1. MAKALAH
Sistem Kardiovaskuler
“ Masalah Etik dan Hukum Keperawatan terhadap
Sebuah Kasus “
Pembimbing :
Luthfiah Nur A, S.Kep Ns
Disusun Oleh :
1. Anas Wahyu Suseno
2. Deny Yulanda Anggraeni
3. Eko Hartanto
4. Herlinda Eka Listiyanti
5. Nurdin
6. Nurul Indrawati
7. Reny Khoirun Nisa
8. Zummatul Atiqoh
S1 Keperawatan
STIKES Dian Husada Mojokerto
Tahun Akademik 2011 – 2012

2. Kata Pengantar
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan
karunianya sehingga makalah yang berjudul “Masalah Etik dan Hukum Keperawatan
terhadap Sebuah Kasus” ini dapat diselesaikan.
Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah sistem
kardiovaskuler pada khususnya dan untuk memberikan pengetahuan kepada calon perawat
tentang etik keperawatan dan hukum keperawatan.
Dalam pembuatan makalah ini kami banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak,
oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Luthfiah Nur Aini, S.Kep Ns selaku kaprodi S1 Keperawatan dan Dosen mata
kuliah Sistem Kardiovaskuler yang telah memberikan kasus yang memicu kami untuk
mencari informasi lebih banyak demi terselesaikannya pembuatan makalah ini.
2. Teman – teman SGD Kelompok 5, yang telah bekerja sama dalam pembuatan
makalah ini.
Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, karena kesempurnaan
itu hanyalah milik-Nya semata.
Kami harap para pembaca berkenan kiranya menyampaikan kritik, usul, dan saran kepada
kami sehingga karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kelak.
Mojokerto, 8 januari 2012
Penyusun

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perawatan merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Sebagai salah satu tenaga
profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktek keperawatan dengan
mengunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Dimana ciri sebagai profesi adalah mempunyai body of knowledge yang dapat diuji kebenarannya
serta ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung.
Pelayanan kesehatan dan keperawatan yang dimaksud adalah bentuk implementasi praktek
keperawatan yang ditujukan kepada pasien/klien baik kepada individu, keluarga dan masyarakat
dengan tujuan upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan guna mempertahankan dan
memelihara kesehatan serta menyembuhkan dari sakit, dengan kata lain upaya praktek
keperawatan berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.
Dalam melakukan praktek keperawatan, perawat secara langsung berhubungan dan
berinteraksi kepada penerima jasa pelayanan, dan pada saat interaksi inilah sering timbul
beberapa hal yang tidak diinginkan baik disengaja maupun tidak disengaja, kondisi demikian
inilah sering menimbulkan konflik baik pada diri pelaku dan penerima praktek keperawatan. Oleh
karena itu profesi keperawatan harus mempunyai standar profesi dan aturan lainnya yang didasari
oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya, guna memberi perlindungan kepada masyarakat.
Dengan adanya standar praktek profesi keperawatan inilah dapat dilihat apakah seorang perawat
melakukan malpraktek, kelalaian ataupun bentuk pelanggaran praktek keperawatan lainnya.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini, secara umum adalah mahasiswa dapat memahami hak
pasien dalam proses keperawatan dilihat dari dimensi etik dan dimensi hukum. Dan
secara khusus mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian, kriteria dan unsur-unsur
terjadinya hal tersebut.
1.3 Manfaat
Dengan adanya penyusunan makalah ini kita mampu memahami tata cara beretika
dalam pemecahan suatu kasus.

4. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kode Etik Keperawatan
A. Definisi Etik
Etik adalah terminology dengan berbagai makna. Etik berhubungan
dengan bagaimana sesorang harus bertindak dan bagaimana mereka melakukan
hubungn dengan orang lain. Etik tidak hanya menggambarkan sesuatu, tetapi lebih
kepada perhatian dengan penetapan norma atau standar kehidupan seseorang dan
yang seharusnya dilakukan. Etik dititik beratkan pada pertanyaan atas apa yang baik
dan yang buruk, karakter, motif atau tindakan yang benar dan yang salah. jika
didefinisikan secara umum, terminology moral dan etik adalah sama, meskipun
terdapat sedikit perbedaan makna.
B. Etik Dalam Keperawatan
Untuk menjadi seorang profisional dewasa yang mampu secara aktif
berpartisipasi dalam dimensi etik praktik mereka, seorang perawat harus terus
mengembangkan suatu perasaan yang kuat tentang identitas moral mereka, mencari
dukungan dari sumber professional, dan mengembangkan pengetahuan serta
kemampuan mereka dalam bidang etik. Posisi atau identitas moral perawat yamg
disebut “etik perawatan”. Etik perawatan dihubungkan dengan hubungan antar
masyarakat dan dengan karakter perawat terhadap orang lain.
1. Dasar Untuk Pertimbangan Etis.
“melakukan etik” meliputi berpartisipasi dalam proses pemikiran kritis
mengenai apa yang benar dan salah, baik dan buruk atau seringkali berfikir
mengenai situasi dimana seseorang memiliki lebih dari satu tindakan yang
“benar”. Tindakan itu merupakan sebuah proses yang terjadi dalam berbagai
interaksi klien-perawat.
2. Prinsip Etis.
Ketika mengambil keputusan etis, perawat seringkali mengandalkan
pertimbangan mereka dengan menggunakan kedua konsekwensi dan prinsip
dan kewajiban moral yang unifersal. Hal yang paling fundamental dari prinsip
ini adalah penghargaan atas sesama.

5. a. Prinsip – prinsip Legal dalam Praktik Keperawatan
1. Menghormati hak pasien
2. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani
3. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
4. Memberikan informasi
5. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan
6. Melakukan catatan perawatan dengan baik
b. Kode Etik Keperawatan
 Otonomi(Autonomy)
Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu
mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang
dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri,
memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus
dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek
terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa
dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian
dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek
profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak
klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.
 Beneficience ( Berbuat Baik )
Beneficience berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik.
Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan,
penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh
diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan,
terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.
 Justice ( Keadilan )
Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terpai yang sama dan adil
terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan

6. kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam prkatek profesional ketika
perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek
dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan
kesehatan.
 Non Maleficiance ( Tidak Merugikan )
Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan
psikologis pada klien. Non maleficienci memberikan standar minimum
dimana praktsi selalu memegangnya. Dalam situasi klinis, sering sulit
untuk menggambarkan garis antara bahaya yang tidak berarti dan
melakukan yang baik. Dalam menentukan hal baik dalam situasi
perawatan kesehatan kita harus memperhitungkan resiko dan maslahat
dalam setiap kasus.
 Moral right
Posisi perawat yang mempunyai jam kerja 8 sampai 10 atau 12
jam memungkinkannya mempunyai banyak waktu untuk mengadakan
hubungan baik dan mengetahui keunikan klien sebagai manusia
holistik sehingga berposisi sebagai pendamping klien (curtin, 1986).
Pada dasarnya, peran perawat sebagai pendamping klien adalah
memberi informasi dan memberi bantuan kepada klien atas keputusan
apa pun yang di buat kilen, memberi informasi berarti menyediakan
informasi atau penjelasan sesuai yang dibutuhkan klien
 Nilai dan norma masyarakat
Pandangan masyarakat terhadap institusi kesehatan sangat
memprihatinkan,karena mereka tidak mampu dibidang ekonomi,selain
itu terbatasnya juga jamkesmas yang belum masuk ke seluruh pelosok
desa.
 Kejujuran ( Fidelity )
Kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran. Prinsip
mengatakan yang sebenarnya ( kejujuran ) mengarahkan praktisi untuk
menghindari melakukan kebohongan pada klien atau menipu mereka.
Kejujuran tidak hanya berimplikasi bahwa perawat harus berkata jujur,

7. namun juga membutuhkan adanya sikap positif dalam memberikan
imformasi yang berhubungan dengan situasi klien.
Kadang hal ini dapat menimbulkan masalah bagi perawat dan
menekankan pentingnya penghargaan atau pendekatan kelompok bagi
perawat kesehatan. Dalam prinsip kejujuran, pengajaran dan
perlindungan klien dalam situasi ini harus dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kelompok. Hal- hal yang diidentifikasi oleh
perawat harus diajukan dalam diskusi oleh klien dan tim perawatan
kesehatan.
 Kerahasiaan( Veracity )
Kerahasiaan adalah prinsip etika dasar yang menjamin
kemandirian klien. Perawat menghindari pembicaraan mengenai
kondisi klien dengan siapapun yang tidak secara langsung terlibat
dalam perawatan klien. Konflik kewajiban mungkin akan muncul
ketika seoarnag klien memilih untuk merahasiakan informasi tertentu
yang dapat membahayakan klien atau orang lain. Prinsip kejujuran
mengarahkan perawat dalam mendorong klien untuk berbagi informasi
mengenai penyakit mereka. Prinsip kerahasiaan membantu perawat
memahami implikasi serius dari pemberian informasi rahasia dan
keinginan klien yang kompeten.
 Kesetiaan
Prinsip kesetiaan menyatakan bahwa perawat harus memegang
janji yang dibuatnya, rasa percaya yang snagat penting dalam
hubungan perawat-klien akan terbentuk. Ketika klien dan keluarga
tidak dapat bergantung pada perawat untuk menjalankan perjanjian
tersebut, mereka berada pada resiko.
 Avoid Killing
Prinsip avoiding killing menekankan perawat untuk
menghargai kehidupan manusia (pasien), tidak membunuh atau
mengakhiri kehidupan. Thomhson ( 2000 : 113) menjelasakan tentang
masalah avoiding killing sama dengan Euthanasia yang kata lainya

8. tindak menentukan hidup atau mati yaitu istilah yang digunakan pada
dua kondisi yaitu hidup dengan baik atau meninggal
Ketika menghadapi pasien dengan kondisi gawat maka seorang
perawat harus mempertahankan kehidupan pasien dengan berbagai
cara. Tetapi menurut Chiun dan Jacobs (1997 : 40) perawat harus
menerapkan etika atau prinsip moral terhadap pasien pada kondisi
tertentu misalnya pada pasien koma yang lama yaitu prinsip avoiding
killing.
Pasien dan keluarga mempunyai hak-hak menentukan hidup
atau mati. Sehingga perawat dalam mengambil keputusan masalah etik
ini harus melihat prinsip moral yang lain yaitu beneficience,
nonmaleficience dan otonomy yaitu melakukan yang terbaik, tidak
membahayakan dan menghargai pilihan pasien serta keluarga untuk
hidup atau mati. Mati disini bukan berarti membunuh pasien tetapi
menghentikan perawatan dan pengobatan dengan melihat kondisi
pasien dengan pertimbangan beberapa prinsip moral diatas.
Mengenai hak hidup islam menjelaskan “Dan janganlah kamu
membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan
dengan suatu alasan yang benar”
2.2 Hukum Keperawatan
A. Aspek dalam keperawatan
Hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum,
sedangkan etika adalah kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah non hukum,
yaitu kaidah-kaidah tingkah laku (etika) (Supriadi, 2001).
Hukum adalah ” A binding custom or practice of acommunity: a rule of conduct or
action, prescribed or fomally recognized as binding or enforced by a controlling
authority “ (Webster’s, 2003).
Banyak sekali definisi-definisi yang berkaitan dengan hukum, tetapi yang
penting adalah hukum itu sifatnya rasionalogic, sedangkan tentang hukum dalam

9. keperawatan adalah kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum
keperawatan yang rasionalogic dan dapat dipertanggung jawabkan.
 Fungsi hukum dalam keperawatan, sebagai berikut:
a. Memberi kerangka kerja untuk menetapkan kegiatan praktek perawatan apa
yang legal dalam merawat pasien.
b. Membedakan tanggung jawab perawat dari profesi kesehatan lain
c. Membantu menetapkan batasan yang independen tentang kegiatan
keperawatan
d. Membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan membuat
perawat akuntabilitas dibawah hukum yang berlaku
 Dasar hukum perundang-undangan praktek keperawatan.
Beberapa perundang-undangan yang melindungi bagi pelaku dan penerima
praktek keperawatan yang ada di Indonesia, adalah sebagai berikut:
a. Undang – undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, bagian
kesembilan pasal 32 (penyembuhan penyakit dan pemulihan)
b. Undang – undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
c. Peraturan menteri kesehatan No.159b/Men.Kes/II/1998 tentang Rumah
Sakit
d. Peraturan Menkes No.660/MenKes/SK/IX/1987 yang dilengkapi surat
ederan Direktur Jendral Pelayanan Medik
No.105/Yan.Med/RS.Umdik/Raw/I/88 tentang penerapan standard praktek
keperawatan bagi perawat kesehatan di Rumah Sakit.
e. Kepmenkes No.647/SK/IV/2000 tentang registrasi dan praktik perawat dan
direvisi dengan SK Kepmenkes
No.1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang registrasi dan praktik perawat.
f. Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun1992 tentang Kesehatan telah
menetapkan bahwa: “Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan
hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
g. Pemerintah mengundangkan Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Satu diantara ketentuannya adalah

10. bahwa: Pasien sebagaikonsumen pelayanan jasa kesehatan, berhak atas
keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, informasi yang benar, jelas, dan
jujur serta menuntut ganti rugi apabila dokter atau tenaga kesehatan
lainnya selama melakukan pelayanan kesehatan ternyata melakukan
kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien.
h. Dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996,
yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah bentuk-bentuk
perlindungan yang antara lain berupa: rasa aman dalam melaksanakan
tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang
dapat mengancam keselamatan fisik atau jiwa, baik karena alam maupun
perbuatan manusia.” Perlindungan hukum akan senantiasa diberikan
kepada pelaku profesi apa pun sepanjang pelaku profesi tersebut bekerja
dengan mengikuti prosedur baku sebagaimana tuntutan bidang ilmunya,
sesuai dengan etika serta moral yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
i. ketentuan Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek), atau Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Apabila tenaga kesehatan dalam melaksanakan
tugasnya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pasien,
maka tenaga kesehatan tersebut dapat digugat oleh pasien atau
keluarganya yang merasa dirugikan itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365
BW, yang bunyinya sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau
kurang hati-hati.”
j. Tanggung jawab dari segi hukum administratif, tenaga kesehatan dapat
dikenai sanksi berupa pencabutan surat izin praktik apabila melakukan
tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya.
Tindakan administratif juga dapat dikenakan apabila seorang tenaga
kesehatan:
1. Melalaikan kewajiban;
2. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat
oleh seorang tenaga kesehatan, baikmengingat sumpah
jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;

11. 3. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga
kesehatan;
4. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-
undang.
Perlindungan hukum baik bagi pelaku dan penerima praktek keperawatan
memiliki akuntabilitas terhadap keputusan dan tindakannya. Dalam menjalankan
tugas sehari-hari tidak menutup kemungkinan perawat berbuat kesalahan baik
sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu dalam menjalankan prakteknya
secara hukum perawat harus memperhatikan baik aspek moral atau etik
keperawatan dan juga aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Fry (1990)
menyatakan bahwa akuntabilitas mengandung dua komponen utama, yakni
tanggung jawab dan tanggung gugat. Hal ini berarti tindakan yang dilakukan
perawat dilihat dari praktik keperawatan, kode etik dan undang-undang dapat
dibenarkan atau absah (Priharjo, 1995).

12. BAB III
PEMBAHASAN KASUS
3.1 Kasus
Di sebuah Rumah Sakit ada pasangan yang memiliki bayi dengan gangguan
jantung. Bayi mengalami TF, suami pasien meminta kepada tenaga kesehatan (
dokter/perawat ) di Rumah Sakit tersebut untuk tidak memberitahukan keadaan
bayinya pada istrinya. Dokter dan perawat merasa memiliki kewajiban
memberitahukan keadaan bayi pada ibu demi perkembangan bayi. Bagaimana
menyelesaikan dilema etis yang dialami oleh perawat tersebut sesuai tahap
pengambilan keputusan etik dan hukum
3.2 Identifikasi Kasus
A. Analisa Kasus
 Identifikasi dan Pengembangan data dasar
Mengidentifikasi dan mengembangkan data dasar yang terkait dengan
kasus dilema etis yang dialami perawat. Tindakan yang akan dilakukan adalah
bahwa perawat harus tetap memberitahukan kepada ibu pasien tentang apa
yang terjadi pada anaknya karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban
seorang perawat. Dengan kata lain sebelum memberitahukan kepada ibu
pasien, perawat harus memberikan konseling/pengertian terlebih dahulu
kepada ayah pasien bahwa hal tersebut harus dilakukan demi kebaikan bayi itu
sendiri.
 Identifikasi Munculnya Konflik
Ibu pasien belum mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada
anaknya. Dikarenakan sang ayah tidak memberitahukan pada istri dan juga
tidak membolehkan perawat atau dokter memberitahukan keadaan yang
sebenarnya kepada ibu pasien. Dan hal terebut dam menghambat
perkemabangan dari si bayi tersebut.
 Menentukan Tindakan Alternatif yang Direncanakan
Adapun tindakan alternatif yang dilakukan oleh perawat adalah
memberikan konseling kepada ayah pasien bahwa dengan memberitahukan
informasi tentang kesehatan anaknya kepada istrinya dapat membantu dalam

13. penyembuhan atau perkembangan si bayi itu sendiri,dan itu juga demi
kebaikan sang bayi.
 Menentukan Siapa Penganbil Keputusan
Pada kasus ini yang akan dilakukan pihak yang berwenang dalam
pengambilan sebuah keputusan adalah sang ayah pasien untuk tetap
memberitahukan keadaan bayinya kepada istrinya, dengan bantuan perawat
yang memberitahukan bahwa hal tersebut demi kebaikan sang bayi yang
mengalami gangguan jantung, karena hal tersebut demi perkembangan
bayinya sen diri.
 Menjelaskan Kewajiban Perawat
Kewajiban perawat yang harus dilakukan adalah meyakinkan pada
klien atas tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang sudah
dipikirkan secara matang oleh klien, demi kesembuhan bayinya.
 Mengambil Keputusan yang Tepat
Pengambilan keputusan pada kasus ini memiliki keuntungan kepada
klien. Perawat dan dokter perlu mempertimbangkan pendekatan yang paling
tepat dan menguntungkan untuk klien. Karena jika sang ibu mengetahui
keadaan bayinya yang sebenarnya dapat memberikan kebaikan pada bayinya
demi perkembangan si bayi. Namun sebelum keputusan tersebut diambil perlu
diupayakan alternatif tibdakab yaitu merawat klien sesuai kewenangn dan
kewajiban perawat.

14. BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Perawat merupakan seorang profesional dewasa yang mampu secara aktif
berpartisipasi dalam dimensi etik praktik mereka, seorang perawat harus terus
mengembangkan suatu perasaan yang kuat tentang identitas moral mereka, mencari
dukungan dari sumber professional, dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan
mereka dalam bidang etik. Posisi atau identitas moral perawat yamg disebut “etik
perawatan”. Etik perawatan dihubungkan dengan hubungan antar masyarakat dan dengan
karakter perawat terhadap orang lain. Perawat juga diharuskan dapat mengambil
keputusan etik yang baik pada saat mengalami dilema dalam berbagai kasus yang
ditemui.
4.2 Saran
Setelah memperoleh kesimpulan tentang Masalah Etik dan Hukum Keperawatan
terhadap Sebuah Kasus maka penyusun dapat mengemukakan saran sebagai berikut :
1. Bagi Pembaca
Diharapkan penyusunan ini memberi masukan dan dapat diaplikasikan di
kehidupan dan membaca serta dapat memahami.
2. Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan penyusunan ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk melakukan
pembuatan makalah selanjutnya