Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya undang-undang praktik keperawatan di Indonesia. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan standarisasi praktik keperawatan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang konsep praktik keperawatan, perkembangannya di Indonesia, serta alasan filosofis dan yuridis dibutuhkannya undang-undang khusus tentang praktik keperawatan.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Konsep kebijakan publik sehat didasarkan pada prinsip pelayanan
kesehatan primer dalam mencapai tujuan sehat semua dan kebijakan promosi
kesehatan.Prinsip kebijakan promosi kesehatan mencakup kebijakan
multisektoral, ekologik, tanggung jawab dalam meningkatkan pilihan promosi
kesehatan, melibatkan berbagai bidang, berhubungan dengan pelayanban
kesehatan dan peran serta masyarakat.Menurut Hancock (1985) kebijakan
publik sehat didasarkan pada pendekatan multisektoral, keterlibatan
masyarakat, teknologi yang memadai yang ketiganya merupakan komponen
pendekatan pelayanan kesehatan primer dari WHO.
Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan .Sebagai
profesi, tentunya pelayanan yang diberikan harus professional, sehingga
perawat/ners harus memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik
keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar
masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan yang bemutu. Tetapi
bila kita lihat realita yang ada, dunia keprawatan di Indonesia sangat
memprihatinkan .Fenomene “gray area” pada berbagai jenis dan jenjang
keperawatan yang ada maupun dengan profesi kesehatan lainnya masih sulit
dihindari.
Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI, 2005) menunujukkan bahwa
terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%), membuat
resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan didalam maupun diluar
gedung puskesmas (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%),
melakukan pertolongan persalinan(57,7%), melaksanakan tugas petugas
kebersihan (78,8%), dan melakukan tugas administrasi seperti bendahara,dll
(63,6%).
Pada keadaan darurat seperti ini yang disebut dengan “gray area” sering sulit
dihindari.Sehingga perawat yang tugasnya berada disamping klien selama 24
jam sering mengalami kedaruratan klien sedangkan tidak ada dokter yang
bertugas.Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang
bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan klien.Tindakan yang
dilakukan tanpa ada delegasi dan petunjuk dari dokter, terutama di puskesmas
yang hanya memiliki satu dokter yang berfungsi sebagai pengelola

2. 2
puskesmas, sering menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat
melakukan tindakan pengobatan.Fenomena ini tentunya sudah sering kita
jumpai di berbagai puskesmas terutama di daerah-daerah tepencil. Dengan
pengalihan fungsi ini, maka dapat dipastikan fungsi perawat akan
terbengkalai. Dan tentu saja ini tidak mendapat perlindungan hukum karena
tidak dipertanggungjawabkan secara professional.
Kemudian fenomena melemahkan kepercayaan masyarakat dan
maraknya tuntunan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk
keperawatan, sering diidentikkan dengan kegagalan upaya pelayanan
kesehatan. Hanya perawat yang memeuhi persyaratan yang mendapat izin
melakukan praktik keperawatan.Saat ini desakan dari seluruh elemen
keperawatan akan perlunya UU Keperawatan semakin tinggi .
Uraian diatas cukup menggambarkan betapa pentingnya UU Keperawatan
tidak hanya bagi perawat sendiri, melainkan juga bagi masyarakat selaku
penerima asuhan keperawatan. Sejak dilaksanakan Lokakarya Nasional
Keperawatan tahun 1983 yang menetapkan bahwa keperawatan merupakan
profesi dan pendidikan keperawatan berada pada pendidikan tinggi, berbagai
cara telah dilakukan dalam memajukan profesi keperwatan.
Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi perawat di Indonesia mulai
memperjuangkan terbentuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa penting
terjadi dalam usaha mensukseskan UU Keperawatan ini. Pada tahun 1992
disahkanlah UU Kesehatan yang didalamnya mengakui bahwa keperawatan
merupakan profesi ( UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting
artinya, karena sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi
hanya tertuang dalam peraturan pemerintah (PP No.32, 1996). Dan usulan UU
Keperawatan baru disahkan menjadi RUU Keperawatan pada tahun 2004.
Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang dapat
ditempuh dengan 2 cara yakni melalui pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1)
dan melalui DPR (Badan Legislatif Negara). Selama hampir 20 tahun ini
PPNI memperjuangkan RUU Keperawtan melalui pemerintah, dalam hal ini
Depkes RI. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapi kenyataannya
hingga saat ini RUU Keperawatan berada pada urutan 250-an pada program
Legislasi Nasional (Prolegnas) , yang ada pada tahun 2007 berada pada urutan
160 (PPNI, 2008).
Tentunya pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak
diperlukan. Hal ini terkait status DPR yang merupakan Lembaga Perwakilan
Rakyat, sehingga pembahasan-pembahasan yang dilakukan merupakan

3. 3
masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pencerdasan
kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan pun masuk dalam
agenda DPR RI.
Dalam UU Tentang praktik keperawatan pada bab 1 pasal 1 yang ke-3
berbunyi :“ Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada
praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada
sistem klien disarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan
pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar pratik
keperawatan.
Dan pasal 2 berbunyi :“ Praktik keperawatan dilaksanakan berdasarkan
pancasila dan berdasarkan pada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat,
keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan
penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah praktek keperawatan itu?
2. Menjelaskan pentingnya undang-undang keperawatan?
3. Apa saja ketentuan umum kebijakan pemerintah dalam keperawatan?
4. Dimanasaja lingkup praktik keperawatan?
5. Jelaskan mengenai Legislasi keperawatan ?
6. Jelaskan Standar pendidikan profesi keperawatan ?
7. Apa tugas pokok dan fungsi keperawatan dalam RUU keperawatan?
8. Apa landasan hukum profesi perawat ?
9. Tujuan penyelenggaraan praktik perawat?
10.Mengetahui standar pendidikan profesi keperawatan?
C. TUJUAN PENULIS
Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas maksud dan tujuan inipun
dirumuskan guna memperoleh suatu deskripsi tentang:
1. Praktik Keperawatan itu
2. Pentingnya undang-undang parktek keperawatan
3. Ketentuan umum kebijakan pemerintah dalam keperawatan
4. Dimana saja lingkup praktek keperawatan
5. Legislasi keperawatan
6. Standar pendidikan profesi keperawatan
7. Tugas Pokok dan Fungsi Keperawatan Dalam RUU Keperawatan
8. Landasan Hukum Profesi Perawat

4. 4
9. Penyelenggaraan praktik perawat
10. Standar pendidikan profesi keperawatan
D. MANFAAT PENULISAN
1. Dapat mengetahui praktek keperawatan
2. Pentingnya undang-undang paraktek keperawatan
3. Ketentuan umum kebijakan pemerintah dalam keperawatan
4. Dimana saja lingkup praktek keperawatan
5. Dapat mengetahui mengenai legislasi keperawatan
6. Standar profesi pendidikan keperawatan
7. Tugas Pokok dan Fungsi Keperawatan Dalam RUU Keperawatan
8. Landasan Hukum Profesi Perawat
9. Penyelenggaraan praktik perawat
10. Standar pendidikan profesi keperawatan

5. 5
BAB II
TINJAUAN PEMBAHASAN
A. PRAKTEK KEPERAWATAN
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang
merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Didasarkan pada ilmu
dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan
manusia.
Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi
dengan system klien dan tenaga kesehatan lain dalam membrikan asuhan
keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai
tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan
berkelompok. Adapun tujuan praktek keperawatan sebagai berikut,Pengaturan
penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:
1. Praktik keperawatan bertujuan untuk:
a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan
pemberi jasa pelayanan keperawatan.
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
yang diberikan oleh perawat.
2. Lingkup praktik keperawatan:
a. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok
dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana
dan kompleks.
b. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat,
konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan
sistem klien
c. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan
lainnya.
d. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB,
imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan
obat/resep.
e. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter

6. 6
f. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 KEPMENKES
NO.1239/2001:
3. Registrasi & praktik perawat
Mengatur :
a. SIP (Surat Ijin Perawat)
b. SIK (Surat Ijin Kerja)
c. SIPP (Surat Ijin Praktik Perawat
4. Perkembangan praktik keperawatan di indonesia :
a. TAHUN 1963
Perawat adalah pelaksana perintah dokter dalam pengobatan pasien
(UU No : 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan).
b. TAHUN 1979
Pembagian tenaga kesehatan menjadi medis dan paramedis.Paramedis
dibagi dua yaitu paramedis perawat (perawat dan bidan ) dan non
Perawat.Permenkes No : 262/Per/VII/1979
c. TAHUN 1980
Bidan diijinkan untuk melakukan praktik swasta (Persalinan dan
KB)Permenkes No : 363/Menkes/XX/1980
d. TAHUN 1992 – Sekarang
Keperawatan sebagai profesi dengan kewenangan tertentu :
1). UU No. 23 Th. 1992 tentang Kesehatan
2). PP No. 32 Th. 1996 tentnag Tenaga Kesehatan
3). Kepmenkes 1239 Th. 2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat
4). Kepmenkes 900 Th. 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan
B. PENTINGNYA UNDANG-UNDANG PRAKTEK KEPERAWATAN
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan
dibutuhkan. Yaitu:
1. Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar
dalam peningkatan derajat kesehatan.Perawat berperan dalam memberikan
pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari
perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi
pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan
pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum.
Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan

7. 7
profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif,
terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.
Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang
jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak
(masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan
yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan
keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian
interprofesional (WHO, 2002).
2. Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992,
Pasal 32, secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan
dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu
keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.Sedang pasal 53,
menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan
hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ditambah
lagi, pasal 53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak
pasien. Disisi lain secara teknis telah berlaku Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan
Praktik Perawat.
3. Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat.Hal ini
karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan
kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada
diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik
yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai
fokus pelayanan (Cohen, 1996). Disamping itu, masyarakat membutuhkan
pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan keperawatan
yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dan
memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan
pelayanan keperawatan.
C. KETENTUAN UMUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
KEPERAWATAN
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

8. 8
1. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan
bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat
keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses
kehidupan manusia.
2. Praktik keperawatan adalah tindakan perawat melalui kolaborasi dengan
klien dan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan
keperawatan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang dilandasi
dengan substansi keilmuan khusus, pengambilan keputusan dan
keterampilan perawat berdasarkan aplikasi prinsip-prinsip ilmu biologis,
psikolologi, sosial, kultural dan spiritual.
3. Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik
keperawatan yang diberikan kepada klien di sarana pelayanan kesehatan
dan tatanan pelayanan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah
keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
4. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan
keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
5. Perawat terdiri dari perawat vokasional, perawat professional dan perawat
profesinoal spesialis
6. Perawat vokasional adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan praktik dengan batasan tertentu dibawah supervisi langsung
maupun tidak langsung oleh Perawat Profesioal dengan sebutan Lisenced
Vocasional Nurse (LVN)
7. Perawat professional adalah tenaga professional yang mandiri, bekerja
secara otonom dan berkolaborasi dengan yang lain dan telah
menyelesaikan program pendidikan profesi keperawatan, telah lulus uji
kompetensi perawat profesional yang dilakukan oleh konsil dengan
sebutan Registered Nurse (RN)
8. Perawat Profesional Spesialis adalah seseorang perawat yang disiapkan
diatas level perawat profesional dan mempunyai kewenangan sebagai
spesialis atau kewenangan yang diperluas dan telah lulus uji kompetensi
perawat profesional spesialis.
9. Konsil adalah Konsil Keperawatan Indonesia yang merupakan suatu
badan otonom, mandiri, non struktural yang bersifat independen.
10. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan
seorang perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di seluruh
Indonesia setelah lulus uji.
11. Registrasi adalah pencatatan resmi oleh konsil terhadap perawat yang
telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempuyai kualifikasi

9. 9
tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melaksanakan
profesinya.
12. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telah
diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
13. Surat Izin Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota kepada perawat yang akan menjalankan praktik keperawatan
setelah memenuhi persyaratan.
14. Surat Ijin Perawat Vokasional (SIPV) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat vokasional yang telah
memenuhi persyaratan.
15. Surat Ijin Perawat Profesional (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat profesional yang telah
memenuhi persyaratan
16. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan praktik keperawatan secara mandiri, berkelompok atau
bersama profesi kesehatan lain.
17. Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan perawat karena masalah
kesehatan aktual atau potensial baik secara langsung maupun tidak langsung
18. Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
19. Kolegium keperawatan adalah kelompok perawat professional dan perawat
profesional spesialis sesuai bidang keilmuan keperawatan yang dibentuk oleh
organisasi profesi keperawatan.
20. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
21. Surat tanda registrasi Perawat dalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Keperawatan Indonesia kepada perawat yang telah diregistrasi.
D. LINGKUP PRAKTEK KEPERAWATAN
Lingkup praktik keperawatan adalah :
1. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan
masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan
kompleks.
2. Memberikan tindakan keperawatan langsung, terapi komplementer,
penyuluhan kesehatan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian
masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam
upaya memandirikan klien.
3. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan kunjungan
rumah.
4. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB,
imunisasi, pertolongan persalinan normal.
5. Melaksanakan program pengobatan dan atau tindakan medik secara
tertulis dari dokter.

10. 10
6. Melaksanakan Program Pemerintah dalam bidang kesehatan
E. LEGISLASI KEPERAWATAN
Merupakan bagian yang integral dari:
1. UU RI no 23 tahun 1992, tentang Kesehatan.
2. PP no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
Legislasi keperawatan:
Pembukaan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yg sdh ada, yg
mempengaruhi ilmu & kiat dalam praktek keperawatan.(Sand,Robles 1981).
Prinsip dasar legislasi keperawatan:
1. Harus jelas perbedaan tiap katagori tenaga keperawatan.
2. Badan yang mengurus legialasi bertanggung jawab terhadap pencatatan.
3. Ada batas waktu minimal masa lesensi.
4. Pembuat lesensi berdasarkan pendidikan dan tugas yang ditetapkan.
5. Kegiatan yang boleh & tidak boleh harus lebih rinci.
6. Info tentang tanggung jawab legal praktek disediakan oleh institusi
pendidikan, profesi, dan badan legislasi.
Tujuan legislasi:
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Memfokuskan kepada masyarakat tentang yan kes yang diberikan dan
tanggung wajab para praktisi profesional.
3. Memelihara kwalitas yan kep.
4. Memberi kejelasan batas wewenang suatu katagori tenaga.
5. Menjamin ada perlindungan hukum bagi perawat.
6. Mmotivasi pengembangan profesi.
7. Meningkatkan profesi tenaga perawat.
F. STANDAR PROFESI PENDIDIKAN KEPERAWATAN
Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi
keperawatan dengan degan melibatkan asosiasi institusi pendidikan
keperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia
Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi
keperawatan, organisasi profesi dapat membentuk Kolegium Keperawatan
Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):
1. Untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis
dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
2. Untuk pendidikan profesi Ners Spesialis disusun oleh Kolegium Ners
Spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.

11. 11
G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPERAWATAN DALAM RUU
KEPERAWATAN
1. Fungsi keperawatan
Pengaturan, pengesahan serta penetapan kompetensi perawat yang
menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan keperawatan.
2. Tugas Keperawatan
Melakukan uji kompetensi dalam registrasi keperwatan
Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik keperwatan untuk
melindungi masyarakat.
3. Wewenang
a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi keperawatan
b. Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi
profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendididkan keperawatan
c. Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh perawat
d. Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan oeh
perawat
e. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan keperawatan
H. LANDASAN HUKUM PROFESI PERAWAT
Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu senantiasa berhubungan dengan
manusia lain dalam masyarakat, senantiasa diatur diantaranya norma agama,
norma etik dan norma hukum. Ketiga norma tersebut, khususnya norma
hukum dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.
Dengan terciptanya ketertiban, ketentraman dan pada kahirnya perdamaian
dalam berkehidupan, diharapkan kepentingan manusia dapat terpenuhi.
Kesehatan, sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang,
pangan, papan dan pendidikan, perlu diatur dengan berbagai piranti hukum.
Sebab pembangunan di bidang kesehatan diperlukan tiga faktor :
1. Perlunya perawatan kesehatan diatur dengan langkah-langkah tindakan
konkrit dari pemerintah.
2. Perlunya pengaturan hukum di lingkungan sistem perawatan kesehatan.
3. Perlunya kejelasan yang membatasi antara perawatan kesehatan dengan
tindakan tertentu.
Ketiga faktor tersebut memerlukan piranti hukum untuk melindungi
pemberi dan penerima jasa kesehatan, agar ada kepastian hukum dalam
melaksanakan tugas profesinya. Dalam pelayanan kesehatan (Yan-Kes), pada

12. 12
dasarnya merupakan hubungan “unik”, karena hubungan tersebut bersifat
interpersonal. Oleh karena itu, tidak saja diatur oleh hukum tetapi juga oleh
etika dan moral. Di dalam konteks ini, saya mencoba memberikan
pemahaman kepada kawan-kawan perawat tentang arti penting peraturan
hukum di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.
Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 3
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Pasal 1 Ayat 4
Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan.Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor:
1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat (sebagai
revisi dari SK No. 647/MENKES/SK/IV/2000)
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 :
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam
maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian
kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh
Indonesia (garis bawah saya).
3. Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis untuk
menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia (garis
bawah saya).
Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 351, 338 bahkan
bisa juga dikenakan pasal 340 KUHP. Salah satu contohnya adalah
pelanggaran yang menyangkut Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang No. 23
tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai
pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran
atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pelanggaran atas pasal
tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82
ayat (1a) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan :

13. 13
“barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenagan dengan sengaja :
melakukan pengobatan dan atau peraywatan sebagaimana dimaksud pasal 32
ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
perorangan/berkelompok (garis bawah saya).
Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk
dalam menjalankan profesi secara baik
BAB III Perizinan, Pasal 8 :
1. Perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan
kesehatan, praktek perorangan/atau berkelompok.
2. Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan
kesehatan harus memiliki SIK (garis bawah saya).
3. Perawat yang melakukan praktek perorangan/berkelompok harus memiliki
SIPP (garis bawah saya).
Pasal 9 Ayat 1
SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2 diperoleh dengan
mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
setempat.
Pasal 10
SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
Pasal 12
SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diperoleh dengan
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setempat.
Surat Ijin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang
diberikan perawat untuk menjalankan praktek perawat.
SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya
keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi yang
lebih tinggi.
Pasal 13
Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan/atau SIPP dilakukan melalui
penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan bidang keperawatan,
kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktek
keperawatan.Perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang
untuk:

14. 14
1. Melaksanakan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan
diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan
dan evaluasi keperawatan
2. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi :
intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling
kesehatan.
3. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dmaksud huruf a
dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan
organisasi profesi.
4. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan
tertulis dari dokter (garis bawah saya).
Pengecualian pasal 15 adalah pasal 20 :
(1). Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien/perorangan, perawat
berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2). Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
Pasal 21
(1).Perawat yang menjalankan praktek perorangan harus mencantumkan SIPP
di ruang prakteknya. (garis bawah saya).
(2).Perawat yang menjalankan praktek perorangan tidak diperbolehkan
memasang papan praktek (garis bawah saya).
Pasal 31
(1). Perawat yang telah mendapatkan SIK aatau SIPP dilarang : menjalankan
praktek selain ketentuan yang tercantum dalam izin tersebut, melakukan
perbuatan bertentangan dengan standar profesi.
(2). Bagi perawat yag memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau
menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain,
dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir a.
Di dalam praktek apabila terjadi pelanggaraan praktek keperawatan,
aparat penegak hukum lebih cenderung mempergunakan Undang-Undang No.
23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan ketentuan Sebagai penutup, saya sangat
berharap adanya pemahaman yang baik dan benar tentang beberapa piranti
hukum yang mengatur pelayanan kesehatan untuk menunjang pelaksanaan
tugas di bidang keperawatan dengan baik dan benar.

15. 15
I. PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWAT
Pasal 36
Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara
perawat dengan klien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan
penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.
Pasal 37
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memililki
SIPV atau SIPP berwenang untuk:
1. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan
diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan
dan evaluasi keperawatan;
2. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan
konseling kesehatan;
3. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang
ditetapkan oleh organisasi profesi;
d. melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum dalam
pasal 4.
Pasal 38
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPV
berwenang untuk :
1. Melakukan tindakan keperawatan dibawah pengawasan perawat yang
memiliki SIPP
2. melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
huruf a harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan
oleh organisasi profesi;
Pasal 39
1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien dan
atau pasien, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan.
2. Dalam keadaan luar biasa/bencana, perawat dapat melakukan tindakan
diluar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau
bencana tersebut.

16. 16
3. Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat melakukan
tindakan diluar kewenangannya sebagai perawat.
4. Ketentuan mengenai daerah yang sulit terjangkau ditetapkan oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui peraturan tersendiri.
Pasal 40
1. Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan
perawat vokasional (LVN).
2. LVN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan
RN.
3. Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada
perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.
Pasal 41
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yang
tidak memiliki SIPV atau SIPP untuk melakukan praktik keperawatan di
sarana pelayanan kesehatan tersebut.
Pasal 42
Hak Klien
Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:
1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 38;
2. Meminta pendapat perawat lain;
3. Mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar
menolak tindakan keperawatan; dan
Pasal 43
Kewajiban Klien
Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai
kewajiban:
1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah
kesehatannya;
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
3. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

17. 17
Pasal 44
Pengungkapan Rahasia Klien
Pengungkapan rahasia klien hanya dapat dilakukan atas dasar:
a. Persetujuan klien
b. Perintah hakim pada sidang pengadilan
c. Ketentuan perundangan yang berlaku
Pasal 45
Hak Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak :
1. Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan
tugas sesuai standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan /atau
keluarganya;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi;
4. Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi
5. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan
dengan tugasnya;
6. Menerima imbalan jasa profesi
Pasal 46
Kewajiban Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban :
1. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan
SOP
2. Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang
mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau
pasien kecuali untuk kepentingan hukum;
4. Menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang berlaku;
5. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan untuk
menyelamatkan iwa

18. 18
6. Menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
ketrampilan keperawatan dalam upaya peningkatan profesionalisme.
Pasal 47
Praktik Mandiri
1. Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok
2. Perawat yang melakukan praktik mandiri mempunyai kewenangan sesuai
dengan pasal 4 huruf a, b, c, d, e, dan f.
3. Kegiatan praktik mandiri meliputi:
a. intervensi mandiri keperawatan, seperti terapi
modalitas/komplementer, konseling, perawatan kebugaran, perawatan
dirumah atau dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
b. pengobatan dan tindakan medik dasar dengan instruksi atau
pengawasan dokter dan protokol dari Ikatan Dokter Indonesia,
4. Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi
persyaratan:
a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;
b. Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi untuk melakukan
asuhan keperawatan
5. Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai
dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh
organisasi profesi.
6. Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik
mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

19. 19
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pelayanan kesehatan Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan
bertujuan untuk:
1. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan
pemberi jasa pelayanan keperawatan.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang
diberikan oleh perawat.
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan
dibutuhkan yaitu :
1. Alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam
peningkatan derajat kesehatan.
2. Alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992,
Pasal 32, secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan
dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu
keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
3. Alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat.
Dalam peringatan Hari Perawat Sedunia ini Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI) lebih mendorong disahkannya Undang-Undang
Praktik Keperawatan. Hal ini disebabkan karena :
1. Keperawatan sebagai profesi memiliki karateristik yaitu, adanya kelompok
pengetahuan (body of knowledge).
2. kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan keperawatan
yang dipelajari dalam suatu sistem pendidikan keperawatan yang formal
dan terstandar menuntut perawat untuk akuntabel terhadap keputusan dan
tindakan yang dilakukannya.
3. perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat
kesehatan

20. 20
Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik
keperawatan :
1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
2. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
3. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.
4. SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979
5. Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980
6. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/1986,
7. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992
Perkembangan Terakhir Ruu Keperawatan
1. Komisi IX sudah mengirim surat ke BALEG DPR RI untuk memproses
inisiatif DPR danmembentuk PANSUS Undang - Undang Keperawatan
2. Sidang Paripurna selasa 09/06/2009 Bpk.Zuber (F-PKS) dan Bpk.Sonny
(F-PDIP)sudahmelakukan Interupsi agar Undang - Undang Keperawatan
di sah kan Tahun ini (2009)
3. PPNI diterima F-Demokrat mendorong pemerintah untuk segera
mensahkan Undang -Undang Keperawatan.
4. PPNI diterima BALEG DPR RI
B. SARAN
1. Pengembangan makalah
Jadi Kita harus ikut serta dalam mendukung segala program
legislasi undang-undang di DPR sehingga apa yang kita harapkan dapat
tercapai dan Indonesia dapat mencapai Kesehatan yang lebih baik dengan
tenaga kesehatan yang berkualitas dan patut untuk di perhitungkan serta
bertanggung jawab.
Perawat Indonesia (lebih dari 500.000) merupakan 60 % dari total
tenaga Kesehatan telah memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia
dengan memberi pelayanan di daerah terpencil, perbatasan, desa-desa
tertinggal, pulau-pulau terluar dan seluruh tatanan pelayanan kesehatan
yang ada di Indonesia. Masyarakat perlu mendapatkan pelayanan
kesehatan yang memadai oleh tenaga perawat yang berkualitas dengan
dasar regulasi yang memadai.Disamping itu bagi perawat juga terlindungi
dari berbagai resiko kerja dan tuntutan hukum.
Selain dihadapkan pada masalah di atas dengan telah di tanda
tanganinya Mutual Recognition Agreement (MRA) di 10 negara ASEAN

21. 21
terutama bidang keperawatan yang akan di berlakukan tahun 2010.
Dimana diantara 10 negara Asean tersebut hanya 3 negara yang belum
memiliki Undang-Undang Keperawatan yaitu; Indonesia, Laos dan
Vietnam. Maka dapat dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia akan
menjadi sasaran empuk tenaga-tenaga kesehatan asing, tenaga perawat
dalam negeri terpinggirkan, pengakuan rendah dan gaji yang tidak
memadai.
Lalu bagaimanakah bentuk draf Rancangan UU Praktik Keperawatan yang
telah siap untuk di Undangkan tersebut. Ada baiknya, atas dasar niat baik
untuk menyebarluaskan Rancangan UU tersebut, kami coba tampilkan
dengan harapan agar dapat dipelajari oleh seluruh Perawat Indonesia
khususnya dan profesi kesehatan lain serta masyarakat umumnya
2. Saran untuk BEM
Semoga tetap menjadih lebih baik lagi, tetap mempertahankan
jiwa sosial yang dimiliki para kader BEM, dan bisa lebih membimbing
dan menjadi contoh yang baik. Semoga BEM adalah jembatan
persaudaraan bagi setiap organisasi yang ada di dalam kampus. Mampu
menaungi dan merangkul dari banyaknya segi pendapat dan kemukaan
dan kemudian di gabungkan menjadi satu yang mempunya satu makna
yaitu untuk kepentingan bersama dan kebaikan kampus tercinta.

22. 22
DAFTAR PUSTAKA
Priharjo Robert.2008. Konsep dan Prespektif Praktik Keperawatan Profesion: Jakarta
Kementrian kesehatan republic Indonesia. 2013. Undang-undang keperawatan :
Jakarta
Mukti, Ali gufron. 2010. Rencana kebijakan pemerintah dalam RUU
keperawatannasional, kemenkes RI: Surabaya
www.RUU-kesehatan.go.id
https://id-id.facebook.com/... RUU keperawatan
http://puskesmassungkai.wordpress.com/2009/08/30/undang-undang-keperawatan-
hak-perawat-indonesia-untuk-mendapatkan-legislasi-profesi/