RUU PPHMA Diskusi

A
TAJUK Laporan Utama
Pada 17 Maret lalu, masyarakat di Nusantara merayakan Hari Kebangki- da beberapa topik yang
tan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN). Ini sekaligus memperingati hari cukup hangat didiskusikan

„ Sumber Foto: Dokumen AMAN
lahirnya organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Semangat
kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara itu digelorakan sejak 12 tahun lalu dalam milis aman (adat-
untuk membangkitkan kembali kemuliaan dari masyarakat adat, yang selama list@yahoogroups.com).
ini terpuruk atau didiskriminasi. Dalam bahasa sederhana, selama berpuluh- Beberapa diantaranya adalah kasus
puluh tahun, masyarakat adat belum merdeka.
AMAN mencatat konflik dan kebanyakan diskriminasi yang menimpa ma- MIFFE, sengketa tanah adat dan se-
syarakat adat didominasi oleh perampasan tanah-tanah adat oleh negara. dan bagainya. Topik teranyar adalah dis-
alihfungsikan untuk koorporasi. kusi tentang hak-hak masyarakat adat.
Tak hanya AMAN, Komnas HAM juga melansir data tentang kasus-kasus
Dalam artikel ini, kami menyajikan
yang melibatkan masyarakat adat sebagai pihak korban. Banyaknya pengadu-
an yang masuk ke KOMNAS HAM lantaran pemerintah masih memandang ma- rangkuman perdebatan tentang topik
syarakat adat sebagai warga kelas dua. Padahal ada wilayah yang mesti dihor- tersebut.
mati bila berbicara soal masyarakat adat, di mana kearifan lokal dan aturan
Berangkat dari sebuah postingan
adat harus dijunjung.
RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPH- tentang sikap AMAN yang menolak
MA) bisa menjadi tumpuan dan harapan masyarakat adat di tanah air. Sekjen REDD jika hak adat diabaikan. Sikap
AMAN, Abdon Nababan mengatakan, RUU itu untuk melindungi supaya hak-
tersebut dimuat dalam situs kantor
hak masyarakat adat tak terlanggar dan terpinggirkan oleh penguasa dan pe-
modal yang tiba-tiba datang ke kampung mereka mereka. berita 68 H Jakarta. Respon atas in-
Desain Sampul : Jopi Peranginangin

Pada edisi kali ini, redaksi Gaung AMAN menempatkan perdebatan dan formasi tersebut segera bermunculan.
perkembangan RUU PPHMA sebagai laporan utama. Banyak perdebatan yang Ada yang tegas-tegas mendukung, ada
mencuat terkait dengan substansi. Dengan memakai arena virtual atau du- GAUNG AMAN terbit setiap dua bulan un-
nia maya, perdebatan mengalir dengan dinamis. Hal ini menandakan bahwa tuk memuat perkembangan dan kegiatan yang kritik atas kelambanan sikap
seluruh aktivis gerakan masyarakat adat mempunyai kesamaan pandangan organisasi. AMAN tentang REDD, dan ada yang
tentang pentingnya RUU ini. Perdebatan pada ruang maya tersebut kami olah Redaksi menerima sumbangan tulisan menanyakan kembali untuk memas-
dan dijadikan tulisan sebagai laporan utama pada edisi 37 ini. yang bertujuan memajukan gerakan raky-
Disamping perdebatan tentang RUU PPHMA, kami juga memuat laporan tikan sikap AMAN tersebut. Yang ter-
at, dan berhak mengedit-nya tanpa men-
kegiatan perayaan HKMAN XII yang dipusatkan di Cikotok. Dan beberapa in- gubah substansi. akhir tersebut kemudian berkembang
formasi penyelenggaraan kegiatan HKMAN XII yang berlangsung diberbagai perdebatannya hingga ke RUU Hak-
daerah. Selamat membaca.
Hak Masyarakat Adat. Perdebatan ini
Salam Adat. menjadi sangat relevan untuk mem-
Penanggungjawab

perkaya naskah akademik yang se-
Sekretaris Jendral AMAN

dang dikonsultasikan diberbagai wi-
Hak Adat Diabaikan, AMAN
layah.
Pemimpin Redaksi

Daftar isi Tolak REDD hingga Masa
Abdon Nababan

Pemilik akun Gatot Sugiharto
Redaktur Pelaksana

mendukung sikap AMAN dan menya-
Depan RUU PPHMA
Rangkuman diskusi di mailing list AMAN
Jopi Peranginangin

takan bahwa REDD hanya akal-aka-
Edisi No. XXXVI/April 2011

Hak Adat Diabaikan, AMAN Tolak REDD hingga Masa Depan RUU lan penguasa dan pengusaha untuk
LAPORAN UTAMA Staf Redaksi

PPHMA...halaman 03
arakat adat akan menjadi korban dari tang projek REDD di wilayah adatnya.
Mahir, Mina Setra, Kamardi, Monang,

mendapatkan manfaat dari hutan,
Alot, Konsultasi RUU Masyarakat Adat Sulawesi...halaman 08
Taryudi, Rukmini, Annas, Erasmus,

Konsultasi Publik Sumatera : RUU PPHMA Adalah Amanat Konstitu- dan tetap tidak menghargai hak-hak program ini. Tanah siapa yang akan di- R. Yando Zakaria kemudian melon-
Simon, Elizabeth, Rainny, Snik

si...halaman 09 adat. Atas dasar apa mereka menda- rampas untuk mensukseskan program tarkan pertanyaan kritis, bahwa men-
Tata Letak

Perkembangan Advokasi RUU PPHMA....halaman 12 patkan konsesi hutan untuk dagang ini? Pasti tanah masyarakat adat. Pemi- urut buku terbitan HUMA , Antara Teks
Jopi Peranginangin

karbon? Mereka ini tidak pernah lik akun Alma Adventa menanyakan si-
Alamat Redaksi

Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara XII : Mengelola Titi- menjaga hutan walau punya modal. tuasi dan perkembangan projek REDD
Pengurus Besar AMAN dan konteks, Dinamika pengakuan hu-
POJOK GAUNG

pan Leluhur Dengan Gotong Royong ...... halaman 14 Penurunan emisi penting tapi lebih yang ada di Kalimantan Tengah. Ketua
Jalan Tebet Utara II Blok C No. 22, kum terhadap hak masyarakat adat

penting adalah menghormati hak-hak BPH AMAN Kalteng menjelaskan per- setidanya ada 7 UU, 1 RUU, dan 1 RPP
Jakarta Selatan 12820, Indonesia
atas sumberdaya alam di Indonesia,

masyarakat adat. Sementara Yati ter- kembangan projek REDD yang menga- yang telah ’mengakui dan mengatur’
Komunitas Adat Cek Bocek : Mengelola Kekayaan Alam Secara
Telp/Fax: +6221-8297954

kesan ”menggugat” sikap AMAN ter- baikan prinsip-prinsip Free Prior and hak-hak masyarakat adat itu. Walau-
BERITA KOMUNITAS

Mandiri...... halaman 18
E-mail

sebut yang cenderung telat. Kenapa Inform Consent (FPIC). Karena ham- pun menurut buku tersebut, terdapat
rumahaman@cbn.net.id.

baru sekarang AMAN bersikap meno- pir sebagaian pengurus wilayah adat keberagaman dalam hal ’defenisi dan
Kegiatan AMAN Periode Maret - April 2011.... halaman 19
di daerah dan komunitas tidak pernah kriteria’, hak-hak yang diakui dan dia-
website

lak REDD? Sejak awal Yati tidak setuju
INFO PB AMAN
http://www.aman.or.id

dengan konsep REDD. Karena masy- pernah mendapatkan informasi ten- tur, kewajiban negara atasnya, proses

2 Edisi No. XXXVI/April 2011 GAUNGAMAN GAUNGAMAN Edisi No. XXXVI/April 2011
3

Laporan Utama Laporan Utama
dan bentuk pengakuan, dan sebagai- yang diperlukan oleh masyarakat adat menjawab pertanyaan yang dilontar- menempatkan masyarakat adat dalam bannya untuk mengimplementasikan lemah. Salah satu faktor penyebab le-
nya. Lalu, pengakuan seperti apa lagi untuk melaksanakan REDD+ hanya kan Yando, terkait dengan pengakuan kehidupan berbangsa dan bernegara undang-undang; atau karena sangat mahnya kuasa masyarakat adalah le-
yang dibutuhkan dalam penyelengga- pengakuan dan perlindungan hukum atas masyatakat adat yang terdapat melalui kelembagaan Negara dan pe- paham kekuatan dan kelemahan un- mahnya pengorganisasian masyarakat
raan REDD+ ini? yang pasti atas tanah, wilayah dan hu- dalam beberapa kebijakan negara. Se- merintahan yang ada saat ini, atau dang-undang lalu memelintirnya. Bisa dan rendahnya tingkat melek politik
Pertanyaan Yando ini coba dijaw- tan adatnya. bagai bagian dari Hak Azasi Manusia, tata pemerintahan saat ini tidak lagi dibayangkan apa jadinya kalau terjadi hukum. Jadi di manakah letak masalah
ab Rizal Mahfud, ketua BPH AMAN FPIC menjadi menonjol dibica- hak-hak adat ini tidak cukup hanya cukup sehingga diperlukan institusi interferensi antara faktor-faktor peng- pengakuan itu sesungguhnya?
Sulteng. Rizal mengtakan bahwa yang rakan karena REDD+ ini akan dilaks- diakui, tetapi dijamin perlindungan- tambahan/baru? Bagaimana pihak hambat implementasi ini. Benardus Steny (HUMA) me-
di inginkan masyarakat adat dalam anakan oleh Pemerintah dalam se- nya dan dipastikan pemenuhannya non-negara bisa dipaksa oleh Negara Kedua, dengan mengambil UU 41 nyampaikan sebuah temuan reflektif
skema REDD+ adalah “Hak”. Dan ma- buah kawasan. Kemungkinan besar oleh Negara, dan dihormati semua untuk menghormati masyarakat adat sebagai contoh, pasal-pasal UU 41 ti- yakni soal subyek. Dalam semua teori
syarakat adat mempunyai beberapa kawasan tersebut adalah wilayah adat pihak (Negara dan non-negara). Con- dengan semua hak bawaannya? Jawa- dak cukup tegas memberikan pernya- hukum dan keseluruhan struktur pen-
jenis hak yang harus dihormati pelak- dari satu atau beberapa komunitas toh paling nyata adalah UU 41. UU ini ban normative dan umum terhadap taan tekstual tentang pengakuan ini. gaturan subyek hukum saat ini, dua
sana proyek REDD+. Hak-hak tersebut adat. REDD+ model Kemenhut ini se- mengakui keberadaan masyarakat pertanyaan ini sebagian besar sudah Mungkin itu bagian dari politik hukum subyek hukum yakni subyek hukum
mencakup beberapa hal, diantaranya benarnya merupakan bagian dari sis- (hukum) adat, tetapi sama sekali ti- dituangkan dalam keputusan-kepu- kita yang mahir memainkan politik individu (manusia) dan subyek hukum
Hak atas pengelolaan wilayah adat, tim/rejim konsesi yang berlaku saat dak memberikan perlindungan dan tusan KMAN I s/d III. Tapi jawaban bahasa sebagai alat manipulasi (Coba berdasarkan konstruksi hukum yang
Hak untuk melaksanakan pengeta- Rezim ORBA berkuasa. ”Pemerintah penghormatan. Bahkan pengakuan operasionalnya saat ini sedang kita telisik bunyi pasal 67 itu dan banding- disebut badan hukum. Teori subyek
huan/kearifan tradsional masyarakat mengambil hak rakyatnya untuk di- ini malah digunakan untuk meram- didiskusikan/perdebatkan melalui kan dengan teks yang misalnya berbu- hukum yang pertama kali lahir adalah
adat dalam pengelolaan hutan. Dan serahklan sebagai konsesi ke pihak pas/mengambil secara sepihak hak proses konsultasi RUU Hak-Hak Ma- nyi seperti ini: “Negara mengakui hak subyek hukum individual yang diang-
yang terakhir hak-hak yang tercantum ketiga”. Skema inilah yang harus di- masyarakat adat atas hutan adatnya, syarakat Adat. Jawaban akhirnya, kita masyarakat adat atas tanah ulayat. gap lahir secara alamiah, sehingga se-
dalam prinsip-prinsip FPIC. lawan oleh gerakan masyarakat adat dengan memasukkan hutan adat men- tunggu saja hasil akhir dari konsultasi Masyarakat adat yang dimaksud ada- mua manusia disebut sebagai subyek
Hak-hak tersebut sebenarnya nusantara. REDD+ tidak boleh lagi jadi bagian dari hutan Negara. Secara masyarakat adat yang saat ini sedang lah masyarakat yang memiliki hak asal hukum. Mengapa individual ? Karena
telah ada dalam berbagai produk ke- menggunakan Rejim Konsesi yang normatif, dengan posisi hak adat seba- bergulir. usul. Hak asal-usul adalah hak yang teori ini lahir dari tradisi individualis-
bijakan negara. Namun saat pelak- merupakan instrument penjajahan gai HAM maka sudah menjadi kewa- Emil Kleden (PUSAKA) menulis- bersifat bawaan berdasarkan (a), (b), me Eropa yang secara tegas mengatur
sanaan dilapangan, seringkali ber- Negara atas rakyatnya sendiri. Dalam jiban Negara untuk mengakui, men- kan tanggapannya kemudian, bahwa (c)….. dan bukan diberikan oleh Nega- dan mengakui manusia secara orang
benturan dengan kapasitas tenaga hal ini, AMAN tidak sedang menem- ghormati, melindungi dan menjamin ada satu soal yang perlu diperjelas ra). Dengan pasal-pasal yang tidak te- per orang, bukan kelompok. Tetapi
pelaksana dari pemerintah. Banyak patkan REDD+ sebagai tujuan, hanya pemenuhannya. dalam diskusi tentang “Pengakuan” gas, terbukalah ruang penafsiran yang dalam perkembangan selanjutnya,
dari mereka yang tidak mengetahui salah satu jalan untuk mempercepat Pertanyaannya sekarang, bagai- atas keberadaan dan hak-hak masy- luas bagi siapa pun. Penafsiran mana manakala orang per orang berkumpul
apa itu REDD+ dan hak-hak Masyra- penumpasan karakter Negara kolo- mana cara Negara mengakui, mel- arakat adat. Hal yang perlu diperjelas yang berlaku sangat tergantung pada dan hendak melakukan tindakan ber-
kat Adat. Dalam beberapa kesempatan nialisme yang masih hidup di dalam indungi dan menjamin pemenuhan adalah makna dari “Pengakuan”. Per- tingkat kuasa yang dimiliki si penafsir. sama dan berusaha mencapai tujuan
yang ada misalnya, kami sering mene- tubuh NKRI. hak-hak adat ini dalam peraturan pertama, kalau yang dimaksud dengan Dan dalam hal itu di pihak masyara- bersama, dibentuklah teori hukum
mui staf kantor pemerintah pelaksana Pada email lain, Abdon Nababan UU-an kita di Indonesia? Bagaimana pengakuan itu adalah pengakuan le- kat tingkat kuasanya memang sangat baru yang menghasilkan subyek hu-
program REDD yang tidak bisa menje- gal, maka sifatnya adalah textual dan
laskan tentang REDD+. Menyambung ukurannya adalah legitimasi. Artinya,

pertanyaan Yando, Luhut Simanjun- teks undang-undang itu sudah ada
tak (LEI) coba membalik pertanyaan, dan keabsahannyapun sudah tidak
bagaimana kalau AMAN yang menjadi dipertanyakan lagi. Namun tetap saja
pelaksana proyek REDD ini? Abdon ada jurang yang memisahkan dua ke-
Nababan, Sekjend AMA menjawab lompok sosial politik. Kelompok per-
lontaran pertanyaan tersebut. Menutu tama adalah masyarakat dan kedua
Abdon, kalau masyarakat adat yang adalah aparat hukum Negara. Pada
melakukan sendiri REDD+ di wilayah dua kelompok ini bisa ditemukan
adatnya sendiri, sudah tentu tidak di- sumber masalah. Masyarakat bisa
perlukan proses FPIC. REDD+ jenis ini saja karena kurang informasi ten-
pernah ditawarkan AMAN ke Presiden tang peraturan perundangan yang
SBY. Model seperti ini harusnya jadi dimaksud lalu tidak tahu bagaimana
skema utama pelaksanaan REDD+ di memanfaatkannya. Di sisi lain, aparat
Indonesia. Kalau menggunakan skema hukum Negara bisa saja karena tidak
yang ditawarkan oleh AMAN ini maka tahu lalu lalai menjalankan kewaji- „ Suasana kampung di Komunitas Adat Sasak di Lombok
„ Aksi Menuntut Pengakuan Hukum oleh Komunitas Adat Rakyat Penunggu, Medan

5

kum baru yang disebut badan hukum. hak dan kewajiban atau hanya diperla- an memicu penggantian subjek email dihadapkan pada persoalan sosial dan
Badan hukum dipahami sebagai orga- kukan seperti organisasi biasa. menjaid Hak Adat Diabaikan --> masa ekologis, tantangan lain dalam peny-

nisasi atau kelompok manusia yang Berkaitan dengan rencana depan RUU PPMA. usunan RUU PPMA adalah menyele-
mempunyai tujuan tertentu yang da- mendorong RUU Masyarakat adat, Para peserta milis adat kemudian saikan persoalan normatif. Hal ini ter-
pat menyandang hak dan kewajiban. pertanyaan subyek hukum kembali memasuki perdebatan baru dengan jadi karena simpangsiurnya pengatu-
Negara dan Perseroan Terbatas, mis- muncul karena sebagai sebuah pro- adanya lontaran pertanyaan penggu- ran tentang keberadaan dan hak-hak
alnya, adalah organisasi atau kelom- duk hukum modern, aturan itu harus naan istilah Masyarakat Adat atau Ma- masyarakat adat yang ada selama ini.
pok manusia yang merupakan badan jelas mengkategorikan subyek hukum syarakat hukum adat? Kalau ingin mempertentangkan-
hukum. Baik negara maupun PT bisa mana yang diatur, apa saja obyek hak Pertanyaan tersebut bagi Yando nya, ada banyak sekali istilah yang
melakukan tindakan dan akibat hu- dan kewajibannya. Dan bagaimana tidak harus dipertentangkan. Karena bisa dilekatkan kepada masyarakat
kum yang hampir sama persis dengan pengaturan hubungan hukumnya kedua hal tersebut lebih banyak sama adat. Selain istilah ’masyarakat adat’
manusia. Bahkan dianggap sama-sa- dengan subyek hukum yang lain. Se- ketimbang bedanya. Kemudian Yando itu sendiri, ada istilah lain seperti
ma pernah lahir dan kemudian mati. lama ini, konstruksi hak menjadi tegas menyarankan untuk tidak mengha- ’masyarakat hukum adat’, ’kesatuan
Perbedaannya adalah pada jenis pen- dan punya legitimasi jika subyeknya biskan energi dengan mempertentang masyarakat hukum adat’, ’masyarakat
gaturan untuk menentukan peristiwa jelas. Hak milik pribadi, misalnya, se- kedua istilah tersebut. Lebih baik en- tradisional’ bahkan istilah ’komunitas
hukum. mua orang tahu itu milik si A karena ergi dan pikiran ditumpahkan untuk adat terpencil’. Kesemua istilah itu sah
Berkaitan dengan masyarakat memang konstruksi subyek-nya jelas. menguraikan esensi bagi keniscayaan karena digunakan dalam peraturan
adat, sejak jaman Kolonial dan dalam Tapi legitimasi akan loyo kalau krite- rekognisi atas keberadaan masyara- perundang-undangan.
sejumlah peraturan perundang-un- ria saja kita tidak punya. kat hukum adat cq. masyarakat adat RUU PPMA dirancang untuk men-
dangan saat ini, ada kategori yang di- Kembali ke pertanyaan bang Yan- itu. Dalam hal penggunaannya secara gatasi persoalan normatif tersebut.
„ Komunitas Adat Papua yang sedang membuat perahu

sebut dengan masyarakat hukum adat. do, pengakuan mana lagi. Menurut praktis dalam proses legislasi misal- Misalkan dengan merumuskan da- Selanjutnya, Abdon Nababan gunakan istilah “masyarakat adat”
Ter Haar bahkan merumuskan definisi saya, yang penting bukan aturannya nya, mungkinkah ada jalan lain selain lam salah satu pasalnya kelak: ”Ma- kembali menguraikan gagasan-gagas- sudah sangat jelas acuan dasarnya,
kategori tersebut tetapi hanya ber- dulu tapi merumuskan teori-nya apa- merujuk pada apa yang telah disebut syarakat adat adalah apa yang juga anya yang cenderung merefleksi sys- yaitu hak-hak dasar masyarakat adat,
henti menjadi temuan. Tidak ada satu kah memang masyarakat adat disebut konstitusi, pasca amandemen dan juga dikenal dengan istilah masyarakat tem ilmu pengetahuan dan teori yang atau disingkat hak-hak adat, seba-
pun ahli hukum yang meneruskannya subyek hukum penyandang hak dan sebelumnya. hukum adat, kesatuan masyarakat hu- didominasi kelompok pemenang atau gai HAM, mengikuti diskursus global
menjadi teori ketiga untuk mengkon- kewajiban atau sesuatu yang lain. Yance Arizona (EPISTEMA) ke- kum adat, masyarakat tradisional dan kaum penjajah. Karena hingga saat ini, tentang hak-hak kolektif pada masa
struksikan jenis subyek hukum baru. Pendapat Steny tersebut kemudi- mudian mengurai pendapatnya. Selain komunitas adat terpencil”. Abdon pun belum yakin bahwa ilmu itu dengan terminology “indigenous
Karena itu, secara hukum, kerumitan hukum dengan segala teorinya bisa peoples”. Proses penciptaan dan pe-
syarat, ukuran dan apapun yang dikri- mengutarakan pendapatnya berda- digunakan untuk menggapai keadi- nerimaan istilah “masyarakat adat”
Erasmus Cahyadi (PB AMAN)

tik oleh teman-teman sebagai penga- sarkan pelaksanaan konsultasi yang lan. Hukum itu sudah pasti hasil dari sebagai padanan “indigenous peoples”
„ Foto: Dokumen AMAN

kuan bersyarat terhadap masyarakat telah dilakukan. Dalam beberapa proses politik. Artinya hukum sangat merupakan capaian paling penting
adat pertama-tama berasal dari kega- konsultasi yang telah dilakukan, ke- ditentukan oleh dinamika kelompok dari gerakan masyarakat adat nusan-
mangan konstruksi subyek. Sementara banyakan profesor yang hadir mem- kepentingan pada masa hukum itu tara. Dengan konsistensi dan persis-
di sisi lain, saya menangkap tuntutan pertanyakan soal istilah yang dipakai. dibuat. Seperti juga sejarah, hukum tensi kita selama ini, terbukti bahwa
sebagaian besar orang yang ada di fo- Beberapa diantaranya malah khawatir pun adalah miliknya para pemenang, diskursus/wacana ini terus menjalar
rum ini agar masyarakat (hukum) adat bahwa penggunaan istilah ”MASYARA- mereka yang terwakili di dalam insti- ke ruang-ruang publik, ruang-ruang
diakui secara penuh, termasuk tinda- KAT ADAT” dalam Naskah Akademik tusi-institusi politik! politik di negeri ini dan bahkan ke-
kan (hukum) yang dia lakukan, baik ke yang nanti akan dipakai juga dalam Namun semua teori-teori ter- mudian diadopsi menjadi kebijakan.
dalam maupun ke luar. Suatu saat dan Draft RUU, justeru berdampak pada sebut tidak boleh menghambat kita Istilah dan pengertian “masyarakat
memang seringkali terjadi, masyara- ”kemandegan” proses pembahasan di untuk membangun sistim, teori dan adat” bukan lagi diskursus/wacana
kat (hukum) adat berhadapan dengan DPR. Karena cantolan dalam konsti- praktek hukum baru yang berkeadi- tetapi sudah berubah atau (diterima
subyek hukum tertentu, seperti PT A, tusi adalah istilah ”Masyarakat Hukum lan, yang menjamin (suatu saat nanti) Negara) menjadi pengertian politik/
B atau Koperasi A, B.. Pertanyaan hu- Adat”, bukan istilah Masyarakat Adat. masyarakat adat bisa berdaulat secara kebijakan/hukum yang baru. Sungguh
kum yang akan selalu muncul adalah Kecuali kalau memang dapat dibukti- politik, Mandiri secara ekonomi dan memperihatinkan jika kita yang bera-
apa yang disebut dengan masyara- kan bahwa semua istilah yang dipakai tetap bermartabat secara budaya. da di barisan depan gerakan masyara-
kat (hukum) adat, apakah dia sebuah selama ini merujuk pada satu subjek Pilihan JAPHAMA tahun 1993 kat adat nusantara kemudian menjadi
subyek hukum baru yang menyandang „ Komunitas Adat Kajang di Sulawesi Selatan yang sama. dan KMAN I tahun 1999 untuk meng- ragu terhadap istilah dan pengertian

7

K

Alot, Konsultasi RUU Masyarakat Adat Sulawesi
onsultasi regional Sulawesi untuk Penyusunan Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan jaringan orga-
ancangan Undang-Undang Pengakuan dan Per- nisasi masyarakat sipil yang mendukung pengajuan draft
lindungan Masyarakat Adat berlangsung alot Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan
di akassar. Kegiatan yang dilaksanakan AMAN Masyarakat Adat agar tidak terlena dengan capaian RUU
Sulsel bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Agraria tersebut yang sudah sampai di Program Legislasi Nasional
an Hukum Adat Universitas Hasanuddin, Pusat Studi Hak (Prolegnas). Capaian ini bisa saja ”erpending”atau bahkan
Azasi Manusia (Pusham) Universitas asanuddin ini dihadiri mengendap lama di Senayan, jika tidak dikawal dan diper-
pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) se- juangan dengan serius. Apalagi undang-undang ini secara
Sulawesi dan omunitas-komunitas adat di Sulawesi. politis maupun ekonomi, tidak dianggap penting di tengah-
Kegiatan yang digelar di pusat pelatihan LPMP Makas- tengah gencarnya melahirkan undang-undang yang ber-
sar berlangsung mulai Kamis (7/4/2011) dan berakhir dampak pada investasi.
Jumat (18/4/2011) petang. Kegiatan ini kemudian dirang- Berbicara sebagai narasumber pada Konsultasi Regio
kaikan dengan Konsolidasi AMAN Sulsel dimulai Sabtu- Sulawesi untuk Penyusunan Undang-Undang Pengakuan
Minggu (9-10/4/2011) di tempat yang sama. kegiatan yang dan Perlindungan Masyarakat Adat, di Makassar, Kamis
dibuka salah satu satu staf ahli Gubernur Sulawesi Selatan (7/4/2011), Suryaman mengatakan, selama 2010, ada 70
ini diawali dengan seminar dan lokakarya dengan menam- Rancangan Undang-Undang (RUU) namun dari jumlah ter-
pilkan pembicara masing-masing Prof.Dr. Andi Suryaman sebut baru 7 RUU yang disahkan menjadi Undang-Undang.
Wilayah Adat komunitas adat Seko yang kaya akan Sumber Daya Alam

“masyarakat adat” sebagai padanan, bahkan penerjemahan tidaklah sama dengan pemikiran kolektif yang hidup di Mustari Pide, SH, MH, Kepala Pusat Kajian Hukum Agraria Hal ini, menurut dia, harus menjadi pembelajaran bagi
„

operasional di Indonesia, untuk istilah dan pengertian “in- AMAN maupun dalam gerakan masyarakat adat nusantara dan Hukum Adat Unhas, M. Yusran Kabag Perundang-Un- AMAN, jaringan organisasi masyarakat sipil, serta segenap
digenous peoples” yang hak-hak dasar sudah mendapatkan yang lebih luas. Dari pengalamannya selama ini, Abdon dangan, Biro Hukum, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Yance masyarakat adat, bahwa kemungkinan sulit untuk menwu-
penegasan sebagai HAM (Konvesi ILO 169, UNDRIP, dll.) berkesimpulan bahwa hukum memang dibuat oleh para Arizona dari Epistema Institute yang juga salah satu ang- judkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat
Dari konsep dan sejarah “masyarakat adat” di atas pemenang untuk menciptakan tertib sosial (untuk mence- gota tim substansi naskah akademik RUU Pengakuan dan adat ini secara formal.
sangat jelas bahwa konstruksi hukum untuk hak-hak adat gah kekacauan social dan anarki) menurut keinginan (kri- Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Apalagi, menurut Suryaman, di tahun 2011 ini, DPR
ini tidak boleh tidak, harus sesuai dengan konstruksi hu- teria dan indikator) mereka yang punya kekuasaan politik Suasana seminar berlangsung alot ketika Prof. Surya- masih cenderung memberi perhatian pada RUU yang
kum HAM! Teori hukum HAM untuk hak-hak adat juga se- dalam pembuatan hukum. Sekarang (melalui proses kon- man menyampaikan materi tentang hak-hak serta penga- dianggap perioritas, salah satunya adalah draft RUU Zakat
dang berkembang dan kita di Indonesia sangat potensial sultasi Nasakah Akademik dan draft RUU PPMA) ada ruang kuan terhadap masyarakat adat oleh negara. Suryaman yang sedang dibahas Komisi 8 DPR. Karena itu, jika draft
menyumbangkan pikiran untuk membangun konstruksi bagi masyarakat adat untuk membuat sendiri hukum yang yang berbicara berdasarkan penelitian-penelitian yang RUU kemudian tidak memperoleh dukungan politik yang
dilakukan untuk beberapa komunitas adat di Indonesia kuat, terutama dari masyarakat adat sendiri, akan tersen-
hukum HAM ini. Kita memang dituntut menjadi produsen akan berlaku untuk diri mereka. Mari kita buat NA dan
mencoba mengemukakan kondisi riil perlakuan negara dat, dan tidak tertutup kemungkinan akan didahuli oleh
teori baru, bukan terus menerus menjadi konsumen teori draft RUU yang paling baik, paling ideal, paling sesuai men-
atau pemerintah terhadap eksistensi masyarakat adat dan draft RUU lain yang dianggap mendesak.
yang dibuat oleh pihak lain yang kita sendiri belum tahu urut masyarakat adat untuk bisa hidup dengan aman dan
hukum adat. Suryaman yang mencoba mengacu pada indi- Suryaman menganggap penting memperkuat naskah
pasti apa motivasi dibalik teori-teori ini. Konsep dan teori damai di Negara Republik Indonesia, bukan menurut teori
kator-indikator formal untuk menjadi acuan untuk melihat akademik RUU ini. Selain itu, persoalan istilah juga mesti
tentang hukum adat memang merupakan konsep/teori A, B atau Z. Kalau pun nanti RUU yang kita buat ini belum
eksistensi dan potensi masyarakat adat saat ini, mendapat disepakati, yakni antara masyarakat adat dan masyarakat
yang progresif di abad 19. Tapi kalau kita bandingkan kon- bisa dibahas dan disahkan menjadi UU nasional di NKRI,
tanggapan antusias dari peserta lokakarya. hukum adat. Di kalangan masyarakat adat dan publik me-
sep/teori jaman Ter Haar itu dengan perkembangan teori paling tidak KMAN IV di Tobelo nanti bisa mensahkannya
Para tokoh adat menghawatirkan jika kemudian indi- nyebut masyarakat adat, tetapi di kalangan akademis me-
hukum HAM 20 tahun terakhir ini maka konsep/teori ten- sebagai hukum yang berlaku di AMAN. Masyarakat adat
kator-indikator formal serta hukum positif peninggalan nyebut masyarakat hukum adat.
tang hukum adat dari abad 19 itu sudah sangat primitive, memberlakukannya secara sepihak sesuai dengan motto
kolonial itu terus menjadi acuan untuk menguatkan eksis- ’’Kita harus menyepakati dan menyamakan persepsi,
ketinggalan jaman. Cukuplah konsep/teori hukum lama itu perjuangan “Kalau Negara Tidak Mengakui Kami, Kami pun tensi masyarakat adat, maka jalan menuju ke pengakuan karena jika tidak akan disalahtafsirkan oleh DPR atau pi-
kita gunakan sebagai catatan sejarah dari masa lalu. Gera- Tidak Mengakui Negara”. kedaulatan masyarakat adat tidak akan tercapai. (jc) hak-pihak yang terkait wewenang dalam proses dan peng-
kan ini akan mati dengan sendirinya kalau teori-teori pri- Kita harus memegang teguh istilah dan definisi “ma- esahan RUU ini,’’ kata peneliti masyarakat adat ini.
mitive semacam itu masih kita gunakan untuk merancang syarakat adat” versi JAPHAMA dan KMAN I sebagai opera- Konsultasi Regional Sulawesi dilaksanakan selama dua
jalan baru menuju masa depan masyarakat adat yang ber- sionalisasi konsep dalam istilah “indigenous peoples” di Kepala Pusat Studi Hukum Agraria dan Masyarakat hari di Makassar, yang diikuti AMAN se-Sulawesi, serta per-
Jangan Terlena di Prolegnas

daulat, Mandiri dan bermartabat. Indonesia. Adat Universitas Hasanuddin, meminta kepada Aliansi wakilan dan komunitas-komunitas masyarakat adat. (jc)
Abdon juga memahami bahwa pikiran pribadinya ini
Disusun oleh Jopi Peranginangin

9

Konsultasi Publik Sumatera USU, dan Emilianus Ola Kleden sebagai anggota penyusun kelompok sessi pertama ini berhasil memperkaya gagasan
naskah akademik RUU tentang Pengakuan dan Perlindun- mengenai siapa saja yang disebut sebagai masyarakat adat
RUU PPHMA Adalah Amanat Konstitusi gan Hak-Hak Masyarakat Adat. Semua narasumber meny- dan sedikit banyak juga mengurai tentang pandangan me-
ambut baik inisiatif mendorong undang-undang penga- reka terhadap yang bukan masyarakat adat.
kuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Samsul Lokakarya dilanjutkan pada malam hari. Jika siang

Hilal mengingatkan bahwa saat ini masyarakat adat tengah hari sampai sore hari lokakarya dilakukan di Gedung Pe-
berada ditengah kemiskinan yang akut. Oleh karena itu, radilan Semu Fakultas Hukum USU, lokakarya pada malam
undang-undang yang sedang didorong harus mampu mem- malam harinya dilakukan di Asrama Haji yang sekaligus
berikan jawaban dan mengangkat masyarakat adat dari ke- menjadi tempat menginap bagi peserta. Yando Zakaria
terpurukan ekonominya. Ia juga menyuarakan harmonisasi kembali menjelaskan secara singkat mengenai konsepsi
peraturan perundang-undangan yang selama ini berkaitan hak bawaan pada masyarakat adat supaya peserta menda-
dengan kehidupan masyarakat adat. Tidak ada gunanya patkan gambaran dalam merumuskan apa saja yang men-
undang-undang ini jika nanti tidak ada upaya harmonisasi jadi hak-hak mereka. Untuk mengurai jawaban itu, maka
antara undang-undang sektoral dengan undang-undang peserta kembali dibagi ke dalam 4 kelompok. Hasil diskusi
yang sedang kita dorong ini, tandasnya. kelompok kemudian dibahas di dalam pleno. Hasilnya? Me-
Sementara itu, Emilianus Ola Kleden mengemukakan reka menyampaikan begitu banyak daftar mengenai objek
nilai penting dari tanah pada masyarakat adat. Baginya, hak, jenis-jenis hak maupun sifat dari masing-masing hak

P
hak atas tanah tidak saja merupakan prasyarat bagi tercip- itu. Bahkan peserta juga mendaftar hak-hak yang tidak
tanya kesejahteraan pada masyarakat adat tetapi juga me- berwujud, termasuk sistem pengetahuan mereka (kearifan
rupakan unsur utama pembentuk jati diri masyarakat adat. tradisional).
Dalam sessi tanya jawab, pendapat Emil Kleden mengenai Pada pagi hari di tanggal 10 Maret, peserta kembali di-
pentingnya tanah bagi eksistensi masyarakat adat diamini bagi ke dalam 4 kelompok dengan topik diskusi mengenai
oleh Profesor Bungaran dari USU. Profesor Runtung Sitepu posisi masyarakat adat terhadap negara. Pada sessi ini,
dari USU mengingatkan bahwa jangan sampai inisiatif yang peserta diharapkan mampu merancang berdasarkan pen-
berkembang justeru melemahkan unsur pengakuan yang genalan terhadap diri dan hak-hak mereka pada dua sessi
terdapat di dalam konstitusi. Karena itu Profesor Runtung sebelumnya, posisi masyarakat adat terhadap negara yang
menyampikan beberapa usulan mulai dari judul sampai seharusnya di masa depan. Ada dua pendapat yang disam-
pada isi yang menurutnya masih harus dijelaskan secara paikan pada pleno. Pertama, sebagian peserta mengingin-
ada 9 – 10 Maret yang baru lalu, AMAN didukung sasi non-pemerintah dan juga kalangan pers yang berada
lebih mendalam dalam naskah akademik. Ia juga menam- kan agar masyarakat adat otonom terhadap negara, terma-
oleh PUSAKA, EPISTEMA, HuMa, FWI dan Tela- di Medan dan sekitarnya.
bahkan bahwa fakta empiris termasuk mengenai kasus-ka- suk dalam urusan pemerintahan. Peserta pada kelompok
pak, bekerjasama dengan Universitas Sumatera Bertempat di Gedung Peradilan Semu USU, konsultasi
sus pelanggaran terhadap hak masyarakat adat selama ini ini menganjurkan supaya negara tidak campur tangan
Utara (USU) menyelenggarakan konsultasi pu- diawali dengan sambutan dari Harun Nuh sebagai Ketua
perlu dipertegas dalam naskah akademik karena fakta em- dalam urusan masyarakat adat termasuk urusan pemerin-
blik untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan di Badan Pengurus AMAN Sumatera Utara sekaligus sebagai
piris itulah yang dapat memberikan gambaran mengenai tahan. Sebagian peserta menganjurkan agar otonomi ma-
wilayah Sumatera dalam rangka menyempurnakan Naskah Ketua Panitia Pelaksana kegiatan. Kemudian diikuti dengan
“urgensi” dari RUU yang sedang didorong. syarakat adat itu tetap diletakkan dalam konteks pemerin-
Akademik RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak sambutan dari Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum sebagai
Nada yang sama juga disuarakan ketika konferensi tahan formal, seperti desa atau disebut dengan nama lain.
Masyarakat Adat di Medan, Sumatera Utara. Sebagaimana Dekan Fakultas Hukum USU, serta Abdon Nababan sebagai
pers. Sekjend AMAN, Dekan Fakultas Hukum USU dan per- Secara keseluruhan, lokakarya dilakukan dalam pro-
yang telah direncanakan sebelumnya, konsultasi itu juga Sekjend AMAN. Dengan gaya bahasa yang berbeda-beda
wakilan masyarakat adat dari seluruh wilayah di Sumatera ses yang cukup menarik dan hidup. Para fasilitator tidak
dimaksudkan untuk menginformasikan kepada publik di semua sambutan menunjukkan bahwa undang-undang
yang hadir sama-sama menyampaikan kepada media men- saja menjadi teman diskusi bagi peserta, tetapi juga mem-
region Sumatera mengenai inisiatif RUU, serta mengkonso- yang sedang didorong itu adalah perintah Konstitusi. Tidak
genai pentingnya undang-undang ini. berikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi peser-
lidasikan jaringan gerakan pendukung masyarakat adat di hanya itu, undang-undang yang mengakui dan melindun-
Setelah konferensi pers, acara dilanjutkan dengan lo- ta dalam merumuskan diskusi-diskusi kelompok. Mereka
region Sumatera untuk turut serta mendukung inisiatif ini. gi hak-hak masyarakat adat semakin penting mengingat
kakarya yang hanya diikuti oleh unsur masyarakat adat. juga berhasil mengatur ritme dari perdebatan, meskipun
Konsultasi di wilayah Sumatera ini merupakan awal dari marginalisasi terhadap masyarakat adat semakin kentara
Fasilitator pada lokakarya adalah Yando Zakaria dan ada beberapa peserta ngotot untuk terus bicara. Tapi di
rangkaian konsultasi yang akan dilaksanakan di 6 region sehingga segala hal ikhwal tentang masyarakat adat haru-
Emilianus Ola Kleden dan dibantu oleh Erasmus Cahyadi, sanalah letak dinamika dari sebuah lokakarya. Akhirnya
lain di seluruh nusantara hingga Mei 2011. slah diatur secara normatif di dalam satu undang-undang.
Rhendhard Sirait dan Arifin Saleh sebagai fasilitator pada konsultasi berakhir dengan makan siang dan foto bersama
Konsultasi di Sumatera dihadiri oleh sedikitnya 150 Semua bersepakat bahwa undang-undang itu haruslah di-
diskusi-diskusi kelompok. Peserta lokakarya dibagi ke da- di salah satu sudut Asrama Haji. Selanjutnya, para peserta
orang, tiga kali lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. buat dalam rangka me-rekonstruksi hubungan antara ma-
lam 4 kelompok diskusi yang akan membahas 1 topik yang berangkat menuju kampong Secanggang, untuk mengikuti
Peserta terdiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota komu- syarakat adat dengan negara di masa depan dalam bingkai
sama, yaitu mengenai masyarakat adat sebagai subjek. Dis- kegiatan konsolidasi anggota AMAN dalam rangka persia-
nitas masyarakat adat anggota AMAN di region Sumatera, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kusi-diskusi kelompok sangat dinamis dan konstruktif. Ini pan Kongres AMAN yang ke empat yang direncanakan akan
para pengurus AMAN wilayah dan/atau daerah di seluruh Begitu pula pada sesi seminar yang menghadirkan 3
terbukti dari banyak dan beragamnya penyampaian pre- dilakukan di Halmahera Utara pada Maret 2012.***
region Sumatera, kalangan akademisi dari Universitas Su- orang narasumber, yaitu Samsul Hilal dari DPRD Provinsi
senter diskusi kelompok pada pleno. Secara umum, diskusi
matera Utara, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan organi- Sumatera Utara, Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M. Hum dari Disusun oleh Erasmus Cahyadi

11

organisasi non-pemerintah, ek-
sekutif pada berbagai tingkatan

Perkembangan Advokasi RUU PPHMA (Pemerintah pusat, provinsi dan
Kabupaten), serta legislatif (DPR,
DPD dan DPRD) untuk turut men-
Erasmus Cahyadi

dukung suksesnya undang-un-
dalam rangka memperkaya wacana dang ini yang mengakui dan mel-
dalam penyusunan naskah akademik, indungi hak-hak masyarakat adat;
Perkembangan politik yang tidak Menyikapi apatisme negara ter-

Masih ingat pidato Presiden So- Melihat situasi politik yang tidak juga menyusun rencana-rencana kam- Konsultasi akan dilakukan dalam
menjanjikan hadap masyarakat adat

esilo Bambang Yudhoyono pada pe- menjanjikan itu, masyarakat adat di panye dan lobby. Hasil kerja selama ini dua tahap. Pertama, konsultasi di 7
rayaan hari internasional masyarakat seluruh nusantara tentu tidak boleh telah menunjukkan hasil. Naskah aka- region yaitu: Sumatera, Kalimantan,
adat pada tahun 2006 di Taman Mini berpangku tangan. Diperlukan tinda- demik telah selesai disusun. Naskah Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tengga-
Indonesia Indah? Pada perayaan yang kan-tindakan nyata dan segera dalam ini berisi 9 hal pokok, yaitu: pemba- ra, Maluku, dan Papua. Kedua adalah
tidak saja dihadiri oleh perwakilan rangka mewujudkan mimpi penga- hasan mengenai situasi masyarakat 1 kali konsultasi nasional yang akan
masyarakat adat dari seluruh nusan- kuan dan perlindungan hak-hak masy- adat saat ini, alasan-alasan mengapa dilaksanakan Jakarta setelah semua
tara, tetapi juga oleh banyak utusan arakat adat. Karena itu, AMAN meng- masyarakat adat perlu sebuah un- konsultasi region selesai dilakukan.
masyarakat adat dari mancanegara, konsolidasikan diri dengan jaringan dang-undang, pembahasan menge- Konsultasi region pertama dilaku-
sang Presiden dengan cukup tegas pendukung agar undang-undang yang nai masyarakat adat sebagai subjek, kan di Medan, Sumatera Utara pada
mengungkapkan bahwa masyarakat mengakui dan melindungi hak-hak prinsip-prinsip pengakuan dan per- tanggal 9 – 10 Maret 2011. Konsultasi
adat berada pada posisi yang lemah masyarakat adat segera ada. Berun- lindungan hak-hak masyarakat adat, region Sumatera akan melibatkan ko-
dalam mempertahankan hak-hak nya. tung karena ada begitu banyak orga- kedudukan masyarakat adat di hada- munitas masyarakat adat dari seluruh
Lebih lanjut Presiden menyatakan ba- nisasi non-pemerintah yang bekerja pan negara, hak-hak masyarakat adat, wilayah di seluruh region Sumatera,
hwa pemerintah tentu harus berpihak pada isu masyarakat adat. Hasil-hasil bentuk pengakuan hukum dan prose- unsur pemerintah daerah, DPRD dan
kepada yang lemah itu. Pidato sang diskusi dan penelitian yang diseleng- dur pengakuan terhadap masyarakat juga organisasi non-pemerintah di wi-
presiden itu sempat mempertebal asa garakan oleh berbagai organisasi non- adat, tanggungjawab pemerintah, dan layah Sumatera. Begitu pula konsulta-
di kalangan masyarakat adat dan pegi- pemerintah yang bekerja pada isu terakhir adalah penyelesaian konflik. si di region yang lain akan melibatkan
at masyarakat adat di Indonesia, teru- masyarakat adat itu dan juga diskusi- • Sebagai bahan dasar dalam me- peserta dari unsur-unsur demikian.
tama AMAN yang sejak tahun 2004 te- diskusi yang dilakukan oleh AMAN nyusun RUU, naskah akademik itu
lah intens mendorong gagasan terma- sendiri telah memperkaya gagasan perlu dikonsultasikan ke kalangan
suk melakukan beberapa konsultasi di pengakuan dan perlindungan hak-hak yang lebih luas, yang meliputi
Merancang tindakan yang berdam-

wilayah mengenai pentingnya sebuah masyarakat adat. komunitas-komunitas masyara- Konsultasi tidak akan berge-
pak Politis

undang-undang yang mengakuai dan Pada awal September 2010, kat adat beserta pengurus wilay- ma kuat jika tidak disertai dengan
hasan tahun 2011. RUU Hortikultura jadi RUU ini akan mendapatkan tan-
„ Suasana pelaksanaan konsultasi RUU PPHMA untuk region Bali-Nusra di Denpasar

melindungi hak-hak masyarakat adat. AMAN melaksanakan sebuah lokaka- ah dan daerah, pemerintah, DPR, upaya-upaya lobby, kampanye dan
Ternyata pidato sang Presiden rya di Jakarta yang dihadiri oleh ber- akademisi, dan organisasi non- aksi massa, apalagi di saat pemerin- yang telah menjadi UU adalah contoh tangan berat dari kalangan pengusaha
hanyalah sebuah teks yang telah berbagai kalangan termasuk 7 lembaga pemerintah. Konsultasi bertujuan tah dan DPR sangat lamban dalam nyata bagaimana faktor politik dan yang jelas-jelas berkepentingan pada
hasil mempermanis suasana perayaan non-pemerintah yang selama ini be- untukMemperdengarkan kepada merespon tuntutan-tuntutan masy- ekonomi memainkan hal penting da- tanah-tanah masyarakat adat. Lalu ba-
kala itu. Hampir 5 tahun berselang, kerja di lingkup isu masyarakat adat, kalangan luas gagasan-gagasan arakat adat. Ada 2 faktor utama yang lam penentuan RUU prioritas dalam gaimana masyarakat adat harus me-
teks pidato sang presiden mungkin seperti PUSAKA, EPISTEMA, HUMA, tentang pentingnya satu aturan menjadi pertimbangan pemerintah Prolegnas. Pada awalnya RUU Horti- nunjukkan bahwa RUU ini penting dan
sudah tersimpan rapih di lemari arsip. TELAPAK, SAWIT WATCH, FOREST hukum (UU) yang mengakuai dan dan DPR dalam memasukkan sebuah kultura tidak masuk agenda prioritas harus dibahas segera? Uang dan kuasa
Implementasinya? Sejauh ini masih WATCH INDONESIA dan AMAN sen- melindungi hak-hak masyarakat RUU ke dalam prolegnas, yaitu faktor pembahasan tahun 2010. Tetapi para boleh jadi tidak dimiliki oleh masyara-
nihil…!!! Penindasan dan pengabaian diri. Peserta lokakarya bersepakat adat. politik dan faktor ekonomi. Jika ingin pengusungnya yang konon kabarnya kat adat. Di samping lobby dan kam-
hak-hak masyarakat adat terus me- tentang pentingnya pembentukan • Menjaring masukan dari berba- agar RUU Pengakuan dan Perlindun- adalah korporat-korporat berhasil panye media, sebuah aksi massa da-
nerus terjadi tanpa upaya penyele- tim yang akan mengawal proses ad- gai kalangan di tingkat nasional gan Hak-Hak Masyarakat adat dibahas menunjukkan kepada DPR bahwa RUU lam skala luas boleh jadi merupakan
saian. Bahkan perkembangan politik vokasi. Karena itu maka pada akhir dan wilayah dalam rangka mem- pada masa sidang DPR tahun 2011 itu penting secara ekonomi maka RUU beberapa tindakan yang masuk akal
di Pemerintah dan DPR akhir-akhir September 2010, dibentuk 4 tim, yang perkaya dan memperkuat naskah maka masyarakat adat nusantara dan itu kemudian masuk menjadi prioritas untuk menghadirkan dampak politis
ini menunjukkan gelagat yang kurang terdiri dari: tim penyusun naskah aka- akademik yang telah dibuat; pegiat masyarakat adat harus dapat tahun 2010. sehingga para pengambil kebijakan
baik di mana RUU Pengakuan dan Per- demik, tim kampanye, tim pendanaan, • Mengkonsolidasikan jaringan pro menunjukkan bahwa RUU ini menja- Sayangnya, RUU Pengakuan dan merasa perlu segera membahas RUU
lindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dan tim lobby. Setelah tim terbentuk, gerakan masyarakat adat, mu- wab dua faktor itu. Ini bukanlah hal Perlindungan Hak-Hak Masyarakat tentang Pengakuan dan Perlindungan
tidak termasuk dalam daftar RUU pri- AMAN dan jaringannya melaksana- lai dari komunitas masyarakat yang mustahil meskipun RUU ini tidak adat sejauh ini tidak menunjukkan hak-Hak Masyarakat Adat. SEMOGA…
oritas dalam Prolegnas tahun 2011. kan serangkaian diskusi dan seminar adat, kalangan perguruan tinggi, terdaftar dalam RUU prioritas pemba- “bau” uang (ekonomi). Bahkan boleh

13

Pojok Gaung Pojok Gaung
rayaan HKMAN XII mengajak semua
pihak (baik Masyarakat Adat, Peme-


rintah dan Lembaga Lain) untuk me-
nyamakan persepsi dalam memban-
gun Bangsa Indonesia. “Tilu sapamulu,

merupakan prinsip yang dijalankan
dua sakarupa, Anu Hiji eta-eta keneh”

oleh masyarakat adat Kasepuhan yang
berpegang pada aturan Negara, Adat
dan Agama.
Pada kesempatan ini, Masyarakat
adat se-Banten Kidul menyampaikan
tuntutan kepada pemerintah Indone-
sia, yaitu;
1. Menuntut pemerintah (pusat dan
daerah) agar segera mengeluar-
kan payung hukum untuk perlin-

T
dungan dan pengakuan hak-hak
masyarakat adat. Baik Undang-
Undang maupun Peraturan Dae- syarakat adat dapat mengakses sum- budaya akan tercerai berai dan tidak
„ Partisipasi kaum perempuan dalam perayaan HKMAN XII di Cikotok

rah. berdaya alamnya secara maksimal. dikenali oleh anak cucu kita.
2. Menuntut adanya tatabatas ulang, PEMDA Lebak juga telah membentuk Abdon Nababan, SEKJEN AMAN
Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara XII agar lahan garapan masyarakat Tim Teknis untuk meninjau ulang ta- mengajak bangsa Indonesia untuk
adat dikeluarkan dari “wilayah” tabatas wilayah. menghidupkan kembali ajaran leluhur
Taman Nasional Gunung Halimun-
Mengelola Titipan Leluhur Dengan Gotong Royong akan pentingnya gotong -royong dan
Salak. Karena konflik yang terjadi musyawarah. Inilah agenda utama
“Di Kabupaten Lebak, ada komu-

selama ini diakibatkan oleh tidak gerakan AMAN saat ini. Mengingat
nitas adat di delapan (8) kecamatan

adanya kejelasan tatabatas terse-
Annas RS

ak dapat disangkal bahwa lecehkan oleh pemangku k ebijakan, Cikotok, Kecamatan Cibeber, Banten. Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan
yang wilayah adatnya berada di dalam

Bangsa Indonesia diban- penguasa dan modal. Atas nama pem- Terselenggara atas kerjasama Pengu- but. pada situasi yang memprihatinkan.
wilayah Taman Nasional Halimun-Sal-

gun dari ribuan suku yang bangunan. rus Daerah AMAN SABAKI (PD AMAN 3. Meminta Pemerintah Daerah un- Perampasan wilayah adat terus
ak. Rata-rata penduduknya miskin den-

berbudaya gotong-royong. “Konservasi” dan “Konsesi” di- PEDAS), Pengurus Besar (PB AMAN), tuk memperbaiki infrastruktur di kata Amir Hamzah. Oleh karena itu, terjadi. Masyarakat adat semakin hari
gan pendapatan 300 ribu perbulan”

Ironisnya gotong-royong yang meru- jalankan di atas wilayah adat tanpa Komunitas Adat Kasepuhan Banten Banten Kidul untuk kelancaran selain PERDA pemerintah juga men- makin menderita. Jauh dari cita-cita
pakan intisari dari Pancasila sudah FPIC (Free, Prior and Informed Cons Kidul dan Pemerintah Daerah. masyarakat adat dalam mengak- janjikan pembangunan infrastruktur kemerdekaan yang diproklamasikan
mulai ditinggalkan bersama dengan ent) melalui musyawarah adat. Hal Perayaan kali ini cukup meriah. ses dan memasarkan hasil bumi bagi di Banten Kidul. oleh founding father kita, Soekarno.
hilangnya budaya ber-musyawarah ini selalu menimbulkan konflik. Ma- Peserta mencapai 3000 orang yang mereka. Dalam pidatonya, Drs. Gendro Untuk itu, kesadaran memetakan
(mufakat). syarakat adat selalu menjadi korban berasal dari Komunitas Adat, Lemba- Menurut Ugis Suganda, PD AMAN Nurhadi M.Pd, Direktur Kepercayaan wilayah adat harus ditingkatkan. “Pe-
AMAN menyampaikan kepriha- dari keganasan “agresi pembangunan” ga Pemerintah dan Lembaga Swadaya PEDAS, secara defacto masyarakat Terhadap Tuhan YME, Kementerian
tinannya atas ancaman kepunahan tersebut. Masyarakat. Tingkat Daerah maupun adat sudah ratusan tahun mengelola Budaya dan Pariwisata “mengingat- Dipetakan Orang Lain” kata Abdon
takan Wilayah Adat Anda Sebelum

gotong-royong dan musyawarah adat Oleh karena itu, tema kali ini Nasional. wilayah adat. Namun secara yuridis kan” bahwa rencana pembangunan Nababan. Supaya kita tahu bahwa le-
dalam kehidupa n masyarakat. “Hilan- adalah dengan bergotong-royong Acara dimulai dengan festival bu- status tersebut masih lemah. Diperlu- di Banten Kidul, jangan sampai meru- luhur menitipkan harta dan kekayaan
yang dilandasi Musyawarah Adat un- daya Kasepuhan Banten Kidul. Pagi kan payung hukum yang kuat agar ma- sak nilai-nilai budaya dan adat istia- yang terkandung didalam wilayah
tuk Mufakat “Kita Pelihara dan Ke- itu, para Olot Lembur atau sesepuh syarakat tenang dan aman dalam men- dat dari masyarakat adat. Beliau juga adat kita,,,!!!.
gnya kedaulatan bangsa, karena kita

adat diikuti incu putu, dengan iringan gelola wilayah adat. Dengan demikian mengajak masyarakat adat di seluruh Warisan leluhur harus dipelihara
melupakan gotong-royong dan musy-

Pidato Sekretaris Jenderal AMAN pada masyarakat adat akan sejahtera. Nusantara agar menjaga dan meles- dan dikelola untuk kesejahteraan ma-
awarah dalam ke hidupan bernegara”. lola Kekayaan Titipan Leluhur Kita

perayaan Hari Kebangkitan Masyara- Klarinet menuju lapangan Cikotok. Me- Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah tarikan nilai budaya bangsa warisan syarakat adat. Caranya dengan bergo-
Untuk mewujudkan Kehidupan Ma- Rengkong, Dog-dog Lojor, Tanjidor, dan

kat Adat Nusantara ke-12 (HKMAN Ekonomi”. Semangat ini digaungkan reka berkumpul ditengah lapangan dan dalam pidatonya menyampaikan bah- leluhur. Nilai-nilai tersebut jika dia- tong-royong melaui musyawarah adat.
syarakat Adat Yang mandiri secara

XII), 17 Maret 2011. ke seluruh penjuru Nusantara dalam mengelar atraksi budaya, seperti De- wa Pemerintah Daerah Kabupaten preasi dan diserap dengan baik akan
Keprihatinan tersebut sangat perayaan HKMAN XII. bus, Pencak Silat, Lisung, Gondang dan Lebak akan memproses secepatnya dapat menjadi sumber inspirasi bagi Perayaan HKMAN juga diadakan
****

beralasan. Pasalnya, gotong-royong Secara Nasional, AMAN telah Tembang Buhun yang diiringi Kecapi. Peratuan Daerah (PERDA) untuk Kas- perubahan pelestarian budaya secara di berbagai daerah di Nusantara. At-
yang dilandasi musyawarah sering di- menetapkan perayaan HKMAN XII di Sukanta selaku Ketua Panitia pe- epuhan Banten Kidul. Sehingga ma- luas (global). Jika tidak, keragaman raksi-atraksi budaya dan “ritual-ritual

15

RUU PPHMA Diskusi

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Último

Último (20)

Destacado

Destacado (20)

RUU PPHMA Diskusi