SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Tata Cara Menyusun, Mengelola dan Mempertanggungjawabkan
Biaya Pemilihan Kepala Desa



                               Oleh:
                          Beni Yusnandar
                  Kepala Sub Bagian Perencanaan
                    BPMPD Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.C Tahun 2011
                                      tentang
           Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi

                                         Pasal 41
(1) Biaya pemilihan kepala desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
    (APBDesa), bantuan dari APBD Kabupaten Bekasi dan bantuan pihak ketiga yang tidak
    mengikat .
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.C Tahun 2011
                                       tentang
            Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi

                                         Pasal 41
(4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
    a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak
       suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan,
       tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
    b. pendaftaran pemilih;
    c. pembuatan TPS;
    d. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
    e. Pelantikan
Kebutuhan Pemilihan Kepala Desa
No.                     Struktur Biaya                                     Media /Alat                         Pertimbangan
 I.    Administrasi
       1. Pengumuman                                          Baligho, Spanduk, Cetakan, Kertas HVS,      Sesuaikan pengadaan
       2. Pembuatan dan Pengiriman Undangan                   Multipleks/ Papan, Gembok dan Grendel,      kebutuhan administrasi dengan
       3. Pembuatan Kotak Suara                               Cat, Kuas, ATK, Jilid                       jumlah hak pilih dan jumlah
       4. Pembuatan Surat Suara                                                                           bakal calon
       5. Formulir Pendaftaran
       6. Pembuatan Surat Keputusan
       7. Tanda Gambar
       8. Pelaporan, dsb
II.    Pendaftaran Pemilih
       1. Biaya transportasi                                  Alat transportasi, photo copy, baligho,
       2. Penggandaan Form Pendaftaran (DPS, DPTam, DPT)      spanduk, ATK
       3. Pengumuman

III.   Pembuatan TPS
       1. Pembatas Halaman TPS                                Pagar bambu,        plastik/terpal, sound
       2. Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara            system, generator, tenda, panggung,
       3. Pengeras Suara
       4. Sumber Tenaga Listrik
       5. Bilik Suara
IV     Honorarium Panitia/Petugas, Konsumsi dan Rapat-Rapat   Snack, nasi kotak/prasmanan, honor arium
                                                              panitia, pengamanan, petugas
                                                              kebersihan, fasilitasi press
 V     Pelantikan
       1. Penyusunan Laporan Hasil Pemungutan dan             Naskah laporan 3 jilid, surat permohonan
           Penghitungan Suara                                 pelantikan
       2. Penyampaian Laporan dan Permohonan Pelantikan
Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
Pemilihan Kepala Desa

                                              Pelaku/Pihak                  Waktu
No.        Langkah-Langkah                                                                      Keterangan
                                                 Terkait                 Pelaksanaan
1.    Inventarisisasi kebutuhan Pilkades      Panitia Pilkades,         Awal terbentuknya     Buat secara
      (tahap persiapan, pelaksanaan dan       katering, Penyewa         Panitia Pilkades      terperinci dan
      pertangungjawaban)                      alat-alat, kios matrial                         perhatikan efisiensi
2.    Rapat/Musyawarah penentuan biaya        Panitia Pilkades dan      Setelah pendaftaran   Dapat mengundang
      Pilkades                                para Bakal Calon          bakal calon           jajaran kecamatan
                                                                                              dan pemerintahan
                                                                                              desa
3.    Buat Berita Acara Kesepakatan yang      Panitia Pilkades dan      Pada akhir
      di dalamnya berisi tentang biaya        para Bakal Calon          Rapat/Musyawarah
      Pilkades yang disepakati oleh Panitia                             penentuan biaya
      Pilkades dan Bakal Calon                                          Pilkades

4.    Pengajuan Proposal Biaya Pilkdes        Panitia Pilkades dan      1 – 2 hari setelah    Tembusan: Bupati
                                              Pemerintah Desa           Rapat/Musyawarah      cCamat dan BPD
                                                                        penentuan biaya
                                                                        Pilkades
Teknis Mengelola Anggaran Pemilihan Kepala Desa

                                            Pelaku/Pihak               Waktu
No.       Langkah-Langkah                                                                    Keterangan
                                               Terkait              Pelaksanaan
1.    Catat setiap penerimaan               Bendahara Pilkades     Awal diterimanya        Buat secara
      (sumbangan pihak ketiga dan                                  anggaran                terperinci
      bantuan dari APBDes dll) dalam buku
      kas, buat tanda terima dan berita
      acara serah terima uang/barang
2.    Seksi-seksi yang membutuhkan          Seksi umum/logistik,   Sebelum dilakukan       Buat secara
      biaya mengajukan permohonan           pubdok, keamanan,      pembelian               terperinci dan
      pencairan dana kepada Ketua Panitia   acara dll                                      perhatikan efisiensi
      Pilkades                                                                             dan RAB
3.    Ketua Panitia Pilkades                Ketua Panitia          Disesuaikan dengan
      memerintahkan Bendahara Pilkades      Pilkades dan           pengajuan dari seksi-
      untuk mengeluarkan dana sesuai        Bendahara Pilkades     seksi
      kebutuhan
4.    Bendahara mengeluarkan dana dan       Bendahara dan para     Disesuaikan dengan      Kuitansi, nota/faktur,
      meminta para seksi melengkapi         seksi                  pengajuan dari seksi-   surat pesanan, bukti
      bukti-bukti pengeluaran                                      seksi                   lainnya yang
                                                                                           diperlukan
Teknis Mengelola Anggaran Pemilihan Kepala Desa

                                             Pelaku/Pihak             Waktu
No.       Langkah-Langkah                                                                Keterangan
                                                Terkait            Pelaksanaan
5.    Bendahara Pilkades mencatat setiap     Bendahara Pilkades   Segera setelah dana   Bukti-bukti agar
      pengeluaran dan mengumpulkan                                dikeluarkan           ditandatangani oleh
      bukti-bukti pengeluaran yang sah dan                                              pihak yang menerima
      lengkap                                                                           dana (misal toko/kios
                                                                                        dsb)
6.    Bendahara melaporkan posisi                                                       Laporan berupa
      keuangan kepada Ketua Panitia                                                     neraca debet dan
      Pilkades                                                                          kredit
7.    Bendahara menyiapkan draf naskah       Bendahara Pilkades   Segera setelah dana
      laporan keuangan sebagai bahan                              diterima dan
      pertanggungjawaban penggunaan                               dikeluarkan
      dana Pilkades
Teknis Pelaksanaan Pertanggungjawaban
    Pengelolaan Biaya Pemilihan Kepala Desa
   Guna memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi, Panitia Pilkades
    wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya
    Pilkades yang menjadi satu kesatuan dengan laporan penyeleggaraan
    tahapan Pilkades, jadi judul laporan Panitia Pilkades adalah “Laporan
    Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa …………… Tahun 2012”
   Tahap penyusunan “Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
    …………… Tahun 2012” adalah sebagaimana paparan/hand out halaman
    berikutnya
   Setelah Laporan tersebut diselesaikan oleh Panitia Pilkades, laporan
    tersebut disampaikan kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan
    kepada Bupati Bekasi melalui Camat
   Camat menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati c.q BPMPD
Tahap Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
     Pemilihan Kepala Desa …………… Tahun 2012

1. Inventarisasi data dari seluruh tahapan Pilkades (dari Pembentukan Panitia Pilkades s.d Hasil
   Pengungutan dan Penghitungan Suara);
2. Susun data dan dokumen berdasarkan urutan waktu (saran dari tahap persiapan Pilkades s.d
   Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Laporan pertanggungjawaban pengelolaan
   biaya Pilkades;
3. Susun naskah Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa …………. Tahun 2012;
4. Susun Surat Pengantar ditujukan kepada Ketua BPD perihal Laporan Akhir Pemilihan Kepala
   Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa
5. Sampaikan Surat Pengantar dan naskah Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
   …………. Tahun 2012 kepada BPD dalam suatu rapat Musyawarah, disertai dengan
   penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen Pemilihan Kepala Desa

More Related Content

What's hot

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...Aji Sahdi Sutisna
 
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoContoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoSukardi Juniardi
 
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)M Handoko
 
contoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadescontoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadesWanTsunami
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
Laporan pkk rt010 rw05 ciganjur
Laporan pkk rt010 rw05 ciganjurLaporan pkk rt010 rw05 ciganjur
Laporan pkk rt010 rw05 ciganjurTutik Kurniati
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
 
Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
Permohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningPermohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningcucurohmawati
 
Tata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesTata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesWanTsunami
 

What's hot (20)

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...
 
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoContoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
 
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
 
contoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadescontoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkades
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Laporan pkk rt010 rw05 ciganjur
Laporan pkk rt010 rw05 ciganjurLaporan pkk rt010 rw05 ciganjur
Laporan pkk rt010 rw05 ciganjur
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Kartu koperasi simpan pinjam
Kartu koperasi simpan pinjamKartu koperasi simpan pinjam
Kartu koperasi simpan pinjam
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
 
Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desa
 
Bahan persiapan lomdes
Bahan persiapan lomdesBahan persiapan lomdes
Bahan persiapan lomdes
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
Berita acara rt
Berita acara rtBerita acara rt
Berita acara rt
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
Permohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningPermohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekening
 
Tata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesTata tertib pilkades
Tata tertib pilkades
 

Viewers also liked

APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABDesa Tawangsari
 
Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkades Panjalu 2013
Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkades Panjalu 2013Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkades Panjalu 2013
Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkades Panjalu 2013Aji Sahdi Sutisna
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaSukardi Juniardi
 
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-201154268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011Pgri Cabang Majalaya
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Eko Sugeng Pambudi
 
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisianStrobillus Found
 
Berkas persyaratan menjadi calon kepala desa
Berkas persyaratan menjadi calon kepala desaBerkas persyaratan menjadi calon kepala desa
Berkas persyaratan menjadi calon kepala desaBPD Ajakkang
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Yudhi Aldriand
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaZulfikri Armada
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Pemdes Wlahar Wetan
 

Viewers also liked (20)

APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
 
Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkades Panjalu 2013
Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkades Panjalu 2013Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkades Panjalu 2013
Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkades Panjalu 2013
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
 
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-201154268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
 
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
 
Rab proposal
Rab proposalRab proposal
Rab proposal
 
Berkas persyaratan menjadi calon kepala desa
Berkas persyaratan menjadi calon kepala desaBerkas persyaratan menjadi calon kepala desa
Berkas persyaratan menjadi calon kepala desa
 
Contoh tahap pilkades
Contoh tahap  pilkadesContoh tahap  pilkades
Contoh tahap pilkades
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa   pembangunan desa Uu desa   pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
Perdes perangkat desa
Perdes perangkat desaPerdes perangkat desa
Perdes perangkat desa
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
 
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkadesPerda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
 
Face recognition
Face recognitionFace recognition
Face recognition
 

Similar to Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh panitia pemilihan

S O S I A L I S A S I P M K 119
S O S I A L I S A S I  P M K 119S O S I A L I S A S I  P M K 119
S O S I A L I S A S I P M K 119irwannurdin
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618zuhrimail
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatandeivie rondonuwu
 
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptxPersiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptxEkoyono1
 
29940239 sop-pelaksanaan-anggaran-komite-madrasah
29940239 sop-pelaksanaan-anggaran-komite-madrasah29940239 sop-pelaksanaan-anggaran-komite-madrasah
29940239 sop-pelaksanaan-anggaran-komite-madrasahUjang Kasah
 
KAK Pengawasan Gudang Alkes Kutai Barat.pdf
KAK Pengawasan Gudang Alkes Kutai Barat.pdfKAK Pengawasan Gudang Alkes Kutai Barat.pdf
KAK Pengawasan Gudang Alkes Kutai Barat.pdfBudiHarsono24
 
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA KemenhubDwi Suprayitno
 
dokumen SPO pengadaan.doc
dokumen SPO pengadaan.docdokumen SPO pengadaan.doc
dokumen SPO pengadaan.doclabadjidarmo
 
Presentasi Prakerind-Prosedur Penyerahan Sertifikat di BTN Kancab Batam
Presentasi Prakerind-Prosedur Penyerahan Sertifikat di BTN Kancab BatamPresentasi Prakerind-Prosedur Penyerahan Sertifikat di BTN Kancab Batam
Presentasi Prakerind-Prosedur Penyerahan Sertifikat di BTN Kancab BatamLady Perry Pasaribu
 
TUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docxTUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docxTIRASBALYO
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganDIKKIKURNIANSYAH
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...Ferry Corua
 
KEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD TA 2024.pptx
KEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD TA 2024.pptxKEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD TA 2024.pptx
KEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD TA 2024.pptxCandraSukandar
 
PENGARAHAN PERSIAPAN VERVAL & PENYUSUNAN REKOMENDASI JULI 2023_rev3.pdf
PENGARAHAN PERSIAPAN VERVAL & PENYUSUNAN REKOMENDASI JULI 2023_rev3.pdfPENGARAHAN PERSIAPAN VERVAL & PENYUSUNAN REKOMENDASI JULI 2023_rev3.pdf
PENGARAHAN PERSIAPAN VERVAL & PENYUSUNAN REKOMENDASI JULI 2023_rev3.pdfmuhammadyusro5
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 

Similar to Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh panitia pemilihan (20)

S O S I A L I S A S I P M K 119
S O S I A L I S A S I  P M K 119S O S I A L I S A S I  P M K 119
S O S I A L I S A S I P M K 119
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatan
 
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptxPersiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
 
29940239 sop-pelaksanaan-anggaran-komite-madrasah
29940239 sop-pelaksanaan-anggaran-komite-madrasah29940239 sop-pelaksanaan-anggaran-komite-madrasah
29940239 sop-pelaksanaan-anggaran-komite-madrasah
 
KAK Pengawasan Gudang Alkes Kutai Barat.pdf
KAK Pengawasan Gudang Alkes Kutai Barat.pdfKAK Pengawasan Gudang Alkes Kutai Barat.pdf
KAK Pengawasan Gudang Alkes Kutai Barat.pdf
 
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
 
dokumen SPO pengadaan.doc
dokumen SPO pengadaan.docdokumen SPO pengadaan.doc
dokumen SPO pengadaan.doc
 
Presentasi Prakerind-Prosedur Penyerahan Sertifikat di BTN Kancab Batam
Presentasi Prakerind-Prosedur Penyerahan Sertifikat di BTN Kancab BatamPresentasi Prakerind-Prosedur Penyerahan Sertifikat di BTN Kancab Batam
Presentasi Prakerind-Prosedur Penyerahan Sertifikat di BTN Kancab Batam
 
TUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docxTUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docx
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR POSTING JURNA...
 
KEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD TA 2024.pptx
KEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD TA 2024.pptxKEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD TA 2024.pptx
KEGIATAN SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN APBD TA 2024.pptx
 
PENGARAHAN PERSIAPAN VERVAL & PENYUSUNAN REKOMENDASI JULI 2023_rev3.pdf
PENGARAHAN PERSIAPAN VERVAL & PENYUSUNAN REKOMENDASI JULI 2023_rev3.pdfPENGARAHAN PERSIAPAN VERVAL & PENYUSUNAN REKOMENDASI JULI 2023_rev3.pdf
PENGARAHAN PERSIAPAN VERVAL & PENYUSUNAN REKOMENDASI JULI 2023_rev3.pdf
 
Anjab jfu bendahara
Anjab jfu bendaharaAnjab jfu bendahara
Anjab jfu bendahara
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Presentasi 01
Presentasi  01Presentasi  01
Presentasi 01
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 

Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh panitia pemilihan

  • 1. Tata Cara Menyusun, Mengelola dan Mempertanggungjawabkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Oleh: Beni Yusnandar Kepala Sub Bagian Perencanaan BPMPD Kabupaten Bekasi
  • 2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.C Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Pasal 41 (1) Biaya pemilihan kepala desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan dari APBD Kabupaten Bekasi dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat .
  • 3. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.C Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Pasal 41 (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk : a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya); b. pendaftaran pemilih; c. pembuatan TPS; d. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat; e. Pelantikan
  • 4. Kebutuhan Pemilihan Kepala Desa No. Struktur Biaya Media /Alat Pertimbangan I. Administrasi 1. Pengumuman Baligho, Spanduk, Cetakan, Kertas HVS, Sesuaikan pengadaan 2. Pembuatan dan Pengiriman Undangan Multipleks/ Papan, Gembok dan Grendel, kebutuhan administrasi dengan 3. Pembuatan Kotak Suara Cat, Kuas, ATK, Jilid jumlah hak pilih dan jumlah 4. Pembuatan Surat Suara bakal calon 5. Formulir Pendaftaran 6. Pembuatan Surat Keputusan 7. Tanda Gambar 8. Pelaporan, dsb II. Pendaftaran Pemilih 1. Biaya transportasi Alat transportasi, photo copy, baligho, 2. Penggandaan Form Pendaftaran (DPS, DPTam, DPT) spanduk, ATK 3. Pengumuman III. Pembuatan TPS 1. Pembatas Halaman TPS Pagar bambu, plastik/terpal, sound 2. Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara system, generator, tenda, panggung, 3. Pengeras Suara 4. Sumber Tenaga Listrik 5. Bilik Suara IV Honorarium Panitia/Petugas, Konsumsi dan Rapat-Rapat Snack, nasi kotak/prasmanan, honor arium panitia, pengamanan, petugas kebersihan, fasilitasi press V Pelantikan 1. Penyusunan Laporan Hasil Pemungutan dan Naskah laporan 3 jilid, surat permohonan Penghitungan Suara pelantikan 2. Penyampaian Laporan dan Permohonan Pelantikan
  • 5. Teknis Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Pelaku/Pihak Waktu No. Langkah-Langkah Keterangan Terkait Pelaksanaan 1. Inventarisisasi kebutuhan Pilkades Panitia Pilkades, Awal terbentuknya Buat secara (tahap persiapan, pelaksanaan dan katering, Penyewa Panitia Pilkades terperinci dan pertangungjawaban) alat-alat, kios matrial perhatikan efisiensi 2. Rapat/Musyawarah penentuan biaya Panitia Pilkades dan Setelah pendaftaran Dapat mengundang Pilkades para Bakal Calon bakal calon jajaran kecamatan dan pemerintahan desa 3. Buat Berita Acara Kesepakatan yang Panitia Pilkades dan Pada akhir di dalamnya berisi tentang biaya para Bakal Calon Rapat/Musyawarah Pilkades yang disepakati oleh Panitia penentuan biaya Pilkades dan Bakal Calon Pilkades 4. Pengajuan Proposal Biaya Pilkdes Panitia Pilkades dan 1 – 2 hari setelah Tembusan: Bupati Pemerintah Desa Rapat/Musyawarah cCamat dan BPD penentuan biaya Pilkades
  • 6. Teknis Mengelola Anggaran Pemilihan Kepala Desa Pelaku/Pihak Waktu No. Langkah-Langkah Keterangan Terkait Pelaksanaan 1. Catat setiap penerimaan Bendahara Pilkades Awal diterimanya Buat secara (sumbangan pihak ketiga dan anggaran terperinci bantuan dari APBDes dll) dalam buku kas, buat tanda terima dan berita acara serah terima uang/barang 2. Seksi-seksi yang membutuhkan Seksi umum/logistik, Sebelum dilakukan Buat secara biaya mengajukan permohonan pubdok, keamanan, pembelian terperinci dan pencairan dana kepada Ketua Panitia acara dll perhatikan efisiensi Pilkades dan RAB 3. Ketua Panitia Pilkades Ketua Panitia Disesuaikan dengan memerintahkan Bendahara Pilkades Pilkades dan pengajuan dari seksi- untuk mengeluarkan dana sesuai Bendahara Pilkades seksi kebutuhan 4. Bendahara mengeluarkan dana dan Bendahara dan para Disesuaikan dengan Kuitansi, nota/faktur, meminta para seksi melengkapi seksi pengajuan dari seksi- surat pesanan, bukti bukti-bukti pengeluaran seksi lainnya yang diperlukan
  • 7. Teknis Mengelola Anggaran Pemilihan Kepala Desa Pelaku/Pihak Waktu No. Langkah-Langkah Keterangan Terkait Pelaksanaan 5. Bendahara Pilkades mencatat setiap Bendahara Pilkades Segera setelah dana Bukti-bukti agar pengeluaran dan mengumpulkan dikeluarkan ditandatangani oleh bukti-bukti pengeluaran yang sah dan pihak yang menerima lengkap dana (misal toko/kios dsb) 6. Bendahara melaporkan posisi Laporan berupa keuangan kepada Ketua Panitia neraca debet dan Pilkades kredit 7. Bendahara menyiapkan draf naskah Bendahara Pilkades Segera setelah dana laporan keuangan sebagai bahan diterima dan pertanggungjawaban penggunaan dikeluarkan dana Pilkades
  • 8. Teknis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Pemilihan Kepala Desa  Guna memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi, Panitia Pilkades wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya Pilkades yang menjadi satu kesatuan dengan laporan penyeleggaraan tahapan Pilkades, jadi judul laporan Panitia Pilkades adalah “Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa …………… Tahun 2012”  Tahap penyusunan “Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa …………… Tahun 2012” adalah sebagaimana paparan/hand out halaman berikutnya  Setelah Laporan tersebut diselesaikan oleh Panitia Pilkades, laporan tersebut disampaikan kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan kepada Bupati Bekasi melalui Camat  Camat menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati c.q BPMPD
  • 9. Tahap Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa …………… Tahun 2012 1. Inventarisasi data dari seluruh tahapan Pilkades (dari Pembentukan Panitia Pilkades s.d Hasil Pengungutan dan Penghitungan Suara); 2. Susun data dan dokumen berdasarkan urutan waktu (saran dari tahap persiapan Pilkades s.d Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya Pilkades; 3. Susun naskah Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa …………. Tahun 2012; 4. Susun Surat Pengantar ditujukan kepada Ketua BPD perihal Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa 5. Sampaikan Surat Pengantar dan naskah Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa …………. Tahun 2012 kepada BPD dalam suatu rapat Musyawarah, disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen Pemilihan Kepala Desa