Eksistensi partai politik lokal di Aceh didominasi oleh Partai Aceh yang memenangkan pemilu 2009 dan mempengaruhi pemilukada 2012. Namun, keberhasilan partai diukur bukan dari kursi yang dimenangkan tetapi kinerja dalam mewakili aspirasi rakyat. Partai politik lokal berpotensi menjadi alternatif yang lebih dekat dengan masyarakat dibanding partai nasional.

1. Eksistensi Partai
Politik Lokal di
Aceh
Kelompok 1:
Ikhsan Fajri
Ahmad Takdir
Ardi Munawir
Efrinda Agus Surya
Maulina
M. Novri Taslim (absen)
Herwanda (absen)
Junianda Al-Muqni (absen)

2. Pengertian Partai Politik
 R.H. Soltou: partai Politik adalah sekelompok warga negara
yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai
satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan
memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan
kebijakan umum mereka.
 Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita
yang sama.
 Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan
cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan
mereka.

3. SEJARAH PARTAI POLITIK
LOKAL DI INDONESIA
Keberadaan Partai Lokal sebenarnya
sudah lama dikenal dimasa
demokrasi parlementer pada tahun
1950-an seperti Partai Dayak di
Kalimantan. Hanya saja sejak Orde
Baru berkuasa dan jumlah partai
dipangkas menjadi tiga partai
(Golkar, PDI, dan PPP), lalu
referensi tentang partai lokal dari
sistem kepartaian Indonesia yang
kemudian lebih didominasi oleh
wacana partai nasional.
Sampai saat ini, walaupun
Partai Lokal telah mendapatkan
status legalnya dari pemerintah,
namun posisinya sebagai partai
yang mempunyai hak untuk
berpolitik secara demokratis dan
adil belum memperoleh
kepastian. Masih ada keengganan
atau kekhawatiran dari partai-partai
nasional melalui fraksinya
di DPR/DPRD untuk tidak
memberikan ruang gerak yang
lebih luas pada partai lokal untuk
memasuki arena politik Pemilu.

4. Sejarah Partai Politik lokal di Aceh
 Pembentukan Partai Politik Aceh merupakan salah satu butir
MoU Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI pada 15
Agustus 2005, terdapat pada point 1.2.1:
 “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak
penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI
menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai
politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi
persyaratan nasional. ”

5. Partai Politik Lokal di Aceh
• Ada belasan Partai Politik yang lahir semenjak Penandatangan
MoU Helsinki. Berikut Partai Politik Aceh yang ikut serta dalam
pemuli (2009&2014):
Partai Aceh (Pemilu 2009 dan 2014)
Berdiri : 4 Juni 2007
Partai Aceh didirikan oleh mantan anggota Gerakan
Aceh Merdeka (GAM). Mulanya, begitu tiba masa
perdemaian, para mantan gerilyawan itu membentuk
partai yang diberi nama GAM, namun kemudian diubah
menjadi Partai Aceh.
Partai Nasional Aceh (Pemilu 2014)
Berdiri : 24 April 2012 oleh Irwandi Yusuf
Walaupun masih berusia muda, Partai ini juga memiliki
pengaruh kuat karena di nahkodai oleh mantan
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

6. Partai Politik Lokal di Aceh
Partai Daulat Aceh (PDA) – (Pemilu 2009 dan 2014)
Berdiri : 1 Februari 2008
Partai ini bermula dari sebuah forum kajian yang
dinamakan Forum Daulat Aceh. Forum itu berisikan
santri, politisi lokal dan para ulama. Merasa aspirasi tak
tersalurkan, forum sepakat mengubah diri menjadi
parpol lokal.
Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Pemilu 2009)
Berdiri : 10 Desember 2007 oleh Muhammad Nazar
Akronim SIRA sepintas sama dengan Sentral Informasi
Referendum Aceh yang naik daun semasa
pemberlakuan DOM. Tak heran, Partai SIRA memang
didirikan oleh aktivis SIRA referendum, Muhammad
Nazar mantan Wakil Gubernur Aceh.

7. Partai Politik Lokal di Aceh
Partai Bersatu Aceh (Pemilu 2009)
Berdiri : 27 Januari 2008
Didirikan oleh Ahmad Farhan Hamid, seorang
anggota DPR (2004-2009) yang meninggalkan
PAN untuk mendirikan partai ini.
Partai Aceh Aman Sejahtera(Pemilu 2009)
Berdiri : 3 Juni 2007 oleh Ghazali Abbas Adan
Didirikan oleh mantan anggota MPR, Ghazali
Abbas Adan. Pada saat pendeklarasiannya 6
Juni 2007, ia didukung sejumlah ulama besar
dari kabupaten-kabupaten di Aceh.

8. Partai Politik Lokal di Aceh
Partai Rakyat Aceh (Pemilu 2009)
Berdiri : 16 Maret 2006
Partai yang digawangi aktivis mahasiswa 98
(Mulyadi, Malahayati, Ma`arif, Thamrin Ananda)
yang peduli akan nasib rakyat ini mengandalkan
intelektual kader dan militansi kadernya agar
dapat sukses pada pemilu 2009. Proses
penyadaran rakyat akan hak-hak dasarnya
menjadi basis gerakan partai

9. • Pada saat pemilu 9 April 2009 Kemenangan mutlak Partai Aceh
sebagai salah satu partai politik lokal dari 6 partai politik
lokal kontestan pemilu 2009 telah meraih 33 kursi dari 69 kursi
di DPRA.
• Disusul oleh partai nasional yaitu Partai Demokrat yang
memperoleh 10 kursi dan partai Golkar dengan 7 kursi.
Sedangkan partai politik lokal lainnya malah kalah dengan
peroleh partai tengah seperti PAN, PKS dan PPP. Dari
peroleh pemungutan suara hanya Partai Daulat Aceh yang
memperoleh 1 kursi.
• Melihat realitas politik tersebut, kekuatan partai nasional secara
keseluruhan masih kuat dibandingkan dengan partai politik
lokal, walaupun secara dominan Partai Aceh akan
menguasai fraksi dan komisi di DPRA.

10.  Peran partai politik lokal saat itu sebagai kanal yang
memperjuangkan aspirasi lokal dan rekruitmen elite lokal
Aceh baru hanya Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh.
Sedangkan lainnya masih dikuasai oleh Partai Politik
Nasional.

11.  Eksistensi Partai Lokal yang menang mutlak pada Pemilu 2009
yakni Partai Aceh, juga berpengaruh terhadap Pemilukada Aceh
pada tahun 2012. Dimana pada pemilukada 2012 Partai Aceh yang
mengusung Zaini Abdullah (CaGub) dan Muzakkir Manaf
(CaWaGub) berhasil memikat hati peserta pemilukada Aceh.
 Partai politik lokal lain yang mengusung Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur adalah Partai Suara Independen Rakyat Aceh. Tetapi
SIRA hanya berhasil memperoleh 7,65% suara di tingkat Provinsi.
 Berikut Hasil Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur Aceh 2012:

12.  Perolehan Suara Pilkada Gubernur Aceh 2012

13.  Dari hasil Pemilu 2009 dan Pilkada Aceh 2012, tak ayal
jika banyak pejabat di tingkat DPRK-DPRA,
Bupati/Wabup, dan Gubernur dan Wakil Gubernur yang
berasal dari Partai Aceh.
 Akan tetapi, keberhasilan sebuah partai politik bukanlah
diukur dari banyaknya kursi yang mereka tempati, akan
tetapi diukur dari kinerja yang mereka lakukan. Adalah
mereka (pejabat) yang mendengarkan aspirasi dan
mengutamakan kepentingan rakyat dibanding
kepentingan diri mereka sendiri dan organisasinya yang
dikatakan berhasil.

14.  Hingga tahun 2014, partai politik lokal masih menduduki
peringkat diatas parpol nasional di Aceh. Akan tetapi, posisi
tersebut hanya didominasi oleh satu Parpol saja.
 Sedangkan partai politik lokal yang lain tidak memiliki
pengaruh besar, semakin tersisih dan seakan-akan hilang dari
kancah perpolitikan di Aceh.
 Pada Pemilu yang akan dihelat pada 9 April 2014 mendatang
terdapat 3 Partai Politik yang akan bertarung untuk merebut
kursi DPRK dan DPRA. 3 Partai tersebut adalah Partai Aceh
(PA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Daulat Aceh (PDA).
Tidak hanya itu, Parpol lokal Aceh juga akan bertarung dengan
13 Partai Nasional.

15. Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh
Hasil Polling sementara atjehlink.com *
1. Partai Aceh (PA) (26%)
2. Partai NasDem (23%)

3. Partai Nasional Aceh (PNA) (15%)
4. Partai Bulan Bintang (PBB) (7%)
5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (6%)
6. Partai Damai Aceh (PDA) (4%)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (3%)
8. Partai Golongan Karya (Golkar) (3%)
9. Partai Amanat Nasional (PAN) (3%)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (3%)
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (2%)
12. Partai Demokrat (2%)
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (2%)
14. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) (2%)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (1%)
*Hasil polling parpol peserta
pemilu 2014 di Atjeh LINK
ini belum tentu
menggambarkan keadaan
yang sesungguhnya terjadi
pada pencoblosan 9 April
2014 mendatang. Akan tetapi
5 besar rating parpol hasil
polling ini dapat kita
jadikan parameter / ukuran
awal untuk melihat kemana
arah dukungan rakyat
mengalir.

16. MENGAPA PARTAI POLITIK
LOKAL?
• Meningkatnya kesadaran politik masyarakat lokal
yang mempertanyakan kembali seberapa besarnya
komitmen partai-partai nasional mampu
memperjuangkan aspirasi dan tuntutan
masyarakat di tingkat lokal telah menjadi sumber
kekecewaan yang semakin meluas.
• Kesenjangan dan ketegangan relasi antara
aspirasi masyarakat lokal dengan partai-partai
nasional tidak hanya terjadi di Aceh, tapi hampir di
semua daerah merasakan hal yang sama, walaupun
dalam derajat yang berbeda-beda.

17. Mengapa Partai Politik Lokal?
• Partai politik lokal memiliki hubungan yang kuat dan dekat
dengan pemilih mereka didaerah. Banyak kasus para
kandidat tidak pernah tinggal atau bukan warga negara dari
daerah setempat.
• Dengan hubungan erat tadi, partai politik lokal lebih memiliki
hubungan emosional dengan masyakat pemilihnya,
sebaliknya masyarakat juga menggetahui siapa wakil
mereka di DPR.
• Sistem kepartaian yang sentralistik memiliki kelemahan
diantaranya keputusan politik sampai penentuan kandidat
legislatif dan eksekutif lebih banyak ditentukan pengurus
pusat, bahkan oleh ketua partai sebgai figur sentral.
• Cabang dan pengurus partai daerah memiliki
ketergantungan dengan pimpinan pusat, sehingga
melemahkan kemandirian partai secara pendanaan maupun
posisi tawar politik.

18.  Bisakah Partai Politik lokal menjadi alternatif politik lokal?
Memang tidak otomatis Partai lokal bisa menjadi lebih baik
dari partai nasional atau menjadi harapan masyarakat
lokal.
 Partai lokal juga bisa terjebak penyakit sebagaimana yang
diidap oleh partai nasional, seperti paternalistic (kebapak-bapakan),
elitisme lokal pada tokoh-tokoh lokal, serta
praktik politik uang.
 Namun secara geografis, partai politik lokal memiliki
kesempatan yang besar untuk dapat secara emosional
bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai pemilih.

19. • Aceh memiliki partai 7 politik (yang diketahui) yang
merupakan hasil dari MoU Helsinki 15-9-2005.
• Partai Politik lokal menguasai kursi di tingkat legislatif
dan yudikatif di Aceh, terutama Partai Aceh.
• Partai politik lokal sebagai sarana membangun Aceh,
karena partai lokal lah yang tahu segala permasalaahn
yang ada di Aceh.
• Partai Lokal di Aceh perlu dijadikan contoh yang baik,
agar kehadirannya bisa mengubah pandangan sistem
kepartaian di Indonesia.