2. PENGERTIAN
BGS adalah pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya
diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangka
waktu berakhir.
BSG adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh
pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada Pengelola
Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka yang telah disepakati.
2
3. Pertimbangan BGS & BSG
Mendukung
Dilakukan untuk menyediakan bangunan dan
Fungsi
fasilitasnya dalam rangka menyelenggarakan
Pelayanan
tugas pokok dan fungsi kementerian
negara/lembaga, yang dana pembangunannya
tidak tersedia dalam APBN.
3
4. Subjek & Objek BGS & BSG
PENGELOLA BARANG
1. Tanah yang berada pada
Pengelola Barang;
2. Tanah yang berada pada
Pengguna Barang (harus
diserahkan terlebih dahulu
kepada Pengelola barang).
4
5. Mitra BGS & BSG
BUMN BUMD
Badan Hukum
Lainnya
5
6. Ketentuan Pokok BGS & BSG
Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna barang harus
dapat menggunakan langsung objek BGS/BSG untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit
10% dari luas objek BGS/BSG;
Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun ;
Kewajiban Mitra BGS/BSG:
Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara;
Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau
memindahtangankan objek BGS/BSG;
Memelihara objek BGS/BSG.
Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender dengan
peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta;
IMB harus atas nama Pemerintah RI.
6
7. Data/Dokumen Pendukung BGS & BSG:
1. Usulan BGS/BSG;
2. Dokumen pendukung lokasi dan alamat;
3. Status dan bukti kepemilikan;
4. Luas;
5. Harga perolehan/NJOP;
6. Rencana pembangunan gedung yang
diinginkan penyediaan bangunan dan
fasilitasnya.
7
