SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 35
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Standar Kompetisi
Memahami APBN dan
APBD.
Kompetisi Dasar
• Menjelaskan pengertian, fungsi,
dan tujuan APBN dan APBD.
• Mengidentifikasi sumber-
sumber penerimaan dan
pengeluaran pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
• Mendeskripsikan kebijakan
pemerintah di bidang fiskal.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Indikator
• Menjelaskan pengaruh dan
pentingnya anggaran
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
• Mengidentifikasi sumber-
sumber pendapatan negara dan
jumlah APBN dan APBD.
• Menjelaskan macam-macam
kebijakan fiskal yang berlaku
di Indonesia.
• Mengidentifikasi pengeluaran
negara dalam APBN dan APBD.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
APBN
Pengertian APBN
APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara) APBN adalah anggaran
pendapatan dan belanja negara Republik
Indonesia setiap tahun yang telah disetujui
oleh anggota DPR.
APBN merupakan sebuah daftar
sistematis dan terperinci yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran
negara selama satu tahun untuk membiayai
kegiatan-kegiatan pemerintah yang
bersangkutan.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
APBD
Pengertian APBD
APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) adalah anggaran
pendapatan dan belanja daerah setiap
tahun yang telah disetujui oleh anggota
DPRD.
APBD merupakan sebuah daftar
sistematis dan terperinci yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran
daerah selama satu tahun.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Fungsi APBN
Fungsi APBN dan APBD antara
lain untuk membiayai pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan
pembangunan ekonomi,
meningkatakan pendapatan
nasional, mencapai stabilitas
perekonomian, dan menentukan
arah serta prioritas pembangunan
secara umum.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Fungsi - Fungsi APBD
1. Fungsi otorisasi maksudnya anggaran daerah menjadi dasar
untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun
bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan
tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan maksudnya anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada
tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan maksudnya anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Fungsi alokasi mengandung maksudnya anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi maksudnya kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Tujuan APBN & APBD
sebagai pedoman penerimaan dan
pengeluaran negara
dalam melaksanakan tugas kenegaraan
untuk
meningkatkan produksi, memberi
kesempatan kerja, dan
menumbuhkan perekonomian, untuk
mencapai
kemakmuran masyarakat
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Sumber-sumber penerimaan
negara
Sumber-sumber penerimaan yaitu
menjelaskan dari mana sebuah anggaran
biaya itu di dapatkan oleh pemerintah
pusat maupun daerah yang nantinya akan
digunakan sebagai APBN atau APBD
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
1. Pajak
Pajak merupakan pungutan yang
dilakukan oleh pemerintah
(pusat/daerah) terhadap wajib pajak
tertentu berdasarkan undang-undang
(pemungutannya dapat dipaksakan)
tanpa ada imbalan langsung bagi
pembayarnya,pajak juga terbagi
menjadi 2 golongan yaitu:
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
1.Pajak pusat
• Yaitu Pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat (dalam hal ini
dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak) guna membiayai rumah tangga
pemerintahan pusat dan tercantum
dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).Besaran dan
bentuk pajak daerah ditetapkan
melalui undang-undang dan PP/Perpu
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Pajak pusat terdiri atas:
-Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
(PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPn-BM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
- Bea Meterai
- Bea Masuk
- Cukai
- Pajak ekspor
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
2.Pajak Daerah
adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
(dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah /
Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah
tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah (Perda)
Terdiri atas:
• - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
- Pajak Reklame
- Pajak Hiburan
- Pajak Bahan Bakar
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
2.Retribusi
yaitu merupakan pungutan yang
dilakukan oleh pemerintah
(pusat/daerah) berdasarkan
undang-undang (pemungutannya
dapat dipaksakan) di mana
pemerintah memberikan imbalan
langsung bagi pembayarnya.
Contoh, pelayanan medis di rumah
sakit milik pemerintah, pelayanaan
perpakiran oleh pemerintah,
pembayaran uang sekolah, dll
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
3. Keuntungan
BUMN/BUMD
Sebagai pemilik BUMN, pemerintah
pusat berhak memperoleh bagian laba
yang diperoleh BUMN. Demikian pula
dengan BUMD, pemerintah daerah
sebagai pemilik BUMD berhak
memperoleh bagian laba BUMD
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
4. Denda dan Sita
Pemerintah berhak memungut denda atau
menyita asset milik masyarakat, apabila
masyarakat (individu/kelompok/organisasi)
diketahui telah melanggar peraturan
pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran
lalulintas, denda ketentuan peraturan
perpajakan, penyitaan barang-barang illegal,
penyitaan jaminan atas hutang yang tidak
tertagih, dll
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
5.Pencetakan uang
Pencetakan uang umumnya
dilakukan pemerintah dalam
rangka menutup defisit anggaran,
apabila tidak ada alternatif lain
yang dapat ditempuh pemerintah.
Penentuan besarnya jumlah uang
yang dicetak harus dilakukan
dengan cermat, agar pencetakan
uang tidak menimbulkan inflasi
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
6.Pinjaman
Pinjaman pemerintah merupakan sumber
penerimaan negara, yang dilakukan apabila
terjadi defisit anggaran. Pinjaman
pemerintah dikemudian hari akan menjadi
beban pemerintah, karena pinjaman
tersebut harus dibayar kembali, berikut
dengan bunganya. Pinjaman dapat
diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah,
institusi perbankan, institusi non bank,
maupun individu
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
7.Sumbangan, hadiah, dan
hibah
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat
diperoleh pemerintah dari individu, institusi,
atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan
hibah dapat diperoleh dari dalam maupun
luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah
untuk mengembalikan sumbangan, hadiah,
atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah
bukan penerimaan pemerintah yang dapat
dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan
dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah,
atau hibah.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Pengeluaran negara
Berdasarkan institusi yang
menanganinya, pengeluaran
negara dibedakan menjadi:
- Pengeluaran Pemerintah Pusat
- Pengeluaran Pemerintah Daerah
Propinsi
- Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
• 1. Pengeluaran Pemerintah Pusat
Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan
menjadi:
a. Pengeluaran untuk Belanja
a.1 Belanja Pemerintah Pusat
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Pembayaran Bunga Utang
• Subsidi
• Belanja Hibah
• Bantuan Sosial
• Belanja Lain-lain
a. 2 Dana yang dialokasikan ke Daerah
• Dana Perimbangan
• Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
b. Pengeluaran untuk Pembiayaan
• Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
• Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
• Pembiayaan lain-lain
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
• 2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi
Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
• a. Pengeluaran untuk Belanja
a.1 Belanja Operasi
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja perjalanan Dinas
• Belanja Pinjaman
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Operasi Lainnya
a.2 Belanja Modal, terdiri dari:
• Belanja Aset Tetap
• Belanja aset lain-lain
• Belanja tak tersangka
• b. Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dari
• Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
• Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota
• Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
c. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri
dari:
• Pembayaran Pokok Pinjaman
• Penyertaan modal pemerintah
• Belanja investasi Permanen
Pemberian pinjaman jangka panjang.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi
Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara
dibedakan menjadi:
a. Pengeluaran untuk Belanja
a.1 Belanja Operasi, yang terdiri dari
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja perjalanan Dinas
• Belanja Pinjaman
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Operasi Lainnya
a.2 Belanja Modal, terdiri dari:
• Belanja Aset Tetap
• Belanja aset lain-lain
• a.3 Belanja tak tersangka
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
b. Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan,
terdiri dari
• Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan
• Bagi hasil retribusi ke
Desa/Kelurahan
• Bagi hasil pendapatan lainnya ke
Desa/Kelurahan
c. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri
dari
• Pembayaran Pokok Pinjaman
• Penyertaan modal pemerintah
• Pemberian pinjaman kepada
BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala
Daerah otonom Lainnya
Lanjutan
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Pengertian kebijakan fiskal
suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan kondisi perekonomian untuk
menjadi lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan ini mirip dengan kebijakan
moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar, namun kebijakan fiskal lebih
mekankan pada pengaturan pendapatan
dan belanja pemerintah.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Kebijakan Anggaran /
Politik Anggaran
• 1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal
Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara
guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya
sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
• 2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal
Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus
dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi
yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan
tekanan permintaan.
• 3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik
anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran
serta meningkatkan disiplin.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
CONTOH SOAL
1. Apa yang dimaksud anggaran defisit?
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah
untuk membuat pengeluaran lebih besar dari
pemasukan negara guna memberi stimulus pada
perekonomian
2. Apakah yang dimaksud dengan
kebijakan fiskal?
suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan kondisi perekonomian untuk
menjadi lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
3. Jelaskan maksud dari fungsi
otorisasi?
Fungsi otorisasi maksudnya anggaran daerah
menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan
dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa
dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak
memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
4. Jelaskan maksud dari fungsi
stabilitasi!
Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa
anggaran daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian
daerah.
5. Berikan 3 sumber penerimaan
negara !
1.pajak
2.Retribusi
3.Denda dan sita
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
LATIHAN
1. Jelaskan Dampak APBN bagi
perekonomian?
2. Bagaimana kah proses penetapan
dan penyusunan APBD?
3. Sebutkan sumber-sumber
pendapatan Daerah
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
4. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan kebijakan fiskal!
5. Mengapa rancangan APBN harus
berpedoman pada rencana kerja
pemerintah?
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Buku Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI
Penyusun : Wahyu Adji
Suwerli
Suratno
Penerbit : Erlangga
Buku Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI
Disusun Oleh : Drs. Alam S, MM
Penerbit : Esis
Buku Kerja Ekonomi SMA Kelas XI
Penyusun : Kayana Maheswari, S.E.
Muchamad Arifin, S.Pd.
Penerbit : Mediatama
Referensi
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
Penyusun :
Dwi Arifina Putri
Fadhil Syahputra
Khairun Annisa
Rudi Radiansyah
Beranda
SK / KD
Indikator
Materi
Contoh soal
Uji Kompetensi
Referensi
Penyusun
selesai
SELESAI
SEMOGA SUKSES
“"Jika anda belajar hanya ingin
pintar, hal ini mudah. Namun
jika anda belajar karena ingin
benar, hal ini paling sulit.
Maka belajarlah untuk
keduanya, anda bisa berpikir
pintar dan berbuat benar."”

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiFerdi Ozom
 
Perhitungan pendapatan nasional
Perhitungan pendapatan nasionalPerhitungan pendapatan nasional
Perhitungan pendapatan nasionalNindya Sukmawati
 
AKUTANSI PERSEROAN TERBATAS
AKUTANSI PERSEROAN TERBATASAKUTANSI PERSEROAN TERBATAS
AKUTANSI PERSEROAN TERBATASPuja Lestari
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanranioktalia
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publikRadel Dyla
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...turah11
 
Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH
Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH
Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH Dadang Solihin
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Maiya Maiya
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikJunianto Junianto
 
Ekonomi Pendapatan Nasional kelas XI
Ekonomi Pendapatan Nasional kelas XIEkonomi Pendapatan Nasional kelas XI
Ekonomi Pendapatan Nasional kelas XISani SMA 1 Jawai
 
Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Livi Pungus
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitaskaromah95
 

La actualidad más candente (20)

Intermediate Accounting
Intermediate AccountingIntermediate Accounting
Intermediate Accounting
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasi
 
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
 
Perhitungan pendapatan nasional
Perhitungan pendapatan nasionalPerhitungan pendapatan nasional
Perhitungan pendapatan nasional
 
Investasi ekonomi makro
Investasi ekonomi makro Investasi ekonomi makro
Investasi ekonomi makro
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasional
 
AKUTANSI PERSEROAN TERBATAS
AKUTANSI PERSEROAN TERBATASAKUTANSI PERSEROAN TERBATAS
AKUTANSI PERSEROAN TERBATAS
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
 
Materi APBN dan APBD
Materi APBN dan APBDMateri APBN dan APBD
Materi APBN dan APBD
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunan
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publik
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
 
Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH
Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH
Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Ekonomi Pendapatan Nasional kelas XI
Ekonomi Pendapatan Nasional kelas XIEkonomi Pendapatan Nasional kelas XI
Ekonomi Pendapatan Nasional kelas XI
 
Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham
 
Bab 8 multiplier
Bab 8   multiplierBab 8   multiplier
Bab 8 multiplier
 
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitas
 

Similar a JUDUL

Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdalfaii
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaragravity1992
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docxTUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docxAnggreineTamboto
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
 
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.pptsk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.pptKambingwangiStore
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnakusajahebat
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAPraktisiMadrasah
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalAry Efendi
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAmbara Sugama
 
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxPertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxMohammad Arfandi Adnan
 

Similar a JUDUL (20)

Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Miching versi 2
Miching versi 2Miching versi 2
Miching versi 2
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docxTUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbd
 
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.pptsk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Eko apbd apbn
Eko apbd apbnEko apbd apbn
Eko apbd apbn
 
Kelompok ekonomi
Kelompok ekonomiKelompok ekonomi
Kelompok ekonomi
 
Apbd
ApbdApbd
Apbd
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptxPertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
Pertemuan 3 akuntansi pemerintahan.pptx
 

JUDUL

  • 1. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai
  • 2. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Standar Kompetisi Memahami APBN dan APBD. Kompetisi Dasar • Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan APBN dan APBD. • Mengidentifikasi sumber- sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal.
  • 3. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Indikator • Menjelaskan pengaruh dan pentingnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Mengidentifikasi sumber- sumber pendapatan negara dan jumlah APBN dan APBD. • Menjelaskan macam-macam kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. • Mengidentifikasi pengeluaran negara dalam APBN dan APBD.
  • 4. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai APBN Pengertian APBN APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPR. APBN merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersangkutan.
  • 5. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai APBD Pengertian APBD APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD. APBD merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun.
  • 6. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Fungsi APBN Fungsi APBN dan APBD antara lain untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ekonomi, meningkatakan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
  • 7. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Fungsi - Fungsi APBD 1. Fungsi otorisasi maksudnya anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. 2. Fungsi perencanaan maksudnya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan maksudnya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Fungsi alokasi mengandung maksudnya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. 5. Fungsi distribusi maksudnya kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
  • 8. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Tujuan APBN & APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat
  • 9. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Sumber-sumber penerimaan negara Sumber-sumber penerimaan yaitu menjelaskan dari mana sebuah anggaran biaya itu di dapatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang nantinya akan digunakan sebagai APBN atau APBD
  • 10. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 1. Pajak Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya,pajak juga terbagi menjadi 2 golongan yaitu:
  • 11. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 1.Pajak pusat • Yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu
  • 12. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Pajak pusat terdiri atas: -Pajak Penghasilan (PPh) - Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Bea Meterai - Bea Masuk - Cukai - Pajak ekspor
  • 13. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 2.Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Terdiri atas: • - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Pajak Hotel dan Restoran (PHR) - Pajak Reklame - Pajak Hiburan - Pajak Bahan Bakar
  • 14. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 2.Retribusi yaitu merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll
  • 15. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 3. Keuntungan BUMN/BUMD Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD
  • 16. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 4. Denda dan Sita Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll
  • 17. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 5.Pencetakan uang Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi
  • 18. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 6.Pinjaman Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu
  • 19. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 7.Sumbangan, hadiah, dan hibah Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah.
  • 20. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Pengeluaran negara Berdasarkan institusi yang menanganinya, pengeluaran negara dibedakan menjadi: - Pengeluaran Pemerintah Pusat - Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi - Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • 21. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai • 1. Pengeluaran Pemerintah Pusat Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi: a. Pengeluaran untuk Belanja a.1 Belanja Pemerintah Pusat • Belanja Pegawai • Belanja Barang • Belanja Modal • Pembayaran Bunga Utang • Subsidi • Belanja Hibah • Bantuan Sosial • Belanja Lain-lain a. 2 Dana yang dialokasikan ke Daerah • Dana Perimbangan • Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian b. Pengeluaran untuk Pembiayaan • Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah • Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri • Pembiayaan lain-lain
  • 22. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai • 2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi: • a. Pengeluaran untuk Belanja a.1 Belanja Operasi • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan jasa • Belanja Pemeliharaan • Belanja perjalanan Dinas • Belanja Pinjaman • Belanja Subsidi • Belanja Hibah • Belanja Bantuan Sosial • Belanja Operasi Lainnya a.2 Belanja Modal, terdiri dari: • Belanja Aset Tetap • Belanja aset lain-lain • Belanja tak tersangka • b. Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dari • Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota • Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota • Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
  • 23. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai c. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari: • Pembayaran Pokok Pinjaman • Penyertaan modal pemerintah • Belanja investasi Permanen Pemberian pinjaman jangka panjang.
  • 24. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi: a. Pengeluaran untuk Belanja a.1 Belanja Operasi, yang terdiri dari • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan jasa • Belanja Pemeliharaan • Belanja perjalanan Dinas • Belanja Pinjaman • Belanja Subsidi • Belanja Hibah • Belanja Bantuan Sosial • Belanja Operasi Lainnya a.2 Belanja Modal, terdiri dari: • Belanja Aset Tetap • Belanja aset lain-lain • a.3 Belanja tak tersangka
  • 25. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai b. Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari • Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan • Bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan • Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan c. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari • Pembayaran Pokok Pinjaman • Penyertaan modal pemerintah • Pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya Lanjutan
  • 26. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) Pengertian kebijakan fiskal suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
  • 27. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran • 1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif. • 2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. • 3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
  • 28. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai CONTOH SOAL 1. Apa yang dimaksud anggaran defisit? Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian 2. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah
  • 29. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 3. Jelaskan maksud dari fungsi otorisasi? Fungsi otorisasi maksudnya anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
  • 30. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 4. Jelaskan maksud dari fungsi stabilitasi! Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 5. Berikan 3 sumber penerimaan negara ! 1.pajak 2.Retribusi 3.Denda dan sita
  • 31. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai LATIHAN 1. Jelaskan Dampak APBN bagi perekonomian? 2. Bagaimana kah proses penetapan dan penyusunan APBD? 3. Sebutkan sumber-sumber pendapatan Daerah
  • 32. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal! 5. Mengapa rancangan APBN harus berpedoman pada rencana kerja pemerintah?
  • 33. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Buku Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Penyusun : Wahyu Adji Suwerli Suratno Penerbit : Erlangga Buku Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI Disusun Oleh : Drs. Alam S, MM Penerbit : Esis Buku Kerja Ekonomi SMA Kelas XI Penyusun : Kayana Maheswari, S.E. Muchamad Arifin, S.Pd. Penerbit : Mediatama Referensi
  • 34. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai Penyusun : Dwi Arifina Putri Fadhil Syahputra Khairun Annisa Rudi Radiansyah
  • 35. Beranda SK / KD Indikator Materi Contoh soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun selesai SELESAI SEMOGA SUKSES “"Jika anda belajar hanya ingin pintar, hal ini mudah. Namun jika anda belajar karena ingin benar, hal ini paling sulit. Maka belajarlah untuk keduanya, anda bisa berpikir pintar dan berbuat benar."”