Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh Unit Kerja Inspektorat (UKI) Ditjen Perbendaharaan pada Kanwil dan KPPN. Pemantauan terdiri dari pemantauan pengendalian utama dan efektivitas implementasi serta kecukupan rancangan. Laporan hasil pemantauan disusun berkala bulanan dan triwulanan untuk memantau tingkat kepatuhan dan merekomendasikan tindak lanjut atas temuan.

1. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
LINGKUP KANWIL DAN KPPN
UKI DITJEN PERBENDAHARAAN
Jakarta, 2014
1
1

2. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 2
OUTLINE
1. Dasar Pelaksanaan
2. Pemantauan Pengendalian Intern
3. Kegiatan yang dipantau pada Kanwil dan KPPN
4. Alur Proses Pemantauan Pengendalian Utama
5. Langkah-Langkah Penyusunan Dokumen Pemantauan
6. Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR)

3. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 3
DASAR PELAKSANAAN
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern
di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata
Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

4. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 4
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
Pemantauan pengendalian intern terbagi menjadi dua :
1. Pemantauan berkelanjutan (dilaksanakan oleh pemilik kegiatan).
2. Evaluasi terpisah (dilaksanakan oleh UKI).
Evaluasi terpisah dilakukan melalui 2 (dua) cara :
1. Pemantauan Pengendalian Utama.
2. Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR).
TAHAPAN PEMANTAUAN
PENETAPAN
PELAKSANA
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
PELAPORAN
HASIL
PEMANTAUAN
EVALUASI
HASIL
PEMANTAUAN

5. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 5
KEGIATAN YANG DIPANTAU
PADA KANWIL DAN KPPN
No. Nama Kegiatan *) Frekuensi Pemantauan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
1 Pengesahan revisi DIPA Mingguan
2 Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan
barang/jasa melalui pengadaan langsung dengan mekanisme LS
Bulanan
3 Penyusunan LKPP tingkat Kanwil Triwulanan
KPPN
1 Penerbitan SP2D LS non-gaji Harian
2 Penyusunan LKP Mingguan
3 Penyusunan LKPP tingkat KPPN Bulanan
4 Pemrosesan permintaan TUP Mingguan
5 Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan
barang/jasa melalui pengadaan langsung dengan mekanisme LS
Bulanan

6. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 6
ALUR PROSES
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA
PENYIAPAN DOKUMEN KEGIATAN YANG DIPANTAU1
PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN OBSERVASI2
• Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU)
• Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU)
• Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU)
PELAPORAN HASIL PEMANTAUAN3
• Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) Dua Kali dalam Sebulan
• Laporan Bulanan KPPN Bulanan
• Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja/Tingkat Wilayah Triwulanan

7. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 7
LANGKAH – LANGKAH PENYUSUNAN
DOKUMEN PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA
SESUAI KEP-34/PB/2013

8. LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU)
DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU) … (diisi nomor urut sesuai urutan pengendalian utama pada TPPU)
Nama Kegiatan : (Mengisi nama kegiatan yang dipantau) … (1)
Pengendalian Utama : (Mengisi nama pengendalian utama sesuai TPPU yang diujikan) … (2)
Disusun oleh : (Mengisi nama pelaksana yang melakukan pemantauan) … (3)
Tanggal : (Mengisi tanggal pelaksanaan pemantauan) … (4)
NO.
NO.
DOKUMEN
PERTANYAAN 1 *) PERTANYAAN 2 *) PERTANYAAN DST *) KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 123456 Diisi dengan (√) atau (X) Diisi dengan (√) atau (X) Diisi dengan (√) atau (X)
Catatan hasil
pengujian…
Mengisi nomor urut populasi.
Mengisi nomor dokumen yang diuji.
Mengisi tanda centang (√) untuk jawaban “ya” dan tanda silang (X) untuk jawaban “tidak”.
*) Pertanyaan-pertanyaan yang diisikan, disesuaikan dengan “Cara Pengujian” yang terdapat pada TPPU.
Diisi catatan atas hasil pengujian yang memerlukan penjelasan khusus, misalnya:
 Indikasi fraud karena paraf diduga palsu.
 Penggunaan atribut pengendalian selain yang sudah ada di SOP atau peraturan.
 Atribut pengendalian ada namun sebenarnya pengendalian tidak dilaksanakan, dll.
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 8

9. Nama kegiatan : (Mengisi nama kegiatan yang dipantau) … (1)
Disusun oleh : (Mengisi nama pelaksana yang melakukan pengamatan) … (2)
Tanggal : (Mengisi tanggal pelaksanaan pengamatan) … (3)
LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN TABEL OBSERVASI PENGENDALIAN UTAMA (TOPU)
NO PENGENDALIAN UTAMA DIJALANKAN? CARA SUDAH TEPAT?
DILAKUKAN OLEH ORANG
YANG TEPAT?
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Mengisi nomor urut pengendalian utama.
Mengisi nama pengendalian utama kegiatan yang dipantau sesuai TPPU.
Mengisi tanda centang (√) untuk jawaban “ya” dan tanda silang (X) untuk jawaban “tidak.
 Ya, apabila berdasarkan observasi, pengendalian utama dijalankan.
 Tidak, apabila pengendalian utama tidak dijalankan.
Mengisi tanda centang (√) untuk jawaban “ya” dan tanda silang (X) untuk jawaban “tidak.
 Ya, pengendalian utama dijalankan dengan cara yang sesuai dengan rancangan
pengendalian.
 Tidak, apabila pengendalian utama tidak dijalankan sesuai rancangan pengendalian.
Mengisi tanda centang (√) untuk jawaban “ya” dan tanda silang (X)
untuk jawaban “tidak.
 Ya, apabila pengendalian utama dijalankan oleh orang yang tepat.
 Tidak, apabila pengendalian utama tidak dijalankan oleh orang
yang tepat.
Mengisi
keterangan yang
diperlukan,
misalnya:
Cara pelaksanaan
pengendalian
tidak sesuai
rancangan.
Nama pegawai
selain pegawai
yang seharusnya
melaksanakan
pengendalian, dll.
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 9

10. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA (LHPPU)
1. LHPPU disusun berdasarkan DUPU dan TOPU yang telah dibuat sebelumnya.
2. LHPPU merupakan laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian
pengendalian utama kegiatan dalam periode tertentu.
3. Frekuensi penyusunan LHPPU adalah 2 (dua) kali dalam sebulan yang jangka waktunya
seimbang antara periode satu dengan periode lainnya.
4. LHPPU ditandatangani oleh pimpinan UKI dan disampaikan kepada kepala unit
kerja, maksimal 2 (dua) hari kerja setelah akhir periode pelaporan.
5. LHPPU tetap disusun walaupun dalam periode berkenaan tidak ada kegiatan pemantauan
(nihil).
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 10

11. LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA (LHPPU)
LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA
KANTOR PUSAT DJPBN/KANWIL DJPBN PROVINSI…./KPPN… (1)
PERIODE…. (2)
NO
PENGENDALIAN
UTAMA
POPULASI SAMPEL
JUMLAH
KEPATUHAN
TINGKAT
KEPATUHAN
(100%)
JUMLAH
TEMUAN
JUMLAH
REKOMENDASI
JUMLAH TINDAK
LANJUT BELUM
TUNTAS
Nama Kegiatan ……………………………………………………………………………(3)
1. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2. dst.
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (12)
Total Periode ini (13) (13) (13)
Kumulatif s.d, periode sebelumnya (14) (14) (14)
Total s.d. periode ini (15) (15) (15)
Informasi tambahan:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(16)
(1) Diisi nama unit kerja
(2) Diisi periode LHPPU
(3) Diisi nama kegiatan yang dipantau
(4) Diisi nama pengendalian utama sesuai TPPU
(5) Diisi jumlah populasi
(6) Diisi jumlah sesuai populasi (seluruh populasi
dipantau).
(7) Diisi jumlah anggota populasi yang dinyatakan patuh
(8) Diisi hasil (7) dibagi dengan jumlah pada (6) (dalam %)
(9) Diisi jumlah temuan yang diperoleh selama periode pelaporan
(10) Diisi jumlah rekomendasi yang diberikan selama periode pelaporan
(11) Diisi jumlah rekomendasi yang belum tuntas ditindaklanjuti
(12) Diisi rata-rata tingkat kepatuhan dari seluruh pengendalian utama (dalam %).
(13) Diisi total temuan, rekomendasi, tindak lanjut periode saat ini
(14) Diisi total temuan, rekomendasi, tindak lanjut kumulatif periode sebelumnya
(15) Diisi total temuan, rekomendasi, tindak lanjut kumulatif periode saat ini dan
sebelumnya
(16) Diisi penjelasan ringkas yang dianggap perlu menjadi perhatian penerima
laporan (apabila ada).
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 11

12. PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN KPPN
1. Laporan Bulanan merupakan laporan yang menguraikan secara ringkas hasil kegiatan
pemantauan dalam 1 (satu) bulan.
2. Laporan Bulanan disusun berdasarkan LHPPU selama periode pelaporan.
3. Laporan Bulanan disusun oleh UKI-P dan ditandatangani oleh Pimpinan UKI-P, serta
cukup disampaikan kepada UKI-W dengan tembusan kepada Kepala KPPN,
maksimal 5 (lima) hari kerja setelah akhir periode pelaporan.
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 12

13. 13
LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN LAPORAN BULANAN KPPN
LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KPPN… (1)
BULAN …. 20.. (2)
(1) Diisi nama unit kerja
(2) Diisi periode Laporan
(3) Diisi nama kegiatan yang dipantau
(4) Diisi frekuensi pemantauan
(5) Diisi nomor urut pengendalian utama
(6) Diisi nama pengendalian utama sesuai TPPU
(7) Diisi 100% (populasi kegiatan = sampel)
(8) Diisi rata-rata tingkat kepatuhan selama bulan
berkenaan.
(9) Diisi temuan yang ada pada bulan berkenaan
(10) Diisi rekomendasi atas temuan yang ada pada bulan berkenaan
(11) Diisi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan
(12) Diisi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode sebelumnya
(13) Diisi rata-rata tingkat kepatuhan seluruh pengendalian utama
(14) Diisi nama kegiatan yang dipantau (pada tahun sebelumnya)
(15) Diisi temuan pada tahun sebelumnya
(16) Diisi rekomendasi atas temuan pada tahun sebelumnya
(17) Diisi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada tahun sebelumnya
(18) Diisi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada tahun sebelumnya
NO
PENGENDALIAN
UTAMA
SAMPEL
TINGKAT
KEPATUHAN
TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
STATUS TINDAK
LANJUT
Nama Kegiatan yang dipantau: ………. (3)
Frekuensi Pemantauan: ………. (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
dst.
Rata-rata: (13)
Perkembangan Tindak Lanjut atas rekomendasi Tahun Sebelumnya
NO NAMA KEGIATAN TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
STATUS TINDAK
LANJUT
(5) (14) (15) (16) (17) (18)
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 13

14. PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TRIWULANAN UNIT KERJA KPPN
1. Laporan Akhir Triwulanan merupakan laporan yang disusun setiap 3 (tiga) bulan,
berisi kompilasi hasil pemantauan pengendalian utama sampai dengan akhir triwulan
bersangkutan.
2. Laporan Akhir Triwulanan KPPN disusun berdasarkan kompilasi LHPPU KPPN sampai
dengan akhir triwulan bersangkutan.
3. Laporan Akhir Triwulanan KPPN disusun oleh UKI-P dan ditandatangani oleh
Pimpinan UKI-P, serta cukup disampaikan kepada UKI tingkat Kanwil (UKI-W),
dengan tembusan kepada Kepala KPPN, maksimal 5 (lima) hari kerja setelah akhir
periode triwulan bersangkutan.
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 14

15. LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN LAPORAN AKHIR TRIWULANAN UNIT KERJA KPPN
LAPORAN AKHIR TRIWULANAN … (1)
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA
KPPN ………. (2)
Periode ..….. - …….. 20… (3)
NO
PENGENDALIAN
UTAMA
POPULASI SAMPEL
JUMLAH
KEPATUHAN
TINGKAT
KEPATUHAN
JUMLAH
TEMUAN
JUMLAH
REKOMENDASI
JUMLAH TINDAK
LANJUT BELUM
TUNTAS
Nama Kegiatan:……………………………………………………………………...(4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
dst.
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (14)
Total (15) (15) (15)
Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya: ………………….(16)
Informasi tambahan:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(17)
(1) Diisi Triwulan I/II/III/IV
(2) Diisi nama unit kerja
(3) Diisi periode laporan
(4) Diisi nama kegiatan yang dipantau
(5) Diisi nomor urut pengendalian utama
(6) Diisi nama pengendalian utama sesuai TPPU
(7) Diisi jumlah populasi pada triwulan bersangkutan
(8) Diisi 100% (populasi kegiatan = sampel)
(9) Diisi jumlah anggota populasi yang dinyatakan patuh
(10) Diisi hasil (9) dibagi dengan jumlah pada (8), (dalam %)
(11) Diisi jumlah temuan selama triwulan bersangkutan
(12) Diisi jumlah rekomendasi atas temuan selama triwulan bersangkutan
(13) Diisi jumlah tindak lanjut belum tuntas selama triwulan bersangkutan
(14) Diisi rata-rata tingkat kepatuhan dari seluruh pengendalian utama
(15) Diisi total temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut belum tuntas selama
periode bersangkutan
(16) Diisi jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya
(17) Diisi penjelasan ringkas yang dianggap perlu untuk menjadi perhatian
penerima laporan (apabila ada), misalnya terdapat penggunaan atribut
pengendalian selain yang ada di SOP/peraturan, dll.
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 15

16. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 16
PEMANTAUAN
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KECUKUPAN RANCANGAN
(EIKR)
Dilakukan minimal 1 tahun sekali atau ketika terjadi perubahan organisasi atau proses
bisnis yang strategis.
TAHAPAN PEMANTAUAN EIKR
EVALUASI
PENGENDALIAN
INTERN TINGKAT
ENTITAS (EPITE)
PEMANTAUAN
EFEKTIVITAS
IMPLEMENTASI
(PEI)
EVALUASI
KECUKUPAN
RANCANGAN
(EKR)
KESIMPULAN
EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN
INTERN (KEPI)
Hanya dilaksanakan oleh
UKI-E1
Menentukan
efektivitas
pengendalian tingkat
entitas dalam
menciptakan
lingkungan yang
mendukung efektivitas
pengendalian tingkat
kegiatan/aktivitas.
Memberikan
keyakinan memadai
bahwa pengendalian
telah dilaksanakan
secara efektif untuk
mencegah dan
mendeteksi “apa yang
bisa salah” atau tidak
tercapainya tujuan
kegiatan.
Memberikan
keyakinan memadai
bahwa seluruh potensi
kesalahan yang
signifikan telah
diidentifikasi dan
pengendalian telah
dirancang dengan
tepat sehingga pada
saat dilaksanakan
dapat mencegah
dan/atau mendeteksi
kesalahan.
Menjadi salah satu
dasar bagi pimpinan
dalam membuat
pernyataan efektivitas
pengendalian intern
secara berjenjang.

17. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 17
PEMANTAUAN EIKR:
1. EPITE
1 Reviu Dokumen
Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern.
2 Wawancara
Melakukan diskusi dengan pegawai yang bertanggung jawab terhadap rancangan atau implementasi pengendalian intern
dalam rangka mengumpulkan bukti mengenai efektivitas pengendalian tingkat entitas.
3 Survei
Melakukan konfirmasi atas implementasi pengendalian intern pada unit kerja kepada responden yang berasal dari internal
unit kerja melalui pengisian formulir pernyataan.
4 Observasi
Melakukan pengamatan secara cermat terhadap pelaksanaan kegiatan di suatu unit kerja terkait dengan unsur-unsur
pengendalian intern.
1. Rendah (0% - 33%)
2. Sedang (34% - 63%)
3. Tinggi (64% - 100%)
Simpulan EPITE

18. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 18
PEMANTAUAN EIKR:
2. PEI
1
Melakukan pengujian terhadap atribut pengendalian, dengan menetapkan risiko sampling terkait pengendalian,
toleransi penyimpangan (TDR), Perkiraan kesalahan dalam populasi, menetapkan jumlah sampel, menguji sampel,
mengestimasi keadaan populasi, serta membuat kesimpulan hasil pengujian atribut pengendalian.
1. Andal
2. Tidak andal
Hasil Pengujian
2
Melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa pengendalian telah dijalankan sesuai dengan rancangan. Dilakukan
melalui wawancara/FGD, observasi, dan reperformance.
1. Pengendalian intern dijalankan
2. Pengendalian intern tidak dijalankan
Hasil Pengujian
1. Pengendalian intern efektif
2. Pengendalian intern tidak efektif
Simpulan PEI
3
Menarik kesimpulan efektivitas implementasi, dengan menggabungkan hasil pengijoan terhadap atribut
pengendalian dan hasil pengujian terhadap implementasi pengendalian sesuai rancangan.

19. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 19
PEMANTAUAN EIKR:
3. EKR
1
Melakukan penelaahan dokumentasi untuk mengidentifikasi “apa yang bisa salah” dan rancangan pengendalian
yang ada.
2 Mengevaluasi adanya potensi kesalahan signifikan yang belum diidentifikasi.
1. Rancangan Pengendalian Memadai
2. Rancangan Pengendalian Tidak Memadai
Simpulan EKR
4 Menarik kesimpulan kecukupan rancangan pengendalian.
3
Mengevaluasi ketepatan rancangan pengendalian, meliputi:
a. Evaluasi ketepatan pengendalian yang telah ada dari segi teknik, waktu, atribut, pelaksana dan hal-hal lain yang
terkait.
b. Identifikasi adanya praktik pengendalian yang telah dilakukan dan dirasakan tepat untuk mencegah dan/atau
mendeteksi potensi kesalahan namun belum masuk dalam rancangan.

20. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 20
PEMANTAUAN EIKR:
4. KEPI
Penyusunan kesimpulan efektivitas pengendalian intern didasarkan pada hasil analisis temuan
yang berasal dari EPITE, PEI, dan EKR.
Temuan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu:
1. Defisiensi rancangan (design deficiency)
a. Suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan pengendalian tidak ada;
b. Suatu kebijakan atau prosedur pengendalian yang ada tidak dirancang secara tepat untuk
memastikan bahwa tujuan pengendalian akan tercapai.
2. Defisiensi pelaksanaan (operating deficiency)
a. Suatu pengendalian yang telah dirancang secara tepat tidak dilaksanakan sesuai rancangan;
b. Pegawai yang melaksanakan prosedur pengendalian tidak memiliki otoritas atau kualifikasi
untuk melaksanakan pengendalian tersebut secara efektif.

21. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 21
PEMANTAUAN EIKR:
4. KEPI
Langkah – langkah pokok penyusunan simpulan efektivitas pengendalian adalah:
1 Mengevaluasi dan menentukan tingkat temuan.
a. Defisiensi yang berdampak rendah (inconsequential)
Suatu temuan atau kombinasi dari beberapa temuan, yang pengaruhnya tidak material
terhadap pelaksanaan proses bisnis dan pencapaian tujuan kegiatan.
b. Defisiensi signifikan (significant deficiency)
Suatu temuan atau kombinasi dari beberapa temuan, yang berpengaruh cukup material
terhadap pelaksanaan proses bisnis dan pencapaian tujuan kegiatan.
c. Kelemahan material (material weakness)
Suatu temuan atau kombinasi beberapa defisiensi signifikan, yang berpengaruh material
terhadap pelaksanaan proses bisnis dan pencapaian tujuan kegiatan.
2 Merumuskan kesimpulan efektivitas pengendalian intern.
a. Pengendalian intern efektif, apabila tidak ada defisiensi signifikan dan kelemahan material.
b. Pengendalian intern efektif dengan pengecualian, apabila terdapat satu atau lebih defisiensi
signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material.
c. Pengendalian intern mengandung kelemahan material, apabila terdapat satu atau lebih
kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan
kelemahan material.

22. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 22
PEMANTAUAN EIKR:
PERNYATAAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN
OLEH MANAJEMEN
Bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam membangun dan melaksanakan sistem
pengendalian intern yang memadai, dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh
pelaksana pemantauan.
Disusun secara berjenjang dari Kepala KPPN, Kepala Kantor Wilayah, sampai Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Jenis pernyataan yang dibuat manajemen adalah :
1. Pengendalian Intern Efektif
2. Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian
3. Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material

23. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 23
Terima Kasih