1. LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
Pada Sub Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Bogor
Oleh:
ANNISSA APRILIA FITRIANI
010108179
Bagian H.T.N., H.A.N., H.I.
dan Hukum Acara Administrasi Negara
Konsentrasi Hukum Pemerintahan
Di bawah bimbingan :
Agus Satory, S.H., M.H.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2011
2. LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
Tentang
Sub Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bogor
Menyetujui :
Panitera Muda Perdata Dosen Pembimbing
Pengadilan Negeri Bogor
(Noverini, S.H.) (Agus Satory, S.H., M.H.)
NIP. 220000969
Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pakuan
(Dr. Sri Utari, S.H., M.H.)
3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemilihan Tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat) tidak berdasar
kekuasaan belaka (Machstaat). Ini mengandung arti bahwa negara termasuk di
dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam
melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh hukum, atau harus
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip dari sistem ini merupakan
pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diwujudkan dalam peraturan-peraturan hukum tertulis dan hukum yang tidak
tertulis.1
Bila dihubungkan dengan kenyataan sekarang ini banyak pendapat yang
menyatakan bahwa pembangunan bathiniah, khususnya di bidang hukum
keadaannya semakin memprihatinkan dan semakin terpuruk. Pelanggaran hukum
dan pelecehan hukum terjadi dimana-mana, kewibawaan hukum dan kepatuhan
kepada hukum makin jauh dari kenyataan, apalagi bila dihubungkan dengan
keadaan yang akan kita hadapi bersama yaitu dalam proses globalisasi yang akan
menyebabkan masuknya pranata-pranata hukum baru, khususnya Hukum
1
Departemen Kehakiman R.I., Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970, (Jakarta: Ditjenkumdang, 1984), hal. 17.
4. Ekonomi / Business Law ke Indonesia, hal mana tidak dapat dielakkan karena
merupakan suatu kebutuhan.
Kesemua fakta-fakta tersebut menunjukkan semakin pentingnya peranan
hukum khususnya peranan badan peradilan pada masa sekarang dan masa yang
akan datang yang merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pihak-
pihak yang bergelut dibidang hukum, apakah dapat mengimbangi atau akan
tertinggal dari perkembangan dunia dewasa ini khususnya dibidang hukum.
Konsekuensi dari tantangan tantangan itu semua adalah salah satunya diperlukan
persiapan-persiapan dan kesiapan dari sumber daya manusia dibidang hukum itu
sendiri yaitu diperlukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan dan
memantapkan kedudukan dari badan-badan peradilan di Indonesia pada masa
kini dan masa yang akan datang.
Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk
mengetahui secara langsung dan menganalisis masalah-masalah yang
berhubungan dengan seluk beluk dan praktik-praktik badan peradilan, khususnya
peradilan umum, untuk dijadikan latar belakang Kuliah Kerja Lapangan bagi
penulis sesuai dengan bidang ilmu yang sedang digeluti oleh penulis.
Pengadilan Negeri Bogor adalah salah satu lembaga peradilan sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang berwenang
memeriksa memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
5. sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan
yang memberikan pengayoman kepada para justitiabelen Pengadilan Negeri
merupakan tumpuan pertama dalam menyelesaikan setiap sengketa hukum, baik
sengketa hukum antara sesama warganegara atau badan hukum ataupun antara
warganegara dengan penguasa, maka sesuai dengan sistem negara hukum yang
kita anut seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 maka apabila ditempuh proses penegakan hukum melalui
peradilan, hal ini menyangkut dan ikut berperannya profesi penegak hukum dan
pelaksanaan dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku.2
Dari hal-hal tersebut di atas maka penulis mencoba untuk mengetahui
secara langsung dan menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan
seluk beluk dan praktik-praktik badan peradilan, khususnya peradilan umum,
yang dalam hal ini penulis memilih tempat di Pengadilan Negeri Bogor sebagai
salah satu lingkungan peradilan yang termaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam hal-hal yang
erat kaitannya dengan bidang disiplin ilmu yang diselenggarakan di Fakultas
Hukum Universitas Pakuan Bogor yang menuntut peningkatan profesionalisme
mahasiswa untuk mengetahui dan mengenal langsung praktek-praktek yang yang
ada dalam sistem lembaga hukum, khususnya dalam hal ini lembaga peradilan
umum yang ada di Pengadilan Negeri Bogor.
2
H.R.Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum, (Jakarta: Ikahi, 1998), hal .65.
6. B. Dasar Hukum
Hukum itu hidup, dinamis, bergerak serasi dengan perubahan-perubahan
yang terjadi dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan istilah dalam hukum “ibi
ius ubi societas” maka di dalam lapangan hukum antara hukum yang sedang
berlaku dengan masa yang lampau erat sekali hubungannya.3 Bahwa eratnya
hubungan hukum yang lampau dengan hukum yang berlaku sekarang tampak
dengan adanya aturan ketentuan peralihan pada hampir setiap perubahan
peraturan atau atau pada isi konsideran daripada peraturan baru tersebut.
Hal di atas berlaku pula pada dasar hukum badan peradilan yang terdapat
di Indonesia, yaitu terlihat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang berhubungan
dengan peradilan di Indonesia sejak proklamasi terdapat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Tentang Kekuasaan
Kehakiman yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Selanjutnya
tidak boleh dilupakan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pasal II yang berbunyi segala badan negara dan peraturan
yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
undang-undang dasar ini.
3
Sudikno Mertokusumo, “Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak
1942 dan Apakah Kemanpaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia,” (Disertasi Doktor Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, 1971), hal. 6.
7. Tentang susunan, kekuasaan serta acara pada badan peradilan di zaman
Republik Indonesia secara garis besar sama dengan susunan, kekuasaan, serta
acara dari pada badan-badan pengadilan di zaman pendudukan Jepang, yaitu
seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 dan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1945.4 Berbagai undang-undang yang
mengatur tentang kedudukan, peranan, tugas, dan wewenang aparatur hukum
dewasa ini telah ditetapkan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. dan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan
bahwa “Mahkamah Agung adalah Pengadilan tertinggi dari semua Lingkungan
4
Ibid., hal. 4.
8. Peradilan”5. Dalam Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman disebut bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
Pengadilan dalam Lingkungan:
a) Peradilan Umum;
b) Peradilan Agama;
c) Peradilan Militer;
d) Peradilan Tata Usaha Negara
e) Mahkamah Konstitusi;6
Dasar Hukum Pengadilan Negeri sebagai salah satu Peradilan Umum
Tingkat Pertama diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/009/SK/II/2004
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.
5
Indonesia (1), Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2009, LN
No.3 Tahun 2009, TLN No. 4958, ps. 2.
6
Indonesia (2), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009,
LN No.19 tahun 2009, TLN No. 2958, ps.18.
9. Dalam undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai
eksistensi Pengadilan Negeri serta susunan, kekuasaan serta tata kerja
administrasi pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Bogor
Pengadilan Negeri Bogor sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan
Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan
tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.7
Selain menjalankan tugas pokoknya peradilan, Pengadilan Negeri Bogor
diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang, antara lain
memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum, kepada
lembaga kenegaraan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, apabila diminta.
Pengadilan Negeri Bogor bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan satiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan
kewenangan mengadili pada tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas
tersebut kemungkinan dapat terjadi adanya titik singgung dalam kewenangan
mengadili antar badan peradilan, sehingga menimbulkan sengketa kewenangan
7
Mahkamah Agung R.I., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I,
(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993), hal. 1.
10. yang dapat berupa sengketa kewenangan relatif atau kewenangan absolut, yang
penyelesaiannya dilakukan oleh badan peradilan tingkat banding (dalam hal
kewenangan realatif) dan oleh Mahkamah Agung (dalam hal kewenangan
absolut).8
Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi
pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam
administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariat, hal mana dimaksudkan
selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga
akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Negeri
Bogor sebagai pengadilan tingkat pertama yang didukung oleh unit kepaniteraan
dan kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas. Sesuai dengan bidangnya
pelaksanaan tugas pokok badan peradilan umum dalam hal menerima,
memeriksa, mengadili perkara perdata dan perkara pidana.
Dari macamnya tugas pokok tersebut, terlihat bahwa tugas pokok bidang
peradilan selain menyangkut tugas pokok dibidang peradilan, menyangkut pula
tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kepaniteraan, yakni hal-hal yang
berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti
dan surat lainnya yang harus disimpan di kepaniteraan.
8
Ibid.
11. Untuk selanjutnya tugas pokok Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor
diatur dalam:
1. Pasal 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor
KMA/009/SK/II/2004 menyebutkan mengenai tugas dari masing-masing
Kepaniteraan pada Pengadilan Kelas I (satu) B yaitu:
a. Urusan Kepaniteraan Perdata mempunyai tugas melakukan administrasi
perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas
perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan
masalah perkara Perdata.
b. Urusan Kepaniteraan Pidana mempunyai tugas melakukan administrasi
perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas yang masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara
Pidana dan barang bukti.
c. Urusan Kepaniteraan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan,
mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun
laporan perkara, menyimpan arsip perkara, Penasihat Hukum dan Badan
Hukum, Administrasi Kewarganegaraan, Balai Harta Peninggalan dan
Administrasi yang berhubungan dengan Catatan Sipil dan tugas lain
yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
12. 2. Pasal 10 Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/009/SK/II/2004
mengatur mengenai kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan Kelas I B
yaitu :
a. Kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan Kelas I (satu) B terdiri dari
Panitera Pengganti dan Jurusita yang dalan melaksanakan tugasnya
dikoordinasikan oleh Panitera.
b. Jumlah Tenaga Fungsional Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I
(satu) B ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja. Jenjang jabatan
fungsional Kepaniteraan diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
D. Kedudukan dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bogor
Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 bagian kedua dari
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan mengenai
pelaksana Kekuasaan Kehakiman, dan kedudukan Pengadilan Negeri.
Pasal 2 berbunyi:
“Peradilan Umum adalah salah satu Pelaksana Kekuasaan
Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan.“
13. Pasal 3 yang berbunyi :
(1) “Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum
dilaksanakan oleh:
a. Pengadilan Negeri;
b. Pengadilan Tinggi;
(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi.”
Bagian Ketiga Pasal 4 yang mengatur mengenai kedudukan dari Pengadilan
Negeri:
1. Pengadilan Negeri berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten, dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
2. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya
meliputi wilayah provinsi.
Dengan demikian tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor
berkedudukan di wilayah kota dalam hal ini Kota Bogor, yang daerah hukumnya
meliputi 40 (empat puluh) Kecamatan yang ada di Kota Bogor, yang sekarang
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998
tanggal 12 Januari 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong maka
wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut menjadi terbagi dua, dimana wilayah
hukum Pengadilan Negeri Bogor hanya meliputi 6 (enam) kecamatan yang ada di
Kota Bogor selebihnya menjadi kewenangan wilayah hukum Pengadilan Negeri
Cibinong.
14. Secara umum susunan organisasi Pengadilan Negeri Bogor berinduk
kepada satu atap lembaga hukum, yaitu Mahkamah Agung yang merupakan
induk organisatoris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dikenal adanya peradilan tingkat pertama, tingkat
banding di empat lingkungan peradilan yang kesemuanya berpuncak ke
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat Kasasi. Pengadilan Negeri Bogor
seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum merupakan badan peradilan tingkat pertama yang bertugas menerima,
memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.9
Pengadilan Negeri Bogor adalah merupakan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama
dengan penggolongan kelas I (satu) B. Penggolongan dalam kelas I (satu) B ini
adalah dilihat dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan menurut peraturan yang
berlaku.
Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bogor menurut kedudukan dan
penggolongannya terdiri dari:
1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Hakim;
4. Panitera/Sekretaris;
9
Indonesia (3), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, LN
No. 158 Tahun 2009, TLN No. 5077, ps.6.
15. 5. Panitera Pengganti;
6. Jurusita Pengganti;
7. Wakil Ketua Sekretaris;
8. Panitera Muda Perdata;
9. Panitera Muda Pidana;
10. Panitera Muda Hukum;
11. Bagian Urusan Keuangan;
12. Bagian Urusan Personalia;
13. Bagian Urusan Umum.
17. KETERANGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI BOGOR
Ketua : Budi Santoso, S.H.
Wakil Ketua : Gusrizal, S.H., M.Hum.
Hakim : 1. Andi Astara, S.H.
2. Tirolan Nainggolan, S.H.
3. Hj. Sri Asmarani, S.H., C.N.
4. Agus Widodo, S.H., M.Hum.
5. Djoni Witanto, S.H.
Panitera/Sekretaris : Fahrul Siregar, S.H.
Wakil Panitera : Watty Wiarti, S.H.
Wakil Sekretaris : Gusti Hartin
Panitera Muda Perdata : Noverini, S.H.
Panitera Muda Pidana : Martua Manik, S.H.
Panitera Muda Hukum : Hj. Sumiati R. S., S.H.
Bagian Urusan Keuangan : Komarudin
Bagian Urusan Personalia : Cecep Supriadi
Bagian Urusan Umum : Agung Trimardiyanto, S.H.
18. BAB II
ANALISIS
A. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Kepaniteraan Perdata Ditinjau
dari Segi Hukum Positif
Tugas dan fungsi dari Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri
Bogor yaitu :
1. Melakukan administrasi perkara;
2. Mempersiapkan persidangan;
3. Menyimpan berkas-berkas perkara yang masih berjalan;
4. Urusan lain yang ada hubungannya dengan masalah perkara perdata dan
barang bukti lainnya.
Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah merupakan unsur pembantu
pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua
Pengadilan Negeri dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini dipimpin oleh
seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera.10
Tugas dan fungsi peradilan umum, salah satu pelaksanaannya adalah di
Pengadilan Negeri Bogor yang meliputi :
1. Bidang Administrasi Perkara.
2. Bidang Teknis Peradilan.
10
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Nomor KMA/009/SK/II/2004.
19. 3. Bidang Ekstra Yustisial.
1. Tugas Kepaniteraan Perdata
Kepaniteraan Perdata mempunyai tugas melakukan administrasi
perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas
perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan
masalah perkara perdata yaitu :
a. Menerima gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi,
peninjauan kembali, eksekusi dan permohonan somasi;
b. Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan
verstek dan tidak didaftar sebagai perkara baru;
c. Permohonan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) didaftarkan
sebagai perkara baru dalam gugatan;
d. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam Surat
Keterangan Untuk Membayar (SKUM);
e. Menetapkan biaya panjar perkara yang ditaksir dengan
mempertimbangkan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak;
f. Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara
perdata sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;
g. Atas permintaan para pihak yang berperkara menyiapkan dan
menyerahkan salinan putusan pengadilan;
20. h. Menerima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi,
kontra memori kasasi, jawaban atau alasan peninjauan kembali,
penerimaan akta notaris dan pendaftaran bukan berbadan hukum.
2. Fungsi Kepaniteraan Perdata
Fungsi dari Kepaniteraan Perdata di Pengadilan Negeri Bogor yaitu:
a. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan
persidangan;
b. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi
keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara
perdata;
c. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara
dan yurisprudensi;
d. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.11
3. Hal-hal yang Merupakan Wewenang Kepaniteraan Perdata
11
Mahkamah Agung, bagian kesatu, bidang Kepaniteraan.
21. a. Perkara Gugatan
Berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat
permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya.
Surat permintaan di dalam praktik disebut surat gugatan atau surat
gugat, karena gugatan harus diajukan dengan surat maka bagi
mereka yang buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan
gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar
dibuatkannya surat gugat berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR.
Menurut Pasal 8 Rv, gugatan terdiri atas identitas para pihak, posita
(fundamentum petendi) yaitu dalil adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar serta alasan tuntutan (middelen van den eis),
petitum berisi hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim
atau pengadilan. Hal-hal yang termasuk perkara gugatan antara lain:
1) Onrechmatige daad, yaitu perbuatan melawan hukum atau
melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata
dan pasal tersebut merumuskan bahwa setiap perbuatan yang
menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang lain
yang karena salahnya itu untuk mengganti kerugian yang
timbul tersebut;12
12
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk
Wetboek], (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), ps. 1365.
22. 2) Wanprestasi atau ingkar janji, yaitu berhubungan erat dengan
adanya perkataan antar para pihak dan apabila salah satu pihak
ingkar janji, maka itu menjadi alasan pihak lainnya untuk
mengajukan gugatan;
3) Gugat cerai, yaitu keinginan untuk memutuskan hubungan
perkawinan dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975
mengenai Aturan Pelaksanaan.13
b. Perkara Penetapan
Dianggap sama dengan gugatan yaitu permohonan mengenai
penetapan dan di dalam permohonan penetapan tidak dikenal
tergugat sebagai lawan berperkara, melainkan hanya menetapkan
keabsahan dari keadaan tertentu seperti :
1) Permohonan penetapan ahli waris;
2) Permohonan penetapan menyatakan pailit;
3) Permohonan izin berpoligami;
4) Permohonan kewarganegaraan Indonesia.
13
Indonesia (4), Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1
Tahun 1974, TLN No. 3019, ps. 40.
23. B. Analisis Tentang Hubungan Tugas/Wewenang Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Kota Bogor dengan Masyarakat
Dalam suatu negara hukum berlaku 3 asas pokok yang merupakan ciri-
ciri utama setiap negara hukum yakni: 1. Asas legalitas, 2. Asas pengakuan
adanya hak dan kewajiban asasi manusia, dan 3. Adanya asas peradilan yang
bebas. Bila salah satu asas ini tidak terpenuhi, maka negara itu belum dapat
diklasifikasikan sebagai negara hukum. Persyaratan tersebut telah tercantum
dalam konstitusi kita, sehingga kita merupakan negara hukum dengan ciri khas
Indonesia.14
Di Indonesia, hukum berfungsi sebagai pengayom bagi negara dan
segenap warga negara maka salah satu fungsi dari pengadilan pada pokoknya
adalah untuk memberikan pengayoman dan jaminan perlindungan hukum
kepada setiap warga negara. Dalam hubungannya dengan masyarakat tugas dari
pengadilan in casu Pengadilan Negeri Bogor sebagai salah satu badan peradilan
adalah merupakan tumpuan pertama bagi warga masyarakat pencari keadilan.
Tugas pokok Pengadilan Negeri Bogor pada umumnya berdasarkan Pasal
50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yaitu:
14
H. R. Purwoto Gandasubrata, Op. Cit., hal. 32.
24. “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,
memutuskan dan meyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata
di tingkat pertama.”
Kembali pada masalah tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Bogor
dalam memberikan pelayanan kepada para justitiabelen tersebut disesuaikan
dengan wilayah hukumnya yaitu berdasarkan Bagian Ketiga Pasal 4 yang
mengatur mengenai kedudukan dari pengadilan negeri :
“Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota
Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya
atau Kabupaten.”
Mengenai yurisdiksi Pengadilan Negeri Bogor dewasa ini yang tadinya
daerah hukumnya meliputi 40 (empat puluh) kecamatan yang ada di Kotamadya
Bogor, sekarang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1998 tanggal 12 Januari 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri
Cibinong, maka wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut menjadi terbagi
dua, yakni wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor hanya meliputi 6 (enam)
kecamatan yang ada di Kota Bogor selebihnya menjadi kewenangan wilayah
hukum Pengadilan Negeri Cibinong.
25. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan fungsinya yang
proporsional adalah:
1. Urusan Kepaniteraan Perdata
2. Urusan Kepaniteraan Pidana
3. Urusan Kepaniteraan Hukum
Fungsi lain pengadilan yang berhubungan dengan kemasyarakatan adalah
pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat yang tidak mampu dalam
hal perkara Pidana dan Perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 Bab VII
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
mengatur Bantuan Hukum dan Instruksi Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.03-
UM.06.02 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Menteri
Kehakiman R.I. No.M.24-UM.06.03 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu
Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
menyatakan “Program bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan
beban hidup bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka
juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan
hukum.”15
15
Departemen Kehakiman R.I., Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang
Mampu, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 1997), hal.
9.
26. BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pengadilan Negeri Bogor merupakan salah satu badan pelaksana peradilan di
Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum merupakan badan peradilan tingkat pertama yang
bertugas menerima memeriksan dan menyelesaikan perkara-perkara yang
diajukan kepadanya.
2. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Bogor adalah memberikan pengayoman dan
memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga masyarakat pencari
keadilan demi tercapainya cita-cita negara yang berlandaskan hukum di
Indonesia.
3. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya Pengadilan Negeri Bogor menurut
susunannya terdiri dari: Urusan Kepaniteraan Perdata, Urusan Kepaniteraan
Pidana, Urusan Kepaniteraan Hukum dan Kelompok Tenaga Fungsional
Kepaniteraan yang kesemua bagian-bagian tersebut mempunyai tugas masing-
masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. 4. Tugas pokok Pengadilan Negeri Bogor yang berkaitan dengan penyelesaian
perkara salah satunya dilaksanakan oleh Sub Kepaniteraan Perdata yang
tugasnya antara lain: melakukan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan
urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
B. Saran
1. Demi tercapainya tujuan peradilan dalam penegakan hukum meskipun masih
ada kekurangan dalam pelaksanaan pengabdian dan pelayanan hukum kepada
masyarakat namun hendaknya diharapkan anggota masyarakat memberikan
kesempatan, kepercayaan dan dorongan kepada para pengabdi dan penegak
hukum agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sewajarnya.
2. Para pengabdi/penegak hukum harus dapat membuktikan akan kemampuan
dan keterampilan profesionalismenya dan dapat berkarya sebagaimana
mestinya.
3. Peningkatan disiplin dalam pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan perlu
lebih ditingkatkan guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan
yang cepat sederhana dan biaya murah.
28. DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Amandemen Keempat.
________. Undang-Undang tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN
No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
________. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. UU Nomor 3 Tahun
2009. LN No. 3 Tahun 2009. TLN No. 4958.
________. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48
Tahun 2009. LN No. 19 Tahun 2009. TLN No. 2958.
________. Undang-Undang tentang Peradilan Umum. UU Nomor 49 Tahun
2009. LN No. 158 Tahun 2009. TLN No. 5077.
B. Buku
Departemen Kehakiman R.I. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970. Jakarta: Ditjenkumdang, 1984.
Departemen Kehakiman R.I. Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat
yang Kurang Mampu. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Umum
dan Peradilan Tata-Usaha Negara, 1997.
Gandasubrata, Purwoto S. Renungan Hukum. Jakarta: Ikahi, 1998.
29. Mahkamah Agung R.I. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan Buku I. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia,
1993.
Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
C. Lain-lain
Mertokusumo, Sudikno. “Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di
Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanpaatannya Bagi Kita
Bangsa Indonesia.” Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada,
Jogjakarta, 1971.
Mahkamah Agung R.I. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Nomor KMA/009/SK/II/2004.
30. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAKUAN
DAFTAR HADIR KULIAH KERJA LAPANGAN
NAMA : ANNISSA APRILIA FITRIANI
NOMOR POKOK : 010108179
KONSENTRASI : HUKUM PEMERINTAHAN
INSTANSI/LEMBAGA : PENGADILAN NEGERI BOGOR
ALAMAT INSTANSI : JL. PENGADILAN NO. 10 – BOGOR
PUKUL
NO HARI/TANGGAL MATERI KKL PARAF
Datang Pergi
Perkenalan dengan Staf PN Bogor
1 Rabu, 6 April 2011 8:00 16:00 Penjelasan umum tentang
PN Bogor
Dasar hukum keberadaan
2 Kamis, 7 April 2011 8:00 16:00 PN Bogor
Menyusun arsip gugatan
Tugas & wewenang PN Bogor
3 Kamis, 14 April 2011 8:00 16:00
Menyusun arsip gugatan
Susunan organisasi PN Bogor &
4 Jumat, 15 April 2011 8:00 16:00 Kepaniteraan Perdata
Menyusun arsip gugatan
Pelaksanaan tugas & fungsi
Sub Kepaniteraan Perdata
5 Kamis, 26 Mei 2011 8:00 16:00
PN Bogor
Menyusun arsip eksekusi
31. Peranan PN Bogor terhadap
6 Jumat, 27 Mei 2011 8:00 16:00 masyarakat
Menyusun arsip eksekusi
Mempelajari wilayah hukum
7 Rabu, 8 Juni 2011 8:00 16:00 PN Bogor
Menyusun arsip eksekusi
UU yang berkaitan dengan
8 Kamis, 9 Juni 2011 8:00 16:00 PN Bogor
Menyusun arsip eksekusi
Mengetahui, Bogor, Juli 2011
Instansi/lembaga, Peserta KKL,
Noverini, S.H. Annissa Aprilia Fitriani
NIP.220000969
32. STRUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BOGOR
PANITERA
MUDA
PERDATA
STAF /
BAGIAN
KASIR
MEJA KEDUA MEJA KETIGA
STAF BAGIAN STAF BAGIAN STAF STAF
PERKARA PERKARA BAGIAN BAGIAN
PERMOHONAN GUGATAN BANDING KASASI / PK
STAF
