1. Itsbat nikah adalah penetapan pernikahan yang telah terjadi sesuai syariat Islam namun belum tercatat resmi; 2. Itsbat nikah berpengaruh positif terhadap status anak dan hak waris keluarga; 3. Proses pengajuan dan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyelundupan hukum.

2. PENGERTIANITSBATNIKAH
BESERTAAKIBATHUKUMNYA
TERHADAPKEDUDUKANANAK DANWARIS
Drs.H.FathurRohmanMs.MH.
PengadilanAgamaBanyuwangi
KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI
Desa Bareng Kabat > Selasa 10 Maret 2015
Desa Gumirih Singojuruh > Rabu 11 Maret 2015

3. ‫وبركات‬ ‫هللا‬ ‫حمة‬‫ر‬‫و‬ ‫عليكم‬‫السالم‬‫ه‬
Pelaksanaan Pengesahan atau Itsbat Nikah di
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di seluruh
Indonesia, pedoman acaranya telah diatur seragam
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia cq
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

4. PENGERTIAN ITSBAT NIKAH
• Menetapkan Akad Nikah yang telah
dilaksanakan sesuai dengan Syari’at
Islam (Hukum Munakahah) > terjadi:
1. Sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974
(Perkawinan) > Poligami
2. Sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974
• Yang tidak dicatatkan / tidak tercatat
dalam Register Nikah di Kantor Urusan
Agama Kecamatan yang berwenang

5. Apabila sudah tercatat namun terjadi kesalahan
tulis (redaksional) misal suami bernama Syamsul
Huda (dalam KTP/KK) - dalam Register Akta Nikah
maupun Kutipannya tertulis Samsul Huda (tanpa
huruf Y) sehingga karena kesalahan kecil tersebut
berakibat mengalami kesulitan dalam administrasi
mengenai data pribadinya maupun keluarga dan
anak-anaknya sehingga perlu disesuaikan, untuk
kasus semacam ini harus diadakan sidang yang
dikelompokkan dalam perkara Itsbat atau
pengesahan nikah dengan mengajukan
permohonan perubahan / perbaikan / pembetulan
nama.

6. Perubahan Nama dalam Register Akta Nikah /
Kutipan Akta Nikah yang diatur dalam Pasal 34
ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun
2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai berikut:
“Perubahan yang menyangkut biodata suami,
isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada
putusan Pengadilan pada wilayah yang
bersangkutan.” Sebelumnya, dalam Pasal 1 ayat
5 dijelaskan: “Pengadilan adalah Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syar’iyah”;

7. Dari aturan di atas, maka yang
bersangkutanlah yang berhak merubah
biodata dalam akta nikah termasuk nama,
bukanlah selain yang bersangkutan atau
siapa saja, karena yang menyatakan salah
benarnya biodata seseorang adalah yang
bersangkutan sendiri karena dialah yang
paling mengetahui, kalau selain yang
bersangkutan maka patut diduga ada suatu
kepentingan yang belum tentu disetujui
oleh yang bersangkutan.

8. Mengenai perubahan nama telah
diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan
sebagai berikut: "Pencatatan
perubahan nama dilaksanakan
berdasarkan penetapan pengadilan
negeri tempat pemohon";

9. Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden RI No.
25/2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil dijelaskan:
“Pencatatan perubahan nama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa:
• Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang
perubahan nama;
• Kutipan Akta Catatan Sipil;
• Kutipan Akta Perkawinan bagi yg sudah kawin;
• fotokopi KK; dan
• fotokopi KTP.

10. Kedua peraturan tersebut
tidak membedakan antara
yang beragama Islam
maupun non Islam sehingga
berlaku untuk seluruh warga
Negara Indonesia;

11. Akibat Hukum Itsbat Nikah Terhadap Anak
Jika permohonan itsbat nikah ke Pengadilan
Agama dikabulkan pasti berdampak positif:
1. Pernikahan ybs berkekuatan Hukum dengan didaftarkan kepada PPN
pada KUA Kecamatan yang mewilayahinya, > KUA menerbitkan Kutipan
Akta Nikah atau Buku Nikah;
2. Buku Nikah ybs berfungsi mengurus akta kelahiran anak dlsb sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
3. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri / tidak tercatat ybs harus
ditetapkan sebagai anak kandung dalam perkawinan ayah ibunya yang
terjadi sebelum itsbat nikah tsb.
4. Sangat berfungsi untuk kepentingan administrasi data bagi anak-anak ybs
untuk kepentingan sekolah, mencari kerja dan pernikahan anak-anak ybs.
5. Amat bermanfaat bagi pengurusan keuangan yang terkait dengan suami,
istri, anak-anak di Lembaga Keuangan yang ada seperti pencairan dana di
Bank, klaim Asuransi , dlsb.
6. Bebas menginap di hotel yang menerapkan system syari'ah, kita tidak
akan dicurigai sebagai hubungan perselingkuhan.

12. AKIBAT HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP WARIS
 Bukti pernikahan ybs berupa Surat Kawin / Buku
Nikah/ Kutipan Akta Nikah /Duplikat/ Surat
Keterangan Nikah dari KUA, amat bermanfaat bagi
pengurusan perkara sengketa waris di PA, tanpa
surat kawin tidak mungkin pekaranya dapat
dikabulkan oleh PA karena PA di Indonesia adalah
lembaga Negara selalu bersifat formal dalam
masalah bukti data administrasi warga yang
berperkara, sehingga jika tanpa bukti Akta Nikah
pasti perkaranya dinyatakan tidak terbukti dan
pasti ditolak walau ada saksi-saksi yang
mengetahui pernikahannya tapi tidak diajukan
pengesahan /itsbat nikah.

13. 1. Akta Nikah: bukti otentik terkait dengan
anak yg dilahirkan dari pernikahan kedua
orangtuanya untuk mengurus harta waris,
ahli waris, faraidl waris serta sengketa
waris di PA;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah: Pengganti
Surat Nikah yg hilang/rusak dikeluarkan
oleh KUA > Akta Autentik.
3. Surat Keterangan Nikah: Pengganti
Duplikat Kutipan Nikah yg hilang/rusak -
dikeluarkan oleh KUA > Akta Autentik.

14. Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Istbat Nikah*
• Aturan itsbat nikah, dibuat karena ada
perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan
agama atau tidak dicatat oleh PPN yang
berwenang.
• Itsbat nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU
No.22/1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan
UU No.7/1989 > UU No.3/2006 & UU
No.50/2009 & Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI.
* Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi
Peradilan Agama, Buku II (Edisi Revisi), MA-RI
DirJend Badilag, 2013, hal. 143-146.

15. • Pasal 49 angka (22) penjelasan UU No.7/1989 >
UU No.3/2006 & Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI,
perkawinan yang disahkan hanya perkawinan
yang dilangsungkan sebelum berlaku UU
No.1/1974.
• Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam memberikan peluang untuk
pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh PPN
yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlaku
UU No.1/1974 untuk kepentingan perceraian
(Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI.
• Itsbat nikah untuk penyelesaian perceraian tidak
dibuat tersendiri, tapi jadi satu kesatuan dalam
putusan perceraian.

16. • Untuk menghindari penyelundupan
hukum dan poligami tanpa prosedur,
Pengadilan Agama berhati-hati dalam
menangani permohonan itsbat nikah.
• Proses pengajuan, pemeriksaan dan
penyelesaian permohonan itsbat nikah
harus memedomani hal-hal berikut:

17. 1.Permohonan itsbat nikah dapat
dilakukan oleh kedua atau salah satu
dari suami isteri, anak, wali nikah
dan pihak lain yang berkepentingan
dengan perkawinan tersebut kepada
Pengadilan Agama dalam wilayah
hukum Pemohon bertempat tinggal,
dan permohonan itsbat nikah harus
dilengkapi alasan dan kepentingan
yang jelas dan konkrit.

18. • 2. Proses pemeriksaan permohonan
itsbat nikah yang diajukan oleh suami
isteri bersifat voluntair, produknya
berupa penetapan.
• 3. Jika isi penetapan tsb menolak
permohonan itsbat nikah, maka
suami isteri bersama-sama atau
masing-masing dapat mengajukan
kasasi.

19. • 3. Proses pemeriksaan permohonan
itsbat nikah yang diajukan oleh salah
seorang suami atau isteri bersifat
kontensius dengan mendudukkan
isteri atau suami yang tidak
mengajukan permohonan sebagai
pihak Termohon, produknya berupa
putusan dan terhadap putusan
tersebut dapat diajukan upaya
hukum banding dan kasasi.

20. • 4. Apabila dalam proses pemeriksaan
permohonan itsbat nikah dalam angka (2)
dan (3) di atas diketahui bahwa suaminya
masih terikat perkawinan yang sah dengan
perempuan lain, maka isteri terdahulu
tersebut harus dijadikan pihak dalam
perkara. Jika Pemohon tidak mau
merubah permohonannya dengan
memasukkan isteri terdahulu sebagai
pihak, permohonan tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima.

21. • 5. Permohonan itsbat nikah oleh anak, wali
nikah dan pihak lain yang berkepentingan
harus bersifat kontensius, dengan
mendudukkan suami dan isteri dan/atau
ahli waris lain sebagai Termohon.
• 6. Suami atau isteri yang telah ditinggal
mati oleh isteri atau suaminya, dapat
mengajukan permohonan itsbat nikah
secara kontensius dengan mendudukkan
ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon,
produknya berupa putusan yang dapat
diupayakan banding dan kasasi.

22. • 7. Dalam hal suami atau isteri yang
ditinggal mati tidak mengetahui ada
ahli waris lain selain dirinya maka
permohonan itsbat nikah diajukan
secara voluntair, produknya berupa
penetapan. Apabila permohonan
tersebut ditolak, maka Pemohon
dapat mengajukan upaya hukum
kasasi.

23. • 8. Orang lain yang berkepentingan
dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan itsbat nikah
tersebut dalam angka (2) dan (6),
dapat melakukan perlawanan kepada
Pengadilan Agama yang memutus,
setelah mengetahui ada penetapan
itsbat nikah.

24. • 9. Orang lain yang berkepentingan
dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan itsbat nikah
tersebut dalam angka (3), (4) dan (5),
dapat mengajukan intervensi kepada
Pengadilan Agama yang memeriksa
perkara itsbat nikah tersebut selama
perkara belum diputus.

25. • 10. Pihak lain yang berkepentingan
hukum dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan itsbat nikah
tersebut dalam angka (3), (4) dan (5),
sedangkan permohonan tersebut telah
diputus oleh Pengadilan Agama, dapat
mengajukan gugatan pembatalan
perkawinan yang telah disahkan oleh
Pengadilan Agama tersebut.

26. • 11. Ketua Majelis Hakim, 3 hari setelah
menerima PMH, membuat PHS
sekaligus memerintahkan jurusita
pengganti untuk mengumumkan
permohonan pengesahan nikah
tersebut 14 hari terhitung sejak
tanggal pengumuman pada media
massa cetak / elektronik atau minimal
diumumkan pada papan pengumuman
Pengadilan Agama.

27. • 12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari
sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah
berakhir pengumuman. Setelah hari
pengumuman berakhir, Majelis Hakim
segera menetapkan hari sidang.
• 13. Amar Pengesahan Nikah: Contoh:
“Menyatakan sah perkawinan antara Syahrini
dengan Minakjinggo yang dilaksanakan pada
tanggal 07 Oktober 1973 di wilayah KUA
Kecamatan Gumitir”.

28. KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
• Itsbat Nikah memiliki pengertian Menetapkan Peristiwa
Pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
syari'at atau sudah terjadi di masa lalu (sebelum dan
sesudah UU Perkawinan No.1/1974).
• Itsbat Nikah sangat berpengaruh positif secara hukum
terhadap status keperdataan anak yang dilahirkan dari
kedua orangtuanya yang telah memperoleh penetapan
(dikabulkan) dari Pengadilan Agama.
• Itsbat Nikah sangat berpengaruh positif secara hukum
terhadap status ahli waris, harta waris, bagian waris,
serta sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama
(legal standing sebagai pihak).

29. • Menenteramkan hati dalam kehidupan sosial
kita karena tidak akan diduga sebagai pasangan
selingkuh (kumpul kebo) kendatipun tidak
demikian adanya.
• Berperkara di Pengadilan Agama untuk itsbat
nikah walau sangat hati-hati, akan tetapi lebih
banyak kemudahan-kemudahan yang akan
diperoleh, antara lain lebih cepat dan
sederhana sidangnya bahkan bisa gratis (tanpa
biaya perkara) dan masih ditambah fasilitas-
fasilitas lainnya dari instansi Negara maupun
swasta yang terkait.

30. Demikian uraian singkat seputar pengertian
itsbat nikah beserta akibat hukumnya
terhadap kedudukan anak dan waris, semoga
bermanfaat bagi kita sekalian, kuarng
lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-
besarnya.
‫أقوم‬ ‫إلى‬ ‫املوفق‬ ‫هللا‬ ‫و‬‫الطريق‬
‫والسالم‬‫هللا‬‫حمة‬‫ر‬‫و‬ ‫عليكم‬‫وبركاته‬
‫مدثر‬ ‫الرحمن‬ ‫فتح‬ ‫الحاج‬ ‫هللا‬ ‫إلى‬ ‫الفقير‬‫الفيطانى‬