Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 dan perubahannya melarang instansi pemerintah mengangkat tenaga honorer. Gubernur dan bupati dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis, dan pemerintah tidak akan mengangkat mantan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Gubernur dan bupati yang masih mengangkat tenaga honorer akan ditanggungjawabkan.

1. Di jajaraninstansipemerintah di seluruh Indonesia
telahditegaskandengandilarangmengangkattenagahonorersejaktahun 2005halini di
tekankandenganPeraturanPemerintahNomor 48 tahun 2005 Pasal 8 yang berbunyi :
"SejakditetapkannyaPeraturanPemerintahini, semuaPejabatPembinaKepegawaiandanpejabat
lain di lingkunganinstansi, dilarangmengangkattenagahonoreratau yang sejenis,
kecualiditetapkandenganPeraturanPemerintah."
sebagaimanadiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 43 tahun 2007
dansebagaimanabeberapa kali diubah, terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 56 tahun
2012 ditegaskankembali "SejakditetapkannyaPeraturanPemerintahini,
semuaPejabatPembinaKepegawaiandanpejabat lain di lingkunganinstansi,
dilarangmengangkattenagahonoreratau yang sejenis,
kecualiditetapkandenganPeraturanPemerintah."
Sehubungandenganhaltersebut di atas, kami tegaskanbahwa :
GubernurdanBupati/Walikota di larangmengangkattenagahonoreratau yang
sejenisnya
Pemerintahtidakakanmengangkatlagitenagahonoreratau yang
sejenisnyamenjadiCalonPegawaiNegeriSipil
BagiGubernur, Walikota/Bupati yang
masihmelakukanpengangkatantenagahonorerdansejenisnya,
makakonsekuensidandampakpengangkatantenagahonoreratausejenisnyamenjaditangg
ungjawabPemerintah Daerah.