Peran perbankan nasional dalam membangun ekonomi Indonesia diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi antara penabung dan peminjam. Perbankan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pelaku ekonomi yang membutuhkan modal untuk menunjang kegiatannya. Hal ini mendorong roda perekonomian bergerak. Perbankan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah yang berperan penting
1. PERAN PERBANKAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Abstrak
Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi merupakan salah satu sektor yang
diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional.
Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi
perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan
dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian
bergerak. Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari
tiga pilar, yaitu pengawasan, kepemerintahan intern dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus
dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan
liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian
pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta
disipli pasar. Melibatkan kepemerintahan intern dalam melakukan pengawasan karena bank
merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang
sehat. Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan
perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan
dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat
atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.
Kata kunci: peran perbankan dalam perekonomian di indonesia
2. BAB I
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu negara yang sebenarnya adalah negara yang kaya, yang
memiliki potensi yang baik untuk maju. Namun sayangnya banyak sekali hambatan-
hambatan yang menghalangi kemajuan tersebut. Salah satunya adalah faktor keuangan di
Indonesia, yang sampai saat ini menjadi masalah yang dianggap cukup pelik.
Pembahasan dalam materi ini memiliki hubungan dengan materi sebelumnya, yaitu
“Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia”. Dalam materi tersebut,
terlihat seberapa berpengaruhnya peran UKM dalam pertumbuhan di Indonesia. Namun
UKM bukanlah apa-apa jika tanpa modal/dana. Seperti yang terlihat dari kata-kata UKM
yang memiliki kepanjangan Usaha Kecil Menengah, bahwa usaha ini merupakan usaha
mikro/kecil, yang sangat sensitif akan modal. Usaha ini sangat membutuhkan dana dalam
menjalankan usahanya. Untuk itu diperlukan lembaga yang bersedia memberikan suntikan
modal bagi seluruh UKM agar dapat maju dan bertahan. Salah satu lembaga yang bersedia
meminjamkan modal kepada UKM adalah perbankan.
Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni ; pihak yang
kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada UU RI no. 10
tahun 1998, tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan mengenai Perbankan. Menurut
UU RI no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak”. Seperti pada pengertiannya, yang pada intinya perbankan
merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali.
Dari pengertian tersebut dapat terlihat sekilas mengenai peranan perbankan yang
diharapkan dapat memajukan perekonomian di Indonesia. Dua hal tersebut merupakan tugas
inti dari sebuah Bank Umum. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tugas dari Bank
Umum kini semakin berkembang, diantaranya yaitu:
3. 1. Penciptaan uang. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat
pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum
menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan
moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar
dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga
sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini
dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang
berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah
kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran
dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu
plastik dan sistem pembayaran elektronik.
3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh
bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan
dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan
dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil
dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui
penyaluran kredit.
4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan
untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/
jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang
berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem
moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala
internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan
adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional
dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.
5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah
satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat
menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah
dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe
4. deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank
memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya. Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum
juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon
membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai
dengan menggunakan jasa-jasa bank.
Namun pemerintah memiliki kebijakan untuk menspesialifikasikan tugas dari perbankan,
agar masing-masing memiliki konsentrasi sendiri-sendiri. Untuk itu perbankan pun dibagi
lagi menjadi 3 jenis. Adapun jenis-jenis Bank di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Bank Sentral
Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan UU no. 13 tahun 1968 yang
memiliki tiga tugas utama, yaitu diantaranya : (1) menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, (2) mengatur dana dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
(3) mengatur dan mengawasi Bank.
2. Bank Umum
Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan
jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari
masyarakat dalam berbagai bentuk, member kredit pinjaman kepada masyarakat yang
membutuhkan, jual beli valuta asing/valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek,
menerima penitipan barang berharga, dll.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah
operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti
memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan
masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana
dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat atau surat
berharga, tabungan dan lain sebagainya.
5. Dengan penspesialifikasian jenis perbankan, diharapkan perbankan dapat menjalankan
konsentrasi fungsinya masing-masing agar lebih maksimal. Terutama dalam hal
pembangunan sektor perekonomian di Indonesia.
Adapun Jenis perbankan dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi, diantaranya :
1. Dilihat dari segi fungsinya, bank dibedakan berdasarkan luasnya kegiatan atau jumlah
produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya.
Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan
menurut fungsinya terdiri dari :
Bank Umum - Bank pembangunan
Bank Tabungan - Bank Pasar
Bank Desa - Lumbung Desa
Bank Pegawai
Menurut Undang-undang Pokok Perbankan no. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi
pada undang-undang no. 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya
terdiri dari :
- Bank Umum Æ Bank Pembangunan, Bank Tabungan
- Bank Perkreditan Rakyat. Æ Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Desa
Bank Umum, adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secdara konvensional
dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran”.
Bank Perkreditan Rakyat, adalah : “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank dibedakan dari segi kepemilikkan sahamnya
Ditinjau dari segi kepemilikan, maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut.
Jenis bank, adalah :
6. a. Bank milik negara (pemerintah), merupakan bank yang akte pendirian dan modal
bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh
keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh : BNI, BRI, BTN, Bank
Mandiri
Selain itu ada bank yang dimiliki Pemerintah Daerah, yang terdapat di daerah tingkat
dan tingkat II masing-masing propinsi. Contoh : BPD DKI Jakarta, BPD JaBar, BPD
JaTeng, BPD DI Yogyakarta dll
b. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh : Bank Central Asia, Bank
Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo dll.
c. Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh
perusahaan yang berbadan hokum koperasi, Contoh : Bank Bukopin
d. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik
swasta asing maupun pemerintah asing. Contoh : Bank of America, American
Express Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, dll.
e. Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikannya sahamnya campuran
antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh : BII Commonwelth, Bank
Finconesia, Bank Merincorp, Mitsubishi Buana Bank, dll.
3. Dilihat dari segi statusnya :
Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke
dalam 2 jenis, Jenis ini adalah :
a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri
atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh.
b. Bank non Devisa, merupakan bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan
transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksankan transaksi seperti
halnya bank devisa.
4. Dilihat dari segi kegiatannya nya :
7. a. Bank Retail
b. Bank Korporasi
c. Bank komersial
d. Bank Pedesaan
e. Bank Pembangunan
5. Dilihat dari segi statusnya :
Jenis bank ini dilihat dari caranya menetukan harga, baik harga jual maupun harga
beli. Jenis initerbagi dua, yaitu :
a. Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat),
b. Bank berdasarkan prinsip Syariah (Islam),
JENIS KANTOR BANK
Dalam pelaksanaannya dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan yang
ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil
keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya.
Jenis-jenis kantor suatu bank adalah :
1. Kantor pusat, merupakan kantor bank dimana terdapat semua kegiatan perencanaan sampai
pengawasan dan biasanya tidak melaksanakan kegiatan operasional sebagai mana kantor
lainnya.
2. Kantor cabang penuh, merupakan kantor bank yang memberikan jasa bank paling lengkap
dan biasanya membawahi KCP.
3. Kantor cabang pembantu, merupakan kantor bank yang hanya melayani sebagian dari
kegiatan cabang penuh.
8. 4. Kantor kas, merupakan kantor bank paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller.
Sekarang ini bank kantor kas yang dilayani di mobil yang sering disebut dengan kas keliling.
Pada kenyataannya beberapa kantor kas terdapat juga costumer service walau prosesnya tetap
akan dilakukan di KC atau KCP.
PENGGABUNGAN USAHA BANK
Dalam dunia perbankan, faktor kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat
penting. Penilaian tingkat kesehatan bank juga akan mempengaruhi penilaian calon nasabah
terhadap suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan sehat, akan sangat menguntungkan. Tapi
bagi yang tidak sehat disarankan untuk melaksanakan penggabungan usaha bank. Jenis
penggabungan yang dapt dipilih dan yang biasa dilakukan di Indonesiaadalah:
1. Merger, merupakan penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan
berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa
melikuidasi terlebh dahulu.
2. Konsolidasi, merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan
bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tanpa proses likuidasi
3. Akuisisi, merupakan penggabungan dengan Akuisisi ini merupakan pengambil-alihan
kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam
penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah,
yang berubah hanyalah kepemilikannya.
9. BAB II
PEMBAHASAN
Struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari sejumlah bank dengan jumlah
kepemilikan aset yang berbeda dapat berdampak pada perbedaan respon yang diberikan
terhadap perubahan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Hal tersebut sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruby P. Kishan & Opiela (2000) terhadap
perbankan di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai dengan 1995 yang bertujuan untuk
membuktikan berjalannya mekanisme transmisi melalui jalur kredit, dengan mengelompokan
bank menurut jumlah aset yang dimiliki dan tingkat capital leverage ratio. Selanjutnya
penelitian yang dilakukan oleh Phillip Engler dan Terhi Jokipii (2007) terhadap perbankan
Austria pada periode 1997 sampai dengan 2003 yang bertujuan menganalisis bagaimana
kelebihan cadangan modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi keputusan pemberian
kredit bank serta dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter dari bank sentral terhadap
perekonomian di Austria. Kedua penelitian tersebut menunjukan hasil yang senada yaitu
bahwa kelompok bank yang lebih responsif terhadap perubahan kebijakan moneter. Dampak
perubahan adalah kelompok bank kecil, hal ini berarti transmisi kebijakan moneter bergerak
lebih efektif pada kelompok bank kecil.
Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan
merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan
pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai
lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian,
pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan
kemudian roda perekonomian bergerak.
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan
likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau
distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya
distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan
moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara
dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government)
10. seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan
infrastruktur, regulasi, dll.
Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana
biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang
tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau
likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan
bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya
permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi
meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu
perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih
disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya
likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya
kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank
sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.
Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk
adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang
meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya
produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai
dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai
keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.
Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis
di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan
baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu
kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi
pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat
penting.
Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu :
Kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya
Kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga
barang-barang.
11. Tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi
yang tidak terkendali (Hiperinflasi Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi
dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri.
Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja
yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga
bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang
terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi
barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika
kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu
disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua
barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation).
Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus
berubah dan meningkat sehingga orang).
Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :
1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)
Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral
suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar.
Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa
kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah.
Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang
independen -- salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan
kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat inflasi yang
lebih tinggi.
Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku
bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga
12. berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan
karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi)
maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral
di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.
Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu,
keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna
meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah
terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak
memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya
sekaligus, Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila
diamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini menyebabkan industri perbankan
tidak dapat secara berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga
domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan
(practices and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi
praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.
Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank kepada
sumber pembiayaan lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-
perusahaan besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura,perusahaan-
perusahaan leasing, perusahaan-perusahaan hire-purchase, perusahaan-perusahaan anjak
piutang, perusahaan-perusahaan forfeiting, pasar uang, dan pasar modal dengan berbagai debt
instrumentsnya seperti promissory notes dan obligasi serta equity instrumentnya
mempertajam persaingan yang dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk
melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan
dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit
yang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri
perbankan.
Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank
adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. Hal
ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkan
kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri
tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat.
Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Untuk
13. mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat, industri perbankan harus
diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupun
peraturan tidak langsung (indirect regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangi
kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang
memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya.
Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan
mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan
mengenai persyaratan risk-based capital.
Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan perbankan
yaitu: efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya
adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking).
Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu diberi kewenangan luas
untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa
kewenangan menetapkan berapa besarnya modal yang harus dimiliki, berapa besarnya
pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus
bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor
apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu pula
dikaji untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan
tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidak
terjadinya konsentrasi bisnis.
Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank
karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank.
Pentingnya pengawasan terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan oleh
Adam Smith sebagai berikut:
“being the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be expected,
that they should wacth over it with the same anxious vigilance with which partners in a
private copartnery frequently watch over their own… Negligence and profusion, therefore,
must always prevails, more or less, in the management of the affairs of such a company.”
Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan
perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan
dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat
atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.
14. Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan
nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat ditagih oleh bank
sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya.
Singkat kata, utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar
sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu.
Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabah
penyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan
kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.
Alan Greenspan mengatakan “When confidence in the integrity of a financial institutions is
shaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt, public trust erodes
and the entire system is weakened.”
Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan masalah
sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah kepercayaan
nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehatihatian dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan di rampok oleh
pengurus dan atau pemiliknya tetapi juga rawan sebagai tempat penyembunyian hasil
kejahatan. Itulah sebabnya bank harus mengenal nasabahnya yaitu dengan menerapkan
prinsip mengenal nasabah (know your customer Principe) dan juga menerapkan prinsip
kenali karyawan (know your employee). Dengan menerapkan kedua prinsip itu maka reputasi
bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah meningkat.
Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut
sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat
membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk menyelesaian bank
bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan penyelesaian
perusahaan non bank. Maksudnya adalah agar penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukan
dengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalah merupakan kunci terciptanya
kepercayaan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah
menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui
bahwa apabila terjadi rush, maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah
akan berupaya menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain.
Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan salah
satu caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan. Asuransi simpanan merupakan
15. mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah “dikeluarkan” dari industri perbankan.
Alasannya adalah asuransi simpanan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat
kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu asuransi simpanan juga bertujuan
menurunkan kemungkinan terjadinya rush, dan sekaligus melindungi nasabah penyimpan
kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibat
kebangkrutan bank. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang
corruption-resistant sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap
oportunistik pengurus dan pemilik bank.
Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkordinir aksi kolektif guna
mengawasi sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang menjalin.
Pertama, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasi
terpercaya tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan mengobservasi tindakan
merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan dan
self dealing.
Kedua, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam menganalisis dan
merespons setiap informasi yang diperoleh.
Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah penyimpan setidaknya
ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu keterbukaan maksimal dan pencegahan
maksimal. Keterbukaan maksimal adalah suatu kerangka keterbukaan yang secara sempurna
dan tanpa biaya memberikan informasi kepada nasabah penyimpan tentang perubahan kinerja
bank dan kegiatan penuh risiko yang dilakukan pengurus bank. Sedangkan pencegahan
maksimal adalah suatu situasi dimana nasabah dengan segera mengerti implikasi dari
informasi yang mengalir secara sempurna dan mereka mampu melindungi dirinya sendiri
secara lengkap dan tanpa biaya dari segala ancaman terhadap kekayaan mereka. Situasi
seperti itu tentunya sangat sulit bahkan mustahil untuk tercipta. Untuk itu diperlukan suatu
keseimbangan dimana informasi yang tersedia tidak menyebabkan biaya yang terlalu tinggi
bagi industri perbankan sehingga menghambat pengembangan usaha mereka.
Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan, badan pengawas harus sangat
berhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan kebijakan yang di anggap tidak tepat oleh pasar
akan berpengaruh sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan keuangan.
Ketua US Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa :
16. "The new world of financial trading can punish policy misalignments with amazing alacrity.
This is a lesson repeated time and again, taught most recently by the breakdown of the
European Exchange Rate Mechanism in 1992 and the plunge in the value of Mexican Peso
(in 1994). In the process of pursuing their domestic objectives, central banks cannot be
indifferent to the signals coming from international financial markets. Although markets can
be harsh teachers at times, the constrains that impose discipline our policy choices and
remind us every day of our longer run responsibilities."
Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga
pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus
dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan
liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian
pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta
disiplin pasar. Melibatkan internal governance dalam melakukan pengawasan karena bank
merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang
sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif
dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank,
pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk itu, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan.
Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk
membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan
yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang
permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar
sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah untuk
memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri
perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang
diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan
tersebut dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan
sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak
bertanggungjawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian, bank
dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah
cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan efisien
17. sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya
menghindari kemungkinan bailout oleh pemerintah.
Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan sekilas mengenai perbankan. Dari yang
telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa peranan Bank tersebut antara lain
sebagai berikut:
1. Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional
Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari
masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang
produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian,
pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan
nasional dan pendapatan masyarakat.
Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja.
Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat. Kegiatan
dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat
membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa dalam
masyarakat.
2. Peranan Bank dalam Pembagian Pendapatan Masyarakat
Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena
turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat.
Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan
memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan
usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor produksi yang
dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang dapat diraihnya.
Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan
perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah
untuk memeratakan kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan
demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu
masyarakat yang adil dan makmur.
>>> Sekilas mengenai Peranan Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan
18. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank
Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan
(perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas
moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas
keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki
dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas
keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan
merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan
sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.
Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem
keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang
mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank
Indonesia.
Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan?
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas
sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:
Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain
melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk
mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat
gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.
Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat
mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan
stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation
targeting framework.
Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga
keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti
itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara
lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab
itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu
perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan
19. kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui
kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law
enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang
menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu,
upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan
stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk
menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah
menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.
Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam
sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan
mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko
yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat
sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi
risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan
menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem
RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan
kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia
memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem
pembayaran.
Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat
mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui
pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor
keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas
sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan
indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan
pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan
melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan
peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna
menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup
20. penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada
bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang
bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang
mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk
membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus
menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan
persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.
>>>Peranan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran
Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam sistem
pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran yaitu pihak yang
menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem pembayaran, pihak
yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang mengatur serta mengawasi
sistem pembayaran.
Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai
operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Hubungan bank sentral dengan sistem
pembayaran setiap Negara memiliki kadar yang berbeda, ada yang memiliki keterlibatan
tinggi (Indonesia), dan ada yang sedikit (Hongkong).
Peranan bank sentral dalam sistem pembayaran dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1: Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran
Negara Keterlibatan Hubungan Dengan Sistem Pembayaran
Hongkong Sedikit Memberi saran dalam regulasi
Perancis Sedikit Pengawas
Brunei Sedikit Dilakukan oleh Brunei Association of Banks
USA Sebagian Pengawas dan Operator
Inggris Sebagian Pengawas dan Operator RTGS
Belanda Sebagian Pengawas dan Operator
Indonesia Ya Operator, Regulator, dan Pengawas
Jepang Ya Operator dan Pengawas
Malaysia Ya Kliring dan Transfer Elektro
Saudi Arabia Ya Operator dan Pengawas
21. Sumber: Maxwell, et all. (1996). Chandavarkar (1996). BIS dalam Tri Subari SM, dan
Ascarya (2003).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, wewenang mengatur,
mengawasi, dan memberi atau mencabut izin berdirinya bank mutlak menjadi wewenang
Bank Indonesia. Luasnya cakupan tugas dan wewenang BankIndonesia menimbulkan
kerentanan akan keefektifan khususnya tugas pengawasan. Mengingat begitu banyaknya
bank-bank umum dan Bank Prekreditan Rakyat yang harus diawasi. Maraknya kasus
perbankan seperti kasus Bank Century, City Bank, dan pembobolan bank oleh orang dalam
menunjukkan lemahnya system intern bank itu sendiri dan pengawasan oleh Bank Indonesia.
Oleh sebab itu, timbul gagasan tugas pengawasan perbankan diserahkan ke lembaga
khusus. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan
yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang yang pembentukannya dilaksanakan
selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2010, lembaga
yang rencananya akan diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terbentuk.
Tarik menarik kepentingan antara Bank Indonesia dengan pihak-pihak lain terus
terjadi, sehingga terbentuknya OJK berjalan dengan alot. Rencanana OJK tidak hanya
bertugas mengawasi sektor perbankan, tetapi juga jasa keuangan lainnya seperti: asuransi,
dana pensiun, bursa efek, bursa berjangka, dan badan penyelenggara program jaminan sosial.
Hiruk-pikuk di kalangan pemerintah seputar pencalonan Gubernur
BankIndonesia selaku pimpinan otoritas moneter di Indonesia menggantikan pimpinan
sebelumnya yang terganjal kasus aliran dana ke DPR RI beberapa waktu lalu. Mengapa
begitu genting hingga akhirnya memunculkan nama Boedionon yang ketika itu menjabat
Menko Perekonomian sebagai calon kuat menggantikan Burhanuddin. Apa dan
bagaimanakah sesungguhnya lembaga yang disebut BankIndonesia? Apa pula peranannya
jika dikaitkan dengan konteks perekonomian? Bagaimanakah politik yang mungkin
dimainkan dalam kekuasaan moneter?
Peran Bank Dunia dalam Kemunduran Perekonomian Indonesia
Sejarah Bank Dunia
Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di
bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. Bank Dunia dibentuk tahun 1944
sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti
oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan
Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk
mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk
membangun kembali perekonomiannya.
22. Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-
Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang
bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan,
jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan
kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di
negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank
Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.
Peran Bank Dunia dalam Ekonomi dan Politik Global
Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia
mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara
negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara
yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat. Negara-negara
berkembang menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih merata dan
negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di
negara-negara berkembang.
Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggota
bank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah
AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-
masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia.
Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang saham
terbesar. Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur
Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara).
Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi liberal pasca
Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41). Pembangunan kembali tatanan ekonomi
liberal itu dipimpin oleh AS dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatanan
perdagangan dunia liberal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang
berlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi. Rittberger dan Zangl (2006: 43)
menulis, “Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan
mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang stabil
terhadap DollarAS.”
Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF
(International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for Reconstruction dan
Development). IBRD inilah yang kemudian sering disebut “Bank Dunia”. Pendirian Bank
Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melalui
lembaga bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada
tahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization).
Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam
prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara di
dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia
sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya. Penerima
23. hutang pertama Bank Dunia adalah Perancis, yaitu pada tahun 1947, dengan pinjaman
sebesar $ 987 juta. Pinjaman itu diberikan dengan syarat yang ketat, antara lain staf dari Bank
Dunia mengawasi penggunaan dana itu dan menjaga agar Perancis mendahulukan membayar
hutang kepada Bank Dunia daripada hutangnya kepada negara lain. AS juga ikut campur
dalam proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta Perancis agar
mengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. Hanya beberapa jam setelah
Perancis menuruti permintaan itu, pinjaman pun cair.
Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan
ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program). Bila negara-negara
ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima hutang
melakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal
menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur
dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi.
Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politik
dan ekonomi dalam negeri Indonesia juga sangat besar, sebagaimana akan diuraikan berikut
ini.
Kinerja Bank Dunia di Indonesia
Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank
Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar
dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD). Menurut
Managing Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut
telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan
pertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni
infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada
Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada
berbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah. Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugas
Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group
meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan
oleh Bank Dunia. CGI “membantu” pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan
pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas
ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi
kepentingan negara-negara dan lembaga donor.
Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar,
bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang
lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang
memihak pada perusahaan-perusahaan besar. Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia,
antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar.
a. Hutang Proyek
24. Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit.
Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan
barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang
dan lainnya kepada Indonesia.
b. Hutang Dana Segar
Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural
(SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang
bentuknya, antara lain:
1. swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan
2. deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor
3. pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk
4. menaikkan tarif telepon dan pos
5. menaikkan harga bahan bakar (BBM)
Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus
mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya. Sebagai illustrasi, dapat
kita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp 114.8 trilyun (28% dari
total anggaran) untuk belanja daerah, Rp 113.3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan
luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp 23.3 trilyun (5% dari total
anggaran). Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dan
subsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 2 trilyun dan Rp 2.1 trilyun.
Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.1 trilyun.
Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban
utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan
kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah. Karena itu, meski Bank
Dunia memiliki semboyan “working for a world free of poverty”, namun meski telah lebih
dari 60 tahun beroperasi diIndonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Data dari Badan
Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.
Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang
diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.
1. Kerugian dalam bidang ekonomi
Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral
(karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan
penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank
Dunia)
25. Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan
konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia
harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa
dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat
bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan
universitas-universitas.
Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan
perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang
minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di
bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan
Exxon.
2. Kerugian dalam bidang politik
Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada
Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah.
Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan
kepentingan Bank Dunia.
Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), ”Lembaga-lembaga keuangan
internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan
pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara
yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang
sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan
UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar
dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.”
Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam
menyeretIndonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang,
diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Perkins
adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main,
yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan
proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang
kepada Bank Dunia, IMF, dll.
Bank Dunia sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, “to
employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement
of all peoples”. Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan
mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Bank Dunia malah
memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi
perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak
berkesudahan.
26. BAB III
PENUTUP
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan
kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes
atau yang dikenal sebagai Banknote. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa
Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu
negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat
penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta
untuk mencegah terjadinya bank runs and panics.
Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan
merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan
pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai
lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian,
pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan
kemudian roda perekonomian bergerak.
Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha Bank. Berbeda dengan
perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan
dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat
atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.
