1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah
prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif,
yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang
saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga
lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip
checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan
legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh
wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain
sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,
misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum.
Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara,
namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan
umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih
2. 2
(mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti
hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung,
tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota
parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi
sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit
dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi
tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat
cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan
tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil.
Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih
pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun
negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang
telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan
kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
1.2 Identifikasi Masalah
Dalam pelaksanaanya, banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai
demokrasi baik itu dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun masyarakat.
Permasalahn yang muncul diantaranya yaitu:
1. Belum tegaknya supermasi hukum.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasnyarakat,
berbangsa dan bernegara.
3. Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
4. Tidak adanya kehidupan berpartisipasi dalam kehidupan bersama
(musyawarah untuk mencapai mufakat).
Untuk mengeliminasi masalah-masalah yang ada, maka makalah ini akan
memaparkan pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu,
penulis menyusun makalah ini dengan judul “ BUDAYA DEMOKRASI ”.
3. 3
1.3 Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah :
1. Memaparkan masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan
penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi dalam kehidupa sehari-hari.
2. Memaparkan sejumlah sumber hukum yang menjadi landasan demokrasi
3. Memaparkan contoh nyata penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari.
1.4 Batasan Masalah
Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul, maka makalah ini
hanya akan membahas tentang pentingnya budanya demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari baik itu dalam keluarga maupun masyarakat, berbangsa dan bernegara.
1.5 Sistematika Penulisan
Agar makalah ini dapat dipahami pembaca, maka penulis membuat sistematika
penulisan makalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
berisikan latar belakang mengenai pengertian demokrasi, identifikasi masalah yang
ditimbulkan oleh pelanggara terhadap nilai-nilai demokrasi, tujuan dibuatnya
makalah, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.
BAB II TEORI BUDAYA DEMOKRASI
Teori Budanya Demokrasi berisikan pengertian demokrasi, landasan-landasan
demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi dan penerapan budaya demokrasi dalam
kehidupan sehari-hari.
BAB III KESIMPULAN dan SARAN
Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan serta saran-saran.
4. 4
BAB II
TEORI BUDAYA DEMOKRASI
2.1 Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
2.1.1 Menurut Internasional Commision of Jurits
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan
tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-
wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di
utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.
2.1.2 Menurut Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(government of the people, by the people, and for the people).
2.1.3 Menurut C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat
politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan
akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
2.2 Landasan-landasan Demokrasi
2.2.1 Pembukaan UUD 1945
1. Alinea pertama Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
5. 5
2. Alinea kedua Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang
kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
3. Alinea ketiga Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong
oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
4. Alinea keempat Melindungi segenap bangsa.
2.2.2 Batang Tubuh UUD 1945
1. Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
2. Pasal 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pasal 6 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 24 dan Pasal 25 Peradilan yang merdeka.
5. Pasal 27 ayat 1 Persamaan kedudukan di dalam hukum.
6. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
2.2.3 Lain-lain
1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
2.3 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi
Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno
pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari
sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari
istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi
sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak
negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan
kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri
6. 6
dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-
sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati
posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya
berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang
diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan
ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu
besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab,
bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap
hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang
lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri
anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi
rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.Intinya, setiap lembaga negara
bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang
mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu
secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara
tersebut.
Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Indonesia pasca kolonial, kita mendapati
peran demokrasi yang makin luas. Di zaman Soekarno, kita mengenal beberapa
model demokrasi. Partai-partai Nasionalis, Komunis bahkan Islamis hampir semua
mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang ideal. Bahkan bagi mereka,
demokrasi bukan hanya merupakan sarana, tetapi demokrasi akan mencapai sesuatu
yang ideal. Bebas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan adalah tujuan saat itu,
yaitu mencapai sebuah demokrasi. Oleh karena itu, orang makin menyukai
demokrasi. Demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dapat dikatakan adalah
Demokrasi Liberal. Dalam sistem Pemilu mengindikasi sistem demokrasi liberal di
Indonesia antara lain sebagai berikut:
1. Pemilu multi partai yang diikuti oleh sangat banyak partai. Paling sedikit
sejak reformasi, Pemilu diikuti oleh 24 partai (Pemilu 2004), paling
7. 7
banyak 48 Partai (Pemilu 1999). Pemilu bebas berdiri sesuka hati, asal
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan KPU. Kalau semua partai
diijinkan ikut Pemilu, bisa muncul ratusan sampai ribuan partai.
2. Pemilu selain memilih anggota dewan (DPR/DPRD), juga memilih
anggota DPD (senat). Selain anggota DPD ini nyaris tidak ada guna dan
kerjanya, hal itu juga mencontoh sistem di Amerika yang mengenal
kedudukan para anggota senat (senator).
3. Pemilihan Presiden secara langsung sejak 2004. Bukan hanya sosok
presiden, tetapi juga wakil presidennya. Untuk Pilpres ini, mekanisme
nyaris serupa dengan pemilu partai, hanya obyek yang dipilih berupa
pasangan calon. Kadang, kalau dalam sekali Pilpres tidak diperoleh
pemenang mutlak, dilakukan pemilu putaran kedua, untuk mendapatkan
legitimasi suara yang kuat.
4. Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi secara langsung (Pilkada), yaitu
pilkada gubernur, walikota, dan bupati. Lagi-lagi polanya persis seperti
pemilu Partai atau pemilu Presiden. Hanya sosok yang dipilih dan level
jabatannya berbeda. Disana ada penjaringan calon, kampanye, proses
pemilihan, dsb.
5. Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia,
dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat
independen yang dibentuk secara swadaya. Disini dibutuhkan birokrasi
tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada dasarnya
birokrasi itu masih bergantung kepada Pemerintah juga.
6. Adanya lembaga surve, lembaga pooling, lembaga riset, dll. yang aktif
melakukan riset seputar perilaku pemilih atau calon pemilih dalam
Pemilu. Termasuk adanya media-media yang aktif melakukan
pemantauan proses pemilu, pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun
paca pelaksanaan.
8. 8
7. Demokrasi di Indonesia amat sangat membutuhkan modal (duit). Banyak
sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu.
Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih
berpeluang memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi
miskin harta.Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebal-
tipisnya kantong para politisi. Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya
telah terlembagakan secara kuat dengan payung UU Politik yang direvisi
setiap 5 tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demikian
telah menjadi realitas politik legal dan memiliki posisi sangat kuat dalam
kehidupan politik nasional. Pesta demokrasi yang kita gelar setiap 5 tahun
ini haruslah memiliki visi kedepan yang jelas untuk membawa perubahan
yang fundamental bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, baik dari
segi perekonomian, pertahanan, dan persaiangan tingkat global. Oleh
karena itu, sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional
haruslah sejalan bukan malah sebaliknya demokrasi yang ditegakkan
hanya merupakan untuk pemenuhan kepentingan partai dan sekelompok
tertentu saja. Jadi, demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah
mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafah
bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari
Di Lingkungan Keluarga Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
b. Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;
c. Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
d. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.
Di Lingkungan Masyarakat Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan
masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
9. 9
b. Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa
diskriminasi;
c. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
d. Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
e. Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan
warga lain.
Di Lingkungan Sekolah Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah
dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;
b. Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras
dan agama;
c. Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda
dengan kita;
d. Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk
menyelesaikan masalah;
e. Sikap anti kekerasan.
Di Lingkungan Kehidupan Bernegara Penerapan Budaya demokrasi di
lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
b. Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai
pendapat warganya;
c. Memiliki kejujuran dan integritas;
d. Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
e. Menghargai hak-hak kaum minoritas;
f. Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
g. Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk
menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.
10. 10
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum
membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan
baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.
Akan tetapi, kita belum membudanyakannya. Membudaya berarti telah menjadi
kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya”
berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah
daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian
yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai
oleh nilai-nilai demokrasi.
Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering
warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-
orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan,
supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga
negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk
merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya.
Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang
di praktekan.
3.2 Saran
Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari
semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah:
1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.
2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya.
11. 11
Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari
pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih
baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-
kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita
untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap
bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
12. 12
DAFTAR PUSTAKA
1. “http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi“
2. “http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html“
3. Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid ”.
Bandung: Grafindo Media Pratama.
4. Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “ Kewarganegaraan (Citizenship)”.
Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.
5. Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy’ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Untuk
SMP Kelas VIII Jilid 2”. Jakarta: Erlangga.
