Dokumen tersebut membahas kerangka ekonomi makro tahun 2013 yang dipresentasikan kepada Komisi XI DPR-RI. Terdapat pembahasan mengenai tema dan sasaran RKP 2013, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja."

1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI
KERANGKA EKONOMI MAKRO
TAHUN 2013
Oleh:
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jakarta, 5 September 2012

2. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KERANGKA PAPARAN
I. PENGANTAR
II. TEMA DAN SASARAN RKP 2013
– Tema RKP 2013
– Realisasi dan Sasaran Utama Indikator Pembangunan
III. KESEJAHTERAAN RAKYAT
– Pertumbuhan Ekonomi (Sisi Pengeluaran)
– Pertumbuhan Ekonomi (Sisi Produksi)
– Penanggulangan Kemiskinan
– Penciptaan Lapangan Kerja
2

3. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
1 PENGANTAR
3

4. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENGANTAR
• RKP menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN
• Proses penyusunan telah melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (Pertemuan Tiga Pihak
Bappenas – Kemenkeu – K/L terkait serta proses
Musrenbang)
• Arah kebijakan RKP 2013 telah dipresentasikan dan
dibahas dengan DPR-RI dalam Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN 2013 pada bulan Mei-Juni 2012
• Pada kesempatan ini presentasi ini difokuskan pada
perkuatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
4

5. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TEMA DAN SASARAN
2 RKP 2013
5

6. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TEMA RKP 2013
PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2010 - 2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata 6 Infrastruktur 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
Kelola Inovasi Teknologi
2 Pendidikan 7 Iklim Investasi dan
12 Bidang Politik, Hukum dan
Iklim Usaha Keamanan
3 Kesehatan 8 Energi 13 Bidang Perekonomian
4 Penanggulangan Kemiskinan 9 Lingkungan Hidup dan
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pengelolaan Bencana
5 Ketahanan Pangan 10 Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, & Pascakonflik
TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Unsur – unsur pokok tema ini adalah:
(1) Daya Saing
(2) Daya Tahan Ekonomi (resilience)
(3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat
6
(4) Stabilitas Sosial dan Politik

7. REALISASI DAN SASARAN UTAMA
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS INDIKATOR PEMBANGUNAN
Realisasi 2005 - 2009 (persen)
URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009
Pertumbuhan Ekonomi 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6
Pengangguran 11,24 10,28 9,11 8,39 7,87
Kemiskinan 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15
RPJM Nasional 2010 - 2014 (persen)
Realisasi APBN-P Proyeksi
URAIAN
2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,5 6,5 6,8 - 7,2 7,0-7,7
Pengangguran 7,1 6,5 6,4-6,6 5,8 - 6,1 5,0 -6,0
Kemiskinan 13,3 12,4 10,5-11,5 9,5 -10,5 8,0 - 10,0
7

8. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
3 KESEJAHTERAAN RAKYAT
8

9. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PERTUMBUHAN EKONOMI
--SISI PENGELUARAN--
9

10. EKONOMI INDONESIA MASIH TUMBUH TINGGI
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Grafik Pertumbuhan PDB
Pertumbuhan, % (yoy)
URAIAN 2012 2012
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(Q1) (Q2)
Produk Domestik Bruto 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,3 6,4
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 6,0 6,6 6,1 6,9 6,5 5,0 6,6 6,9 6,7 6,9
 Meskipun kondisi ekonomi dunia masih penuh dengan resiko, ekonomi Indonesia masih dapat
tumbuh diatas 6 %.
Sumber: BPS (diolah) 10

11. SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI:
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
SISI PENGELUARAN
Sumber Pertumbuhan Ekonomi
2,9 Net Ekspor
2,1 2,4
PMTB
2,7 2,8 2,8 Konsumsi Pemerintah
2011 2012 (Q1) 2012 (Q2) Konsumsi Rumah Tangga
Pertumbuhan (yoy,%) Penyumbang pertumbuhan
URAIAN 2011 2012
2011 ekonomi terbesar adalah:
(Q1) (Q2)  konsumsi masyarakat;
Konsumsi Rumah Tangga 4,7 4,9 5,0  investasi (PMTB)
Pengeluaran Pemerintah 3,2 5,9 7,0
Pembentukan Modal Tetap Bruto 8,8 10,0 12,3
Ekspor Barang dan Jasa 13,6 7,9 1,9
Impor Barang dan Jasa 13,3 8,0 10,9
Sumber: BPS (diolah)
11

12. PERKIRAAN PERTUMBUHAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS DARI SISI PENGELUARAN 2013
RAPBN
2013
PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 6,8
Sisi Pengeluaran
Konsumsi Masyarakat 4,9
Konsumsi Pemerintah 6,7
PMTB 11,9
Ekspor Barang dan Jasa 11,7
Impor Barang dan Jasa 13,5
Sumber: RAPBN 2013
12

13. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PERTUMBUHAN EKONOMI
--SISI PRODUKSI-
13

14. SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI:
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
SISI PRODUKSI
Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Pengangkutan
Perdagangan Hotel
Restoran
Pertanian
Sumber: BPS (diolah)
14

15. PERKIRAAN PERTUMBUHAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS DARI SISI PRODUKSI 2013
RAPBN 2013
PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 6,8
Sisi Produksi
Pertanian 3,7
Pertambangan 2,8
Industri Pengolahan 6,5
Listrik, Gas, dan Air Bersih 6,6
Bangunan 7,5
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,9
Pengangkutan dan Komunikasi 12,1
Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 6,1
Jasa-jasa 6,0
Sumber: RAPBN 2013
15

16. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
16

17. PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN
KEMENTERIAN PPN/
INDONESIA TAHUN 2004-2012
BAPPENAS
45
39.3
40 37.17
36.15
35.1 34.96
35 32.53
31.02 30.02 29.13
30
25
20
17.75
16.66 15.97 16.58
15 15.42
14.15 13.33 12.49 11.96
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)
 Sampai dengan Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49 persen, dari 13,33
persen pada tahun 2010. Sampai dengan September 2011, tingkat kemiskinan menurun kembali
menjadi 12,36 persen. Maret 2012 tingkat kermiskinan turun menjadi 11,96% (29,13 juta jiwa).
 Tingkat kemiskinan nasional diharapkan akan dapat diturunkan kembali pada kisaran 9,5-10,5 persen
pada tahun 2013.
Sumber: diolah dari data Susenas beberapa tahun, BPS 17

18. INFLASI DAN TINGKAT KEMISKINAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Poverty Basket Inflasi Tahunan Tingkat Tingkat
Tahun Garis Kemiskinan
Inflation (%) (%) Pertumbuhan (%) Kemiskinan
2000 n.a 9,35 4,1 80.842 19,14
2001 n.a 12,55 3,8 88.234 18,41
2002 n.a 10,03 4,4 108.889 18,2
2003 n.a 5,06 4,7 118.554 17,42
2004 n.a 6,40 5 122.775 16,66
2005 12,87 17,11 5,7 138.574 15,97
2006 9,69 6,60 5,5 151.997 17,75
2007 9,67 6,59 6,3 166.697 16,58
2008 9,56 11,06 6,1 182.636 15,42
2009 9,4 2,78 4,5 200.262 14,15
2010 4,2 6,96 6,1 211.726 13,33
2011 10,9 3,79 6,5 233.740 12,49
2012 6,52*) 4,50**) 6,4**) 248.707 11,96
Walaupun tingkat pertumbuhan relatif tinggi, tetapi inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga
tinggi, sehingga angka kemiskinan tidak dapat turun dengan signifikan. Bahkan pada tahun 2005, walaupun terjadi
pertumbuhan, tetapi dengan poverty basket inflation tercatat sampai 12,87% karena adanya kenaikan harga
BBM, berdampak pada kenaikan angka kemiskinan, dari 15,97% menjadi 17,75% pada tahun 2006.
Sumber: BPS
Catatan: *) angka sementara
**) angka triwulan kedua
18

19. RUMAH TANGGA MISKIN RENTAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TERHADAP KENAIKAN HARGA PANGAN
Kenaikan pangan 2008
Kenaikan BBM & pangan 2005-06
Kenaikan harga
beras sebelum
panen
19

20. KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PPN/
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAPPENAS
1. Peningkatan dampak pencapaian MP3EI dengan:
• Peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran
• Peningkatan pendapatan dengan mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif dengan
rata-rata upah lebih tinggi.
2. Penyiapan MP3KI dengan fokus jangka pendek rekonsolidasi program-program
penanggulangan kemiskinan melalui RAN-PPK
3. Mengendalikan inflasi daerah sebagai natural protection untuk orang miskin (agar peningkatan
pendapatan orang miskin efektif), melalui, a.l.:
• Pengamanan stok dan distribusi bahan pangan pokok.
• Dukungan terhadap upaya revitalisasi pertanian dan perdesaan
• Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung keterkaitan desa-kota
4. Perluasan target penerima program klaster 1 dengan berdasar pada hasil PPLS 2011 (unified
database) dan peningkatan kualitas pelaksanaan program.
5. Sinergi dan peningkatan kualitas program-program Pemberdayaan masyarakat (PNPM) untuk
memperluas kesempatan kerja yg berkelanjutan, pengembangan ekonomi lokal, membuka
keterisolasian wilayah & meningkatKan keberdayaan masyarakat.
6. Peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bimbingan
kewirausahaan, penyediaan dan peningkatan akses informasi dan kepastian usaha
(regulasi), khususnya yang memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi UMK
7. Pelaksanaan Program-Program Pro-Rakyat (Klaster 4 Program Penanggulangan Kemiskinan)
20

21. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
HIGHLIGHT KEGIATAN 2013
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
--Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Sinergi Klaster I – IV --
OUTPUT STRATEGIS , a.l :
KLASTER I, antara lain :
• Perluasan cakupan PKH menjadi 2.400.000 RTSM
• 15.497.513 RTS penerima Raskin (15 kg per RTS selama 12 bulan)
• Peningkatan jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin menjadi 7.054.836 siswa
• Peningkatan jumlah siswa MI dan MTs penerima beasiswa miskin menjadi 1.435.425 siswa MI
dan 939.121 siswa MTs
• Peningkatan jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa miskin menjadi 2.588.923 siswa
• Mahasiswa penerima Bidik Misi 122.000 mahasiswa miskin
• Peningkatan jumlah puskesmas dan RS yang memberikan Jamkesmas menjadi 9.323 Puskemas
dan 90% RS
21

22. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN...
OUTPUT STRATEGIS , a.l :
KLASTER II, antara lain :
• Meningkatkan cakupan penerima PNPM Perdesaan Inti (5.100 kec)
• PNPM MP Penguatan:PNPM-MP Perbatasan(80 kec),PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN(85 kab)
• PNPM Perkotaan (10.923 kelurahan)
• PNPM Generasi (290 Kecamatan)
• Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE) di 79 Kecamatan
• Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP & RIS) di 2.600 desa
• Terfasilitasinya Pemda Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan PNPM-PISEW /RISE (9 prov, 34 kab)
• 35 kab yang mendapatkan stimulant infrastruktur pendukung investasi untuk percepatan pembangunan
• 35 kab yang mendapatkan stimulant untuk peningkatan kapasitas pengembangan investasi daerah
• 35 kab tertinggal yang mempunyai basis data investasi di daerah
KLASTER III, antara lain :
• Melanjutkan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
• 27.520 UMKM KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR
Peningkatan akses permodalan melalui :
• 500 UMKM dan koperasi yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage
• 1.320 Koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana
• 150 KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya
• Koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan (50 Koperasi)
• 2000 Wirausaha Pemula yang mendapatkan start up capital 22

23. KEMENTERIAN PPN/
LANJUTAN...
BAPPENAS
OUTPUT STRATEGIS , a.l
KLASTER IV, antara lain :
Melanjutkan fasilitasi dan pembangunan perumahan swadaya :
• Pembangunan baru perumahan swadaya (20.000 unit)
• Peningkatan kualitas perumahan swadaya (230.000 unit)
• Pembangunan PSU perumahan swadaya (26.250 unit)
• Program listrik murah dan hemat (16.204 Pelanggan)
• 2.000 kelompok nelayan (KUB) penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di
lokasi PKN
• 800 kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR)
• 700 ribu ton produksi garam yang dihasilkan di lokasi PKN
23

24. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
24

25. PERKEMBANGAN PASAR TENAGA KERJA
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
MEMBAIK
Angkatan Kerja Kesempatan Kerja Pertumbuhan Penganggur
Tahun TPT (%)
(Juta Orang) (Juta orang) Ekonomi (%) (Juta Orang)
2002 116,53 108,21 4,4 8,32 7,14%
2003 119,40 111,28 4,7 8,12 6,80%
2004 117,37 109,67 5,0 7,70 6,56%
2005 105,80 94,95 5,7 10,85 10,26%
2006 106,28 95,18 5,5 11,10 10,45%
2007 108,13 97,58 6,3 10,55 9,75%
2008 111,48 102,05 6,1 9,43 8,46%
2009 113,74 104,49 4,5 9,26 8,14%
2010 116,00 107,41 6,1 8,59 7,41%
2011 119,40 111,28 6,5 8,12 6,80%
2012 120,41 (Feb) 112,80 (Feb) 6,4 (tw.II) 7,61 (Feb) 6,32% (Feb)
 Pertumbuhan telah membawa perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja ke arah lapangan kerja
yang baik (Descent Work).
 Pasar tenaga kerja mengalami kemajuan yang berarti, dari tahun ke tahun.
 Angka pengangguran dapat diturunkan ke tingkat 6,32 persen (Feb 2012)
 Investasi yang terus tumbuh baik, membawa perubahan dalam pasar tenaga kerja, kearah kegiatan
ekonomi formal.

26. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TPT (%) TPT (%) TPT (%) TPT (%)
Tingkat Pendidikan (Juta Orang)07 Feb 10 Feb 11
Feb Feb 12
SD Ke Bawah 6.03 3.71 3.37 3.69
SMP 11.78 7.55 7.83 7.8
SMA 17.11 11.9 10.66 10.34
SMK 15.99 13.81 10.43 9.51
Diploma I/II/III 11.95 15.71 7.16 7.5
Universitas 10.55 14.24 8.02 6.95
20 SD Ke Bawah
 Tingkat pengangguran
terbuka menurun 17.11 15.71 SMP
16 15.99
terutama untuk
14.24 SMA
pendidikan menengah 11.95 13.81
keatas. 12 11.78 11.9
TPT (%)
10.55 10.43 10.66 10.34
9.51 7.5
 Dibandingkan tahun 8 6.03 7.55 7.83
8.02
7.8
2010, tingkat 7.16 6.95
pengangguran lulusan 3.71 3.37 3.69
4
Diploma dan
Universitas berkurang
lebih dari setengahnya. 0
Feb 07 Feb 10 Feb 11 Feb 12

27. RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP
KEMENTERIAN PPN/
ANGKATAN KERJA TERUS MENINGKAT
BAPPENAS
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Angkatan Kerja untuk Rasio Kesempatan Kerja terhadap Angkatan Kerja
90% Youth (15-24 th) 100%
85% 95%
80%
90%
75%
85%
70% KOTA
80% DESA
65%
60% 75%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Sejak tahun 2006, rasio yang memiliki pekerjaan meningkat hampir sama antara kota dan desa.
 Ketersediaan lapangan kerja di perkotaan dan perdesaan merata. Kecuali tahun 2010-
2011, peningkatan rasio pekerja di kota lebih tinggi daripada desa.
 Kecenderungan dalam rasio pekerja untuk kaum muda menunjukkan situasi yang lebih baik.
 Rasio ini pernah menurun tajam tahun 2002-2005.
27

28. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEMENTERIAN PPN/
PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA KAUM MUDA
BAPPENAS
1 Perluasan Akses Layanan Informasi Pasar Kerja
2 Pemberian Kesempatan Kedua Pada Mereka Yang Meninggalkan Sekolah Lebih
Awal
3 Peningkatan Keahlian Untuk Dapat Bekerja
4 Peningkatkan Kualitas Pemagangan Berdasarkan Kebutuhan Perusahaan
5 Peningkatan kapasitas Berusaha dan Berwirausaha
6 Pemberian Akses Kepada Kelompok Usia Muda Yang Kurang Beruntung Untuk
Meningkatkan Kualitas Hidup

29. PROGRAM KAUM MUDA DAN SASARAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TENAGA KERJA
TARGET/SASARAN TENAGA KERJA
NO KEGIATAN (ORANG)
RENCANA 2012 RENCANA 2013
1 Pelatihan 395.434 502.880
2 Pemagangan 58.500 34.750
Pengembangan kapasitas usaha dan
3 32.530 52.080
Kewirausahaan
JUMLAH 486.464 589.710
 Layanan informasi pasar kerja, akan dikembangkan di 320 Kabupaten/Kota, Perguruan
Tinggi, dan Sekolah-sekolah.
 Pemberian Kesempatan kedua pada mereka yang meninggalkan sekolah lebih awal
bagi: (a) Siswa Drop-Out dan Tidak Mampu Melanjutkan,
(b) Perbaikan insentif agar kaum muda tetap berada di sekolah, khususnya bagi anak
usia sekolah yang terpaksa bekerja, sekitar 10.750 anak.

30. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TERIMA KASIH
30