SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Descargar para leer sin conexión
1. Pengertian perjanjian internasional
1) Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang
diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.
2) Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang
menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.
3) G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek
hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum
internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-
subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.
4) Konvensi Wina 1969 Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua
Negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
5). UU No. 24 tahun 2000, Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama
tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan
hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian internasional akan
menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara agar tujuan
diadakannya perjanjian internasional dapat dicapai dengan baik.
Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh
beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat
oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat
antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua
negara.
Hubungan internasional
Hubungan internasional adalah proses interaksi manusia yang terjadi antar bangsa untuk mencapai
suatu tujuan tertentu. Hubungan ini bisa berupa interaksi antarindividu (misalnya turis, mahasiswa, dan
pekerja asing); antarkelompok (misalnya lembaga-lembaga sosial, dan perdagangan); atau hubungan
antarnegara (misalnya negara-negara yang menjalin hubungan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
keamanan, atau negara-negara yang membentuk organisasi internasional seperti Sejarah PBB atau
ASEAN).
2. Pembatalan
Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian antara lain:
Terjadinya pelanggaran.
Adanya kecurangan
Ada pihak yang dirugikan.
Adanya ancaman dari sebelah pihak
3. Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Suatu hubungan internasional antar negara dapat berlangsung dengan baik jika melalui pedoman-
pedoman dan tatacara tertentu yang disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
1. Diplomasi
Diplomasi dapat diartikan sebagai proses komunukasi antarpelaku hubungan
internasional untuk mencapai tujuan bersama atau kesepakatan tertentu. Diplomasi
sendiri biasanya dilakukan oleh instrumen-instrumen hubungan internasional yaitu
kementrian luar negeri dan perwakilan diplomatik.
kementrian luar negeri mempunyai pusat kegiatan di ibukota negara pengirim, sedangkan
perwakilan diplomatik mempunyai pusat kegiatan di ibukota negara penerima. Seorang
wakil diplomatik (diplomat) yang dikirim ke luar negeri mempunyai tiga fungsi utama,
yaitu sebagai lambang negara pengirim, sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukum
dan hubungan internasional, dan sebagai wakil diplomatik di negara penerima.
2. Negosiasi
Negosiasi disebut juga dengan perundingan. Negosiasi (perundingan) dalam hubungan
internasional dapat diartikan sebagai proses interaksi antar pelaku hubungan internasional
untuk untuk berusaha menyelesaikan tujuan masing-masing yang berbeda dan saling
bertentangan.
3. Lobby
Lobby adalah kegiatan politik internasional yang dilakukan untuk mempengaruhi negara
lain agar sesuai dengan kepentingan negara yang melakukan lobby.
4. pentingnya hubungan internasional
Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi yang
sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya
hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan
perdamaian dunia akan mudah diciptakan.
Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah sebagai berikut.
1. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa
lain.
2. Mencegah & menyelesaikan konflik / persengketaan yang mengancam perdamaian dunia.
3. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan
diplomasi.
4. Membangun solidaritas dan sikap menghormati antar bangsa.
5. Membantu bangsa lain yang terancam kemerdekaannya.
6. Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia,berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial.
7. Menjamin kelangsungan hidup bangsa & negara, kelangsungan dan keberadaannya di
tengah-tengah bangsa lain.
5. Pengakuan de facto
Pengertian pengakuan de facto
- Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi
unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya.
Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto bersifat tetap, yakni pengakuan dari negara lain dapat
menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi untuk tingkat diplomatik
belum dapat dilaksanakan. Dan pengakuan de fakto yang bersifat sementara, yakni pengakuan
yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis
atau tidak, apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan maka pengakuan terhadap
negara tersebut ditarik kembali.
Pengakuan de facto ini berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de facto suatu negara, menunjuk
pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka
atau telah memiliki independensi. Kekuasaan yang nyata dalam masyarakat yaitu dimana
masyarakat telah tunduk pada kekuatan penguasa secara nyata yang di sebut de facto.
Penguasa yang secara nyata di kuasai oleh suatu masyarakat dianggap memiliki pengakuan
secara de facto. Penguasaan dalam memperoleh kekuasaan mungkin syah dan tidak syah. Tapi
penguasa tetap berstatus sebagai orang yang ditaati oleh masyarakat. Untuk itu perolehan
kekuasaan bukan merupakan suatu ukuran untuk dapat menjastifikasi keabsahan kedaulatan
secara de facto.
Kedaulatan de facto yang tidak syah
Disebabkan oleh adanya penguasa yang berkuasa terhadap suatu kelompok masyarakat tidak
didasarkan atas persetujuan masyarakat dan keinginan masyarakat. Tapi kekuasaan yang
diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak moral seperti cara membujuk, menteror,
mengancam, dan pada tingkat yang tertinggi melakukan kegiatan pembunuhan. Kekuasaan
dengan melakukan hal-hal seperti itu dapat dibenarkan atau diakui ( ini pernah terjadi pada masa
pemerintahan Hitler di Eropa dan Asia, juga pada masa pendudukan belanda dan Jepang di
indonesia ) tapi ketaatan rakyat terhadap panguasa disebabkan karena ketakutan akan ancaman
dan berbagai teror sehingga rakyat tidak tenang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu
masyarakat di paksa untuk mengakui penguasa, dan pada saat itu, penguasa memperoleh
pengakuan kedaulatan de facto yang tidak syah.
Kedaulatan de facto yang syah
Kekuasaan yang diperoleh penguasa secara murni dari masyarakat atau kehendak masyarakat (
hal ini pernah terjadi pada kasus Timor-Timur pada tahun 1975, pada saat itu sebagian besar
rakyat Timor-timur secara sadar memilih penguasa pemerintah Indonesia berkuasa atasnya, dan
dinyatakan pemerintah Indonesia mempunyai pengakuan kedaulatan de facto atas Timor Timur
secara syah.
II. Pengakuan de jure
- Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan
hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional
Berdasarkan sifatnya pengakuan de jure dibagi menjadi dua, yakni :
1. Tetap, ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas
2. Penuh, ini mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan
Konsul, sehingga masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara
tersebut yang biasanya di pimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh.
Pengakuan ini juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de jure suatu negara. Kedaulata de
jure suatu negara adalah pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang
berlaku yang ditandai dengan adanya pengakuan dunia internasional secara hukum, sudah
dicapai ketika para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus
1945.
Secara teoritis kedaulatan de jure menjalankan kekuasaan, dan tidak perlu ditaati secara nyata.
Oleh karena itu, kedaulatan de jure hanya membutuhkan pengakuan dari rakyat dan ketaatan
rakyat pada penguasa secara hukum. Dalam pengakuan kedaulatan de jure yang dibutuhkan
yaitu berbagai norma negara dan aturan negara dapat ditaati dan dapat berfungsi untuk mengatur
kehidupan bernegara.
Penguasa menggunakan kedaulatan de jure adalah untuk semata-mata mengatur tingkah laku
masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah atau penguasa, mengatur batas wilayah
negara, mengatur gerak dan langkah aparat dalam melayani masyarakat.
Dalam suatu sistem politik secara yuridis formal kedaulatan de jure haruslah memiliki unsur
warga negara dan wilayah negara sebagai tempat berpijak warga negara serta unsur pemerintah
yang berfungsi menjalankan kekuasaan negara.
Dalam praktek ketatanegaraan antara pengakuan de facto dan de jure harus bersamaan.
Secara Defacto Indonesia diakui mempunyai batas-batas wilayah yang terbentang dari sabang
sampai merauke. Negara butuh di akui kedaulatannya bila menggunakan batas-batas wilayah
sebagai tempat eksistensinya. Secara De Jure berarti negara itu diakui secara hukum
internasional kalau bentuk negaranya ada dan mempunyai pemerintahan yang bisa menjalan roda
pemerintahan. Ada wilayah yang secara defacto dikuasai oleh suatu kelompok tapi secara de Jure
tidak. biasanya itu bila ada pemberontakan , pemberontak menguasai wilayah tersebut tapi tidak
dapat pengakuan dari dunia internasional. Dengan pengakuan secara defacto dan de jure maka
Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) adalah negara yang sah yang diakui oleh dunia
Internasioanal yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri.
6. 2 macam
- Kasus Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste.
Klaim wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi juga oleh
Timor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara KesatuanRepublik
Indonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga
Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu
perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste.
- Kasus Sengketa Internasional Indonesia dengan Malaysia
- Indonesia pernah mengalami kasus persengketaan internasional. Kasus persengketaan
yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia adalah masalah Pulau Sipadan dan LIgitan
yang luasnya sekitar 50.000 meter persegi. Indonesia pada awalnya mengambil langkah
untuk membawa kasus persengketaan ini lewat Dewan Tinggi Asean. Tapi, sepakatan
yang terakhir kasus sengketa internasional antara Indonesia dan Malaysia ini diselesaikan
lewat jalur hukum melalui Mahkamah Internasional.
Kronologi Kasus Sengketa Internasional antara Indonesia dan Malaysia
Pada sekitar tahun 1967, mulai bergulir kasus persengketaan antara Malaysia dengan
Indonesia yang dilakukan pada saat pertemuan secara teknis antara kedua negara
mengenai hukum laut. Dalam kenyataannya, baik negara Malaysia maupun negara
Indonesia memasukkan Pulau Ligitan serta Pulau Sipadan ke dalam batas-batas
wilayahnya.
Malaysia memasukkan Pulau Ligitan serta Pulau Sipadan ke dalam peta. Padahal itu
adalah sebagian dari wilayah Republik Indonesia. Perpu No. 4 Tahun 1960 dipakai
sebagai pedoman peta karena tidak sesuai dengan peta yang dibuat malaysia berdasarkan
pengamatan yang dilakukan tim teknis di Indonesia.
Karena adanya hal tersebut, maka negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat untuk
meresmikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ke dalam negara Indonesia. Untuk
memperkuat posisi Indonesia, maka dicarilah berbagai fakta yang secara historis dasar
hukumnya sehingga dapat mendukung kepemilikan Indonesia atas Pulau Ligitan dan
Pulau Sipadan.
Namun, ketika itu ternyata Malaysia juga mengumpulkan berbagai dalil hukum fakta dan
berbagai macam alasan yang digunakan untuk memperkuat posisinya memiliki Pulau
Ligitan dan Pulau Sipadan.
Pada saat itu, status quo adalah keputusan yang diambil oleh negara Malaysia dengan
negara Indonesia. Namun setelah berjalannya waktu selama kurang lebih 20 tahun,
PM.Mahathir Muhamad serta Presiden Soeharto kembali membicarakan sengketa ini.
TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) atau Traktak Persahabatan
dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara sekitar tahun 1976 dalam KTT pertama
ASEAN diselenggarakan di Pulau Bali. Tujuannya untuk membuat perencanaan untuk
mendirikan Dewan Tinggi.
ASEAN membangun ini dengan tujuan penyelesaian atas kasus yang ada di antara
sesama anggota yang ada di ASEAN. Namun hal ini mendapat respons kurang baik dari
pihak Malaysia. Negara Malaysia bukan hanya mempunyai kasus sengketa dengan
Indonesia, melainkan dengan negara lainnya. Contohnya antara lain adalah kasus klaim
Pulau Batu Puteh dengan negara Singapura, dengan Filipina mengenai kepemilikan
Sabah, dengan Brunei Darussalam di Laut Cina Selatan yaitu kasus sengketa mengenai
kepulauan Spratley, Vietnam, dan bahkan dengan negara Taiwan.
Pada 1991, pihak Malaysia membawa polisi hutan untuk melaksanakan pengusiran
terhadap seluruh negara warga Indonesia yang berada di Pulau Sipadan maupun Ligitan.
Malaysia menyuruh pihak dari negara Indonesia untuk mencabut klaim tersebut.
7. Menurut Konvensi Wina 1969
Perundingan (Negotiation). Perundingan merupakan janji tahap pertama antar pihak/
antar Negara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat oleh
subjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu diadakan penjajakan
(survey) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.
Dalam melakukan negosiasi, suatu Negara dapat diwakili oleh pejabat Negara dengan
surat kuasa penuh (full powers). Negosiasi dapat juga dilakukan oleh kepala Negara,
kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar. Jika penjajakan menghasilkan
sebuah kesepakatan dan rasa saling percaya, maka proses pembuatan perjanjian
internasional memasuki tahap berikutnya, yaitu penandatanganan.
Pendatanganan (Signature). Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, penandatanganan
biasanya dilakukan oleh pera menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk
perjanjian yang bersifat multilateral, penandatanganan perjanjian sudah dianggap sah jika
2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun
demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan setiap Negara, sebelum diratifikasi oleh
Negara-negara tersebut.
Pengesahan (Ratification). Pengesahan adalah penandatanganan atas perjanjian yang
hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.
Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjian
internasional. Adanya ratifikasi memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan
rakyat bahwa wakil yang menandatangani perjanjian tidak melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan kepentingan hukum dan tidak merugikan rakyat. Suatu Negara
mengikatkan diri pada suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut telah disahkan oleh
badan yang berwenang di negaranya.
8. Penyebab sengketa
Sengketa Internasional disebut dengan perselisihan yang terjadi antara Negara dan
Negara, Negara dengan individu atau Negara dengan badan-badan / lembaga yang
menjadi subjek internasional. Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain
:
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
6. Perluasan pengaruh politik& ideologi terhadap negara lain
7. Adanya perbedaan kepentingan
8. Penghina terhadap harga diri bangsa
9. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belum
tersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan ).
10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang
ada di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan.
11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat
mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.
Cara penyelesaian sengketa
a. Metode Kekerasan
Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri atas cara-cara seperti
berikut.
1) Pertikaian Bersenjata
Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan
bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratan
perdamaian secara sepihak.
2) Retorsi
Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas
dari negara lain. Perbuatan retorsi adalah perbuatan sah, tetapi tidak bersahabat. Contoh retorsi
antara lain retorsi mengenai pengetatan hubungan
diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atau
tarif.
3) Reprasial
Reprasial adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang
melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial dapat dilakukan pada masa
damai maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa damai antara lain
pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (show of force). Reprasial yang tidak
seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan, tidak dapat dibenarkan. Reprasial pada
umumnya adalah perbuatan yang ilegal, kecuali
apabila dimaksudkan untuk mempertahankan diri melawan serangan bersenjata.
4) Blokade Damai
Blokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan
dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam
blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai.
Blokade pelabuhan pada masa perang merupakan operasi Angkatan Laut yang biasa dilakukan.
Blokade pada masa damai kadang-kadang dianggap sebagai pembalasan dengan maksud untuk
memaksa negara yang diblokade memenuhi tuntutan
negara yang memblokade.
b. Metode Damai
Metode damai dalam menyelesaikan sengketa internasional dapat dikelompokkan menjadi tiga
bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dan
secara hukum. Kedua metode penyelesaian sengketa secara damai tersebut dapat Anda pahami
dalam uraian berikut.
1) Penyelesaian Sengketa Secara Politik atau Diplomatik
Penyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi beberapa hal seperti negosiasi, enquiry,
mediasi, dan konsiliasi, serta jasajasa
baik (good offices). Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut memiliki ciri
khas, kelebihan, dan kekurangan
masing-masing. Agar lebih jelas, pahami satu per satu.
a) Negosiasi
Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak
yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan
negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan
tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan
multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi
internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.
b) Enquiry atau Penyelidikan
Enquiry atau penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang
netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan
pendapat mengenai fakta, bukan untuk
permasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasari suatu sengketa
sering dipermasalahkan.
c) Mediasi
Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu
sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke
arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi
pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator. Mediator dapat dilakukan oleh
pemerintah maupun individu.
d) Konsiliasi
Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi
pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara. Namun, bisa
juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya
penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang
netral atau tidak memihak, atau dengan bantuan Komite Penasihat.
e) Good Offices (Jasa Baik)
Good offices (jasa baik) adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya
negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang
bersangkutan. Good offices akan terjadi apabila pihak
ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri.
2) Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan PBB
Majelis Umum PBB menangani sengketa dengan jalan memberikan rekomendasi kepada negara
yang bersengketa mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan secara
damai demi terwujudnya kesejahteraan dan persahabatan. Sengketa yang ditangani Dewan
Keamanan PBB dapat digolongkan menjadi dua macam sebagai berikut.
a) Sengketa yang Membahayakan Perdamaian dan Keamanan Internasional
Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan cara yang tepat di antara cara negosiasi,
mediasi, penyelidikan, dan sebagainya.
b) Peristiwa Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, atau Agresi
Dewan Keamanan PBB berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk
mempertahankan atau memulihkan
perdamaian dan keamanan internasional atau meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk
memenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan.
3) Penyelesaian Sengketa Secara Hukum
Penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan melalui arbitrase dan pengadilan
internasional seperti berikut.
a) Arbitrase Internasional
Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa
internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk memberi
keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum.
b) Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional)
Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus
internasional melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional
(International Court of Justice).
Manfaat Kerja sama dan Perjanjian Internasional
Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera, negara kita
harus tetap melakukan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dengan melakukan kerja sama
internasional maka akan lebih menjamin persahabatan antar bangsa. Manfaat yang diperoleh dari
kerja sama antar bangsa di antaranya sebagai berikut:
1. Bidang Ideologi, akan saling menghormati meskipun terjadi perbedaan landasan atau falsafah
negara.
2. Bidang Politik, sama-sama berorientasi pada kepentingan nasional.
3. Bidang Ekonomi, adanya kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain untuk
meningkatkan kesejahteraan, terjadi hubungan perdagangan ekspor impor.
4. Bidang Sosial Budaya, saling melengkapi namun tetap berpedoman pada kepribadian bangsa
masing-masing
5. Bidang pertahanan dan keamanan, adanya latihan perang bersama untuk meningkatkan
kemampuan pertahanan dan keamanan.
Bangsa Indonesia menjalin hubungan antar bangsa, Indonesia melakukan kebijaksanaan
tersebut dalam bentuk hubungan luar negeri. Pelaksanaan hubungan luar negeri oleh bangsa
Indonesia didasarkan pada asas keamanan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan
dan tidak saling mencampuri hubungan dalam negeri masing-masing.(Buku Ajar Pendidikan
Kewarganegaraan,34-40)
klasifikasi Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai, antara lain :
1. Negosiasi.
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan
oleh umat manusia. 40 Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting.
Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik
perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi
prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan
atau konsensus para pihak.
2. Pencarian Fakta
Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun
suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula
pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban
tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-fakta
yang para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta yang
sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan
demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya melalui
suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan.
3. Jasa-jasa Baik
Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga.
Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi
fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka
mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu
penyelesaian sengketa
dapat dua macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa
baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada
adalah kesepakatan para pihak
Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui
Mahkamah internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus.
· Mekanisme Normal :
1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa.
2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta
yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung.
3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa.
4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila :
Para pihak mencapai kesepakatan
Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.
Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah
dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.
· Mekanisme Khusus :
1. Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional
dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.
2. Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat
atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.
3. Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak
sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah
internasional.
4. Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materi
sama terhadap lawan yang sama.
lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk melakukan intervensi atas sengketa yangsedang
disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara
tersebut dirugikan.
digolongkan dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut.
a. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk
menemukan suatu solusi yang bersahabat.
b. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai
atau dikenakan adalah melalui kekerasan.
Piagam Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justce ) Pasal 38 ayat 1
menegaskan bahwa Mahkamah Internasional mengakui bahwa dalam menimbang dan
memutuskan suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman[3], antara lain sebagai
berikut ;
a. Perjanjian Internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
b. Kebiasaan Internasional (international custom);
c. Asas-asas hukum (general principles of law) yang diakui oleh bangsa-bangsa atau negara-negara
beradab;
d. Keputusan Hakim (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya,
yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.
e. Pendapat-pendapat
Prosedur penyelsaian sengketa internasional diajukan oleh negara-negara yang bersengketa
melalui pewakilannya di PBB, kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional. Kemudian
Mahkamah Internasional yang menyelesaikan secara hukum internasional.
1. Melaksanakan “Contentious Jurisdiction”, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa, yang didasarkan
pada persetujuan para pihak yang bersengketa;
2. Memberikan “Advisory Opinion”, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasehat. Advisory
Opinion tidaklah memiliki sifat mengikat bagi yang meminta, namun biasanya diberlakukan
sebagai “Compulsory Ruling”, yaitu keputusan wajib yang mempunyai kuasa persuasive kuat
(Burhan Tsani, 1990; 217)
3. Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel hakim” atau arbitrator yang dibentuk
atas dasar persetujuan khusus para pihak, atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada.
Persetujuan arbitrase tersebut dikenal dengan compromis (kompromi) yang memuat; (a)
persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase, (b) metode pemilihan panel
arbitrase, (c) waktu dan tempat hearing (dengar pendapat), (d) batas-batas fakta yang harus
dipertimbangkan, dan (e) prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk
mencapai suatu kesepakatan. (Burhan Tsani, 1990, 214)
Keputusan Mahkamah Internasional antara Bosnia vs. Serbia
Keputusan bersejarah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (International Court of
Justice/ICJ) terhadap genosida atau pembunuhan secara massal dalam perkara Bosnia-Herzegovina
melawan Serbia-Montenegro merupakan suatu contoh bahwa keputusan yang bijaksana tidak selalu
menjadi putusan yang baik.
Inilah pertama kalinya negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba untuk mengajukan
perkara genosida kepada ICJ. Namun ICJ nampaknya telah menghilangkan satu-satunya kesempatan
yang masih tersisa bagi pemegang kekuasaan yang sah, sejak kematian Slobodan Milosevic yang secara
tidak langsung berakibat dengan dihapuskannya Mahkamah Kejahatan Perang di Yugoslavia
(International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia/ICTY) yang berkemungkinan untuk meminta
pertanggungjawaban terhadap dirinya.
Keputusan mahkamah yang menjelaskan bahwa meskipun apa yang terjadi pada tahun 1995 di
Srebenica memang merupakan tindakan dari genosida namun negara Serbia tidaklah secara langsung
mempunyai keterlibatan terhadap tindakan tersebut, merupkan keputusan yang diharapkan dapat
diterima oleh masing-masing pihak. Putusan yang seakan-akan bersifat kompromi ini tidaklah mampu
berbuat banyak, akan tetapi justru menyalakan api lama di tengah-tengah etnik Balkan yang rentan akan
konflik.
Keputusan tersebut menimbulkan berbagai isu besar. Genosida dikenal secara luas sebagai
kejahatan internasional luar biasa dan seiring dengan meningkatnya perkembangan dunia, setiap usaha
terjadinya hal tersebut sangatlah penting untuk dijadikan perhatian. Berbagai pengamat berpendapat
bahwa pemerintah Serbia pada saat ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan
yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Terdapat juga pendapat yang mencoba untuk
menggambarkan perbedaan antara pemerintah dan negara. Bagaimanapun juga, sifat yang luas biasa
dan kejam dari genosida membawa perintah secara moril kepada masyarakat internasional maupun
nasional untuk membawa pelaku kejahatan pada posisinya. Tetapi, kesulitan untuk menjalankan maksud
utama guna meniadakan kelompok yang dilindungi secara khusus berarti bahwa keputusan seperti
halnya dikeluarkan oleh ICJ masihlah jauh dari harapan.
Struktur Organisasi PBB - Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang di
dalam Bab III Pasal 17 menyebutkan bahwa organ utama PBB sebagai berikut.
Struktur Organisasi PBB
1) Majelis Umum (General Assembly)
Majelis Umum terdiri atas semua negara anggota PBB yang mengadakan sidang umum tiap satu
tahun mulai hari Selasa minggu ketiga bulan September. Dalam sidang tersebut tiap negara
mengirimkan lima wakil, tetapi hanya membawa satu suara (Pasal 5 dan 18 Piagam PBB).
Sidang istimewa diadakan jika dikehendaki oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota
PBB.
Tugas Majelis Umum meliputi hal-hal berikut.
a) Menimbang dan membuat rekomendasi tentang asas-asas kerja sama internasional dalam
pemeliharaan perdamaian dan keamanan.
b) Membahas setiap persoalan yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan.
c) Memelopori penelitian dan membuat rekomendasi guna memajukan kerja sama politik
internasional. Hubungan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan,
dan kesehatan.
d) Menerima atau menolak keanggotaan negara baru.
e) Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, dan Dewan Perwalian.
f) Memilih sekretaris jenderal.
g) Menetapkan anggaran belanja PBB.
2) Dewan Keamanan (Security Council)
Dewan Keamanan terdiri atas lima belas anggota, lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak
tetap. Anggota tetap meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Kelima anggota
tersebut memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak atau
membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Sementara anggota tidak tetap dipilih setiap
dua tahun sekali oleh Majelis
Umum.
Tugas umum Dewan Keamanan PBB seperti berikut.
a) Memelihara keamanan dan perdamaian internasional.
b) Menyelidiki setiap persengketaan serta mengusulkan cara penyelesaiannya.
c) Mengirim pasukan perdamaian ke daerah sengketa.
d) Mengusulkan anggota baru untuk masuk, dengan syarat yang telah ditentukan Mahkamah
Internasional.
3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih dalam sidang umum untuk masa tiga tahun dan bersidang
sedikitnya tiga kali dalam setahun, jumlah anggotanya 54 negara berdasarkan amendemen tahun
1971 yang berlaku tahun 1975.
Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial seperti berikut.
a) Melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial di bawah kewenangan PBB.
b) Memelopori penelitian-penelitian dalam bidang ekonomi internasional, sosial, kebudayaan,
pendidikan, kesehatan, dan
lain-lain.
c) Memajukan rasa hormat-menghormati pada hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi.
d) Menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, dan
lain-lain.
4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
Dewan Perwalian terdiri atas anggota yang menguasai daerah perwalian, anggota tetap Dewan
Keamanan dan sejumlah anggota yang dipilih selama tiga tahun dalam sidang umum.
Tugas Dewan Perwalian antara lain sebagai berikut.
a) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai
kemerdekaan sendiri.
b) Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia.
c) Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB.
5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Anggota Mahkamah Internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Masa
tugasnya adalah sembilan tahun dan berkedudukan di Den Haag (Belanda).
Tugas Mahkamah Internasional seperti berikut.
a) Menerima perkara-perkara dari negara anggota yang membutuhkan dengan syarat-syarat yang
telah ditentukan.
b) Menerima persengketaan hubungan kerja sama internasional dari Dewan Keamanan PBB.
c) Memberi nasihat tentang persoalan hubungan kerja sama pada Majelis Umum dan Dewan
Keamanan.
6) Sekretariat (Secretariat)
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal diangkat oleh Majelis
Umum atas usul dari Dewan Keamanan.
Tugas sekretaris jenderal seperti berikut.
a) Sebagai kepala administrasi PBB.
b) Membawa setiap permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional
kepada Dewan
Keamanan.
c) Membuat laporan tahunan tentang pekerjaan PBB.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalLiananda Indri Putri
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalayu larissa
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Yurisdiksi hukum internasional
Yurisdiksi hukum internasionalYurisdiksi hukum internasional
Yurisdiksi hukum internasionalMerisaJanuarti
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Tugas diplomasi 1
Tugas diplomasi 1Tugas diplomasi 1
Tugas diplomasi 1beesaheera
 
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalPKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalYudistira Ydstr
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaAang Gustaffi
 
Sarana hub. internasional militer
Sarana hub. internasional militerSarana hub. internasional militer
Sarana hub. internasional militerirfan rokhib
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalpratista20
 
makna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiamakna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiaDicko Agustian
 
Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional
Peran Indonesia Dalam Hubungan InternasionalPeran Indonesia Dalam Hubungan Internasional
Peran Indonesia Dalam Hubungan InternasionalYoollan MW
 

La actualidad más candente (20)

Materi pkn kelas 11 semester 2
Materi pkn kelas 11 semester 2Materi pkn kelas 11 semester 2
Materi pkn kelas 11 semester 2
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasional
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasional
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Yurisdiksi hukum internasional
Yurisdiksi hukum internasionalYurisdiksi hukum internasional
Yurisdiksi hukum internasional
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Tugas diplomasi 1
Tugas diplomasi 1Tugas diplomasi 1
Tugas diplomasi 1
 
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalPKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
 
Sarana hub. internasional militer
Sarana hub. internasional militerSarana hub. internasional militer
Sarana hub. internasional militer
 
Hi pengakuan
Hi pengakuanHi pengakuan
Hi pengakuan
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
 
Pkn Kel 4
Pkn Kel 4Pkn Kel 4
Pkn Kel 4
 
makna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiamakna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesia
 
Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional
Peran Indonesia Dalam Hubungan InternasionalPeran Indonesia Dalam Hubungan Internasional
Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional
 
Bab 3 Hubungan Internasional
Bab 3  Hubungan InternasionalBab 3  Hubungan Internasional
Bab 3 Hubungan Internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 

Similar a Hubungan Internasional

. Tugas ppkn , mia ayu melita . kelas xi ips4
. Tugas ppkn , mia ayu melita . kelas xi ips4. Tugas ppkn , mia ayu melita . kelas xi ips4
. Tugas ppkn , mia ayu melita . kelas xi ips4Asmadi Asmadi
 
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasionaldewi
 
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxrmsrenaldi
 
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalBab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalArini Nurmala Sari
 
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalEkstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
 
Kelompok 1 bangsa dan negara
Kelompok 1   bangsa dan negaraKelompok 1   bangsa dan negara
Kelompok 1 bangsa dan negaradayurikaperdana19
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
 
Pola Hubungan Internasional
Pola Hubungan InternasionalPola Hubungan Internasional
Pola Hubungan Internasionalnoussevarenna
 
Tugas kewarganegaraan
Tugas kewarganegaraanTugas kewarganegaraan
Tugas kewarganegaraansaiful hadi
 
HUKUM INTERNASIONAL, hukum internasionalppt
HUKUM INTERNASIONAL, hukum internasionalpptHUKUM INTERNASIONAL, hukum internasionalppt
HUKUM INTERNASIONAL, hukum internasionalpptjurmiahtanjung1960
 
Hubungan internasional
Hubungan  internasionalHubungan  internasional
Hubungan internasionalSanggar Max
 

Similar a Hubungan Internasional (20)

. Tugas ppkn , mia ayu melita . kelas xi ips4
. Tugas ppkn , mia ayu melita . kelas xi ips4. Tugas ppkn , mia ayu melita . kelas xi ips4
. Tugas ppkn , mia ayu melita . kelas xi ips4
 
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
 
Ilmu Negara
Ilmu NegaraIlmu Negara
Ilmu Negara
 
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
 
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalBab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
 
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalEkstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional
 
Kelompok 1 bangsa dan negara
Kelompok 1   bangsa dan negaraKelompok 1   bangsa dan negara
Kelompok 1 bangsa dan negara
 
Pengakuan
PengakuanPengakuan
Pengakuan
 
Pengakuan
PengakuanPengakuan
Pengakuan
 
Hubungan warga negara(mustina3)
Hubungan warga negara(mustina3)Hubungan warga negara(mustina3)
Hubungan warga negara(mustina3)
 
Hubungan internasional
Hubungan internasionalHubungan internasional
Hubungan internasional
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Pola Hubungan Internasional
Pola Hubungan InternasionalPola Hubungan Internasional
Pola Hubungan Internasional
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Modul kewarganegaraan gici 2016
Modul kewarganegaraan gici 2016Modul kewarganegaraan gici 2016
Modul kewarganegaraan gici 2016
 
Pendidikan Kewarganegaraan Part 1
Pendidikan Kewarganegaraan Part 1Pendidikan Kewarganegaraan Part 1
Pendidikan Kewarganegaraan Part 1
 
Tugas kewarganegaraan
Tugas kewarganegaraanTugas kewarganegaraan
Tugas kewarganegaraan
 
HUKUM INTERNASIONAL, hukum internasionalppt
HUKUM INTERNASIONAL, hukum internasionalpptHUKUM INTERNASIONAL, hukum internasionalppt
HUKUM INTERNASIONAL, hukum internasionalppt
 
Negara
NegaraNegara
Negara
 
Hubungan internasional
Hubungan  internasionalHubungan  internasional
Hubungan internasional
 

Hubungan Internasional

  • 1. 1. Pengertian perjanjian internasional 1) Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. 2) Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. 3) G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek- subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara. 4) Konvensi Wina 1969 Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. 5). UU No. 24 tahun 2000, Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian internasional akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara agar tujuan diadakannya perjanjian internasional dapat dicapai dengan baik. Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Hubungan internasional Hubungan internasional adalah proses interaksi manusia yang terjadi antar bangsa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan ini bisa berupa interaksi antarindividu (misalnya turis, mahasiswa, dan pekerja asing); antarkelompok (misalnya lembaga-lembaga sosial, dan perdagangan); atau hubungan antarnegara (misalnya negara-negara yang menjalin hubungan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, atau negara-negara yang membentuk organisasi internasional seperti Sejarah PBB atau ASEAN). 2. Pembatalan Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian antara lain: Terjadinya pelanggaran. Adanya kecurangan Ada pihak yang dirugikan.
  • 2. Adanya ancaman dari sebelah pihak 3. Sarana-Sarana Hubungan Internasional Suatu hubungan internasional antar negara dapat berlangsung dengan baik jika melalui pedoman- pedoman dan tatacara tertentu yang disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 1. Diplomasi Diplomasi dapat diartikan sebagai proses komunukasi antarpelaku hubungan internasional untuk mencapai tujuan bersama atau kesepakatan tertentu. Diplomasi sendiri biasanya dilakukan oleh instrumen-instrumen hubungan internasional yaitu kementrian luar negeri dan perwakilan diplomatik. kementrian luar negeri mempunyai pusat kegiatan di ibukota negara pengirim, sedangkan perwakilan diplomatik mempunyai pusat kegiatan di ibukota negara penerima. Seorang wakil diplomatik (diplomat) yang dikirim ke luar negeri mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai lambang negara pengirim, sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukum dan hubungan internasional, dan sebagai wakil diplomatik di negara penerima. 2. Negosiasi Negosiasi disebut juga dengan perundingan. Negosiasi (perundingan) dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai proses interaksi antar pelaku hubungan internasional untuk untuk berusaha menyelesaikan tujuan masing-masing yang berbeda dan saling bertentangan. 3. Lobby Lobby adalah kegiatan politik internasional yang dilakukan untuk mempengaruhi negara lain agar sesuai dengan kepentingan negara yang melakukan lobby. 4. pentingnya hubungan internasional Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. 2. Mencegah & menyelesaikan konflik / persengketaan yang mengancam perdamaian dunia.
  • 3. 3. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi. 4. Membangun solidaritas dan sikap menghormati antar bangsa. 5. Membantu bangsa lain yang terancam kemerdekaannya. 6. Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia,berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial. 7. Menjamin kelangsungan hidup bangsa & negara, kelangsungan dan keberadaannya di tengah-tengah bangsa lain. 5. Pengakuan de facto Pengertian pengakuan de facto - Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto bersifat tetap, yakni pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Dan pengakuan de fakto yang bersifat sementara, yakni pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak, apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan maka pengakuan terhadap negara tersebut ditarik kembali. Pengakuan de facto ini berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de facto suatu negara, menunjuk pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memiliki independensi. Kekuasaan yang nyata dalam masyarakat yaitu dimana masyarakat telah tunduk pada kekuatan penguasa secara nyata yang di sebut de facto. Penguasa yang secara nyata di kuasai oleh suatu masyarakat dianggap memiliki pengakuan secara de facto. Penguasaan dalam memperoleh kekuasaan mungkin syah dan tidak syah. Tapi penguasa tetap berstatus sebagai orang yang ditaati oleh masyarakat. Untuk itu perolehan kekuasaan bukan merupakan suatu ukuran untuk dapat menjastifikasi keabsahan kedaulatan secara de facto. Kedaulatan de facto yang tidak syah Disebabkan oleh adanya penguasa yang berkuasa terhadap suatu kelompok masyarakat tidak didasarkan atas persetujuan masyarakat dan keinginan masyarakat. Tapi kekuasaan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak moral seperti cara membujuk, menteror, mengancam, dan pada tingkat yang tertinggi melakukan kegiatan pembunuhan. Kekuasaan dengan melakukan hal-hal seperti itu dapat dibenarkan atau diakui ( ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Hitler di Eropa dan Asia, juga pada masa pendudukan belanda dan Jepang di indonesia ) tapi ketaatan rakyat terhadap panguasa disebabkan karena ketakutan akan ancaman dan berbagai teror sehingga rakyat tidak tenang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu masyarakat di paksa untuk mengakui penguasa, dan pada saat itu, penguasa memperoleh pengakuan kedaulatan de facto yang tidak syah. Kedaulatan de facto yang syah Kekuasaan yang diperoleh penguasa secara murni dari masyarakat atau kehendak masyarakat ( hal ini pernah terjadi pada kasus Timor-Timur pada tahun 1975, pada saat itu sebagian besar rakyat Timor-timur secara sadar memilih penguasa pemerintah Indonesia berkuasa atasnya, dan dinyatakan pemerintah Indonesia mempunyai pengakuan kedaulatan de facto atas Timor Timur secara syah.
  • 4. II. Pengakuan de jure - Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional Berdasarkan sifatnya pengakuan de jure dibagi menjadi dua, yakni : 1. Tetap, ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas 2. Penuh, ini mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan Konsul, sehingga masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara tersebut yang biasanya di pimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh. Pengakuan ini juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de jure suatu negara. Kedaulata de jure suatu negara adalah pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku yang ditandai dengan adanya pengakuan dunia internasional secara hukum, sudah dicapai ketika para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara teoritis kedaulatan de jure menjalankan kekuasaan, dan tidak perlu ditaati secara nyata. Oleh karena itu, kedaulatan de jure hanya membutuhkan pengakuan dari rakyat dan ketaatan rakyat pada penguasa secara hukum. Dalam pengakuan kedaulatan de jure yang dibutuhkan yaitu berbagai norma negara dan aturan negara dapat ditaati dan dapat berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara. Penguasa menggunakan kedaulatan de jure adalah untuk semata-mata mengatur tingkah laku masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah atau penguasa, mengatur batas wilayah negara, mengatur gerak dan langkah aparat dalam melayani masyarakat. Dalam suatu sistem politik secara yuridis formal kedaulatan de jure haruslah memiliki unsur warga negara dan wilayah negara sebagai tempat berpijak warga negara serta unsur pemerintah yang berfungsi menjalankan kekuasaan negara. Dalam praktek ketatanegaraan antara pengakuan de facto dan de jure harus bersamaan. Secara Defacto Indonesia diakui mempunyai batas-batas wilayah yang terbentang dari sabang sampai merauke. Negara butuh di akui kedaulatannya bila menggunakan batas-batas wilayah sebagai tempat eksistensinya. Secara De Jure berarti negara itu diakui secara hukum internasional kalau bentuk negaranya ada dan mempunyai pemerintahan yang bisa menjalan roda pemerintahan. Ada wilayah yang secara defacto dikuasai oleh suatu kelompok tapi secara de Jure tidak. biasanya itu bila ada pemberontakan , pemberontak menguasai wilayah tersebut tapi tidak dapat pengakuan dari dunia internasional. Dengan pengakuan secara defacto dan de jure maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) adalah negara yang sah yang diakui oleh dunia Internasioanal yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri. 6. 2 macam - Kasus Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste. Klaim wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi juga oleh Timor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara KesatuanRepublik Indonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste.
  • 5. - Kasus Sengketa Internasional Indonesia dengan Malaysia - Indonesia pernah mengalami kasus persengketaan internasional. Kasus persengketaan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia adalah masalah Pulau Sipadan dan LIgitan yang luasnya sekitar 50.000 meter persegi. Indonesia pada awalnya mengambil langkah untuk membawa kasus persengketaan ini lewat Dewan Tinggi Asean. Tapi, sepakatan yang terakhir kasus sengketa internasional antara Indonesia dan Malaysia ini diselesaikan lewat jalur hukum melalui Mahkamah Internasional. Kronologi Kasus Sengketa Internasional antara Indonesia dan Malaysia Pada sekitar tahun 1967, mulai bergulir kasus persengketaan antara Malaysia dengan Indonesia yang dilakukan pada saat pertemuan secara teknis antara kedua negara mengenai hukum laut. Dalam kenyataannya, baik negara Malaysia maupun negara Indonesia memasukkan Pulau Ligitan serta Pulau Sipadan ke dalam batas-batas wilayahnya. Malaysia memasukkan Pulau Ligitan serta Pulau Sipadan ke dalam peta. Padahal itu adalah sebagian dari wilayah Republik Indonesia. Perpu No. 4 Tahun 1960 dipakai sebagai pedoman peta karena tidak sesuai dengan peta yang dibuat malaysia berdasarkan pengamatan yang dilakukan tim teknis di Indonesia. Karena adanya hal tersebut, maka negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat untuk meresmikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ke dalam negara Indonesia. Untuk memperkuat posisi Indonesia, maka dicarilah berbagai fakta yang secara historis dasar hukumnya sehingga dapat mendukung kepemilikan Indonesia atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Namun, ketika itu ternyata Malaysia juga mengumpulkan berbagai dalil hukum fakta dan berbagai macam alasan yang digunakan untuk memperkuat posisinya memiliki Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pada saat itu, status quo adalah keputusan yang diambil oleh negara Malaysia dengan negara Indonesia. Namun setelah berjalannya waktu selama kurang lebih 20 tahun, PM.Mahathir Muhamad serta Presiden Soeharto kembali membicarakan sengketa ini. TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) atau Traktak Persahabatan dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara sekitar tahun 1976 dalam KTT pertama ASEAN diselenggarakan di Pulau Bali. Tujuannya untuk membuat perencanaan untuk mendirikan Dewan Tinggi. ASEAN membangun ini dengan tujuan penyelesaian atas kasus yang ada di antara sesama anggota yang ada di ASEAN. Namun hal ini mendapat respons kurang baik dari pihak Malaysia. Negara Malaysia bukan hanya mempunyai kasus sengketa dengan Indonesia, melainkan dengan negara lainnya. Contohnya antara lain adalah kasus klaim Pulau Batu Puteh dengan negara Singapura, dengan Filipina mengenai kepemilikan Sabah, dengan Brunei Darussalam di Laut Cina Selatan yaitu kasus sengketa mengenai kepulauan Spratley, Vietnam, dan bahkan dengan negara Taiwan.
  • 6. Pada 1991, pihak Malaysia membawa polisi hutan untuk melaksanakan pengusiran terhadap seluruh negara warga Indonesia yang berada di Pulau Sipadan maupun Ligitan. Malaysia menyuruh pihak dari negara Indonesia untuk mencabut klaim tersebut. 7. Menurut Konvensi Wina 1969 Perundingan (Negotiation). Perundingan merupakan janji tahap pertama antar pihak/ antar Negara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat oleh subjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu diadakan penjajakan (survey) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam melakukan negosiasi, suatu Negara dapat diwakili oleh pejabat Negara dengan surat kuasa penuh (full powers). Negosiasi dapat juga dilakukan oleh kepala Negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar. Jika penjajakan menghasilkan sebuah kesepakatan dan rasa saling percaya, maka proses pembuatan perjanjian internasional memasuki tahap berikutnya, yaitu penandatanganan. Pendatanganan (Signature). Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, penandatanganan biasanya dilakukan oleh pera menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatanganan perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan setiap Negara, sebelum diratifikasi oleh Negara-negara tersebut. Pengesahan (Ratification). Pengesahan adalah penandatanganan atas perjanjian yang hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Adanya ratifikasi memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil yang menandatangani perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan hukum dan tidak merugikan rakyat. Suatu Negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. 8. Penyebab sengketa Sengketa Internasional disebut dengan perselisihan yang terjadi antara Negara dan Negara, Negara dengan individu atau Negara dengan badan-badan / lembaga yang menjadi subjek internasional. Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain : 1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional. 2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional. 3. Perebutan sumber-sumber ekonomi 4. Perebutan pengaruh ekonomi 5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
  • 7. 6. Perluasan pengaruh politik& ideologi terhadap negara lain 7. Adanya perbedaan kepentingan 8. Penghina terhadap harga diri bangsa 9. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belum tersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan ). 10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan. 11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga. Cara penyelesaian sengketa a. Metode Kekerasan Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri atas cara-cara seperti berikut. 1) Pertikaian Bersenjata Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. 2) Retorsi Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan retorsi adalah perbuatan sah, tetapi tidak bersahabat. Contoh retorsi antara lain retorsi mengenai pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif. 3) Reprasial Reprasial adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial dapat dilakukan pada masa damai maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (show of force). Reprasial yang tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan, tidak dapat dibenarkan. Reprasial pada umumnya adalah perbuatan yang ilegal, kecuali apabila dimaksudkan untuk mempertahankan diri melawan serangan bersenjata. 4) Blokade Damai Blokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai. Blokade pelabuhan pada masa perang merupakan operasi Angkatan Laut yang biasa dilakukan.
  • 8. Blokade pada masa damai kadang-kadang dianggap sebagai pembalasan dengan maksud untuk memaksa negara yang diblokade memenuhi tuntutan negara yang memblokade. b. Metode Damai Metode damai dalam menyelesaikan sengketa internasional dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dan secara hukum. Kedua metode penyelesaian sengketa secara damai tersebut dapat Anda pahami dalam uraian berikut. 1) Penyelesaian Sengketa Secara Politik atau Diplomatik Penyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi beberapa hal seperti negosiasi, enquiry, mediasi, dan konsiliasi, serta jasajasa baik (good offices). Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Agar lebih jelas, pahami satu per satu. a) Negosiasi Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. b) Enquiry atau Penyelidikan Enquiry atau penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasari suatu sengketa sering dipermasalahkan. c) Mediasi Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator. Mediator dapat dilakukan oleh pemerintah maupun individu. d) Konsiliasi
  • 9. Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara. Namun, bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral atau tidak memihak, atau dengan bantuan Komite Penasihat. e) Good Offices (Jasa Baik) Good offices (jasa baik) adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Good offices akan terjadi apabila pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri. 2) Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan PBB Majelis Umum PBB menangani sengketa dengan jalan memberikan rekomendasi kepada negara yang bersengketa mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan secara damai demi terwujudnya kesejahteraan dan persahabatan. Sengketa yang ditangani Dewan Keamanan PBB dapat digolongkan menjadi dua macam sebagai berikut. a) Sengketa yang Membahayakan Perdamaian dan Keamanan Internasional Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan cara yang tepat di antara cara negosiasi, mediasi, penyelidikan, dan sebagainya. b) Peristiwa Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, atau Agresi Dewan Keamanan PBB berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk memenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan. 3) Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan melalui arbitrase dan pengadilan internasional seperti berikut. a) Arbitrase Internasional Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. b) Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional)
  • 10. Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus internasional melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Manfaat Kerja sama dan Perjanjian Internasional Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera, negara kita harus tetap melakukan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dengan melakukan kerja sama internasional maka akan lebih menjamin persahabatan antar bangsa. Manfaat yang diperoleh dari kerja sama antar bangsa di antaranya sebagai berikut: 1. Bidang Ideologi, akan saling menghormati meskipun terjadi perbedaan landasan atau falsafah negara. 2. Bidang Politik, sama-sama berorientasi pada kepentingan nasional. 3. Bidang Ekonomi, adanya kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain untuk meningkatkan kesejahteraan, terjadi hubungan perdagangan ekspor impor. 4. Bidang Sosial Budaya, saling melengkapi namun tetap berpedoman pada kepribadian bangsa masing-masing 5. Bidang pertahanan dan keamanan, adanya latihan perang bersama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia menjalin hubungan antar bangsa, Indonesia melakukan kebijaksanaan tersebut dalam bentuk hubungan luar negeri. Pelaksanaan hubungan luar negeri oleh bangsa Indonesia didasarkan pada asas keamanan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak saling mencampuri hubungan dalam negeri masing-masing.(Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan,34-40)
  • 11. klasifikasi Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai, antara lain : 1. Negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. 40 Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. 2. Pencarian Fakta Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya melalui suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan. 3. Jasa-jasa Baik Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus. · Mekanisme Normal :
  • 12. 1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa. 2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung. 3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa. 4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila : Para pihak mencapai kesepakatan Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional. Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku. · Mekanisme Khusus : 1. Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut. 2. Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional. 3. Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah internasional. 4. Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materi sama terhadap lawan yang sama. lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk melakukan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara tersebut dirugikan. digolongkan dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut. a. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. b. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.
  • 13. Piagam Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justce ) Pasal 38 ayat 1 menegaskan bahwa Mahkamah Internasional mengakui bahwa dalam menimbang dan memutuskan suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman[3], antara lain sebagai berikut ; a. Perjanjian Internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus; b. Kebiasaan Internasional (international custom); c. Asas-asas hukum (general principles of law) yang diakui oleh bangsa-bangsa atau negara-negara beradab; d. Keputusan Hakim (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. e. Pendapat-pendapat Prosedur penyelsaian sengketa internasional diajukan oleh negara-negara yang bersengketa melalui pewakilannya di PBB, kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional. Kemudian Mahkamah Internasional yang menyelesaikan secara hukum internasional. 1. Melaksanakan “Contentious Jurisdiction”, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa, yang didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa; 2. Memberikan “Advisory Opinion”, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasehat. Advisory Opinion tidaklah memiliki sifat mengikat bagi yang meminta, namun biasanya diberlakukan sebagai “Compulsory Ruling”, yaitu keputusan wajib yang mempunyai kuasa persuasive kuat (Burhan Tsani, 1990; 217) 3. Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel hakim” atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus para pihak, atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut dikenal dengan compromis (kompromi) yang memuat; (a) persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase, (b) metode pemilihan panel arbitrase, (c) waktu dan tempat hearing (dengar pendapat), (d) batas-batas fakta yang harus
  • 14. dipertimbangkan, dan (e) prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu kesepakatan. (Burhan Tsani, 1990, 214) Keputusan Mahkamah Internasional antara Bosnia vs. Serbia Keputusan bersejarah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) terhadap genosida atau pembunuhan secara massal dalam perkara Bosnia-Herzegovina melawan Serbia-Montenegro merupakan suatu contoh bahwa keputusan yang bijaksana tidak selalu menjadi putusan yang baik. Inilah pertama kalinya negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba untuk mengajukan perkara genosida kepada ICJ. Namun ICJ nampaknya telah menghilangkan satu-satunya kesempatan yang masih tersisa bagi pemegang kekuasaan yang sah, sejak kematian Slobodan Milosevic yang secara tidak langsung berakibat dengan dihapuskannya Mahkamah Kejahatan Perang di Yugoslavia (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia/ICTY) yang berkemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap dirinya. Keputusan mahkamah yang menjelaskan bahwa meskipun apa yang terjadi pada tahun 1995 di Srebenica memang merupakan tindakan dari genosida namun negara Serbia tidaklah secara langsung mempunyai keterlibatan terhadap tindakan tersebut, merupkan keputusan yang diharapkan dapat diterima oleh masing-masing pihak. Putusan yang seakan-akan bersifat kompromi ini tidaklah mampu berbuat banyak, akan tetapi justru menyalakan api lama di tengah-tengah etnik Balkan yang rentan akan konflik. Keputusan tersebut menimbulkan berbagai isu besar. Genosida dikenal secara luas sebagai kejahatan internasional luar biasa dan seiring dengan meningkatnya perkembangan dunia, setiap usaha terjadinya hal tersebut sangatlah penting untuk dijadikan perhatian. Berbagai pengamat berpendapat bahwa pemerintah Serbia pada saat ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Terdapat juga pendapat yang mencoba untuk menggambarkan perbedaan antara pemerintah dan negara. Bagaimanapun juga, sifat yang luas biasa dan kejam dari genosida membawa perintah secara moril kepada masyarakat internasional maupun nasional untuk membawa pelaku kejahatan pada posisinya. Tetapi, kesulitan untuk menjalankan maksud utama guna meniadakan kelompok yang dilindungi secara khusus berarti bahwa keputusan seperti halnya dikeluarkan oleh ICJ masihlah jauh dari harapan.
  • 15. Struktur Organisasi PBB - Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang di dalam Bab III Pasal 17 menyebutkan bahwa organ utama PBB sebagai berikut. Struktur Organisasi PBB 1) Majelis Umum (General Assembly) Majelis Umum terdiri atas semua negara anggota PBB yang mengadakan sidang umum tiap satu tahun mulai hari Selasa minggu ketiga bulan September. Dalam sidang tersebut tiap negara mengirimkan lima wakil, tetapi hanya membawa satu suara (Pasal 5 dan 18 Piagam PBB). Sidang istimewa diadakan jika dikehendaki oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota PBB. Tugas Majelis Umum meliputi hal-hal berikut. a) Menimbang dan membuat rekomendasi tentang asas-asas kerja sama internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan. b) Membahas setiap persoalan yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan. c) Memelopori penelitian dan membuat rekomendasi guna memajukan kerja sama politik internasional. Hubungan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. d) Menerima atau menolak keanggotaan negara baru. e) Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, dan Dewan Perwalian. f) Memilih sekretaris jenderal.
  • 16. g) Menetapkan anggaran belanja PBB. 2) Dewan Keamanan (Security Council) Dewan Keamanan terdiri atas lima belas anggota, lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Anggota tetap meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Kelima anggota tersebut memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak atau membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Sementara anggota tidak tetap dipilih setiap dua tahun sekali oleh Majelis Umum. Tugas umum Dewan Keamanan PBB seperti berikut. a) Memelihara keamanan dan perdamaian internasional. b) Menyelidiki setiap persengketaan serta mengusulkan cara penyelesaiannya. c) Mengirim pasukan perdamaian ke daerah sengketa. d) Mengusulkan anggota baru untuk masuk, dengan syarat yang telah ditentukan Mahkamah Internasional. 3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih dalam sidang umum untuk masa tiga tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun, jumlah anggotanya 54 negara berdasarkan amendemen tahun 1971 yang berlaku tahun 1975. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial seperti berikut. a) Melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial di bawah kewenangan PBB. b) Memelopori penelitian-penelitian dalam bidang ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. c) Memajukan rasa hormat-menghormati pada hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi. d) Menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. 4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Dewan Perwalian terdiri atas anggota yang menguasai daerah perwalian, anggota tetap Dewan Keamanan dan sejumlah anggota yang dipilih selama tiga tahun dalam sidang umum.
  • 17. Tugas Dewan Perwalian antara lain sebagai berikut. a) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri. b) Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia. c) Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB. 5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Anggota Mahkamah Internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Masa tugasnya adalah sembilan tahun dan berkedudukan di Den Haag (Belanda). Tugas Mahkamah Internasional seperti berikut. a) Menerima perkara-perkara dari negara anggota yang membutuhkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. b) Menerima persengketaan hubungan kerja sama internasional dari Dewan Keamanan PBB. c) Memberi nasihat tentang persoalan hubungan kerja sama pada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. 6) Sekretariat (Secretariat) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul dari Dewan Keamanan. Tugas sekretaris jenderal seperti berikut. a) Sebagai kepala administrasi PBB. b) Membawa setiap permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan. c) Membuat laporan tahunan tentang pekerjaan PBB.