Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.

1. HUKUM PERDATA
INTERNASIOAL -1
POKOK PEMBAHASAN:
Pendahuluan
Istilah dan Pengertian
Masalah Pokok Kajian Hukum Perdata Internasional
Ruang jelajah Hukum Perdata Internasional
Kegunaan Mengkaji Hukum Perdata Internasional
Pola Berpikir Yuridis HPI
04/17/13 1HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

2. Prof. Graveson :
Conflict of Law atau Hukum Perdata
Internasional adalah bidang hukum yang
berkenaan dengan perkara-perkara yang
didalamnya mengandung fakta relevan yang
menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem
hukum lain, baik karena aspek teritorial
maupun aspek subjek hukumnya, dan karena
itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan
hukum sendiri atau hukum lain (yang biasanya
asing), atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan
pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing.
04/17/13 2HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

3. Hukum Perdata Internasional
3
Hukum Perdata Internasional
HukumPerdata Internasional
Keperdataan
Melintas Batas
Negara
04/17/13 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

4. 4
Hukum Perdata
Internasional
Keseluruhan kaidah dan asas yang
mengatur hub keperdataan yang
melintas batas negara
HPI adalah Hukum Nasional
Peristiwa, perbuatan, atau
hubungannya yang mengandung
unsur internasional atau elemen
asing
04/17/13 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

5. 5
Unsur Internasional
(Unsur Asing)
1.Faktor Personal
2.Faktor Teritorial
Internasional di sini tak merujuk
kepada sumbernya, tetapi
kepada fakta atau materinya
(objeknya)
04/17/13 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

6. Prof. Van Brakel :
Hukum Perdata Internasional
adalah hukum nasional yang dibuat
untuk hubungan-hubungan hukum
internasional
04/17/13 6HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

7. 04/17/13 7HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

8. Kesimpulan
HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas
atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat
untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum
yang mengandung unsur-unsur transnasional
(atau unsur-unsur ekstra teritorial).
Persoalan-persoalan HPI pada dasarnya muncul
dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari
satu yurisdiksi hukum dan hukum intern dari
yurisdiksi-yurisdiksi itu berbeda satu sama
lainnya.
04/17/13 8HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

9. HPI merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara.
Hukum Internasional Publik (HI) adalah keseluruhan kaidah
dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan
yang melintas batas negara (Hubungan Internasional) yang
bukan bersifat perdata
Persamaan: sama mengatur persoalan atau hubungan yang
melintas batas negara (internasional).
Perbedaan: terletak pada sifat hubungan atau persoalan
yang diaturnya (obyeknya).
04/17/13 9HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

10. MASALAH-MASALAH POKOK HPI
Hakim atau Badan Peradilan manakah yang
berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum
yang mengandung unsur asing.
Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk
mengatur / menyelesaikan persoalan-persoalan yang
mengandung unsur asing.
04/17/13 10HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

11. Bilamana / sejauh mana suatu
pengadilan harus memperhatikan dan
mengakui putusan-putusan hukum
asing atau mengakui hak-hak yang
terbit berdasarkan hukum atau
Putusan Pengadilan Asing.
04/17/13 11HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

12. Menurut Sudargo Gautama, Terdapat aneka ragam pandangan
tentang ruang jelajah HPI
1. HPI sama dengan rechtstoepassingrecht
HPI yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan.
Dalam hal ini HPI disederajatkan dengan Hukum Perselisihan.
Dalam konteks ini masalah kompetensi pengadilan, status orang
asing dan kewarganegaraan dieleminasi sebagai ruang jelajah HPI.
Penyempitan ruang Jelajah HPI ini terdapat di Nederland dan
Jerman
2.HPI sama dengan Choice of Law dan Choice of Jurisdictions
Menurut konsep ini, HPI tidak hanya sebata pada Persoalan
Choice of Law, tetapi termasuk juga Choice of Jurisdictions. Dianut
di Inggris, Amerika, dan negara-negara common law lainnya.
04/17/13 12HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

13. 3. HPI sama dengan Chioce of Law + Choice of
Jurisdictions + Conditions des Etrangers
Dalam konsep ini, HPI tidak hanya menyangkut
persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, tetapi
juga status orang asing. Dianut Italia, Spanyol, dan
negara-negara Amerika Selatan
4. HPI sama dengan Chioce of Law + Choice of
Jurisdictions + Conditions des Etrangers, dan
Nationalite
menurut konsep ini, HPI menyangkut persoalan
pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing
dan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan
ini menyangkut persoalan cara memperoleh dan
hilangnya kearganegaraan. Konsep ini dianut
Perancis
04/17/13 13HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

14. 1. Menentukan Perkara sebagai perkara
HPI / Bukan
 Titik Taut Primer
2. Menentukan ada / tidaknya
Yurisdiksional Forum untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara.
 Hukum Acara Perdata Int.
04/17/13 14HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

15. 3. Menentukan Lex Cause bagi
perkara yang bersangkutan.
-> Kualifikasikan Perkara
-> Lihat Kaidah HPI Lex Fori (TTS)
-> Tentukan Lex Cause
4. Menyelesaikan perkara HPI.
-> Kaidah intern Lex Cause
04/17/13 15HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

16. 1. Tentukan Perkara HPI / bukan -> TTP
2. Tentukan Forum punya kepentingan /
tidak -> Yurisdiksi
3. Kualifikasikan Perkara
4. Lihat Kaidah HPI Forum (Lex Fori)
5. Tentukan TTS
6. Tentukan Lex Cause
7. Selesaikan perkara dengan Kaidah
Intern Lex Cause04/17/13 16HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

17. Beberapa Istilah HPI
Lex Fori
Sistem hukum dimana tempat
perkara HPI diajukan.
Lex Cause
Sistem hukum yang digunakan
untuk menyelesaikan suatu perkara
HPI.
04/17/13 17HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

18. Kaidah HPI
Seperangkat kaidah hukum yang
menunjuk pada sistem hukum
tertentu untuk menyelesaikan suatu
sengketa HPI.
Kaidah Intern
Seperangkat kaidah hukum yang
digunakan untuk menyelesaikan suatu
permasalahan secara materiil.
04/17/13 18HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

19. DI INDONESIA WADAH UTAMA HPI DICANTUMKAN
DALAM AB ( ALGEMENE BEL PALINGEN VAN WET GEVING
PASAL 16, 17 & 18 )
Pasal 16 AB Status Personil Seseorang & Wewenang
Status & wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum
nasionalnya ( Lex patriae ), Jadi seseorang dimanapun ia berada
tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status &
wewenang demikian pula orang asing maksudnya status &
wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang
asing tersebut
Pasal 17 AB Status Kenyataan / Riil Status
Mengenai benda2 tetap harus dinilai menurut hukum dari
negara atau tempat dimana benda itu terletak ( lex resital)
Pasal 18 AB Status Campuran
Status campuran bentuk tindakan hukum dinilai menurut
hukum dimana tindakan itu dilakukan ( Locus Regit Actum )
04/17/13 19HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

20. Tuan X adalah Warga Negara Indonesia,
beragama Islam, telah menikah dengan Nyonya Y,
Warga Negara Indonesia di Jakarta. 1 tahun
setelah pernikahannya, Tuan X menikah lagi
dengan Nyonya P, seorang warga negara Jerman,
di Berlin. Dalam pernikahannya yang kedua,
Nyonya P tidak diberitahu bahwa Tuan X telah
memiliki istri di Jakarta. Nyonya P kemudian
mengajukan pembatalan perkawinannya di
Pengadilan Jerman.
Pertanyaan :
Apakah Pengadilan Jerman dapat membatalkan
Perkawinan antara Tuan X dan Nyonya P ?
04/17/13 20HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

21. Kaidah-kaidah Hukum :
-Kaidah HPI Jerman :
Gugatan mengenai pembatalan
perkawinan tunduk pada hukum
kewarganegaraan suami.
-Kaidah HPI Indonesia :
Keabsahan suatu perkawinan harus
ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari
tempat dimana perkawinan diresmikan /
dilangsungkan (Lex Loci Selebrationis).
04/17/13 21HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

22. Kaidah Intern Jerman :
Seorang suami hanya boleh memiliki
seorang istri, dan demikian pula sebaliknya.
Ketentuan ini merupakan ketentuan yang
mutlak.
Kaidah Intern Indonesia :
Pada asasnya suatu perkawinan seorang
pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami, kecuali untuk pria yang beragama Islam.
04/17/13 22HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1