SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup sistem perencanaan, tagihan, dan pelaporan PNBP. Sistem ini mempermudah proses pembayaran dan penyetoran PNBP secara elektronik dengan penerbitan kode tagihan.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
1

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN
NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN No 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM
PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
2

3. Desain Bangunan Sistem Informasi
PNBP Online
Manajemen Billing
Manajemen
Database Jenis dan
Tarif PNBP
Manajemen Target dan
Realisasi PNBP
Manajemen
user
Manajemen
Pelaporan
Manajemen
Helpdesk
Manajemen
Perekaman
MODUL UTAMA MODUL PENDUKUNG

4. Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem
informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu,
dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang
meliputi:
sistem perencanaan PNBP,
sistem billing, dan
sistem pelaporan PNBP.
Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan
kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran
penerimaan negara.
4

5. Perbedaan Existing (sebelum terintegrasi dalam
Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam
Sistem MPN 2
Kode Billing
Tidak membuat data tagihan
dan kode billing. Penyetoran
langsung dilakukan di
Bank/Pos Persepsi.
Menggunakan SSBP
Membuat data tagihan dan
mendapatkan kode billing
sebelum melakukan
penyetoran PNBP.
Input Data Setoran
Input data setoran PNBP
dilakukan oleh teller di
Bank/Pos Perspesi.
Input data setoran PNBP
dilakukan oleh penyetor
(Bendahara Penerimaan/
Wajib Bayar) melalui
SIMPONI.
Lokasi Penyetoran
Penyetoran PNBP hanya
dapat dilakukan melalui
Bank/Pos Persepsi.
Penyetoran dapat dilakukan di
mana saja. Selain melalui
teller Bank/Pos Persepsi juga
melalui channel pembayaran
lain seperti ATM, e-Banking dll
Notifikasi
Pembayaran
Data setoran PNBP(realisasi)
hanya tercatat di DJPB,
sehingga harus dilakukan
kegiatan rekonsiliasi dengan
K/L penyetor PNBP
Wajib Bayar/Setor dan K/L
mendapatkan notifikasi atas
setoran PNBP, sehingga
terbentuk keseuaian data
realisasi PNBP antara Wajib
Bayar/Setor, K/L maupun
Kementerian Keuangan.
5

6. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam
rangka pembayaran dan penyetoran PNBP.
1
Menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya human error
dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran PNBP.
2
Memberikan kemudahan dan fleksibilitas melalui beberapa alternatif
saluran pembayaran dan penyetoran PNBP.
3
Memberikan akses kepada Wajib Bayar dan Wajib Setor PNBP untuk
memonitor status atau realisasi pembayaran dan penyetoran PNBP.
4
6

7. BILLING MIGAS
BILLING BUMN
BILLING SDA NON
MIGAS
BILLING K/L
BILLING NON
ANGGARAN
BILLING PNBP
7

8. BILLING MIGAS
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP berupa
Penerimaan Minyak Bumi, Penerimaan Gas Bumi, dan
Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
BILLING BUMN
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari dividen
bagian Pemerintah yang meliputi Dividen Murni, Dividen
Interim, Tunggakan Pokok Dividen, dan Tunggakan Denda Atas
Kekurangan atau Keterlambatan Pembayaran Pokok Dividen
BILLING SDA NON MIGAS
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari SDA
Pertambangan Mineral dan Batubara, SDA Kehutanan, SDA
Perikanan, dan SDA Pertambangan Panas Bumi
8

9. BILLING K/L
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran
kelompok PNBP Fungsional maupun PNBP Umum yang
terdapat pada masing-masing Kementerian/Lembaga
BILLING NON ANGGARAN
Digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan
negara dari Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang
Persediaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan,
Sisa Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
9

10. Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri
dari 15 digit.
Diterbitkan oleh sistem billing dalam Simponi.
Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka
melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara.
Memiliki masa berlaku (valid) selama 3 hari sejak penerbitan kode
billing.
8 2 0 1 4 0 1 2 8 0 0 0 0 2 3
Jenis
Penerimaan
Negara
Tanggal Penerbitan Kode Billing
(YYYY – MM – DD)
Nomor Urut Billing
10

11. PENDAFTARAN/REGISTRASI
PEREKAMAN DATA
PEMBAYARAN ATAU
PENYETORAN PNBP
PENERBITAN KODE BILLING
WAJIB
BAYAR
WAJIB
SETOR
TELLER/OVER THE COUNTER
ATM
E-BANKING
EDC/ELECTRONIC DATA
CAPTURE
BUKTI SETOR DENGAN
NTB/NTP DAN NTPN
BANK/POS PERSEPSI
11

12. • masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,
• klik daftar
• klik daftar pengguna

14. Apabila
pendaftaran
berhasil, maka
akan muncul
notifitasi
sebagaimana
gambar di
sebelah ini,
kemudian klik
tombol ‘Ok’

15. aktivasi melalui link
yang diberikan system
melalui email, yaitu
dengan cara klik
alamat yang bertulis
warna biru
sebagaimana gambar.
Catatan: Apabila Anda tidak dapat menemukan email aktivasi pada kotak
masuk (inbox), kemungkinan di folder ‘SPAM’

16. • masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,
• klik masuk
pilih tombol ‘Billing’
Pilih menu sesuai
dengan pendaftaran/
kebutuhan user

17. • Tombol pembuatan
billing tersebut akan
menampilkan form
isian sebagaimana
gambar berikut.
Gambar tertampil melebihi satu layar, sehingga tombol ‘Simpan’ terlihat di layar
bagian bawah (harus di-scroll down). Isilah form isian billing, sesuai dengan
kebutuhan pembayaran kewajiban, dan apabila selesai klik tombol ‘Simpan’.

18. • Setelah data berhasil
disimpan, klik cetak
untuk mencetakan
Kode Biling,
• Kode Biling dapat
digunakan sebagai
dasar pembayaran
setoran PNBP

19. Dalam hal Wajib Bayar atau Wajib Setor belum dapat melakukan
penyetoran menggunakan kode billing, penyetoran penerimaan
negara dilaksanakan menggunakan surat setoran sebagaimana
diatur dalam PMK tentang Modul Penerimaan Negara
Penyetoran PNBP menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak
(SSBP).
Penyetoran penerimaan non anggaran berupa pengembalian
belanja dan pengembalian uang persediaan/tambahan uang
persediaan menggunakan Surat Setoran Pengembalian
Belanja (SSPB).
19

20. Dalam rangka penyediaan informasi, bantuan, dan petunjuk
teknis terkait penggunaan sistem billing, Direktorat Jenderal
Anggaran menyediakan Pusat Layanan.
Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran beroperasi setiap
hari kerja, dan dapat dihubungi pada:
Alamat : Lobby Ged. Sutikno Slamet
Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat
Telepon : 021 – 34832511 (call center)
021 – 34832516 (customer service)
Faksimile: 021 – 34832515
Email : pusatlayanan@anggaran.depkeu.go.id
pusatlayanan.dja@gmail.com
20

21. TERIMA KASIH
21