1. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pelawanan Terhadap
Perekonomian Liberalisme
Ekonomi Koperasi
Nama
Npm
Kelas
: Aliffya Irlandha N
: 10212643
: 2EA17

2. Universitas Gunadarma
Semester 3
2013/2014
a.
Latar belakang
Perekonomian Indonesia digerakkan oleh para pelaku ekonomi. Salah satunya
adalah koperasi. Keberadaan koperasi di Indonesia mempunyai sejarah yang hampir
sama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu,
tidak heran bila koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia yang artinya
sebagai tiang penyangga ekonomi negara. Kalau ekonomi negara diumpamakan
sebuah rumah, maka tiang rumahnya adalah koperasi.
Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang berasaskan kekeluargaan.
Dengan didirikan koperasi maka kebutuhan para anggotanya dapat saling terpenuhi.
Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia maka kesejahteraan akan tercapai. Manusia
terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani sehingga kebutuhan kedua unsur tersebut
harus terpenuhi secara seimbang. Kaitannya dengan upaya memenuhi kebutuhan
hidup, kita dapat memenuhinya dengan melalui usaha sendiri atau usaha bersama.
Usaha bersama terasa lebih ringan daripada usaha sendiri, karena setiap usaha yang
dilakukan secara bersama akan terasa lebih ringan dan lebih cepat.
Upaya pendirian koperasi sangat menguntungkan masyarakat, hendaknya kita
mengetahui fungsi dan peran koperasi itu sendiri.. Kehadiran koperasi sangat
membantu terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan bermanfaat
bagi masyarakat, terutama dalam aspek pengurangan angka kemiskinan, penciptaan
lapangan kerja, dan peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian
pembanguna koperasi perlu diteruskan karena pembangunan adalah proses,
memerlukan waktu dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan,
berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah yang muncul. Koperasi tidak bisa
dibangun dalam waktu singkat dan parsial.
Koperasi dibentuk pada awalnya berdasarkan pada gagasan awalnya yaitu
untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan sebagai perlawanan terhadap perekonomian
liberalisme (perekonomian pasar bebas). Yang kita ketahui bahwa perekonomian
liberalisme memiliki keburukan seperti :
1. Menimbulkan persaingan tidak sehat.
2. Terdapat kesenjangan terhdapa si kaya dan si miskin.
3. Menimbulkan Monopoli.
4. Terdapat eksploitasi alam.
5. Pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
Hal ini terjadi karena dalam ekonomi liberalisme berprinsip bahwa memberi
kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi.Selain liberalisme
dalam pembahasan kali ini akan diterangkan juga tentang Neo-liberalisme lalu
dijelaskan juga tentang ekonomi kerakyatan.
b.
Rumusan Masalah

3. 1)
Apakah Perbedaan Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi
Liberalisme, dan Neo-Liberalisme ?
2)
Bagaimana ekonomi Indonesia bila menggunakan landasan
ekonomi koperasi?

4. c. Landasan teori
Koperasi berasal dari kata CO dan OPERATION. Co berarti bersama dan
Operation berarti bekerja, jadi koperasi berarti bekerja sama. Dalam arti luas koperasi
berarti kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam
UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas
koperasi adalah kekeluargaan berdasarkan UUD 1945 pasal 33 “Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Sistem perekonomian
yang paling sesuai di Indonesia adalah koperasi. Adapun dalam Bab III Pasal 4
disebutkan fungsi dan peran koperasi, yaitu sebagai berikut.
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
masyarakat dan manusia.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.
Koperasi juga disebut sebagai soko guru perekonomian negara. Artinya,
sebagai tiang penyangga ekonomi negara. Kalau ekonomi negara diumpamakan
sebuah rumah, tiang rumahnya adalah koperasi. Terbentuknya koperasi berawal dari
gagasan Drs. Moh. Hatta, salah seorang proklamator indonesia. Keuntungan
bukanlah tujuan utama koperasi. Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuan itu,
pembentukkan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat
pembentukkannya, koperasi dibentuk atas kesukarelaan dan kemauan bersama dari
para pendirinya dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Drs. Moh. Hatta selanjutnya mendapatkan julukkan Bapak Koperasi. Menurut Drs.
Moh Hatta, Koperasi adalah lembaga perekonomian yang sangat di Indonesia karena
sifat masyarakat yang kekeluargaan.

5. d. Pembahasan
1.1 Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Liberalisme
Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang membangun
ekonomi tanpa adanya campur tangan dengan pihak asing dan lebih memfokuskan
untuk membangun usaha kecil dan menengah. Ekonomi kerakyatan tidak bisa
disamakan dengan paham komunis dan sosilais. Dalam ekonomi kerakyatan,
diharapkan yang dapat berkembang adalah masyarakat kecil. Ekonomi kerakyatan
tidak bisa disamakan dengan paham apapun.
Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengandung ciri-ciri positif
khususnya dalam ekonomi kerakyatan, sebagai berikut :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan
kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan
pemufakatan lemabaga-lembaga pewakilan rakyat serta pengawasan
terhadap kebijakaan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara..
Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem dimana negara memberi
kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini
berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723-1790) dalam
bukunya yang berjudul The Wealth Of Nations yang ditebitkan pada tahun 1776.
ajaran pokok dari teori tersebut adalah memberikan kebebasan perseorangan disetiap
sektor ekonomi. Pasar bebas atau ekonomi liberal di Indonesia salah satu pelopornya
adalah Soeharto yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998,
tujuan baiknya adalah untuk membangun negara ini secara cepat akan tetapi hal ini
justru kebablasan karena cicilan dan pinjaman luar negeri yang mengakibatkan hutang
bertambah.
Pebedaan antara Ekonomi Kerakyatan dengan NEO-Liberalisme
Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neo-liberalisme. Neo-Liberalisme
muncul pada akhir 1960-an yang dilatarbelakangi oleh beragam kegagalan kebijakan
ekonomi teknoratis dan intervensionis yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik
kepentingan. Neo-Liberalisme adalah paham ekonomi yang mengutamakan sistem
kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan BUMN. NeoLiberalisme disebut juga dengan Globalisasi (globalization). Neo-Liberalisme
sebagaimana dikemas oleh ordoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang
dibangun atas 3 prinsip sebagai berikut :
1. Pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebassempurna dipasar.
2. Kepemilikan pribadi terhadap faktor produksi diakui
3. Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan
hasil dari penertiban paar yang diakui oleh negara melalui penertiban
undang-undang (Giersch, 1961).

6. Berdasarkan pada ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar.
Peran negara dalam neo-liberalisme ditekankan untuk empat hal, yaitu :
1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi.
2. Liberalisme dalam sektor keuangan.
3. Liberalisme dalam perdagangan.
4. Pelaksanaan privatisasi BUMN ( Stiglitz, 2002).
Sedangkan Ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan didalam pasal 33
UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditunjukkan untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan
adalah :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan pergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya
peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh pasal
27 ayat 2 dan 34, meliputi lima hal sebagai berikut :
1. Mengembangkan Koperasi
2. Mengembangkan BUMN
3. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan didalamnya
dikuasai bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak
5. Memelihara Fakir miskin dan anak terlantar
Ekonomi Kerakyatan Pada dasarnya adalah antitesis dari neo-liberalisme. Oleh
sebab itu, sebagai saudara kandung ekonomi neo-liberalisme, ekonomi negara
kesejahteraan (keynesianisme) juga tidak bisa disamakan dengan ekonomi kerakyatan.
Ekonomi kerakyatan tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial.
Sebagaimana dikemukakan Giersch(1961), ekonomi pasar sosial adalah salah satu
varian awal dari neo-liberalisme yang digagas oleh Alferd Muller-Armack. Peran
negara dalam ekonomi
Ekonomi kerakyatan :
1. Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan, mengembangkan koperasi ( Pasal 33 ayat 1)
2. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak, mengembangkan BUMN (Pasal
33 ayat 2)
3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala
kekayaan alam yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat ( Pasal 33 ayat 3)
4. Mengelola
anggaran
negara
untuk
kesejahteraan
rakyat;
memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi
5. Menjaga stabilita moneter
6. Memastikan setiap warga negara memperoleh hak nya untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(Pasal 27 ayat 2)

7. Kapitalisme- Ekonomi Neo-Liberalisme :
1. Mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar; mencegah
monopoli
2. Mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN
3. Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi
asing
4. Melaksanakan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan
subsidi
5. Menjaga kestabilan moneter
6. Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu
menetapkan upah minimum.
Sebagaimana sebuah negara yang dijajah selama 3,5 abad, perekonomian
Indonesia tidak dapat mengingkari kenyataan terbangunnya struktur perekonomian
yang bercorak kolonial. Liberalisme bukan hal baru bagi Indonesia yang telah
berlangsung pada era kolonial. Perjuangan Indonesia untuk melaksanakan ekonomi
kerakyatan bukanlah hal yang mudah, kendala terbesar justru datang dari pihak
kolonial. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17
Agustus 1945, pihak kolonial hampir terus-menerus mensubversi upaya bangsa
indonesia untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan.
1.2 Ekonomi Indonesia bila menggunakan landasan ekonomi koperasi
Koperasi sebagai sistem sosial merupakan gerakan yang tumbuh berdasarkan
kepentingan bersama. Ini mengandung makna bahwa koperasi harus selaras dengan
tujuan yang telah ditetapkan bersama dan perlu dipelihara melalui penerapan
musyawarah dalam pengambilan keputusan. Mengkaji koperasi sebagai badan usaha
dan organisasi swadaya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi
manusia dalam konstelasi sistem koperasi. Koperasi menempatkan faktor “manusia”
sebagai elemen penting dalam sistem keorganisasian. Manusia anggota merupakan
sentral pengembangan yang berposisi penting dalam proses peningkatan
kesejahteraan.
Efektivitas organisasi koperasi tidak saja semata berkenaan dengan aspek
ekonomi melainkan juga akan berkenaan dengan aspek sosialnya. Akan tetapi sebagai
konsekuensi logis dari kondisi koperasi yang selalu dalam keadaan bersaing dengan
organisasi lain untuk mendapatkan sumberdaya maka merumuskan keberhasilan
merupakan hal yang penting. Keunggulan merupakan syarat utama untuk terlibat
dalam persaingan itu. Keunggulan yang harus dimiliki senantiasa memuat dimensi
koperasi sebagai unit usaha maupun gerakan swadaya. Ketangguhan dalam dimensi
gerakan swadaya sangat ditentukan oleh tingkat keperdu-liaan anggota dalam
fungsinya sebagai pemilik untuk turut dalam proses pengembangan Koperasi.
Partisipasi anggota merupakan indikator dalam konteks. Sementara dilihat dari fungsi
“badan usaha” ketangguhan koperasi diukur oleh kemampuannya dalam
mengembangkan dan menguasai pasar. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan
koperasi dalam meraih lebih besar potensi yang dimiliki pasar ketimbang para
pesaing. Rumusan sederhana mengenai penjelasan di atas adalah, “Koperasi berhasil
bila mampu mengembangkan usaha yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya
bagi anggota, dengan mengoptimalkan keterlibatan potensi anggota di dalam proses
dan hasil usaha”.

8. e.
Penutup
Kesimpulan :
Koperasi berarti bekerja bersama atau sekumpulan orang yang bekerja
sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan.Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
Keseluruhan tujuan koperasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. “Koperasi berhasil bila mampu mengembangkan usaha yang dapat memberi
manfaat sebesar-besarnya bagi anggota, dengan mengoptimalkan keterlibatan potensi
anggota di dalam proses dan hasil usaha”. Pada dasarnya bahwa ekonomi kerakyatan
adalah antitesis dari neo-liberalisme. Oleh sebab itu, sebagai saudara kandung
ekonomi neo-liberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (keynesianisme) juga tidak
bisa disamakan dengan ekonomi kerakyatan.
Saran
:
Koperasi sangat penting dan apa yang telah dibangun oleh Drs. Moh. Hatta
sebagai Bapak Koperasi patut diteruskan dari masa ke masa karena koperasi telah
terbukti mampu menggerakkan ekonomi hingga tumbuh secara berkeadilan dan
merata. Dan koperasi menjadi semakin penting pada era globalisasi karena dalam
koperasi memberikan peluang kepada negara berkembang untuk maju. Jika banyak
orang yang dapat mengambil manfaat koperasi maka ekonomi masyarakat akan kuat.
Maka koperasi dalam meraih lebih besar potensi yang dimiliki pasar ketimbang para
pesaing. Perwujudan ekonomi kerakyatan harus berlanjut, dengan demikian siklus
pergantian kepimpinan nasional harus dimanfaatkan secara optimal untuk
mempercepat kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan adalah kewajiban setiap
patriot ekonomi kerakyatan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih
bukanlah pasangan yang jelas mengimani dan mengamalkan neo-liberalisme.
Dukungan lebih besar harus diberikan kepada calon pemimpin yang jelas dan tegas
mengungkapkan komitmen mereka untuk menyelenggarakan sistem ekonomi
kerakyataan di Indonesia.
https://id-id.facebook.com/notes/hengky-irawan/ekonomi-kerakyatanvs-neo-liberalisme/340505399319122
http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?
id=68787&title=ekonomi_liberal_atau_ekonomi_kerakyatan
http://news.detik.com/read/2013/07/27/010002/2315692/727/koperasimenggerakan-ekonomi-rakyat