat 3, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk
mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan
penghasilan tertentu dan ketentuan selanjutnya diatur dalam PP. Hingga
kini, belum ada PP yang mengatur ketentuan tersebut.
Celah kedua dapat dilacak dalam pasal 9, yakni tidak sistematisnya ayat
1 dan 2. Pengertian antara kedua ayat tersebut berbeda, ayat 1
menjelaskan tentang penemuan varietas unggul dilanjutkan pada ayat 2
tentang pencarian dan pengumpulan plasma nutfah. Hal yang sama juga
ditemukan pada pasal 11. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang
orang atau badan hukum yang dimaksud. Sehingga dapat menimbulkan
multi tafsir dan penyusupan kepentingan pihak tertentu.
Dimana petani, pemulia tanaman, perusahaan benih (pelaku usaha)
harus dijelaskan dengan rinci karena perannya di lapang berbeda.
Terkait dengan kasus perbenihan, maka berdasarkan isi dari pasal ini,
petani pun memiliki hak untuk menciptakan varietas unggul.
Kemudian terkait pasal 14 ayat 1, tertulis bahwa sertifikasi yang
dilakukan oleh pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan
atau badan hukum berdasarkan izin. Dalam hal ini dipertanyakan perihal
izin yang dimaksud, karena kebiasaan petani sangat berbeda dengan
kegiatan pemulia tanaman pada umumnya. Kebiasaan petani, selain
menjual hasil panennya juga menyimpan sebagian untuk pembenihan
berikutnya.
Pada pasal 48, yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di
atas skala tertentu wajib memiliki izin. Tidak ada pengertian yang jelas
mengenai skala disini. Skala tertentu yang dimaksud meliputi luasan
lahan, manajemen, jenis tanaman, jumlah tanaman, jumlah investasi,
13

14. tingkat tekhnologi, dan lain-lain yang digunakan dalam budidaya
tanaman. Jadi pengertian tersebut mengarah pada pemilik modal. Jika
berdasarkan pengertian tersebut, maka menjadi tidak mungkin bagi
petani kecil untuk memenuhinya.
Terakhir pada UU Sistem Budidaya Tanaman, tampak pada pernyataan
‘barangsiapa’ yang disebutkan pasal 61 ayat 1. Kata ‘barangsiapa’
dalam hal ini bisa menunjuk pada siapa saja, baik perorangan maupun
badan hukum sehingga dapat menjadi rancu. Selain dalam UU No.12
tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, celah ditemukan juga
pada PP No.44 tahun 1995 khususnya pada pasal 20. Pasal ini
menyebutkan tentang pengecualian kewajiban uji adaptasi dan penilaian
terhadap varietas yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan selera
konsumen.
Sesungguhnya aktifitas penanaman silang tidak ada kaitannya dengan
aktivitas sertifikasi liar. Pembuatan benih untuk ditanam sendiri ataupun
diperjual belikan antar petani sudah menjadi warisan budaya Indonesia.
Oleh karena itu jika melihat peran Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih (BPSB), terjadi kerancuan di bidang struktural. Untuk menangani
penyimpangan dalam perbenihan, terdapat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) dalam tubuh BPSB yang berkoordinasi langsung di bawah
POLRI. Hal ini menyebabkan overlapping peran, bagaimana ia sebagai
penyidik bila juga bertugas di bagian pembinaan ataupun pengawasan.
Padahal jika sebagai pembina berarti ia berperan sebagai penyuluh
yang mengarahkan petani agar mendapatkan ijin. Kondisi ini
diperparahkan lagi kenyataan di lapangan bahwa ada banyak orang
PPNS yang tidak mengerti tentang aspek hukum, sementara aparat dari
POLRI tidak mengerti tentang teori dan metodologi perbenihan (Sumber:
API).
14

15. 15