Belajar lebih baik

1. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah,
Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam
bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan
sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam Program
Kesehatan BPJS.
Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi
makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki
sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan
masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
1

2. DAFTAR ISI
Kata Pengantar.....................................................................................................................1
Daftar Isi..............................................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................3
1.1 Latar Belakang.......................................................................................................
1.2 Perumusan Masalah...............................................................................................5
BAB II PEMBAHASAN................................................................................................................6-7
2.1 PROGRAM BPJS.....................................................................................................
2.2 SASARAN BPJS......................................................................................................8
2.3 PERSYARATAN BPJS............................................................................................9
2.4 PROSEDUR BPJS KESEHATAN.......................................................................10-13
2.5 PELAKSANAAN BPJS...........................................................................................14
2.6 KENDALA BPJS......................................................................................................15
2.7 ANALISA KELOMPAK KAMI, TENTANG BPJS..........................................16-17
BAB III PENUTUP........................................................................................................................18
3.1 KESIMPULAN...................................................................................................................
3.2 SARAN...............................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................
2

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan
keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia,
termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap
orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan
keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta
pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita
sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang
mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia II beberapa negara mengambil
inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan bagi semua
penduduk (Universal Health Coverage). Dalam sidang ke58 tahun 2005 di Jenewa, World
Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya pengembangan sistem pembiayaan
kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan
memberikan perlindungan kepada mereka terhadap risiko keuangan. WHA ke58
mengeluarkan resolusi yang menyatakan, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui
Universal Health Coverage diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial.
WHA juga menyarankan kepada WHO agar mendorong negara-negara anggota untuk
mengevaluasi dampak perubahan sistem pembiayaan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan
ketika mereka bergerak menuju Universal Health Coverage.
Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui
hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal
34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang
Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai
kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
3

4. Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung
jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) bagi kesehatan perorangan.
Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan
beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes
(Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil,
penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu,
pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema
tersebut masih terfragmentasi, terbagi- bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi
sulit terkendali.
Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan
sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui
suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan
diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS
Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan
JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan
Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan
Kesehatan Nasional).
Sesungguhnya keinginan untuk mendirikan BPJS baru telah dibahas dalam
prosespenyusunan UU SJSN. Perdebatannya berlangsung sangat alot. Berbagai pertimbangan
tentangcost-benefit, Nasionalisme, keadilan antar daerah dan antar golongan pekerjaan,
sertapertimbangan kondisi geografis serta ekonomis yang berbeda-beda telah pula dibahas
mendalam.Apa yang dirumuskan dalam UU SJSN, UU no 40/04, merupakan kompromi
optimal.Konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi adalah bahwa rumusan suatu UU
yang telahdiundangkan harus dilaksanakan, baik yang tadinya pro maupun yang tadinya
kontra terhadap
suatu isi atau pengaturan. Setelah disetujui DPR, wakil rakyat, maka rumusan suatu
UUmengikat semua pihak. Sangatlah tidak layak dan tidak matang, apabila UU tersebut
4

5. sudah divonis tidak mengakomodir kepentingan kita, sebelum UU itu dilaksanakan. Kita
harus belajarkonsekuen dan berani menjalankan sebuah keputusan UU, meskipun ada aspirasi
atau keinginankita yang berbeda dengan yang dirumuskan UU SJSN. Boleh saja kita tidak
setuju dengan isisuatu UU dan tidak ada satupun UU yang isinya 100% disetujui dan
didukung oleh seluruhrakyat. Atau, jika seseorang atau sekelompok orang yakin bahwa UU
SJSN itu merugikankepentingan lebih banyak rakyat, maka ia atau mereka dapat mengajukan
alternatif ke DPRuntuk merevisi atau membuat UU baru. Inilah hakikat negara demokrasi.
1.2 PERUMUSAN MASALAHAN
1. Apa yang dimaksud BPJS itu ?
2. Apa dasar hukum yang melandasi adanya BPJS itu ?
3. Apa saja hak dan kewajiban peserta BPJS ?
4. Apa saja manfaat yang diperoleh jika menjadi anggota BPJS
5

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PROGRAM BPJS
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah
badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan.
Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak
konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan
yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Penyelenggaraan jamianan sosial yang adekuat dan berkelanjutan merupakan salah
satu pilar Negara kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan bagi semua,
lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan.
Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan
sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan
fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui
secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk
mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan.
A. FUNGSI
UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program
jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program,
yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian.
Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta
memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja
mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta
menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
meninggal dunia.
6

7. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang
layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia
pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan
manfaat pasti.
Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan
kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
B. TUGAS
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:
a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
e. Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan program jaminan sosial; dan
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada
peserta dan masyarakat.
Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data
kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari
Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan/atau membiayai
pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program
jaminan sosial dan keterbukaan informasi.
Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima
pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta.
C. WEWENANG
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamksud di atas BPJS berwenang:
a. Menagih pembayaran Iuran;
b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka
panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian,
keamanan dana, dan hasil yang memadai;
c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja
dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jaminan sosial nasional;
d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran
fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak
memenuhi kewajibannya;
7

8. g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program
jaminan sosial.
Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal
terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan
pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS
memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.
2.2 SASARAN BPJS
Sasaran yang ditetapkan secara umum sudah cukup komprehensif dan terukur,sehingga
mudah untuk dilaksanakan dan gampang dievaluasi. Namun demikian ada 3 catatan yang
perlu dikemukakan mengenai sasaran untuk tahun 2014 dan 2019 sebagai berikut.
1. Mengenai sasaran penyusunan peraturan pelaksanaan.
Seluruh peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk mendukung beroperasinya BPJS
ditetapkan tahun 2014. UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS menentukan, peraturan
pelaksanaan dari UU tersebut harus ditetapkan paling lama:
a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan
b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan;
terhitung sejak UU tersebut diundangkan pada 25 November 2011. Artinya peraturan
pelaksanaan untuk mendukung BPJS Kesehatan harus ditetapkan paling lama 25 November
2012, dan untuk mendukung BPJS Ketenagakerjaan paling lama 25 November 2013.
Toleransi waktu untuk menentapkan peraturan pelaksanaan UU BPJS yang diberikan terlalu
longgar. Dikawatirkan hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tranformasi
badanpenyelenggara dan kinerja kedua BPJS yang akan lahir pada 1 Januari 2014.
Seperti diketahui sistem jaminan sosial sangat tergantung pada regulasi yang ditetapkan oleh
regulator, karena jaminan sosial lahir berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.
2. Penyesuaian peraturan perundangan pada tahun 2019.
Menurut doktrin peraturan perundangan harus bersifat konstan untuk adanya kepastian,
namun tetap terbuka untuk perubahan jika kondisi objektif menuntut adanya perubahan.
Karena itu,sasaranperubahan peraturan perundangan pada tahun 2019 harus terlebih dahulu
diawali dengan kajian komprehensif baik dari aspek hukum maupun aspek non hukum yang
mempengaruhi tingkat legitimasi suatu peraturan perundangan dan keberlakuannya dalam
masyarakat yang berkembang diunamis.
3. Sasaran kepesertaan.
8

9. Sasaran kepesertaan untuk tahun 2014 sebanyak 121,6 juta jiwa penduduk, dan pada tahun
2019 meningkat lebih dari 100% sehingga menjadi 257,5 juta jiwa penduduk merupakan
sasaran yang cukup ideal. Diperlukan kerja keras dan kerjasama seluruh pemangku
kepentingan untuk mencapainya.
2.3 PERSYARATAN BPJS
Persyaratan antara lain:
• Asli/photo copy kartu keluarga 1 lembar
• Asli/photo copy KTP 1 lembar
• Pas foto berwarna 3 x 4, 1 lembar
• Persyaratan lain bila diperlukan
3. Dapat memilih pembayaran premi/iuran nominal per orang per bulan sebagai berikut:
• Kelas 1 = Rp 59.500
• Kelas 2 = Rp 42.500
• Kelas 3 = Rp 25.500
4. Pembiayaan premi/iuran dapat dilakukan pada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI setelah
mendpaatkan virtual account dari Kantor BPJS Kesehatan.
5. Apabila pembayaran premi/iuran menunggak 3 bulan berturut-turut maka pelayanan
kesehatannya dihentikan sementara, dan apabila ingin melanjutkan kembali maka harus
membayar premi/iuran yang tertunggak dan dikenakan denda 2% dari premi/iuran tersebut.
6. Untuk mendapatkan info lebih lanjut silakan hubungi hotline service BPJS Kesehatan
Cabang Palu (HP 081341369094) dan Halo BPJS Kesehatan (500 400).
Sedangkan untuk mutasi/penambahan anggota keluarga pekerja penerima upah
termasuk PNS, pegawai BUMN, anggota TNI, anggota Polri, pegawai pemerintah non
pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMD, syarat-syaratnya adalah:
1. Nomor kartu peserta penanggung
2. Asli/photocopy akte nikah
3. Asli/photocopy akte lahir anak
4. KTP penanggung
9

10. 5. Asli/photocopy kartu keluarga
6. Pas foto penanggung ukuran 3×4, 1 lembar
7. Pas foto istri/suami ukuran 3×4, 1 lembar (jika ingin daftarkan istri/suami)
8. Pas foto anak ukuran 3×4, 1 lembar (jika anak berusia di atas 5 tahun)
9. Mengisi formulir daftar isian penambahan anggota keluarga
Saran-saran ketika anda akan mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan:
1. Datanglah sepagi mungkin ke Kantor BPJS Kesehatan Palu karena banyaknya orang
yang ingin mendaftar
2. Memiliki ATM Mandiri lebih disarankan karena Bank Mandiri menyediakan mobile
bank di halaman Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tangerang Selatan sehingga
memudahkan anda untuk membayar iuran awal. Antrian warga yang tak memiliki
ATM Mandiri terlihat cukup panjang untuk membayar iuran melalui loket yang hanya
dijaga 1 teler.
3. Pembayaran iuran ini juga bisa anda lakukan di Kantor Cabang Utama/ATM Bank
BNI Palu, Bank BRI Palu, atau Bank Mandiri Tangerang Selatan jika tak mau
mengantri terlalu lama
2.4 PROSEDUR BPJS KESEHATAN
PROSEDUR UMUM
PROSEDUR PELAYANAN RAWAT JALAN DI FASKES TINGKAT PERTAMA
10

11. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DI FASKES RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
PROSEDUR PELAYANAN OBAT
11

12. Faskes tingkat pertama
Faskes tingkat lanjutan
PROSEDUR PELAYANAN ALAT KESEHATAN
12

13. PROSEDUR UNTUK FASKES
PROSEDUR KERJA SAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN
PROSEDUR KLAIM PELAYANAN KESEHATAN
13

14. Prosedur umum
Prosedur klaim faskes tingkat lanjutan
2.5 PELAKSANAAN BPJS
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:
a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
14

15. c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
e. Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan program jaminan sosial; dan
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada
peserta dan masyarakat.
Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data
kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari
Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan/atau membiayai
pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program
jaminan sosial dan keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan
secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan
peserta.
2.6 KENDALA BPJS
Terutama karena dihadapkan pada masalah :
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadappentingnya program Jaminan
Kesehatan yang dianut oleh UU SJSN;
b. Pekerja penerima upah belum seluruhnya menjadi peserta dan pekerja bukan
penerima upah masih belum terjangkau;
c. Lemahnya penegakan hukum;
d. BPJS Kesehatan masih dalam tahap konsolidasi kelembagaan;dan
e. Masalah yang terkait dengan sisi pelayanan kesehatan dihubungkan dengan factor
demogarafi dan geografi Indonesia .
Karena itu, dapat dipahami jika dalam Peta Jalan dikemukakan bahwa “sosialisasi”
merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional. Karena sosialisasi
yang baik akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta dan pemberi kerja
akan hak dan kewajibannya serta manfaatnya menjadi peserta Jaminan kesehatan.
15

16. Koalisi Pemantau Badan Penyelenggara Jamina Sosial (BPJS) Kesehatan, Jamkes Watch dan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menemukan 20 permasalahan selama BPJS
Kesehatan resmi beroperasi 1 Januari 2014 kemarin. Permasalahan ini banyak ditemui
langsung.
Direktur Advokasi dan relawan Jamkes Watch, Ade Lukman memaparkan permasalahan itu
banyak terjadi dalam pelayanan kesehatan. Di antaranya pembatasan pembuatan kartu
kepesertaan BPJS di daerah.
Ade juga menemukan masalah praktek percaloan di Kantor Cabang BPJS dan rumah sakit
yang marak. Selain itu dia menengarai sosialisasi BPJS yang kurang mengena dan tidak
sesuai dengan kondisi masyarakat ditingkat yang paling bawah (grassroot).
"Lainnya, perbedaan pelayanan antara pasien umum dengan pasien program BPJS,
embatasan waktu rawat inapbagi pasien BPJS, dan terbatasnya kuota kamar untuk pasien
program BPJS," kata Ade dalam keterangan persnya, Rabu (17/9).
Mereka juga menemukan perbedaan tarif di rumah sakit type A, B, C, untuk penyakit-
penyakit kronis. Sementara fasilitas nicu di rumah sakit type C dan D juga berbeda tarif.
Sehingga rujukan ekslusif menjadi bermasalah.
Biaya ambulance juga menjadi permasalahan. Karena itu ditanggung sendiri oleh pasien pada
saat dirujuk ke rumah sakit lain. Dalam praktiknya ada indikasi adanya permainan dalam
penetapan jenis dan merk obat oleh dokter rumah sakit yang bersifat komersial.
"Penyediaan alat bantu fisik pasien yang tidak ditanggung olehBPJS, seperti kaki, tangan dan
bola mata palsu, penegakan hukum/sanksi tegas untuk rumah sakit yang nakal, ada lagi
minimnya biaya/tarif pelayanan/kunjungan dokter dalam program BPJS," jelas dia.
Khusus untuk staf BPJS, kebanyakan mereka tidak melayani selama 24 jam. Itu juga yang
menyebabkan pengadaan mobil ambulance di setiap kantor cabang BPJS. Terakhir, adanya
intervensi Menteri Kesehatan kedalam BPJS sebagai Badan
Penyelenggara.
16

17. "Antisipasi oleh BPJS dan rumah sakit dalam hal penyediaan kamar rawat inap kelas 2 di
rumah sakit terkait kewajiban bagi perusahaan untuk mengikutsertakan atau mengalihkan
pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan 1 Januari 2015," jelasnya.
Dengan adanya permasalahan itu, mereka menuntut perubahan Sistem INA CBGs menjadi
Fee for Service, mencabut Permenkes RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program JaminanKesehatan.
2.7 ANALISA KELOMPAK KAMI, TENTANG BPJS
Menurut pendapat saya pribadi BPJS Kesehatan bukanlah suatu program inovatif
pemerintah karena hanya menggabungkan beberapa jaminan kesehatan yang sudah ada
seperti jaminan Askes, Jamsostek, Asabri, Jamkesmas dll dengan tambahan mewajibkan
seluruh masyarakat untuk ikut asuransi kesehatan.... sepertinya kembali ke konsep sosialis
sebagai upaya untuk mengatur masyarakat secara kolektif
Pemerintah hanya menanggung premi untuk masyarakat miskin sementara yang
lainnya harus co sharing dengan wajib membayar premi .... nah apa bedanya dengan sekarang
, jangan2 ini hanya upaya menutupi ketidakmampuan pemerintah mendanai jamkesmas
sehingga harus diambilkan premi dari seluruh masyarakat sehingga terjadi subsidi silang
dengan harapan orang mampu tidak akan memanfaatkan jaminan kesehatan tsb ( kan mereka
sudah punya asuransi lain ) tapi tetap diwajibkan bayar premi
Mewajibkan seluruh masyarakat ikut asuransi sepertinya mengingkari azas2
demokrasi terhadap suatu kebebasan memilih oleh masyarakat termasuk memilih dalam
menentukan masa depan mereka sendiri ...... karena sejatinya prinsip asuransi bukanlah
sesuatu yang wajib ... apa bedanya nih asuransi dengan pajak ??
Pengelolaan BPJS Kesehatan akan dilkukan hanya oleh satu badan pengelola...
bayangkan ibarat sebuah proyek besar biasanya kontraktor akan mencari beberapa sub
kontraktor agar pekerjaannya maksimal ini malah sebaliknya..( pelaksanaan askes PNS saja
saat ini masih banyak kelemahan )
17

18. Secara mutu layanan sudah pasti akan terjadi penurunan karena disamping ratio
dokter dan jumlah penduduk belum memadai ( tdk usah bicara ratio spesialis ) kita juga tidak
boleh munafik bahwa prinsip ekonomi juga berlaku dalam dunia kesehatan .... siapa yang
bayar lebih akan dapat pelayanan lebih....
UU BPJS juga memastikan bahwa dana masyarakat tersebut tidak hanya untuk
pelayanan kesehatan tetapi juga untuk biaya operasional (Pasal1 ayat 3 dan Pasal 41 ayat 1d)
sedangkan sebagai aset dana tsb juga bisa digunakan untuk pengadaan barang dan jasa serta
diinvestasikan yg akan diatur dengan PP ( Pasal 41 ayat2 dan Pasal 43 ayat 2) ...... Bikin
celah korupsi lagi nih...
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut.
1. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan.
2. Adanya dasar hukum yang melandasi terbentuknya BPJS
3. Ada hak dan kewajiban yang akan diterima bila menjadi peserta BPJS
4. Manfaat yang diperoleh dari Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan
Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.
3.2 SARAN
Dengan adanya makalah ini mahasiswa dapat memahami tentang BPJS serta mampu
mempelajari BPJS, sehingga dapat mangaplikasikan dalam dunia keperawatan apabila kita
melakukan pelayanan kepada pasien dirumah sakit maupun ditempat kesehatan lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268
http://jaringnews.com/hidup-sehat/umum/66017/berikut-ini-puluhan-permasalahan-bpjs-
kesehatan-versi-jamkes-watch
18

19. http://www.jamsosindonesia.com/teropong/subdetail/bpjs-kesehatan_397/prosedur-
pelayanan-kesehatan_120
19