Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, masyarakat madani, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi didefinisikan sebagai kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah berdasarkan konstitusi. Masyarakat madani di Indonesia tumbuh sejak masa kolonial namun mengalami penurunan di bawah rezim Orde Baru yang kuat. Pemilu di Indonesia menandai perkembangan demokrasi meskipun terk

1. Budaya Demokrasi Menuju
Masyarakat Madani

2. Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu
demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti
kekuasaan.
Secara bahasa demokrasi adalah kekuasaan yang
berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat).
Maksud dari pemerintahan rakyat adalah
pemegang kekuasaan tertinggi dipenggang oleh
rakyat.
Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem
pemerintahan dalam rangka mewujudkan
kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh
pemerintah.

3. PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
KLASIK
• Prinsip-prinsip demokrasi konstitusional klasik
(Abad 19)
• Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik
secara efektif, mengakibatkan munculnya gagasan
untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan
suatu konstitusi, baik dengan naskah konstitusi
yang tertulis maupun dengan konstitusi tidak
tertulis. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu
dokumen yang mencerminkan pembagian
kekuasaan diantara lembaga-lembaga kenegaraan
(legislatif, eksekutif, yudikatif) tetapi dipandang
sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus.

4. PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
MODERN
• Prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern
(Abad 20)
• Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia
II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan
ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan
ini disebabkan oleh faktor antara lain oleh
banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam
industrialisasi dan sistem kapitalis dan oleh
tersebarnya faham sosialisme yang menginginkan
pembagian kekayaan secara merata serta
kemenangan dari berbagai partai komunis di Eropa.

5. PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
• Prinsip-prinsip demokrasi pancasila
• Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, demokrasi pancasila adalah
paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah
hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam
ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsipnya
menyangkut
• Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
• Pelaksanaan kebebasan yang bertanggangjawab secara moral
kepada Tuhan YME, diri sendiri, dan orang lain
• Mewujudkan rasa keadilan sosial
• Pengambilan keputusan dengan musyawarah
• Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluawargaan,
• Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

6. Masyarakat Madani (Civil Society)
Pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian
Negara, yakni suatu kelompok yang mendominasi seluruh
kelompok masyarakat lain.
Ciri-ciri civil society :
• Kesukarelaan
• Keswasembadaan
• Keswadayaan
• Kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara
• Keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai
hukum yang diikuti warganya.

7. Masyarakat Madani (Civil Society) Di
Indonesia
Akar civil society di Indonesia bisa dirunut secara historis
semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa
kolonial Belanda.
Pertumbuhan civil society di Indonesia pernah mengalami
suatu masa yang cukup menjajikan bagi pertumbuhannya.
Hal ini terjadi sejak kemerdekaan sampai dengan 1950-an.
Pada awal 1950-an, mengalami pemunduran yang nyata.
Demokrasi terpimpin maupun orde baru membuat posisi
Negara semakin kuat sedangkan posisi rakyat lemah.

8. Asal Usul Istilah Masyarakat Madani
(Civil Society)
Istilah civil society (masyarakat madani) lahir kembali di
akhir abad 20. Istilah tersebut secara konseptual
dikembangkan dari pengalaman era pencerahan Eropa Barat
abad 1, yaitu pada munculnya kembali di Eropa Timur pada
dasawarsa 1980-an sebagai jawaban terhadap Negara
dengan system partai sosialis (tunggal) yang otoriter yang
kemudian dapat dijatuhkan.
Dari Eropa Timur, gemanya kemudian menjalar dan
menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia.

9. Bangkitnya Masyarakat Madani (Civil
Society) Di Indonesia
Wacana civil society telah menjadi salah satu cara untuk
melepaskan kekecewaan atau ketidakpuasan sebagian
warga masyarakat terhadap praktik-praktik politik Orde
Baru yang sangat hegemonic.
Dalam penataan politik misalnya rezim Orde Baru
melakukan hal-hal berikut:
• Reformasi pada tingkat elit
• Depolitisasi arus bawah
• Institusionalisasi politik dalam masyarakat

10. Perkembangan Demokrasi di
Indonesia
Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi,
sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu :
• Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi
konstitusional
• Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi
Terpimpin
• Masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi
Pancasila

11. Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi
Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak
pemilu nasional pertama pada tahun 1955 sampai
dengan pemilu 1999 telah menandai satu tahapan
penting dalam sejarah demokratisasi di tanah air
ini. Ada pasang surut keterlibatan warga Negara
dalam penyelenggaraan pemilu.

12. Dasar Pemikiran Pemilihan Umum
Prinsip Negara Indonesia adalah Negara kesatuan
yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Untuk
melaksanakan prinsip tersebut, perlu dibentuk
lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan yang
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang
dilaksanakan secara demokratis dan transparan
(keterbukaan). Pemilihan umum merupakan sarana
demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan
yang berkedaulatan rakyat.

13. Tujuan Pemilihan Umum
Memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga
permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk
pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi
kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Asas Pemilihan Umum
Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis
dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil,
langsung, umum, bebas dan rahasia. Asas itu
didasarkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR 1998
tentang Perubahan dan Tambahan Asas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyatt Republik Indonesia
Nomor III/MPR/1988 tentang pemilihan umum.

15. • Novita 07
• Bagaimana relevansi pemilu pada saat ini yang
disalah gunakan?
• Nurul 001
• Bagaimana menurut kalian tentang UU pilkada
saat ini yang tidak langsung?
• Supratman
Bagaimana civil sociaty bisa disamakan atau
dianggap sama dengan pengertian negara?