Dokumen tersebut membahas tentang pendaftaran tanah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian pendaftaran tanah, dasar hukum pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, dan beberapa aspek pelaksanaan pendaftaran tanah.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak dahulu tanah sangat berkaitan erat hubungannya dengan masyarakat
khususnya di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan bagian dari
kehidupan manusia yang mendasar. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia selalu
membutuhkan tanah sebagai tempat atau ruang untuk melaksanakan berbagai
aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Dewasa ini, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia terus berkembang
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah usaha, dan meningkatnya
kebutuhan lain atas tanah maka tanah semakin dibutuhkan manusia. Padahal
persediaan tanah semakin hari semakin terbatas sehinnga berpengaruh pada masalah
pertanahan. Sebab semakin padat penduduk semakin pula meningkatnya harga tanah.
Hal tersebut mengakibatkan hak atas tanah sangat penting dalam kehidupan
masyarakat.
Demikian pula tanah berpotensi timbulnya konflik atau sengketa yang rawan
serta memiliki potensi krisis sosial didalam masyarakat. Tanah dalam kehidupan
masyarakat dewasa ini menimbulkan masalah–masalah yang sampai sekarang belum
dapat memuaskan untuk semua pihak. Konflik sosial antar bebagai pihak sering
terjadi, terutama antara masyarakat dengan pemerintah dalam hubungan dengan
rencana penggunaan tanah untuk pembangunan. juga sering terjadi antara masyarakat
dengan swasta dan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat masyarakat
lainnya. Sering kita mendengar adanya banyak sengketa perdata dimedia massa atau
media lainya tentang sengketa kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah berlawanan
surat tanda kepemilikan lainya (contohnya girik) atau seperti sertifikat ganda dan
banyak masalah lainya yang berhubungan dengan status kepemilikan.

2. Hal ini menuntut pemilik tanah dan badan hukum untuk memperoleh
kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah tersebut maka
pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pokok Agraria no.5 Tahun 1960. Begitu
pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka dibutuhkan sejumlah
perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas,yang dilakukan dengan konsisten
dan sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan dan untuk dilakukan
terselengaranya pendaftaran tanah.
Semua ini bertujuan untuk menghindari terjadinya persengketaan baik
menyangkut kepemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh
pemiliknya. Pendaftaran yang dimaksud untuk memenuhi Asas publisitief dan asaz
sepesilitief menurut peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1961, sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997.
Maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak milik maka melalui
pendaftaran tanah yang dilakukan masyarakat atau badan hukum di Kantor
Pertanahan, pemilik tanah atau pemegang hak milik atas tanah dapat memperoleh
tanda bukti berupa sertifikat tanah yang beralaku sebagai alat pembuktian yang kuat
atau dengan kata lain pemilik tanah mempunyai alat bukti kuat dan jelas akan dijamin
kepastian hukumnya. Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan pasal
19 ayat (1) Undang-undang pokok Agraria.
Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian setifikat
sebagai tanda bukti atas haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninnya.
Perolehan tanah pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses peralihan
hak sebagaimana sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPA yang menjadi landasan
hukum tanah di Indonesia.
2

3. Di Indonesia perolehan hak atas tanah terjadi disebabkan oleh dua hal, yaitu
beralih dan dialihkan. “Beralih” berarti suatu peralihan hak yang disebabkan
seseorang telah meningal dunia mak denga sendirinya hak itu beralih ke orang yang
berhak untuk mewarisi. Sedangkan “dialihkan” berarti suatu peralihan yang dengan
sengaja dilakukan agar hak tersebut lepas dari pemegang atau pemilik sebelumya dan
menjadi hak orang lain.
Peralihan hak tersebut terjadi karena dua hal yang berkaitan dengan hukum
yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Kedua cara perlihan itu harus tunduk
pada ketentuan hukum yang berkaitan. Selanjutnya perolehan hak tersebut dapat
didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat melalui
proses tertentu. Dengan demikian, hak atas tanah tersebut secara sah ada pihak yang
memperoleh hak tersebut sekaligus dapat dipertahankan.
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka adapun judul makalah ini
3
adalah Pendaftaran Tanah
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang
akan dibahas dalam makalah ini adalah
1. Apa pengertian dari Pendaftaran Tanah?
2. Apakah dasar hokum pendaftaran tanah?
3. Apa tujuan pendaftaran Tanah?
4. Apa Obyek pendaftaran Tanah?
5. Bagaimanakah asas-asas pendaftaran tanah?
6. Bagaimanakah system pendaftaran tanah?
7. Bagaimana kegiatan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali?
8. Apakah peranan kepala desa dan PPAT dalam pendaftaran tanah?

4. 4
1.3 Tujuan penulisan
Dari rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penulisan dalam makalah
ini adalah
1. memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat
yang belum mengetahui tentang prosedur pendaftaran tanah dan perolehan
hak milik atas tanah,
2. Untuk mengetahui efektifitas pendaftaran tanah dan perolehan hak milik atas
tanah,
3. Melengkapi tugas hokum agraria
1.4 metode penulisan
Untuk memperoleh data yang relevan, maka kami menggunakan metode
kepustakaan yaitu : membaca dan mempelajari buku, literatur yang berhubungan
dengan penyusunan makalah ini. Serta membaca sumber-sumber di internet yang
berkaitan tugas akhir ini.

5. 5
BAB II
PEMBAHASAN MASALAH
1. Pengertian Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan, yang diilakukan oleh
Negara atau Pemerintah secara terus dan teratur, berupa pengumpulan data yang ada
diwilayah-wilayah tertentu, pengumpulan data tertentu, mengenai tanah-tanah
tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpangan dan
penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan
pemeliharaannya.
Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok
Agraria(UUPA), pengertian pendafataran tanah diatur dalam pasal 19 ayat (2) yaitu
rangkaian kegiatan yang meliputi :
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan tersebut.
c. Pembuktian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagian
pembuktian yang kuat.
Kegiatan pendaftaran tanah berupa pengukuran, pemetaan dan pembukuan
tanah akan menghasilkan pula peta-peta pendaftaran tanah dan surat-surat ukur yang
berisi keterangan tentang tata letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan.
Sedangkan pendaftaran tanah berupa pendaftaran atas tanah dan peralihan hak
akan diperoleh keterangan mengeai status dari tanah yang didaftarkan serta beban-beban
apa yang ada diatasnya.
Pengertian pendaftaran Tanah menurut pasal 1 peraturan pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 adalah :
“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambung dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik

6. dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.
Kata suatu rangkaian kegiatan menunjuk pada berbagai kegiatan dalm proses
terselengranya pendafteran tanah yang berkaitan antara satu dengan yang yang lain
yang berujung pada tersedianya data.
Kata terus menerus menunjuk pada pelaksanaan kegitan, yang tidak akan ada
akhirnya. Maksutnya data yang sudah terkumpul harus dipelihara agar disesuaikan
dengan perubahan - perubahan yang terjadi di kemudian hari.
Sedang kata teratur dimaksut menunjuk pada semua kegiatan harus
6
berdasarkan atau berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sesuai.
Pendaftaran Tanah merupakan suatu hal yang harus dilakukan berkaitan
dengan jual beli tanah dan bangunan. Ketentuan ini juga berlaku peristiwa dan
perbuatan hukum lainya yang berakibat terjadinya peralihan hak atas tanah dan
banguna kepada pihak lain. Contohya waris,hibah, tukar – menukar dan hibah wasiat.
Pendaftaran tanah yang dimaksut untuk memenuhi asas publiatif da asas
speliatif yang tentu diklaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, mutakhir dan
terbuka.
2. Dasar Hukum pendaftaran tanah
a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA
Dalam UU ini, pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19, pasal ini menyatakan
bahwa untuk menjamin kepastian hokum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
peraturan pemerintah.
b. Selanjutnya, dalam pasal 23 UUPA
di tentukan hak milik, demikian juga setiap peralihan, hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang

7. dimaksud dalam pasal 19 UUPA pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian
yang kuat menegenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan
hak tersebut. Pada pasal 32 juga mengatur pendaftaran hak guna usaha, dan pasal 38
UUPA juga mengatur pendaftaran hak guna bangunan.
7
c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari pasal 19 UUPA tentang
endaftaran tanah dan sebagai pengganti peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961.
Dalam PP No. 24 tahun 1997 diatur hal-hal sebagai berikut :
a) Asas dan tujuan pendaftaran tanah
b) Penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah
c) Obyek pendaftaran tanah
d) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah
e) Pelaksana pendaftaran tanah untuk pertama kali
f) Pengumpulan dan pengolahan data fisik
g) Pembuktian hak dan pembukuannya
h) Penerbitan sertifikat
i) Penyajian data fisik dan data yuridis
j) Penyimpanan daftar fisik dan dokumen
k) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak
l) Penerbitan sertifikat pengganti
m) Biaya pendafatarn tanah
n) Sanksi hokum
d. Selanjutnya dalam pelaksanaanya dijabarkan kembali pada Menteri
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997,
Tanggal 1 Oktober 1997, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

8. 3. Tujuan Pendaftaran tanah
Tujuan pendaftaran tanah adalah :
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar. yaitu dengan diberikan sertifikat tanah agar dengan
mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak tersebut.
b. Untuk menyediakan informasi kepada Badan Pertanahan mengenai data
fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang
sudah terdaftar diinformasikan atau publikasikan kepada umum
(asas publisitief)
c. Untuk Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan à yaitu setiap
bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan,
dan hapusnya hak atas tanah wajib mendaftar.
Selain tujuan diatas, menurut Maria S.W.Sumardjono bahwa manfaat
8
daripendaftaran tanah dapat dipetik oleh 3 pihak yaitu ;
a. Pemegang hak atas tanah itu sendiri, sebagai pembuktian atas haknya.
b. Pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli tanah, atau kreditur
untuk memperoleh keterangan atas tanah yang menjadi objek perbuatan
hukumnya
c. Bagi Pemerintah yaitu dalam rangka mendukung kebijaksanaan
pertanahannya.
4. Obyek pendaftaran tanah
Obyek – obyek pendafatran tanah meliputi :
a. Bidang–bidang yang dipunyai dengan Hak Milik, hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai;
b. Hak Pengelolaan;
c. Tanah Wakaf;
d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;

9. 9
e. Hak Tanggungan.
f. Tanah Negara.
5. Asas pendaftaran tanah
Asas pendaftaran tanah dapat dilihat dalam pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997
meliputi ;
a) Sederhana, yaitu asas dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok dan
tatacaranya mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
terutama hak atas tanah.
b) Aman, yaitu suatu asas yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga dapat
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu
sendiri.
c) Terjangkau, asas yg dimaksudkan bahwa keterjangkauan bagi pihak-pihak
yg memerlukan, dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.
d) Mutakhir, adanya kelengkapan data yg memadai dalam pelaksanaannya
dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya, sehingga data
pendaftaran tanah harus dipelihara. Data disimpan dalam bentuk buku
tanah di kantor pertanahan dan harus selalu diperbaharui jika ada
perubahan.
e) Terbuka, masyarakat dapat memperoleh keterangan tentang data yang
benar setiap saat.
6. System Pendaftaran Tanah
Ada 2 macam sistem pendaftaran tanah yaitu ;
a. Sistem pendaftaran akta atau registration of deeds.
b. Sistem pendaftaran hak atau registration of titles, titles dalam
arti hak yang lebih dikenal dengan sistem Torrens.

10. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak
atauregistration of title , hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen
yang memuat data yuridis dan data fisik yang terhimpun dan disajikan serta
diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang di daftar.
Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah
susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah, yang memuat data juridis
dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya
dicatat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta
pencatatannya pada surat ukur secara hukum telah didaftar menurut PP 24 Tahun
1997. Sertipikat diterbitkan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan
data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah untuk kepentingan pemegang hak
Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah
Menurut Boedi Harsono, menyatakan bahwa sistem publikasi dalam
10
pendaftaran tanah digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu ;
1. Sistem Positif.
Sistem ini menunjukkan bahwa sertipikat tanah yang diberikan adalah berlaku
sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak (absolute) serta sertipikat merupakan
bentuk satu-satunya tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Sistem
publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, maka meski ada
register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis dan
sertifikasi sebagai surat tanda bukti hak. Pencatatan dan pendaftaran nama seseorang
dalam register sebagai pemegang haklah yang menjadi pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang
dilakukan (title by registration, the register is everything). Apa yang tercantum dalam
buku pendaftaran tanah dan surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat
pembuktian yang mutlak. Negara menjamin kebenaran data yang disajikan. Perolehan
tanah dengan etikad baik melalui cara sebagaimana diatur dalam undang-undang,
memberikan kepada pihak yang memperolehnya suatu hak yang “indefeasible” yang

11. tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, juga oleh pihak yang sebenarnya berhak
sekalipun.
11
2. Sistem Negatif
Dalam sistem publikasi negatif, bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum
yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran
tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak, menjadi
pemegang haknya yang baru. Sistem publikasi negatif, menunjukkan ciri bahwa apa
yg tercantum didalam sertipikat tanah adalah dianggap benar sampai dapat dibuktikan
suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) dimuka pengadilan. Surat tanda bukti
hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang berarti pula bahwa keterangan-keterangan
yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum danharus
diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, sepanjang tidak ada alat
pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya.
Sistem publikasi menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah sistem publikasi
negatif bertendensi positif. Artinya sistem negatif yang mengandung unsur positif
karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat, seprti yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c, pasal 23
ayat 2, pasal 32 ayat2 dan pasal 38 ayat 2 UUPA. Sistem Publikasi yang dianut
adalah bukan sistem negatif murni, karena pejabat pendaftaran tanah dalam rangka
pengumpulan data bersikap passif dan pada umumnya menggunakan sistem
pendaftaran akta yang memuat data itulah yang didaftar. Dalam akta tersebut oleh
pejabat pendaftaran dibubuhkan catatan bahwa telah dilakukan pendaftarannya.
Akta itulah yang merupakan tanda bukti hak.
Bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan atas perintah Pasal 19 UUPA,
menghasilkan alat pembuktian yang kuat (bukan mutlak = positif), menurut para
pejabat pendaftaran tanah dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis, sejauh
mungkin berusaha memperoleh data yang benar. Data pada pendaftaran tanah
meliputi: Data fisik, kegiatan pengumpulan data fisik meliputi penetapan batas,
pengukuran dan pemetaan tanah yang bersangkutan (diatur dalam pasal 17,18,19 dan

12. 20 PP 24/1997). Pengumpulan data yuridis diatur dalam pasal 23,24 dan 25 PP
24/1997. Dibedakan antara hak baru dan hak lama.
7. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali berupa:
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. Pengumpulan dan pengolahan data yurudis serta pembukuan haknya;
c. Penerbitan serifikat;
d. Penyajian data yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Pendaftaran Tanah pertaama kali dilaksaankan melalui pendaftaran
12
secarasistematik dan pendafatran secara sporadik.
A. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
Untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama-tama yang dilakukan
adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan lokasi. Kegiatan ini meliputi :
a. Pembuatan peta dasar pendaftaran
Kegaitan pendaftaran secara sistematik disutau wilayah yang ditunjuk dimulai
dengan pembuatan peta dasar pendaftaran, dalam pelaksanaan pendaftaran secara
sistematik, pendaftaran juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang yang
sebelumnya sudah didaftarkan.
Penyiapan peta dasar diperlukan untuk setiap tanah yang didaftarkan dijamin
letak secara pasti, Karena dapat direkotruksi di lapangan setiap saat. Untuk maksud
tersebut diperlukan adanya teknik-teknik dasar Nasional. Titik yang dasar teknik
adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu
pengukurandan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik
kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekontruksi batas.
Di wilayah-wilayah lain untuk keperluan pendaftaran tanah
secaraSporadik diusahakan juga tersedianya peta dasar pendaftaran yang
dimaksudkan. Dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut bidang tanah yang

13. dapat diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain
dalam suatu wilyah, sehinngga dapat dihindarkan terjadinya penerbitan serifikat
ganda atas suatu bidang tanah. Hal-hal yang menyangkut dengan peta peta dasar
pendaftaran tanah tersebut diatur dalam pasal 15 dan 16 PP 24 Tahun 1997 dan
mendapat peraturan lebih lanjut danrinci dalam pasal 12 s./d 18 Peraturan Menteri
3/1997
13
b. Penetapan batas-batas bidang tanah
Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang tanah yang akan
dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keprluanya
ditempatkan tanda-tandabatas disetiap bidang tanah yang bersangkutan. di dalam
penetapan batas tersebut diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para
pihak yang berkepentingan, untuk memeperoleh bentuk yang tertata dengan baik bagi
bidang-bidang yang semula kurang mendapat bentuk dari bidang tanah tersebut.(
pasal 17 PP 24 /1997).
Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang
belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar
situasinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan
penunjukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan
sedapat mungkin mendapat persutujuan dari pemilik hak atas tanah yang berbatasan.
Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru oleh Negara
(Badan Pertanahan Nasional) dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas atau
penunjukan instansi yang berwenang.( pasal 18 PP 24/1997)
Dalam pasal 19 diadakan ketentuan jika dalam penetapan batas bidang-bidang
tanah tersebut tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak yang bersangkutan
dan pemegang hak yang berbatasan atau pemegang hak atas tidak hadir, biarpun
sudah diadakan pemangilan.
Merupakan kewajiban bagi pememgang hak atas tanah untuk menempatkakkn
tanah yang dipunyainya dan selanjutnya memeliharanya.

14. Mengenai penetapan dan pemasangan tanda-tanda batas bidang diatur didalam
pasal 17 s/d 19 PP 24 tahun 1997 dan mendapat pengaturan yang lebih rinci daam
pasal 19 s/d Peraturan Menteri 3/1997.
c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembutan peta
14
pendaftaran
Pada bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batas diukur dan
selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Untuk bidang tanah yang luas
pemetaannya dilakukan dengan cara membuata peta tersendiri, dengan mengunakan
data yang diambil peta dasar pendaftaran dan hasil ukur batas tanah yang akan
dipetakan.
Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar
pendaftaran tanah dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi
persyaratan teknis untuk pembuatan pendafataran misalnya peta dari instansi
pekerjaan umum atau intansi pajak. Dalam keadaan terpaksa karena tidak adanya peta
dasar pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang tanah tananh
sekeliling yang berbatasan, sehingga letak relatif tanah itu dapat ditentukan (pasal
20).
Pengukuran tersebut diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan
batas-batas tanah yang bersangkutan. Mengenai dilakukannya pengukuran sementara
itu dan belum diperoleh sautau kesepakatan mengenai penetapan batas tersebut, maka
dibutkan sutau berita acara. Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran yang
dilakukan, dibubuhkan catatan atau tanda yang menyatakan bahwa batas-batas
tersebur merupakan bata-bats sementara, dengan demikian kegitan pengukuran dan
pemetaan tidak dapat ditangguhkan.
d. Pembuatan daftar tanah
Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor
pendaftaranya pada peta pendaftaran, dibukukan dalam daftar tanah. Bentuk, isi cara

15. pengisian, penyimpanan dan pemeliharaanya diatur didalam Peraturan Menteri 146
s/d 155 (pasal 21). Daftar tanah dimaksudkan sebagai suymber informasi yang
lengakap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan kenomor surat bidang
tanah yang ada diwilayah pendaftaran, baik hasil pendaftaran untuk pertama kali
maupun pemeliharaan dikemudian hari.
15
e. Pembuatan surat ukur
Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang tanah yang sudah di ukur serta
dipetakan dalam peta pendaftaran, dibutakan surat ukur. Surat ukur memuat data fisik
yang diambil dari peta dengan skala yang biasa berbeda.
Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum
tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagai hasil dari
sebagai mana yang telah diataur didalam pasal 20. Surat ukur ini adalah yang dalam
Peraturan Menteri Agraria nomor 6 tahun 1965 disebut gambar situai. Bentuk, sisa,
cara pengisian, penyimpanan dan pemeiliharaan surat ukur diatur didalam Peraturan
Menteri 3/1197 pasal 156 s/d 161.
B. Pengumpulan dan pengolahan data yurudis serta pembukuan haknya
Dalam kegiatan pengumpuln data yurudis diadakan pebedaan antara
pembuktian hak-hak baru dan hak-hak lama. Hak—hak baru ialah hak-hak baru yang
baru diberikan atau diciptakan sejak dimulai hberlakunya PP 24/1997 sedang hak-hak
atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya
UUPA dan hak-hak yang belum terdaftar menurut PP 10/ 1961.
1. Hak – hak baru
Dalam pasal 23 ditentukan, bahwa untuk keperluan pendaftaran Hak atas
tanah baru data yuridisnya dapat dibuktikan dengan :
 Penetapan pemberian hak dari pejabat yang memberikan hak yang
bersangkutan, menurut ketentuan yang berlaku, apabila pemberian hak
tersebut berasal dari Tanah Negara atau tanahh Pengelolaan, yang dapat
berikan secara individual, kolektif ataupun secara umum;

16.  asli akta PPAT yang memeuat pemberian hak yang bersangkutan; apabila
16
mengenai hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
 Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak
penggelolaan oleh pejabat yang berwenang.
 Tanah wakaf dibuktikan dengan penetapan akta ikrar wakaf. Ditinjau dari
obyek pembukuan tanah wakaf merupakan pendaftaran tanah untuk
pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebelumya sudah
didaftarkan sebagai tanah Hak Milik;
 Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.
Pembukuannya merupakan pendaftatran unutk pertama kali, biarpun hak
atas tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah
Hak Milik;
 Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak
tanggungan.
2. Hak – hak lama
Hak- hak lama yaitu tanah yang bersal dari konfersi hak-hak yang ada pada
waltu dimulainya berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut
PP10/1961.
Pembukuan hak dilakukan melalui penegasan konversi hak lama menjadi hak
baru yang terdaftar. Selanjutnya dijelaskan, bahwa mengenai alat-alat bukti tertulis
yang dimaksudkan dalam pasal 24 (1) dapat berupa :
 Grosse akta hak eigendom, yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak
eigendom yang bersangkutan dikoversi menjadi hak milik;
 Groose akta hak eigendom yang telah diterbitkan berdasarkan
Ordonantie tersebut sejak berlakunya UUPA sampai tanggal
pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP No.10 Tahun 1996
 Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan
Swapraja yang bersangkutan;

17.  Surat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri
17
Agraria No. 9 Tahun 1959;
 Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat berwewenang baik
sebelumnya atau berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban
untuk mendaftarakan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua
kewajiban yang disebut didalamnya;
 Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi
kesaksian kepala adat/ kepala desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum
berlakunya PP ini. Ini merupakan perubahan Pasal 19 PP No.10 Tahun
1961, yang menentukan harus ada bukti atakta PPAT sejak PP tersebut
mulai dilaksanakan disuatu daerah atau;
 Akta pemindahan hak tanah yang dibuat Oleh PPAT, yang tanahnya
belum dibukukan (seharusnya ditambahkan: atau tanah yang sudah
dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran Pemindahan hak nya di
Kantor Pertanahan); atau
 Akta ikrar wakaf atau lelang yang dibuat sebelum atau sejak dimulai
dilaksanakan PP 28 Tahun 1977;
 Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang
tanah sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran pemindahan
haknya itu kepada Kantor pertanahan;
 Surat penunjukan atau pembelian (seharusnya pemberian kaveling
tanah pengganti tananh yang diambil oleh pemerintah atau Pemerintah
Daerah);
 Petuk pajak bumi/Landrete,girik, keritir, dan verponding Indondesia
sebelum berlakunya PP No 10 Tahun 1961(seharusnya sebelum
berakunya UUPA tidak lagi dipunggut pajak bumi, oleh karena tidak
ada lagi Tanah-tanah hak milik adat);
 Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh kantor pelayanan
pajak dan bumi dan Bangunan;

18.  Lain-lain bentuk alat pembuktian yang dimaksut dengan nama apapun
juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal II, Pasal IV da Pasal
VII Ketentuan–ketentuan Konversi UUPA.
Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian
kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keteranga saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan, yang dapat diperjaya kebenarannya menurut Panitia Adjukasi (panitia
A) atau Kepala kantor Pertanhan. Kesaksian saksi atau peryataan yang bersangkutan
berfungsi untuk menguatkan bukti tertulis yang tidk lengkap sekaligus sebagai
pengganti bukti tertulis yang tidak ada lagi
Hal- hal yang mengenai saksi dan penilaian kebenaran keterangan para saksi
18
dan anggota kepemilikan itu ada tiga kemungkinan alat pembuktiannya yaitu :
 Bukti tertulis lengkap ( tidak memerlukan tambahan alat bukti lain);
 Bukti tertulisnya sebagian tidak ada (diperkuat keterangan saksi dan
atau yang bersangkutan);
 Bukti tertulis semunya tidak ada lagi(diganti keterangan saksi atau
peryataan yang berasangkutan).
Pembukuan hak
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian
kepemilikan yang tertulis, ketrangan saksi ataupun pernyataan bersangkutan yang
dapat dipercaya kebenarannya mengenai kepemilikan tananh yang bersangkutan
diatur didalm pasal 24 ayat (2). Maka dalm hal demikian pembukuan haknya dapt
dilakukan tidak didasarkan pada bukti pemilikan, melainkan bukti penguasaan fisik
tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya selama 20 tahun
atau lebih secara berturut – turut.
Syarat-syarat pembukuan hak yang harus dipenuhi untuk pembukuan hak
yang bersangkutan sebagaimana dalam penjelsan pasal 2 yaitu;

19. a. Bahwa penguasaan dan pengguanaan tanah yangbersangkutan
dilakukan dilakukan dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka
selama waktu yang disebut diatas;
b. Bahwa kenyataan dan pengausaan tersebut tidak diganggu gugat dan
oleh karena itu diakui dan dibenarkan oleh oleh masyrakat hukum adat
atau desa atau kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
c. Bahwa hal-hal tersebut, yaitu pengusaan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan serta tidak ada gangguan, diperkuat oleh kesaksian
orang-orang yang terpejaya.
d. Bahwa telah diberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan
keberatan melalui pengumuman sebagaimana yang dimaksud pasal 26
e. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang hak
yang dituangkan dalam keputusan yang besangkutan oleh Panitia
Ajudikasi/kepala kantor Pertanahan.
Menilai kebenaran alat-alat bukti
Untuk menilai kebenaran alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 24, dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah
yang bersangkutan oleh panitia Adjudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan. Hasil
penelitian tersebut dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditapkan oleh Menteri.
Dalam pendaftaran tanah secara sporadik penelitian data yuridis yang
dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 dilakukan oleh kantor Pertanahan menurut ketetuan
pasal 82 ayat 4 peraturan Menteri No.3 Tahun 1997, dibantu oleh oleh panitia “A”,
yang dimaksud dalam keputusan Kepal Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun
1992.
Pengumuman data fisik dan yuridis( pasal 15 s/d pasal 28)
Daftar isian yang dal pasal 63 Peraturan menteri No.3 Tahun 1997 disebut
daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah tersebut diatas yang memuat peta
bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil dari pengukuran yang
19

20. dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 1yang memuat tentang data fisik, diumunkan selam
30 (tiga puluh) hari dalam pendaftarn tanah secara sistematik dan 60 hari secara dalm
pendaftaran tanah secara sporadik.
a. Tujuan pendaftaran adalah memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang
20
bekepentinagan untuk mengajukan keberatan.
b. Jangka waktu pengumuman dalm pendaftarn tanh secarsistematik
ditetapkan selama 30 hari. Pengumuman dalam pendaftaran tanah secara
sporadik wakrunya lebih lama, yaitu 30 hari.
c. Tempat pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi, Kantor
Pertanahan, Kantor Kepala Desa atau Kelurahan yang bersangkutan serta
di tempat lain yang dianggap perlu.
d. Keberatan yang diajukan. Jika dalm jangka waktu penggumaman tersebut
ada pihak yang mengajukan keberatnan mengenai data fisik dan atau data
yuridis yang diumukan maka Ketua Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor
Pertanahan mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan
diselesaikan secara musyawarah untuk terciptanya mufakat. Jika usaha
tersebut membuakan hasil maka dibuatlah berita acara penyelesain. Jika
penyelesaian tersebut mengakibatkan perubahan pada apa yang telah
diumukan, makaperubahan tersebut diadakan pada peta bidang–bidang
dan atau daftar isian yang bersangkutan. Sedangkan jika usaha
penyelesaian tesebut tidak dapat dilakukan atau tidak membuahkan hasil
maka Ketua Panitia Ajidikasi atau Kepala Kantor Pertanahan
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan,
agar mengajukan ke Pengadilan mengenai data fisik dan atau data yuridis
yang disengketakan.
e. Pengesahan data fisik dan data yuridis. Setelah jangka waktu pengguman
berakhir dat fisik dan dat yuridis yang diumumkan oleh Panitia Ajudikasi
atau Kepala Kantor Pertanahan disahkan dengan berita acar pengesahn

21. dat fisik dan data yuridis sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 64
Peraturan menteri No.3 Tahun 1997.
21
C. Pembukuan hak.
1. Tata cara pembukuan hak
Mengenai tata cara pembukuan hak diatur didalam pasal 29. Dalam
pendaftaran tanah secara sistematik pembukuan hak diatur lebih lanjut didalam pasal
67 dan 68 Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997. Dalam pendaftaran secara sporadik
daitur didalam pasal 89 dan 90. Bentuk, isi, dan cara pengisian buku tanah diatur
dalam pasal 162 s/d 170 Peraturan Menteri tersebut.
Pembukuan hak dalam buku tanah serta pencatatan pada surat ukur
merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan
bidang tanahnya diuraikan dalm surat ukur secara hukum telah didaftar menurut PP
ini (ayat 2).
2. Pelaksanaan pembukuan
Pelaksanaan pembukuan diatur dal pasal 30. Atas dasar alat bukti dan berita
acara pengesahan tersebut diatas hak bidang tanah :
 Data fisik dan data yuridis yang sudah lengkap dan tidak adayang
disengketakan, dilakukan pembukuanya dalam buku tanah menurut
ketentuan pasal 29 ayat (1);
 Yang data fisik dan data yuridisnya belum lengkap dan tidak ada yang
disengketakan, maka dilakukan pembukuanya dalam buku tanah
dengan catatan mengenai hal–hal yang belum lengkap. Mengenai
ketidak lengkapan data terebut bisa berupa data fisik misalnya surat
ukurnya masih didasarkan pada batas sementara sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 19 ayat 3. Bisa juga mengenai data yuridis,
misalnya belum lengakapnya tanda tangan para ahli waris

22.  Yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan, tetapi tidak
diajukan gugatan kepengadilan, dilakukan dilakukan pembukuan tanah
. dengan catatan mengenai adanya sengketa tanah tersebut. Kepada
pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Panitia Ajudikasi atau
Kepala Kantor Pertanahan secara tertu;is untuk mengajukan gugatan
kepengadilan mengenai data yang disengketakan dalam jangka waktu
60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan
90 (sembilan puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik.
Dihitung sejak disampaikan pemberitahuan tersebut. Catatan tadi akan
dihapus apabila telah diperoleh penyelesaianya secara damai antar
pihak-pihak yang bersengketa atau diperolehnya putusan pengadilan
mengenai sengketa tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
 Yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan dan diajukan
gugatan ke Pengadilan, tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untiuk
staus quo dan tidak ada putusan penyitaan Pengadilan, dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan adanya sengketa
tersebut dan hal-hal yang disengketakan.
 Yang data fisik dan data yuridis disengketakan dan diajukan
kepengadilan, serta adanya status perintah untuk quo atau putusan
penyitaan dari Pengadilan. Dilakukan pembukuannya dalam buku
tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain
yang disengketakan seta mencatat didalamnya bahwa adanya sita atau
perintah status quo tersebut.
22
D. Penerbitan sertifikat (pasal 31 dan pasal 32)
a. Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat
Sertifikat sebagai tanda bukti hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang
hak, sesuai dengan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.
memperoleh sertifikat adalah pemegang hal atas tanah yang dijamin oleh undang–

23. undang. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah
membuktikan haknya oleh karena itu sertifikat alat pembuktian yang kuat
sebagamiana yang dimaksudkan dalam pasal 19 UUPA.
Sertifikat terdiri atas buku tanah yang memuat buku tanah yang bersangkutan
yang di jilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen. Sertifikat hak atas tanah, hak
pengolalaan dan wakaf menurut PP 24 Tahun 1997 bisa berupa satu lembar dokumen
yang memuat data fisik dan data yuridis. Dalam pendaftaran secara sistematik tedapat
ketentuan mengenai sertifikat dalam pasal 69 s/d 71 Peraturan Menteri No. 3 Tahun
1997, sedangkan pendaftaran secara sporadik dalam pasal 91 s/d 93.
Dalam pasal 178 peraturan Menteri No.3 Tahuhn 1997 terdapat ketentuan cara
pembutan buku-buku tanah,dengan ketentuan bahwa catatan yang bersifat sementara
yang sudah dihapus tida dicantumkan.
b. Penyerahan Sertifikat
Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya terrcantum
didalam buku tanah yang bersangkutan sebagia pemegang hak atau pihak lain yang
dikuasakan olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, serifikatnya
diterimahkan oleh ahli waris atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan ahli
waris yang lainnya.
Mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun kepunyaan
bersama beberapa orang atau Badan Hukum diterbitkan satu sertifikat yang
ditrimahkan kepada satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para
pemegang hak bersama lainya dan Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas
rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertifikat sejumlah pemegang hak
bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan,
yang nema beserta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.
Dengan adanya ketentuan ini maka masing –masing akan mudah akan mudah dapat
melakukan perbuatan mengenai haknya itu. tanpa perlu mengadakan perubahan pada
surat tanda bukti hak para pemegang hak bersama yang bersangkutan.
23

24. c. Penerbitan sertifikat
Penerbitan sertifkat yang dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan
mudah membuktiakan haknya. Oleh karena itu serifikat merupakat alat pembuktian
paling kuat. Sehubungan dengan itu ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang
bersangkutan yang ternyata masih adanya catatan dalam pembukuannya, pada
prinsipnuya sertifikat tidak dapat terbitkan
Namun apabila catatan itu hanya mengenai data fisik yang belum lengkap,
tetapi tidak disengketakan sertifikatnya dapat diterbitkan. Data fisik yang tidak
lengkap itu adalah apabila data bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil
pemetaan sementara, sebgaimana yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (3).
d. Penerbitan sertifikat pengganti
Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran atau
24
pemeriksaan tanah dan nomor tidak diubah .
1. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan setifikat baru, sebagai
pengganti sertifikat yang rusak, atau yang masih yang masih
menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi. Sertifikat
pengganti juga dapat diterbitkan sebagi pengganti sertifikat yang tidak
diserahkan kepada pembeli leleang dalm suatu lelang eksekus
2. Permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum
sebagai pemegang hak daam buku tanah yang bersangkutan atau pihak
lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT.
3. Pengganti sertifikat sertifikat yang rusak atau pembaharuan blangkonya
dapat segera dilaksanakan denga penyerahan sertifikat yang diganti .
4. Penggantian sertifikat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. Oleh
Kepala Kantor Pertanahan diadakan pengumuman mengenai telah
diterbitkanya sertifikat pengganti tersebut dan tidak berlakunya lagi
sertifikat yang lama dalam satu surat kabar setempat atas biaya pemohon.

25. 5. Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon pengantian
25
atau pihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk menerimanya.
E. Pengajian data yuridis fisik dan yuridis.
Penyajian data fisik dan data yuridis dimaksutkan untuk memberi kesempatan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah memeperoleh
keterangan yang diperlukan. kepala kantor pertanahan menyelenggarakan
pendaftaran tanah berupa daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran tanah, daftar
tanah, surat ukur, buku tanah, dam daftar nama. sebagaimana yang telah ditentukan
dalam pasal 33.
Data fisik dan yuridis yang tercantum dalm daftar naman hanya dapat
diberikan kepada Intansi Pemerintah, yang memerlukan untuk pelaksannaan
tugasnya. Dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluanya. Misalnya
dari Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Permintaan dipenuhi setelah disetujui
oleh Kepala kantor Pertanahan (pasal 191).
Informasi tentang data daftar-daftar tanah yang lain terbuka untuk umum dan
dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan secara visual dan
tertulis dalam bentuk Surat Pendaftaran tanah (SKPT), yang bentuknya ditetapkan
dalam pasal 97 Peraturan Menteri No.3 Tahun 1997. Informasikan diberikan atas
permohonan tertulis oleh pihak yang berkepentingan . ketentuan ini tidak berlaku
pada PPAT yang menurut pasal 97 Peraturan Menteri No. Tahun 1997 berkewajiban
untuk mencocokan isi sertifikat yang digunakan dalam pembuatan akta dengan
daftar-daftar yang da di kantor pertanahan.
Mengenai penyajian data fisik dan data yuridis lebih rinci terdapat dalam
Pasal 187 s/d 192 Peraturan Menteri 3/1997.

26. 26
F. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan
sebagai alat pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor pertanahan
atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini dilakukan untuk mencegah
hilangnya dokumen asli tersebut.
Hanya atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara,
dokumen asli boleh dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang
ditunjuknya ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan di kepada majelis
hakim dan para pihak yang bersangkutan. Setelah itu dokumen asli tersebut dibawa
dan disimpan ditempat semula. Selain itu, dalam hal yang sebutkan diatas dengan izin
tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat memeberikan petikan,
salinan, atau rekaman dokumen yang bersangkutan kepada instansi lain yang
memerlukan dalm pelaksanaan tugasnya.
Seiring kemajuan teknologi, Secara bertahap data-data pendaftaran tanah
disimpan dan disajikan menggunkan peralatan elektronik dan mikrofilm, untuk
menghemat tempat dan mempercepat akses pada data-data yang diperlukan. Rekaman
dokemen yang dihasilkan oleh alat elektronik atau mikrofilm tersebut juga
mempunyai kekuatan pembuktian setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Dinas oleh
Kepala Kantor pertanahan.
8. Peranan kepala desa Dan PPAT dalam proses pendaftaran tanah
Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu pelaksanaan
penylenggaraan pendaftaran Tanah yaitu ;
a. Sebagai anggota panitia ajudikasi yaitu pembantu pelaksana pendaftaran
tanah.
b. Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai
bukti hak.

27. c. Untuk daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukankantor pertanahan,
surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan dapat diganti oleh surat
pernyataan Kepala Desa.
d. Didalam pendaftaran tanah, karena pewarisan, Kepala Desa berhak
membuat surat keterangan yang membenarkan surat bukti hak sebagai ahli
waris.
e. Untuk desa terpencil, Menteri Negara Pertanahan (BPN) dapat menunjuk
27
Kepala Desa sebagai PPAT Sementara.
PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
tanah tertentu sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan, yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah, dan hak milik
atas satuan rumah susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak
tanggungan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sejak ditandatanganinya aktai atau
sejak dilakukannya perbuatan hukum terhadap tanah, PPAT wajib menyampaikan
akta dan dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk
didaftar.

28. 28
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan, yang diilakukan
oleh Negara atau Pemerintah secara terus dan teratur, berupa
pengumpulan data yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengumpulan
data tertentu, mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah
tertentu, pengolahan, penyimpangan dan penyajian bagi kepentingan
rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.
b. Dasar Hukum pendaftaran tanah yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang
UUPA Selanjutnya, dalam pasal 23 UUPA, Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997, Selanjutnya dalam pelaksanaanya dijabarkan kembali
pada Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997, Tanggal 1 Oktober 1997, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
c. tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hokum kepada
pemegak hak atas tana, melaksanakan tertib administrasi dalam bidang
pertahanan, dan juga membantu badan pertanahan.
d. Obyek – obyek pendafatran tanah meliputi :Bidang–bidang yang dipunyai
dengan Hak Milik, hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,
Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun,
Hak Tanggungan,Tanah Negara.
e. Asas pendaftaran tanah dapat dilihat dalam pasal 12 PP No. 24 Tahun
1997 meliputi ,Sederhana, Aman, Mutakhir, Terbuka, Terjangkau
f. Ada 2 macam sistem pendaftaran tanah yaitu ; Sistem pendaftaran akta
atau registration of deeds dan Sistem pendaftaran hak atau registration of
titles, titles dalam arti hak yang lebih dikenal dengan sistem Torrens.
g. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali berupa:

29.  Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 Pengumpulan dan pengolahan data yurudis serta pembukuan
29
haknya;
 Penerbitan serifikat;
 Penyajian data yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan
dokumen.
h. Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu
pelaksanaan penylenggaraan pendaftaran Tanah yaitu ;
 Sebagai anggota panitia ajudikasi yaitu pembantu pelaksana
pendaftaran tanah.
 Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan
sebagai bukti hak.
 Untuk daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukankantor
pertanahan, surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan dapat
diganti oleh surat pernyataan Kepala Desa.
 Didalam pendaftaran tanah, karena pewarisan, Kepala Desa
berhak membuat surat keterangan yang membenarkan surat bukti
hak sebagai ahli waris.
 Untuk desa terpencil, Menteri Negara Pertanahan (BPN) dapat
menunjuk Kepala Desa sebagai PPAT Sementara.

30. 30
2. Saran
a. disarankan kepada pemegang hak atas tanah agar melaksanakan
Pendaftaran tanah demi mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
Dengan diterbitkanya setifikat maka dengan mudah pemegang hak dapat
membuktikan haknya.
b. Bagi pemerintah yang bertanggung jawab atas pertanahan, perlu
penyederhanaan dan kemudahan agar proses pendaftaran tanah cepat
selesai agar masyarakat dengan mudah mendaftarakan haknya

31. 31
DAFTAR PUSTAKA
H.Ali Ahmad Chomzah, SH, Hukum Agraria (pertanahan Indonesia), Prestasi
Pustaka, 2003. Jakarta
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA)
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997
http://pena.aminuddinsalle.com/?p=359
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997.