Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281

on

  • 1,206 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
1,206
reproducciones en SlideShare
1,206
reproducciones incrustadas
0

Actions

Me gusta
0
Descargas
41
Comentarios
0

0 insertados 0

No embeds

Accesibilidad

Categorias

Detalles de carga

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    ¿Está seguro?
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario

Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281 Presentation Transcript

  • 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI Prof. Suyoto Disampaikan pada Kuliah Pembuka Angkatan September 2010/2011 Program Pascasarjana, 21 Agustus 2010
  • 2. Agenda
    • Pendahuluan
    • 6 Pilar Usaha Anti Korupsi
    • Indeks Persepsi Korupsi
    • Tata Kelola
    • TIK
    • Pajak
    • Simulasi
    • Kesimpulan
  • 3. Pendahuluan
    • Definisi Korupsi :
      • Korupsi sebagai perilaku tidak jujur atau ilegal, khususnya orang yang mempunyai otoritas ( Oxford Advance Learner’s Dictionary , 2000: 281)
      • Korupsi adalah eksploitasi kekuasaan dengan tidak jujur untuk keuntungan pribadi
      • Korupsi = Monopoli + Kebijaksanaan – Akuntabilitas (Klitgaard , 1988: 75)
      • Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi ( Transparency International, www.transparency.org ).
      • Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan individu (Rose-Ackerman, 1999).
  • 4. Pendahuluan
    • Bentuk-bentuk Korupsi ( UNODC, 2004)
      • Penyuapan,
      • Penggelapan,
      • Pencurian,
      • Pemerasan,
      • Penyalahgunaan kebijaksanaan,
      • Pilih kasih,
      • Pemanfaatan adanya konflik kepentingan, dan
      • K ontribusi politik yang tidak benar
  • 5. Pendahuluan
    • Contoh Korupsi yang dipaparkan oleh Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater: Korupsi di Indonesia (2008) mencapai Rp. 444 trilyun yang terdiri dari :
      • pencurian ikan, pasir dan kayu = Rp. 90 trilyun.
      • pajak yang diselewengkan = Rp. 240 trilyun.
      • kebocoran APBN = Rp. 74 trilun.
      • subsidi perbankan yang tidak sehat mencapai Rp. 40 trilyun.
  • 6. Pendahuluan
    • Korupsi di dunia Pendidikan: 5 Negara Terkorup (2008)
        • China
        • Russia
        • Indonesia
        • Columbia
        • Uruguay
  • 7. Pendahuluan
    • TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA MENENGAH ke 14 (Renstra Depdiknas 2004-2009):
      • “ Mempercepat pemberantasan korupsi , kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa ”;
  • 8. Pendahuluan
    • Pencegahan korupsi merupakan bagian integral dari kriminalitas (UNODC).
    • www.yournocounts.org
  • 9. 6 Pilar Usaha Anti Korupsi
    • Bangunan Institusi
    • Pencegahan secara situasional
    • Pencegahan sosial (peningkatan kepedulian)
    • Pemaksaan
    • Monev (Monitoring dan Evaluasi)
    • Kerjasama Legal Internasional
  • 10. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
    • Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
    • IPK (Indonesia) = 2,6 (Rangking = 126)  2008
    • IPK (Indonesia) = 2,8 (Rangking = 111)  2009.
    • http://media.transparency.org/imaps/cpi2009
  • 11.  
  • 12.  
  • 13.  
  • 14.  
  • 15.  
  • 16.  
  • 17.  
  • 18.  
  • 19. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
    • Menurut siaran pers TI-Indonesia (Sekjen Teten Masduki) Dengan diluncurkannya Corruption Perceptions Index 2009 (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) , menghimbau kepada pemerintah agar:
      • Tetap konsisten dengan usaha pemberantasan korupsi melalui penguatan institusi penegak hukum dan reformasi birokrasi di berbagai lini
      • Lebih serius dalam mencegah pelemahan lembaga KPK secara sistematis yang akan berdampak sangat buruk bagi usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.
      • Mendorong pemerintah Indonesia untuk menggunakan IPK sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi.
  • 20. Tata Kelola / Tata Pamong
    • “ Transparansi adalah dasar dari pemerintahan yang baik dan langkah pertama dalam memerangi korupsi. Hal ini memberikan dasar pemikiran universal untuk penyediaan sistem manajemen catatan, arsip yang baik, dan keuangan peraturan dan sistem pemantauan. Hal ini secara langsung terkait dengan praktek kepengarangan tanggung jawab sosial dan jurnalisme, karya editor, penerbitan dan distribusi informasi melalui semua media.”
    • IFLA Manifesto on Transparency,
    • Good Governance and
    • Freedom from Corruption
    Tranparansi Akuntanbilitas Bebas Korupsi
  • 21. T eknologi I nformasi dan K omunikasi
    • T eknologi I nformasi dan K omunikasi ( TIK ) adalah tantangan masyarakat modern, dan jalan uang untuk dicuci dari pencucian uang ke ke pencucian maya dengan alasan (SAVONA and MIGNONE, 2004: 5-7):
      • TIK mengijinkan “mencapai” dunia secara global
      • TIK biasanya sangat cepat dan mengurangi biaya transaksi dan komunikasi
      • TIK pada dasarnya menjamin anonim.
      • TIK membantu “penjahat” dalam memilih “hukum” yang pas seingga dapat selalu “berkelit” dari jeratan hukum;
      • TIK masih belum ada regulasi yang “disetujui” semua pihak;
      • TIK yang berhubungan dengan kejahatan sulit untuk diinvestigasi dan mencari bahan bukti karena penggunaan enkripsi yang canggih.
  • 22. T eknologi I nformasi dan K omunikasi
    • TIK dapat melalui sistem e-governance mendukung perang melawan korupsi dengan
    • meningkatkan akuntabilitas melalui footprint digital ,
      • meningkatkan transparansi dengan melakukan publikasi peraturan dan biaya, dan
      • mengurangi interaksi tatap muka sehingga mengurangi adanya suap-menyuap .
  • 23. TIK: Peta Jalan E-Government Indonesia
    • Penetrasi TIK (penduduk 230 – 235 juta)
      • Internet (PC)< pengguna 12 juta
      • Telpon kabel 14 juta
      • Ponsel 58 juta
    • Komite TIK Nasional:
    • Diketuai oleh Presiden, 11 kementerian, 5 sektor swasta)
    • Tugas Utama:
      • Arah stratejik kebijakan TIK
      • Menyetujui pengembangan TIK
      • Koordinasi TIK nasional
      • Komite menangani projek TIK lintas sektoral
  • 24. TIK: Peta Jalan E-Government Indonesia
    • Program dan Peluang:
      • Projek Palapa Ring – menghubungkan 440 kabupaten sebagai jaringan backbone utama dalam negeri untuk meningkatkan penetrasi telekomunikasi
      • National Single Window – membangun situs web pemerintah tunggal untuk bea cukai, cukai, transfer bank, pengiriman uang, dll
      • e-Education – menerapkan sistem pendidikan berbasis TIK dikombinasikan dengan e-learning untuk SMP / Sekolah Menengah
      • Legalisasi Software – Asli/proprietary dan perangkat lunak open source
      • e-Procurement – mengembangkan mekanisme online untuk barang online dan pengadaan jasa pemerintah  e-Procurement membuat pemerintah lebih transparan, mengurangi biaya bisnis transaksi dan menurunkan resiko untuk korupsi
      • Nomor Identitas Nasional untuk setiap warga negara Indonesia dan unik  e-KTP
      • e-Budget – proses penganggaran negara di situs web pemerintah dalam satu proses, lebih transparan, akuntabel, dll
  • 25. TIK: E-Government ke E-Governance
    • Dengan TIK (Internet dengan E-Government), IPK naik 0.05 , hasil dari penelitian 70 negara dari 1998 - 2005. ( Mon-Chi Lioa , dkk, 2010)
    • Dengan TIK (Internet dengan E-Government), efektif melawan korupsi, hasil dari penelitian beberapa negara (Pakistan, India, Korea Selatan, Pilipina) dari 1997-2002. (Andersen and Rand, 2010)
    • Waseda University International e-Government Ranking : 2009, E-Government Indonesia ke-23 Dunia (dari 34 negara).
    • UNESCO : E-governance adalah penggunaan sektor publik terhadap TIK dengan tujuan untuk meningkatkan informasi dan pelayanan, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan dan efektif ( http://portal.unesco.org) .“
  • 26. E-governance: Kasus Fiji d an Ethiopia
    • E-Governance secara positif terkait dengan peningkatan hubungan antara pemerintah – penduduk dan pengurangan korupsi
  • 27. E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan
    • The Online Procedures ENhancement (OPEN) merupakan aplikasi sipil yang dikembangkan untuk mencapai transparansi dalam pemerintahan kota dengan mengurangi penundaan yang tidak perlu dan mencegah ketidakadilan urusan sipil.  Cth .: Government to Citizen ( G2C ) diperlukan untuk menghentikan atau mengurangi tindakan korupsi antara birokrat dan warga negara .
  • 28. E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan
    • T he Government e-Procurement System ( GePS ) sistem yang dapat digunakan untuk transparansi kebijakan pemerintah dan menganalisa pengadaan barang dan jasa dan sehingga menghasilkan implikasi pengurangan korupsi .
    • GePS  Contoh : Government to Business (G2B). ( Catatan : Pengadaan Barang adalah salah satu ladang 'populer' untuk korupsi di sektor publik )
  • 29. E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan
    • T he Government e-Procurement System ( GePS ):
      • Penyediaan Informasi yang terintegrasi
      • Registrasi Tunggal
      • Pastikan lebih transparansi
      • E-shopping mall GePS
    • E-governance : Meningkatkan transparansi, menciptakan lingkungan yang sama, menghentikan pengaturan korupsi, menciptakan budaya baru dan perilaku, dan tutup semua kesempatan untuk 'perantara'
  • 30.  
  • 31. E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan
    • E-governance dapat membuat ruang lingkup persaingan yang sama untuk semua .
    • E-governance dapat menghentikan 'pengaturan' korupsi .
    • E-governance menghilangkan 'perantara‘. Perantara adalah aktor utama dalam korupsi transaksi.
  • 32. E-Governance: Transparansi Gaji Pejabat
  • 33. www.pajak.go.id
  • 34. Simulasi
  • 35. Simulasi Gaji Rp. 10 Juta: Di rumah terdapat Kijang Inova Bensin seharga Rp. 232 juta, Dan Rumah seharga Rp. 400 juta? Apa Mungkin???   Tenure 12 24 36 48   Vehicle Price 232,250,000 232,250,000 232,250,000 232,250,000   Installment 16,653,000 9,143,000 6,648,000 5,613,000   First Payment 70,256,000 62,796,000 60,401,000 59,466,000
  • 36. Upaya Pencegahan Korupsi
    • Kepemimpinan (dengan contoh nyata)
    • Meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan
    • Forum orangtua/keluarga untuk menjadi bagian kampanye pencegahan korupsi
    • Gereja dan masjid juga dijadikan sarana kampanye pencegahan korupsi
    • Penerapan sanksi sosial oleh masyarakat
    • Koruptor dimasukkan dalam daftar hitam di lingkungannya
    • “ Peningkatan” gaji
    • E-payment
  • 37. Upaya Pencegahan Korupsi
    • Korupsi berakar pada budaya, politik, dan keadaan ekonomi mereka yang terlibat.
    • TIK dapat digunakan sebagai sarana pencegahan korupsi.
    • Pada tingkat nasional, salah satu kebutuhan akan politik, lembaga pengawas etika, insentif yang tepat bagi para pejabat yang jujur, dan efektif hukuman untuk yang korup ( dihukum mati  menimbulkan EFEK JERA )
  • 38. Produk kampanye anti korupsi yad:
    • Panduan advokasi
    • Model media, kurikulum pelatihan dan panduan untuk wartawan
    • Memasukkan ke Kurikulum: etika/anti korupsi di sekolah dan universitas.
    • Memasukkan nilai-nilai etika dalam pendidikan secara terus menerus
    • Kampanye untuk anak-anak, termasuk situs web, film kartun, lomba penulisan anti korupsi, klub anti korupsi, dll
    • Bahan-bahan anti korupsi untuk situs jejaring sosial (Facebook, Twitter, Flickr)
  • 39. Remisi /Abolisi/Cuti
    • PP 18 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
    • REMISI: Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      • berkelakuan baik; dan
      • telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
      • Apakah mungkin PP 18 Tahun 2006 ini diganti misalnya tidak ada remisi/abolisi/cuti bagi koruptor Atau HUKUMANNYA DIPERBERAT
  • 40. Kesimpulan
    • Budaya malu untuk korupsi harus disosialisasikan terus menerus
    • Semua insan perlu bersama-sama mengupayakan untuk tidak korupsi
    • TIK dapat digunakan sebagai alat untuk pencegahan korupsi
  • 41. Referensi
    • Jones, Alun, International Corruption Prevention: Awareness Raising Campaigns and Public Education , United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
    • Okebukola,Peter, Stemming Corruption , Restoring our Moral Compass and Sustaining Ethics in our University System , AVCNU Conference, Ilorin
    • INDONESIA E-GOVERNMENT ROADMAP SOURCE: MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT
    • Aggarwa,lShankar, National e-Governance Plan e-Enabling Public Services ,
    • Sturges , Paul , 2004, Corruption, transparency and a role for ICT? , International Journal of Information Ethics.
    • M. Sohel Iqbal & Jin-Wan Seo , E-Governance as an Anti Corruption Tool: Korean Cases , Journal of Korean Association for Regional Information Society
    • Pathak , RD, et.al., 2008, E-Governance, corruption and public service delivery: A comparative study of Fiji and Ethiopia , JOAAG, Vol. 3. No. 1
    • Mon-Chi Lioa , et.al., 2010, Can the Internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models , Department of Political Economy, National Sun Yat-sen University, 70 Lien-hai Rd. Kaohsiung 804, Taiwan
  • 42. Referensi
    • UNDP (2008). Tackling Corruption, Transforming Lives: Accelerating Human Development in Asia and the Pacific . New Delhi: Macmillan Publishers India.
    • UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2004). The Global Programme against Corruption - UN Anti-corruption Toolkit. 3rd Edition. Vienna
    • NN, 2010, ICT as a tool in fighting corruption , http://wikileaks.org/
    • TRANSCRIME, 2006, Offshore Financial Centres and Corruption: a Toolkit for KNAB investigators
    • Andersen,Thomas Barnebeck and Rand, John, March 2006 , Does E-Government Reduce Corruption? , Department of Economics, University of Copenhagen
    • Wescott , Clay G. , 2003, E-government to combat corruption 1 in the Asia Pacific Region, 11th International Anti-Corruption Conference, Seoul, Republic of Korea, 25 to 28 May 2003
    • J. S. T. Quah, Accountability and Anticorruption Agencies in the Asia-Pacific Region in ADB and OECD, 1999. Combating Corruption in Asian and Pacific Economies. Manila: ADB (Online). Available: