Dokumen tersebut membahas tentang perwujudan ketahanan nasional Indonesia melalui lima bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional dijelaskan sebagai upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, menerapkan demokrasi Pancasila dalam sistem politik, mengembangkan ekonomi berdasarkan Pancasila, mempertahankan kebudayaan bangsa, serta men

1. PERWUJUDAN KETAHANAN
NASIONAL INDONESIA DALAM
PANCAGATRA

2. Halaman 2
KETAHANAN NASIONAL DIBIDANG
IDEOLOGI
Ketahanan Nasional Indonesia dibidang
Ideologi ditujukan utk mengatasi sgl
rintangan yg berupa : Ancaman,
Tantangan, Hambatan, dan Gangguan
yg datang baik dari luar mapun dr dalam
yg akan membahayakan kelangsungan
kehidupan Pancasila sebagai dasar
falsafah bangsa dan negara.

3. Halaman 3
 Ideologi atau Falsafah bangsa dan negara
Indonesia adalah PANCASILA yg terdapt
didalam Pembukaan UUD 1945 yg disahkan
pada tanggal 18 Agustus 1945, serta digali dari
kehidupan bangsa dan diterima oleh PPKI pada
tanggal 1 Juni 1945
Keampuhan Pancasila sbg Ideologi negara
bergantung pada nilai yg dikandungnya yg dpt
memenuhi dan menjamin sgl aspirasi hidup
dan kehidupan secara pribadi sbg makhluk
sosial dan sbg warga negara sesuai dg kodrat
dan irodat Tuan.

4. Halaman 4
1. Agar Pancasila dpt dihayati dan diamalkan
secara baik, maka ditetapkan oleh MPR RI,
dgn Ketetapan No. II/MPR/1983, tanggal 22
Maret 1978, tentang Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila ( P – 4 ) atau yg
kita kenal dgn Eka Prasetya Pancakarsa yg
artinya : Monoloyalitas / satu Kesetiaan
terhadap Lima Kehendak

5. Halaman 5
2. P-4 merupakan penuntun dan pegangan
hidup dlm kehidupan bermasyarakat dan
bernegara bagi setiap warga negara
Indonesia. Setiap penyelenggarara negara
dan setiap lembaga kenegaraan dan
lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat
maupun di Daerah, dan dilaksanakan
secara bulat dan utuh.

6. Halaman 6
3. Pancasila telah diterima dan ditetapkan
sebagai Dasar Negara seperti tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945, merupaka
Kepribadian dan Pandangan hidup bangsa
yg telah diuji kebenaran, keampuhan dan
kesaktiannya, sehingga tdk ada satu
kekuatanpun yg mampu memisahkan
Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

7. Halaman 7
2. KETAHANAN NASIONAL DIBIDANG
POLITIK
1.Tingkat ketahanan dibidang Politik
ditentukan oleh kemampuan sistim politik
(yang dianut) dalam menanggulangi segala
macam bentuk Ancaman, Tantangan,
Hambatan, dan Gangguan yg ditujukan
kepada kehidupan politik bangsa
Indonesia.

8. Halaman 8
2.Mula-mula bangsa Indonesia mempraktek-kan
sistim Demokrasi Liberal. Sisitim pemerinta-han
ini dapat dikatakan relatif stabil (dapat
bertahan selama bertahun-tahun , akan tetapi
tidak dapat menghasil-kan Pemerintahan yang
stabil.
3. Setelah selesai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita
kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Akan
tetapi didalam kenyataannya kita melaksana-kan
Demokrasi Terpimpin yg mendekati
“Kediktatoran” hal ini bertentangan dengan
jiwa Pancasila.

9. Halaman 9
4. Pada Pemerintahan Orde Baru (sejak 1966)
kita melaksanakan UUD 1945 berdasarkan
Pancasila secara murni dan konsekuwen.
Didalam pidato kenegaraan tahun 1968
Presiden RI menjelaskan tentang
Demokrasi Pancasila yg norma-norma
pokoknya atau hukum dasarnya telah
diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu
Demokrasi Pancasila adalah :

10. Halaman 10
Demorasi atau kedaulatan rakyat yang
didasari dan dijiwai oleh segenap sila
Pancasila secara terpadu.
Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan
hak-hak Demokrasi kita harus selalu :
1). Merasa bertanggung jawab kepada Tuhan
Yang Maha Esa menurut agama /
kepercayaannya masing-masing.

11. Halaman 11
2).Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanu-siaan
sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan
3).Menjamin dan memperkokoh persatuan
bangsa
4).Melaksanakan kerakyatan berdasarkan
permusyawaratan/perwakilan.
5).Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

12. Halaman 12
 DEMOKRASI PANCASILA MENGANDUNG ASPEK-ASPEK
(1). Formal, yg menunjukkan bagaimana
caranya partisipasi rakyat diatur dalam
penyelenggaraan pemerintah.
(2). Material, yang menegaskan pengakuan
atas harkat dan martabat manusia sbg
makhluk Tuhan yg menghendaki
pemerintahan yg membahagiakan, dan
memanusiakan warga negara dan
masyarakat bangsa Indonesia

13. Halaman 13
(3). Kaedah yg mengikat negara dan warga
negara dalam bertindak menyeleng-garakan
hak dan kewajiban serta
wewenangnya
(4). Tujuan yg menunjukkan keinginan atau
tujuan utk mewujudkan masyarakat yg
sejahtera dalam negara hukum, negara
kesejahteraan dan negara berkebuda-yaan

14. Halaman 14
(5).Organisasi yg menggambarkan
perwujudan Demokrasi Pancasila dalam
organisasi pemerintahan dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat
(6).Semangat yg menekankan bahwa demok-rasi
Pancasila memerlukan warga negara
yg berkepribadian, berbudi pekerti luhur
dan tekun dalam pengabdian.

15. Halaman 15
5. Mengenai stabilitas politik, dijelaskan sbb :
 Stabilitas itu berarti bahwa keadaan politik
di tanah air ini haruslah berkembang dan
tumbuh sesuai dengan landasan Pancasila
dan UUD 1945 dengan sewajarnya, tanpa
adanya pergolakan-pergolakan politik yg
menimbulkan kegoncangan dlm masyara-kat
. . . (Pidato Presiden RI tanggal 12 Maret
1973)

16. Halaman 16
6. Politik Luar Negeri Indonesia adalah : Politik
Bebas Aktif yg dilaksanakan dengan dasar-dasar
pokok sbb :
a. Diabadikan untuk kepentingan nasional dan
khususnya untuk kepentingan pembangunan
b. Memusatkan kembali pelaksanaan politik
Luar negeri yg bebas aktif, tetapi anti
imperialisme dan kolonialisme dalam segala
bentuk.

17. Halaman 17
c. Turut mwengambil kegiatan dalam usaha-usaha
mewujud-kan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial, khususnya
stabilitas diwilayah Asia Tenggara, tanpa
mengurangi kemampuan kita untuk
melaksanakan pembangunan nasional.

18. Halaman 18
Untuk dapat melaksanakan pembangunan,
Indonesia memerlukan keadaan yg stabil
baik didalam negeri maupun diwilayah
sekitarnya. Dalam hal itu kejasama dgn
negara-negara ASEAN merupakan usaha yg
sangat penting
Kerjasama itu diadakan utk mempercepat
pertumbuhan dgn titik berat dgn kerjasama
dibidang Ekonomi dan Kebudayaan

19. Halaman 19
Sehubungan dgn politik luar negeri itu harus
didingat bahwa peningkatan hubungan dgn
negara-negara asing sekaligus hrs dapat
dimanfaatkan utk mempercepat pembangu-nan
nasional, serta diarahkan utk mendorong
bantuan luar negeri.
Dalam hal ini Indonesia bersedia merima
bantuan dari mana saja asal tanpa ikatan
politik dan dengan syarat seringan-ringannya.

20. Halaman 20
3. KETAHANAN DI BIDANG EKONOMI
Ketahanan dibidang Ekonomi merupakan
mata rantai terlemah diantra mata-mata
rantai ketahanan yg secara keseluruhan
merupakan ketahanan nasional Indonesia.
Sampai sekarang ketahanan dibidang itu
belum mencapai apa yang diinginkan.

21. Halaman 21
Dalam melaksanakan pembangunan dibidang
ekonomi banyak kesulitan yg dihadapi.
Kesulitan itu bersumber pada sturktur ekonomi
bgs Indonesia yg mempunyai sifat-sifat :
1. Sebagian dari produksi nasional berasal dari
pertanian sehingga bergantung pada alam
2. Sebagian besar rakyat hidup dari sektor perta-nian
yg baru menggunakan teknologi
sederhana
3. Sebagian exsport berupa bahan mentah yg
banyak dipengaruhi oleh perubahan keadaan
dunia.

22. Halaman 21
Dengan demikian pembangunan itu harus
dapat mengadakan perubahan, sehingga :
1. Produksi yg dari luar sektor pertanian
bertambah besar
2. Penduduk yg hidup dari luar sektor perta-nian
bertambah
3. Bahan exspor semakin banyak terdiri dari
barang-barang olahan dan barang-barang
jadi

23. Halaman 23
Indonesia pernah melaksanakan sistem
ekonomi leberal dan sistem ekonomi
terpimpin dengan Deklarasi Ekonomi.
Akan tetapi kedua sistem ekonomi tsb tdk
mencapai sasaran krn kedua-duanya tdk
berdasarkan Pencasila dan UUD 1945
Setelah pemerintahan ORBA kita memakai
sitem Ekonomi berdasarkan Pancasila yg
dinamakan Demokrasi Ekonomi atau Ekonomi
Pancasila

24. Halaman 24
Pembangunan Ekonomi yg didasarkan pada
Demokrasi Ekonomi atau Ekonomi
Pancasila menentukan bahwa : masyarakat
hrs memegang peranan aktif dlm kegiatan
pembangunan, pembangunan itu mempu-nyai
ciri-ciri sbb :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha ber-sama
berdasarkan asas kekeluargaan

25. Halaman 25
2.Cabang-cabang produksi yg penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
3.Bumi, Air, dan Kekayaan alam yg
terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan utk sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat.

26. Halaman 26
4.Sumber-sumber kekayaan dan keuangan
negara digunakan dgn permufakatan
lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta
pengawasan terhadap kebijaksanaan ada
pada lembaga-lembaga tersebut
5.Warga negara memiliki kebebasan dan
memilih pekerjaan yg dikehendaki serta
mempunyai hak akan pekerjaan dan
penghidupan yang layak

27. Halaman 27
6.Hak milik perorangan diakui dan peman-faatannya
tdk boleh bertentangan dgn
kepentingan masyarakat
7.Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap
warga negara dipertimbangkan dlm batas-batas
yg tdk merugikan umum
8.Fakir-miskin dan anak-anak yg terlantar
dipelihara oleh negara

28. Halaman 28
Berhasilnya pembangunan dibidang
ekonomi tdk hanya ditentukan oleh faktor-faktor
yg bersifat ekonomis saja. Akan tetapi
dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yg non
ekonomis, antara lain : Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila, Stabilitas politik,
Kehidupan Sosial budaya, dan Keamanan.

29. Halaman 29
5. KETAHANAN DIBIDANG SOSIAL BUDAYA
Untuk mempertahankan kelangsungan
hidupnya, manusia hrs mengadakan
kerjasama dgn sesama manusia
 Oleh karena itu manusia harus hidup
bermasyarakatat, hal ini dapat berjalan
lancar dalam kondisi dan keadaan tertib
sosial berdasarkan pengaturan sosial
budaya

30. Halaman 30
Istilah sosial budaya menunjukkan hubu-ngan
yg erat antara masyarakat dan kebu-dayaan.
Suatu masyarakat tdk mungkin ada
tanpa kebudayaan, sedang kebudayaan
hanya ada didalam masyarakat.
Kebudayaan mencakup: sistem-sistem pera-latan,
dan teknologi, mata pencaharian,
organisasi kemasyarakatan, bahasa, religi,
pandangan hidup, kesenian dan pengeta-huan

31. Halaman 31
Sehubungan dengan kehidupan sosial
budaya dinegara berkembang, perlu
diperhatikan gejala perubahan yg terjadi,
terutama mengenai sebab-sebabnya.
Banyak faktor yg mungkin menimbulkan
perubahan sosial diantaranya, yg
memegang peranan penting ialah faktor
teknologi dan kebudayaan

32. Halaman 32
Faktor dari luar biasanya lbh banyak
menimbulkan perubahan sehingga perlu
mendapat perhatian khusus.
Agar dapat memahami perubahan sosial yg
terjadi perlu lebih dahulu diketahui
bagaimana proses perubahan sosial itu
terjadi, dan bagaimana perubahan itu
diterima masyarakat

33. Halaman 33
5. KETAHANAN DIBIDANG PERTAHANAN KEAMANAN
 Bagi bangsa Indonesia fungsi Pertahanan
Keamanan nasional merupakan salah satu
fungsi utama pemerintah/negara yg khusus
ditujukan kepada tercapainya keamanan
bangsa dan negara, keamanan perjuangan
nasional dalam rangka Ketahanan Nasional
berlandaskan Pancasila baik dalam aspek
nasional maupun Internasional.

34. Halaman 34
Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983,
tentang GBHN dicantumkan adanya Perwu-judan
Kepulauan Nusantara sebagai satu
kesatuan HANKAMyg bermakna :
1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah
pada hakekatnya merupakan ancaman
terhadap seluruh bangsa dan negara
2.Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan
kewajiban yg sama dlm rangka pembelaan
negara dan bangsa. (UUD 1945 Pasal 30 ayat 1)

35. Halaman 35
3.Pertahanan Keamana negara adalah perlawanan
rakyat semesta yg dilaksanakan berdasarkan
sistem pertahanan keamanan rakyat yg semesta
(SISHANKAMRATA) yg mencakup keseluruhan
daya mampu bangsa dan negara yg disusun,
disiapkan dan digerakkan secara terpadu dan
terpimpin didalam suatu perlawanan
bersenjata maupun bentuk perlawanan lainnya
yg didasarkan pada suatu keyakinan akan
kekuatan sendiri dan tdk mengenal menyerah.

36. Halaman 36
4. ABRI disamping melaksanakan fungsi ke-kuatan
HANKAM, juga melaksanakan
fungsi sebagai kekuatan sosial, ABRI
diarahkan utk melaksankan secara aktif
sbg stabilisator dan dinamisator, didalam
pembangunan nasional serta memperko-koh
ketahanan nasional

37. Halaman 37
5. Pembinaan keamanan umum dan
ketenteraman masyarakat ditujukan
kepada usaha untuk mengembang-kan
sistim keamanan umum dan
negara